Penetapan Nomor 0021/Padt.P/2019/PA.Btk.Jamaluddin alAsnawi dalam alMuhimmat berkata: Bolehnyatersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim, bahkan boleh denganadanya hakim, baik saat di perjalanan atau di rumah;Adzrai berkata: Bolehnya hal itu saat ada gadhi (hakim) jauh darimazhab, dan dalil karena hakim adalah wali yang hadir, makahukumnya tidak sah (memakai wali non hakim) apabila ada hakim;Adapun perkataan Imam Syafii yang membolehkan nikahsemacam itu adalah dalam konteks darurat dan tidak ada

Inilan pendapat yang terkuat;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para fugaha tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa kebolehan mengangkat seorang lakilakimenjadi muhakkam sebagai wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai waliadalah dengan syarat ketiadaan wali hakim atau dalam kondisi darurat;Menimbang, bahwa dalam konteks wali muhakkam sebagai wali nikahPemohon II dalam perkara a quo, meskipun pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, wali hakim itu ada (yakni Kepala Kantor Urusan

AgamaKecamatan Dusun Tengah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwaditetapkannya wali muhakkam sebagai wali nikah Pemohon II dalam perkaraa quo dapat dipandang terjadi dalam kondisi darurat.

Keadaan darurat itu sendiriterjadi lantaran beberapa hal sebagai berikut: Ketidakpahaman Pemohon dan Pemohon II terhadap hukum.

.= Barang bukti (BB2) tersebut diatas peluru kaliber 38 SPL dalam keadaanbaik (aktif) dan dapat ditembakkan dengan senjata api bukti (BB1)wooeeee Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat(1) Undangundang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahunMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenerangkan telah benarbenar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:

menyimpan, Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus /2014/PN.Ttn.mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau. mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dariunsur Melawan Hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis(Peraturan Perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukum tidaktertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam kaitannya denganUndangundang Darurat

dibelinya seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) danTerdakwa pula tidak dapat menunjukkan surat izin yang berkaitan dengan senjata apitersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasar Pembuktian dari unsurunsur perbuatan pidana diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa, dan karenanyaMajelis Hakim mengenyampingkan Pembelaan tersebut terutama mengenai kesalahanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;e Terdakwa telah dihukum dalam perkara Narkotika;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

muhakkam danmuhakkam itu seperti hakim, karena sangat dibutuhkan;Jamaluddin alAsnawi dalam alMuhimmat berkata: Bolehnyatersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim, bahkan boleh denganadanya hakim, baik saat di perjalanan atau di rumah;Adzrai berkata: Bolehnya hal itu saat ada gadhi (hakim) jauh darimazhab, dan dalil karena hakim adalah wali yang hadir, makahukumnya tidak sah (memakai wali non hakim) apabila ada hakim;Adapun perkataan Imam Syafii yang membolehkan nikahsemacam itu adalah dalam konteks darurat

Inilan pendapat yang terkuat;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para fugaha tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa kebolehan mengangkat seorang lakilakimenjadi muhakkam sebagai wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai waliadalah dengan syarat ketiadaan wali hakim atau dalam kondisi darurat;Him. 10 dari 16 Him.

Penetapan Nomor 0040/Padt.P/2019/PA.Btk.Menimbang, bahwa dalam konteks wali muhakkam sebagai wali nikahPemohon II dalam perkara a quo, meskipun pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, wali hakim itu ada (yakni Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Teweh Tengah), namun Majelis Hakim berpendapat bahwaditetapkannya wali muhakkam sebagai wali nikah Pemohon II dalam perkara aquo dapat dipandang terjadi dalam kondisi darurat.

Keadaan darurat itu sendiriterjadi lantaran beberapa hal sebagai berikut: Ketidakpahaman Pemohon dan Pemohon II terhadap hukum.

Pid.Sus/2012/PN.KItTelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pulabarang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalampersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa GUNAWAN Bin HARTO SUWARNO (alm) bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan dan tanpa hak membawa senjatapemukul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu 351ayat (1) KUHP , dan Kedua pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang bahwa di persidangan telah hadir saksi saksi dan telahmemberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknyasebagai berikut ;1 Saksi FREDYANTO RATNA SAPUTRAe Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar

, saksi korban menderita lukasebagaimana hasil visum et repertum atas nama korban dan korban tidak dapatmenjalankan aktifitasnya selama 2 (dua) hari ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yangtelah terbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkansebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan Kumulatif yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Darurat

Ratna Saputra ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur yangterdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu tersebuttelah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwaharuslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanKesatu ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat kumulatif, maka Majelis akanmempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 2ayat (1) Undangundang Darurat

Menyatakan para terdakwa Terdakwa MOHAMMAD IDRIS AliasJONI Bin WAGIMIN MIAN bersama dengan Terdakwa II ANDIWIJAYA Alias ANDI Anak ATAK, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana Tanpa jinmembawa/memiliki Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPZ.

Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II dibawa oleh petugasPolisi ke kantor Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPMenimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebutpara Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidakmengajukan eksepsi atau bantahanMenimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan

kepadanyamaka berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaanpersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan paraterdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana yang terkandung dalam pasalpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa ;Halaman 8 dari 16 hal.Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan nya Penuntut Umum mendakwapara Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuanPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

tidak dipergunakan lagi bagikepentingan perkara lain maka status atas barangbarang bukti tersebut akanditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan masingmasing kepadanya.Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHAP, semuaPeraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara inikhususnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan terdakwa Marthinus Leisubun alias Tinus terbukti secarasah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai atau memunyai dalammiliknya sesuatu amunisi sebanyak 3 butir sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 1 ayat 1 UndangUndang Darurat RI No. 12 tahun 1951tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;2.

digunakanatau ditembakkan dapat melukai bahkan dapat membunuh orang lain ; Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tersebut telahdilakukan uji balistik oleh Maryono selaku Ahli Persenjataan Api dan Amunisidengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli; Bahwa dalam hal kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa tidakmemiliki jin dari yang berwenanQ2 22 nnn nn enna Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

butiramunisi tersebut dari pejabat yang berwenang berdasarkan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku, terdakwa juga bukan Anggota TNIataupun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang olehInstansinya diperbolehkan untuk membawa dan memiliki amunisi tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka unsure ini telah terpenuhi;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat

Vide Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa Tujuan Pemidanaan bukan sebagaibalas dendam namun pidana tersebut benarbenar proporsional denganprinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat

Menyatakan terdakwa ROOY IKWANI Als ROY Bin ROBBY FADILLAHterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMembawa senjata tajam atau penusuk jenis parang lengkap dengansarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat tanpa ijin dari pihak yangberwenang sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No. 12 Tahun 1951;2.

tersebuthanya untuk jaga diri saja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa sehari hari.e Bahwa dalam hal terdakwa membawa, memiliki, dan menyimpan sesuatusenjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjatatajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kulit warnahitam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa perbuatan terdakwa ROOY IKWANI Als ROY Bin ROBBYFADILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Undang undang Darurat

kayu warna coklat tersebuttanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yangdilarang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkapdipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakanpertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaannya.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat

memenuhi unsur Tanpa hak, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjatapenusuk;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaanPenuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

Pada tanggal tujuh belas Julidua ribu delapan pukul sepuluh lima belas korban dinyatakan meninggal.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang SenjataTajam ;ATAUKESATU :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa DIMAS BUDIAWAN Bin ARIS MARYONO pada hariRabu tanggal 16 Juli 2008 sekira jam 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalambulan Juli 2008 bertempat di Kampung Cempaka No. 122 Rt. 02 Rw. 15Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota

No. 1829 K/Pid/2009Terdakwa membacok korban ADE ARIF dengan cara mengayunkan sebilahMandau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 kali kearahtubuh bagian bawah korban ADE ARIF, sehingga pendapat kami mengenai halpembelaan darurat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terbukti.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan,Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena salah dalam menerapkanketentuan

pasal 49 ayat (1) KUHP, tentang pembelaan darurat (Noodweer)dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, keadaanyang tidak seimbang justeru dihadapi oleh koroan ADE ARIF, karena setelahkoroban ADE ARIF melakukan pemukulan terhadap ARIS MARYONO, saksi DEWA GEDE SUETHA melerainya dan walaupun korban ADE ARIF masihmenyerang tetapi ruang geraknya sudah dibatasi oleh Dewa Gede Suethasehingga korban Ade Arif terdesak di tembok serta berhadapan dengan

2 (dua)orang;Bahwa dalam keadaan seperti itu seandainya Terdakwa bermaksuduntuk melakukan pembelaan tidak harus menggunakan parang dan kemudianlangsung membacok korban ADE ARIF ;Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan pembacokanterhadap korban karena merasa emosi oleh karena ayah kandung Terdakwadipukul dengan palu oleh Terdakwa ;Bahwa dengan demikian perouatan Terdakwa bukanlah sebagai suatutindakan dengan yang terpaksa dilakukan atau pembelaan darurat sebagaimanayang ditentukan dalam

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jjin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atautidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yangberwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 joayat (2) KUHPM.Bahwa berdasarkan Laporan

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damaiatau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang olehpejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun KesatuanTerdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugasOperasi militer.Saksi II:Nama lengkap : Mohammad HariyantoPangkat/NRP : Serka/21060160470585Jabatan : Bamanage Kipan AKesatuan : Yonif 755/YaletTempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 9 Mei 1985Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damaiatau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang olehpejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun KesatuanTerdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugasOperasi militer.Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sahmenurut undangundang :1.

dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwadimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untukmelaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaankeadaanlain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alatbukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh faktafaktasebagai berikut :Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atautidak dinyatakan dalam keadaan darurat

benar terdakwa membawa senjata tajam tanpa ada surat izin daripihak yang berwenang; Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut dipergunakanuntuk menjaga diri.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

berikut : Barangsiapa yangtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek, ofstootwapen), dihukum dengan hukumanpenjara setinggitingginya sepuluh tahun.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansiyang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jeniswali tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai ataumemiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang undang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, perobuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yangdidakwakanoleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

tersebut sangat berpotensi melahirkan tindak pidanayang lainnya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimanasebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara,maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusandi bawah ini;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan Terdakwa RIDWAN HERNAWAN BIN HADIYANTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Membawa danmenguasai sebilan senjata tajam yang terbuat dari besi berjenis parang,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat NO.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana yang kamidakwakan ;2.

buktinya berupa sepeda motor Honda Mega Pro warnahitam dengan Nopol : AA4303QN, dibawa kekantor Polisi guna pengusutanlebih lanjut.Bahwa Terdakwa, RIVADA dan ERSA dalam membawa dan memilikisenjata senjata tajam berupa Parang tersebut tanpa disertai dengan izin daripihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwaseharihari.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tmgwana nen nana == Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) UU Darurat

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmembawa senjata tajam jenis parang tersebut dan tidak ada kaitannyadengan pekerjaan Terdakwa sebagai pelajar.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

danmembawa senjata penusuk tersebut dilakukan secara langsung oleh Terdakwabersama saksi Rivada Agus Santoso Bin (Alm) Agus Arifin, sehingga dapatdisimpulkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang melakukan (pelaku)oleh karenanya dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelisberpendapat bahwa unsur ad.4 ini juga telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat

Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun1951. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan bahwa terdakwa ARIS HAMID Bin ABDUL HAMID terbuktisecara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawaatau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjatapenusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 DANsecara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakaikekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain ;2.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama :Bahwa terdakwa ARIS HAMID Bin ABDUL HAMID pada hari Sabtutanggal 18 juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulanJuli tahun dua ribu dua puluh bertempat di JI.Beller RT.30 Kel.Gn Sari uluKec.Balikpapan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa hak membawa atau mempunyaidalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat

melakukan pengancaman tersebut Terdakwamenggunakan senjata tajam jenis parang berwarna gagang hitam dan stainlesdengan panjang + 47 cm dan terdakwa melakukan pengancaman denganmenggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang tidak ada ijin dari pihakyang berwenang tersebut agar alat berat yang di operasikan oleh sdrSUPRIYADI yang merupakan operator ekscavator berhenti beroprasi.Perbuatan terdakwa ARIS HAMID Bin ABDUL HAMID sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

Unsur tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknyasenjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dar!keterangan saksisaksi, petunjuk Terdakwa mengaku Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hariSabtu tanggal 18 juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita di JI.BellerRT.30 Kel.Gn Sari ulu Kec.Balikpapan Tengah.

dikemudian hari.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsekta Sungai KunjangSamarinda untuk proses hukum lebih lanjutBahwa 1 (satu) bilan badikbeserta sarungnya dengan panjang sekira 22 cm warna hitam yang dikuasai oleh terdakwa tanpa ada ijin dari Pihak yang Berwenang dan tidakada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta badik tersebut bukanmerupakan benda pusaka.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951DanKedua :Bahwa ia terdakwa AGUSTIANUR Als KUMAI

terdakwa gunakan untukkebutuhan seharihari yaitu membeli makanan dan minuman saja.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;DAKWAAN KUMULATIFMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam PasalPasal 2 Ayat (1) UU Darurat

cm warna hitam yang di kuasai oleh terdakwa tanpaada ijin dari Pihak yang Berwenang dan tidak ada hubungannya denganpekerjaan terdakwa serta badik tersebut bukan merupakan bendapusaka.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2018/PN Smrkedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

Maka kami akan membuktikanDakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Dan Keduamelanggar Pasal 362 KUHPyang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa:2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atauSebagaian Kepunyaan Orang Lain:3.

Suzuki Satria FR Nopol KT4748 IC warna putih adalah untuk Terdakwa miliki tanpa seijin SaksiHANAFI Als NAFI Bin JAMLI kemudian sepeda motor tersebut dibawake Bengkel Buana Cendana Motor dengan maksud untuk di perbaikisecara keseluruhan, mengganti akinya serta mendeco warna hitamseluruh body motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dapatdikenali oleh pemiliknyaDengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menuruthukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat

menguasai, membawa, menyimpan,menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis kerambit denganpanjang sekira 15 cm bergagang kayu bersarung kulit warna coklattersebut dilakukan tanpa hak yang mana terdakwa tidak mempunyai jjinuntuk itu dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan denganpekerjaan terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat

padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsurtersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainya tidak perlu dibuktikanlagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjatapemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2UU Darurat

pukul23.00 WIB tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayanserta jenis senjata taaam yang dibawa Terdakwa tidak lazim digunakan untuk alatpertanian atau untuk pekerjaan orang seharihari serta tidak pula memiliki tujuansebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;Menimbang dengan demikian unsur "membawa, menyembunyikan,menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum telahmenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama7 (tujuh) bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatanyang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keamanan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat berubah menjadi pribadiyang lebih baik di masa depan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Unity yang tidakmemerlukan senjata tajam berupa 1 (satu) Pisau Badik dalammelakukan pekerjaannya dan dalam hal menguasai, membawa,menyimpan atau mempergunakan 1 (satu) pisau badik tersebutterdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Put Perkara No : 30/Pid.B/2015/PN.TgtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalammempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas SuratDakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan Dakwaan Tunggal, yaitu. melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsurtindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun

berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur menguasai,membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusukini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari beberapa unsur tersebuttelah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganPertimbangan tersebutdiatas, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat

Put Perkara No : 30/Pid.B/2015/PN.TgtMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP,kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12Tahun 1951, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini : MENGADILI1.

Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin RAHAKIM (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmembawa sejata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1951 seperti dalam Surat Dakwaan;2.

berwarna coklat dan sarung terbuat darikardus warna coklat adalah untuk menjaga diri dan bukan untuk alat pertanian,atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syahpekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmembawa, menguasai, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

Lebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalamkaitannya dengan UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1951 adalah adanya izin dari pihak berwenang untuk membawa senjatapemukul, senjata penikam, atau Senjata penusuk;Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan pengertian senjata pemukul,senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasukbarangbarang yang nyatanyata dimaksudkan untuk dipergunakan gunapertanian,

bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsurMemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyal persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata penusuk juga telah terpenuhi secara sah menuruthukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat

pidana Merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hakmemasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanyaatau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatubahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1Ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan secara hukum bahwa terdakwa Basrin tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 1 ayat (1)undangUndang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;3. Membebaskan terdakwa Masrin tersebut dari dakwaan Pasalsebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndangDarurat Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;4.

Masrin tanpa jjin pihak berwajib selanjutnyaterdakwa dan beserta barang bukti diamankan ke kantor Polsek Lambu untukdiperiksa lebih lanjut.coreenecnnee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 1Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) keMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Masrin menyuruhTerdakwa melarikan diri karena Terdakwa membawa senjata api rakitansetelah itu Terdakwa loncat dari sepeda motor dan membuang senjata apitersebut., dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1)Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan diInstalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M.

Korban datang dan diperiksa di Intalasi Gawat Darurat Rumah SakitUmum Dr M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalamkeadaan umum berat, riwayat mendapat penganiayaan.Hal 6 dari 21 Put No.25/PID/2018/PT BGL2.

Pada korban ditemukan: Pada daerah kepala ditemukan luka robek yang sudah dijahit sebanyak 4 jahitan Pada daerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yangsudah dijahit sebanyak 10 jahitan Pada daerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudahdijahit sebanyak 3 jahitan3 Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan diInstalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M.

Korban datang dan diperiksa di Intalasi Gawat Darurat Rumah SakitUmum Dr M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalamkeadaan umum berat, riwayat mendapat penganiayaan.2.

Pada korban ditemukan: Pada daerah kepala ditemukan luka robek yang sudah dijahitsebanyak 4 jahitan Pada daerah punggung atas bagian kiri ditemukan luka tusuk yangsudah dijahit sebanyak 10 jahitan Pada daerah punggung tengah ditemukan luka tusuk yang sudahdijahit sebanyak 3 jahitan3 Terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan diInstalasi Gawat Darurat RSUD Dr. M.

Menyatakan Terdakwa MARKUS MANIANI Alias MAX MANIANI bersalah melakukantindak pidana Tanpa Hak Menyimpan sesuatu Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu bahanpeledak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951sesuai dalam Dakwaan;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS MANIANI Alias MAX MANIANIdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;.

1 (satu) butir Amunisi C6 masih aktif, 1 (satu) buah dopis terbuat dari pipa,1 (satu) buah peredam suara senpi, 11 (sebelas) butir amunisi SS1 V1 masih aktif, 1(satu) butir amunisi V2 masih aktif, 5 (lima) pucuk senapan angin, 2 (dua) pucuksenjata laras panjang siap dirakit, 1 (satu) buah popor siap dirakit, 2 (dua) buah popor,4 (empat) buah Dopis tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Kepolisian Polres Waropen).Perbuatan Terdakwa MARKUS MANIANI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)UU Darurat

putusan ini, maka segala sesuatuyang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, maka Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur delik dari pasalyang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DakwaanTunggal yaitu melanggar pidana Pasal 1 ayat (1) UU Darurat

No. 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan dakwaantersebut yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, maka haruslahdipenuhi unsurunsurunsur pokok sebagai berikut :1.

telah terbukti dan MajelisHakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sedangkan telah ternyata pulabahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhal ataupun keadaaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat mengecualikanatau menghapus pemidanaan atas diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslahdinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannyaberdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat

tanggal 05 November2013 sampai dengan sekarang ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta suratsurat yangteriampir;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntutumum dengan dakwaan Nomor Register: PDM01/Jkt.Tim/01/2014 tertanggal 30Desember 2013 yang.pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaanmelanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat

harus dipidana,maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnyaditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan pidana tersebut;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; Halhalyang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang dan menyesaii perbuatannya; Terdakwa sopan dipersidangan ;Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat