No. 2179 K/Pdt/2010dalam perjanjian tersebut, termasuk mengenai KLAUSULA ARBITRASEdalam Perjanjian Jasa Arranger yang menyebutkan :HUKUM YANG BERLAKU & PENYELESAIAN PERSELISIHAN;Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum subtantif Singapura.Semua sengketa atau klaimklaim sehubungan dengan Perjanjian ini, baiksecara kontraktual atau berdasarkan perbuatan melawan hukum yang tidakdapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para Pihak, harusdisampaikan kepada Singapore International

No. 2179 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan Klausula tersebut diatas, jika terjadi sengketa diantarapara pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi maka akandiselesaikan di Singapore International Arbitration Center (SIAC) danberdasarkan hukum subtantif Singapore.Bahwa UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, maka peradilan Arbitrase adalah sejajardengan Peradilanperadilan lain yang ada di Indonesia dan oleh karenanyapemilinan Arbitrase sebagai forum penyelesaian

Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilanyang bersifat subtantif (Subtantif justice), yaitu putusan yang dijatuhkansesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara denganhati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat,bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasalpasal danundangundang;2.

dan Kerugiannya;Jika ada Sengketa mengenai Hak Milik atas Atas Tanah/Sawah yangmenjadi Objek Sengketa dimana ada 2 (Dua) Orang atau lebih sama samamengaku berhak atas Tanah/Sawah Tersebut, maka terlebih dahulu harusdiselesaikan secara perdata hingga mendapatkan kekuatan hokum tetapkarena proses secara pidana merupakan upaya terakhir Dengan alasansebagai berikut, dalam keadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelishakim harus memberikan perlakukan yang sama kepada pihak berlainandalam Keadilan subtantif

, tidak boleh memperlakukan sama, melainkanharus sesual dengan bagian yang wajar dan patut;Keadilan Subtantif tidak boleh menyamaratakan tiap kasus harusdipertimbangkan sendirisendiri;KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Keberatan dari Penasihat HukumTerdakwa beralasan, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim TinggiPadang memberikan Putusan Yang amarnya berbunyi:1.

tanah" Karenatanpa surat keterangan atau Riwayat Tanah maka kepemilikan tanah belumdikatakan sempurna pemilikan, sebab kekuatan Riwayat Tanah agar dapatmengetahui asal usul Obyek atau kepemilikan, dengan demikian pemilikanPemohon Kasasi/Penggugat atas Obyek sengketa tersebut telah jelas danKongrit ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 19dan halaman 20 bahwa dan seterusnya Majelis Hakim berpendapat BuktiT.2 sampai dengan 1.4 yang diajukan oleh Tergugat II mempunyaiRelevansi Subtantif

HKI ;Menerangkan tentang pengalaman kerja ahli pada Dirjend HKI ;Menerangkan keahliannya dihidang pendaftaran merek dan aspek aspekhukum dihidang merek ;Menerangkan tentang syarat syarat pendaftaran merek ;Menerangkan tentang tata cara pemeriksaan subtantif permohonanmerek ;Menerangkan tentang pemeriksaan subtantif kantor merek mempunyaipetunjuk teknis tersendiri yang tidak dipublikasikan ;Menerangkan bahwa ahli belum pernah menjadi pemeriksa merek ditempat ia bekerja ;Menerangkan perlindungan hukum

Bahwa Bapek memutus lebih 180 hari, tidak membuat Keputusan Bapek tidaksah dan cacat hukum, Keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian tetap sahdan tidak cacat hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak,sehingga meskipun Termohon terlambat mengambil keputusan, tetapi karenakeputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :862/Kep.622BKD/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang hukuman disiplin atasPemohon yang secara subtantif didasari oleh pelanggaran disiplin yangsenyatanya

ada, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah AgungNomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwaketerlambatan pengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangitercapainya keadilan subtantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada,maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa aquo tidak menjadikan keputusan Tergugat batal, dengan demikian dalil/alasanPenggugat harus ditolak.Bahwa berdasarkan Tanggapan Termohon tersebut di atas, maka

Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dantermohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernahbercerai;Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalahperselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1pemohon telah mengajukan bukti P serta menghadapkan dua orang saksi yaitu FRdan HJ.Menimbang bahwa saksi pertama memberikan kesaksian yang bersesuaindengan saksi kedua pemohon, yang secara subtantif menyaksikan sebagai berikut:e Bahwa pemohon dengan

Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/20152.Bahwa permintaan pendaftaran merek tersebut, selanjutnya disebut jugapermintaan pendaftaran merek Hong Tashan, telah memenuhi persyaratanadministratif dengan tanggal penerimaan 3 Agustus 2006, sehingga palinglama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, yaitu 15September 2006, telah memasuki tahap pemeriksaan subtantif (Pasal 18ayat (1) jo. Pasal 1 angka 15 Undangundang Nomor 15 Tahun 2001);Bahwa menurut Pasal 18 ayat (3) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan subtantif atas permintaan pendaftaranmerek Hong Tashan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 9(sembilan) sejak 15 September 2006.

berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugattersebut supaya dapat menyelsaikan sengketa ini secara damai, dan ternyatadalam upaya tersebut, Penggugat kemudian memohon untuk dapat mencabutkembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telah sesuai dengan tujuan subtantif

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara subtantif mengakui tentangkeretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantahsebagian dalildalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan buktiautentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat olehkarena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengandemikian dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;Menimbang, bahwa

Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 1971 yang tidak dicatatkan padakantor pencatatan pernikahan untuk orang Islam yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).Berdasarkan keterangan para saksi majelis melihat secara subtantif pernikahan yangdilakukan oleh para pemohon sudah memenuhi unsur sebagaimana yang tersebut dalampasal 2 Undangundang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pernikahanantara para pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal8 Undangundang No 1 Tahun 1974

sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena mantan suami terdakwa yakni saksi Harianto alias Anto bin Prakas menerangkan bahwaantara terdakwa dengan saksi akan melakukan rujuk kembali sebagai suami isteri serta saksi korban Anggaharianto dan terdakwamenerangkan bahwasanya saksi korban masih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai ibu kandungnya, maka dengan memperhatikandari segi kemanfaatan hukum dan keadilan subtantif

Lebih dari itu, keadilan yang diterapbkan Majelis HakimTingkat Pertama adalah diterapbkan keadilan yang bersifat substantif(subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku saja,tetapi juga pada korban secara kasuistis, sehingga dalam perkara a quo,harus diperhatikan pula hak subjektif korban untuk mendapatkankompensasi atas penderitaan yang dirasakannya akibat perbuatanTerdakwa;2.

mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon,akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon padapokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalilterjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon seringmarah dan tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon sehingga sejakbulan Februari 2016 berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

kuasa datang menghadap di persidangan.Majelis Hakim berusaha menasehati pihak Penggugat tersebut supayamengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Badung karena wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Domosilinya, danternyata dalam upaya tersebut, Penggugat bersedia untuk mengajukan kewilayah Pengadilan Agama Badung, karenanya Penggugat memohon untukdapat mencabut kembali gugatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutangugatan tersebut telan sesuai dengan tujuan subtantif

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (subtantif justice)yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga pada korban secarakasuistis, sehingga dalam perkara a quo, harusdiperhatikan pula hak subjektif korban untukmendapatkan kompensasi atas penderitaan yangdirasakannya akibat perbuatan Terdakwa;Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan,Indonesia menganut *Teori Penggabungan(Integratif Theory).

Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalahkeadilan yang bersifat subtantif (Subtantif justice), yaitu putusan yangdijatunkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntutberbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengahtengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas padabunyi pasalpasal dan undangundang;2.

Disamping itu Pemohon merasa sudah tidak ada kesesuaianprinsip dalam membina rumah tangga dengan Termohon, dan sebelumnya Pemohonsudah membicarakan kemugkinan untuk berpisah dengan Termohon dan Termohonsecara subtantif tidak berkeberatan ; 5 Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Semarang segera memeriksa dan mengadili dan mengadili perkara ini, sesuaidengan perundangundangan yang berlaku, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnyaberbunyi :2PRIMER:1

Hasan bin (alm) Muhammad Sahdanpohon jambu seran/mente ada dipinggir Jalan Raya Stagen;Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menelaah keterangansaksi saksi tersebut dengan teliti dan cermat secara subtantif dan esensialdari keterangan saksi saksi tersebut.

Nomor 2627 K/Pdt/2014Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Factitingkat pertama tersebut di atas, karena menyimpang dari fakta fakta yangterungkap dalam persidangan dan tidak menalaah keterangan saksi saksitersebut dengan teliti dan cermat baik subtantif maupun esensial, dan tidakmempertimbangkan bukti bukti, sebagai berikut:a) Bukti surat P 20, P 21 dan P 27.

diterbitkannya sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikatdan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidakmengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertifikat tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Factitingkat pertama tersebut di atas, karena tidak sesuai dengan fakta faktayang terungkap dalam persidangan dan tidak menelaah keterangan saksi saksi Pemohon Kasasi dengan teliti dan cermat baik subtantif

serta mohon Penetapan, maka untukhalaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2017/PA.Dpkmempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah datang secara inperson di persidangan;Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang sangat subtantif