Taksiran tinggi Rp. 26.821.300,00e Menggadaikan BJ milik nasabah Rp 9.500.000,00e Mengambil BJ logam mulia miliknasabah Rp 4.033.000.00Total Rp.907.351.167,0013Atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan FinalInvestigasi Kasus Usaha Lain di Cabang Bantaeng olehSatuan Pengawas Internal (SPI) Inspektorat PerumPegadaian Wilayah VII Makassar perihal Laporan HasilPemeriksaan Pelanggaran Nomor : R.08/ Pi.3.06004/2012tanggal 18 April 2012.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

,M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkanHal. 25 dari 45 hal, Put.No.40/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mksbersalah melakukan tindak pidana pidana telahmelakukan beberalpa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau pereonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KitabUndangundang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.Menyatakan Terdakwa Amirullah Sikki, S.H.

Menyatakan Terdakwa HENDRIO DJUMRI ALS RIO BIN DJUMRI bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat(2) dan Ayat (8) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Yang Mulia Majelis Hakim telah memutus perkara Pemohon PK denganketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2) danAyat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia No. 20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana, Undangundang No.8 Tahun 1081 serta peraturan lainyang bersangkutan; hal ini benarbenar telah keliru.b.

Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR721/PW21/5/2009 tanggal 07 Juli 2009.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Drs. H.

SAHABUDDIN KASIM, M.Hi terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam DakwaanPrimair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan membebaskanterdakwa dari dakwaan selebihnya ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.SAHABUDDIN KASIM, M.Hioleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangiselama terdakwa ditahan ;3.

Pertani);e Rp3.150.000,00 (selisih pemberian SYAMSUL BAHRI ke Toko FikriTani);Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa ia Terdakwa, yakni ROSDIANA binti BUCHARI, SP., pada waktudan tempat

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMamuju tanggal 23 November 2011 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ROSDIANA binti BUCHARI, SP., terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danHal. 11 dari 24 hal.

Simalungun sebesarRp. 1.756.434.566,76 atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sesuaidengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR3880/PW02/5/2011 tanggal 14 Juli 2011.sonee= Perbuatan terdakwa KARDIUS MARLINA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan

berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebutadalah keliru, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan dan selanjutnya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medanakan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan, didakwamelakukan tindak pidana :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor :31. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidiair: Bahwa terdakwa Drs. H.

Soemarsosno, MMdidakwaoleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikutPrimair melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI.No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. RI. No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI.

No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang bahwa, melihat susunan dakwaan tersebut,majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primeir, yaitumelanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU. RI. No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU. RI. No. 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU. RI.

dana di Bank, yang. saatitu. ia sedang sakit bukanlah perbuatan melawan hukum.Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa yangmenerima penitipan dan menyimpan dana tersebut pada rekeningpribadinya serta perbuatan terdakwa yang mencairkan danatersebut dengan menandatangani surat surat pencairan danatersebut pada Bank bukan merupakan perbuatan hukum, maka unsuryang secara melawan hukum ini tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur yangterkandung dalam pasal

2 Ayat (1) Jo. pasal 18 UU.

., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diuraikan dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

FERA KARYA dihadapkan JaksaPenuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, berdasarkan dakwaan yangdisusun secara subsidaritas, yaitu :Primair =: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

ARIADY, A dihadapkan Jaksa PenuntutUmum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, berdasarkan dakwaan yang jugadisusun secara subsidaritas, yaitu :Primair =: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 tentang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

2 ayat (1) jo.

Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun2011 sebesar Rp25.298.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluhdelapan juta Rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP PerwakilanProvinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMKFiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa MUHAMMAD WAHYU WIBOWO ss selaku Staf AnalisPembiayaan pada Seksi Usaha pada PT.

No.2313 K/Pid.Sus/2012UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSemarang tanggal 07 Juni 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYU WIBOWO bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Secara BersamaSama sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor :

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Bahwa judex juris sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasanbahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan halhal sebagaimanadimaksud

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasat 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke1 dan ke2 : Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telahkeliru dan

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo.UU No. 20 Tahum 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo.

2 ayat ( 1 ) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkanalasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebutdiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam mengadili

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP danUndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang berkenaan dengan

Menyatakan terdakwa DAVID, SS terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat(2) dan ayat (3) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU Nomor : 20 Tahun 2001.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK Nomor : 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001,sebagaimana dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatanTerdakwa, dan kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaHalaman 44 dari 53 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2014/PT.PDGkorupsi sebagaimana yang dinyatakan Penuntut Umum dalam memoribandingnya ;Menimbang, bahwa oleh karena

Terdakwa dibebani membayar biayaperkara untuk kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimanatercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ternyata telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dapatdipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkatbanding dalam mengadil perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam amarputusan ini ;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 dan pasalpasal KUHAPyang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padapengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal21 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI1.

puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen)namun hal tersebut tidak dilakukan/tidak dikerjakan oleh Terdakwa;e Bahwa karena seluruh biaya proyek telah diterima oleh Terdakwa maka atasperbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara sebesarRp.154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilanribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR : 222 nn nnn n nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn nnn enn nen neeBahwa ia Terdakwa Ir.

sebesarRp.154.279.224,58 (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilanribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari faktafakta yang terungkap dipersidangan akandipertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaanHal 41 dari 60 Putusan No.60/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby42Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ;Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas,maka Majelis Hakimterlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu Melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18

IRHASIMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.

Sos.bin HARTOYO, dkk, sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengan susunan dibaca sebagai dakwaanalternatif, sebagai berikut : KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo.

IRHASIMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah olehUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,;Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamempertimbangkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RI Nomor: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan' Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RINomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tsb diatas dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umumbaik dakwaanswPrrimair maupun dakwaan Subsidair tidakterbukti, berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwaharus dibebaskan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnyaharus dipulihkan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;69Mengingat Pasal 2 ayat (

1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufa, b, ayat (2), ayat (3) jo. Pasal 4 Undang Undang RINomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b,ayat (2), ayat (3) jo.

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYpuluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari InspektoratKota Malang yaitu dari adanya selisin nilai karcis yang digunakandengan jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah atau setidak tidak nya sekitar itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN selakuKepala Bidang Manajemen Perparkiran Dinas Perhubungan KotaMalang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor821.2 / 292 / 35.73.403 / 2016 tanggal 29 Desember 2016, yangsebelumnya terdakwa Drs.

MOCHAMAD SYAMSUL ARIFIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor.31Halamaan 32 dari 52 Hal. Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT SBYMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai manatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang

MALONDA dan TERDAKWA II IR. SUGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups iJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana

sebagai berikut : e Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansosuntuk kepentingan bantuan dana operasionalanggota DPRD Kabupaten Kukar, KerugianNegara adalah sebesar Rp.18.500.000.000,e Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansosyang digunakan untuk membiayaipengurusan mutasi senjata api anggotaDPRD Kabupaten Kukar, kerugian negaraadalah sebesar Rp. 650.000.000,9Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDINBARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimanadiaturdiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansosyang digunakan untuk membiayaipengurusan mutasi senjata api anggotaDPRD Kabupaten Kukar, kerugian negaraadalah sebesar Rp. 650.000.000,Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDINBARAQ, dan Terdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Ed Fuadi, S.Pb (alm),yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesarRp199.910.760,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratussepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlahlain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPKPerwakilan Provinsi Aceh Nomor 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14Desember 2011;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturpada Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2014SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASANselaku Direktur CV. Meurata Utama Cabang Bireuen turut serta dengan dr.Edfuadi, S. Pb (sudah meninggal dunia) selaku Direktur BLU RSU dr.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireuen tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN, SH bin MUHAMMAD HASANtidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000, (duamilyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah)sedangkan besaran keuangan negara yang dinikmati terdakwa sebesarlebih kurang Rp 61.740.000, (enam puluh satu juta tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP PropinsiJawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKPJawa Tengah Nomor : S3765/PW1 1/5/2010 tanggal 9 Juli 2010.seen Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

;+Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa PenuntutUmum dalam surat tuntutannya tertanggal 6 Desember 2012 Nomor Reg.Perk : PDS03/0.3.45/Ft.1/04/2010., yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut : Hal 17 dari 30 Halaman Put.No. 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Menyatakan terdakwa H.COKRO WAHYUDI, SIP Bin WAHYUDItelah terbukt secara sah dan meyakinkan melakukan findak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undangundang HukumPidana.Menyatakan terdakwa H.COKRO WAHYUDI, SIP Bin WAHYUDITidak terbukt bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo.

merugikan perekonomian negarakhususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan KegiatanPengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalamrangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalamPedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan olehDirektorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum;Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat(2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Sumiati Akio selaku Bendahara Panitia Kemitraan(PAKEM) Danau Tuo pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, pada

, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka Permohonan Kasasi tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak danTerdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP, UndangUndang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun

Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh saturupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaterdapat pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPutusan Pengadilan Tipikor Nomor : 29/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT.

Menyatakan Terdakwa ALI OMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Banding dari Pemohon Banding Jaksa PenuntutUmum.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan Nomor : 27/PidSusTPK/2015/PN.Mdn tanggal 27September 2015 dalam perkara atas nama Ali Ombo Alias Ombo.Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Ali Ombo AliasOmbo.Menyatakan Ali Ombo telah terbukti secara sah dan menyakinkanmelakukan tindak pidana Secara melawan hukum melakukan tindakpidan korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana diancampidana dalam pasal

2 ayat 1 jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubahdengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP ( Dakwaan Primair)Menjatuhkan pidana terhadap Ali Ombo dengan pidana selama 5 (lima)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan dan denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)subsidair 1 (satu