Ditemukan 1439 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-10-2013 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 18-10-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Bi
Tanggal 2 Mei 2012 — - RIFQI ROZAQ, S.Si bin SARWANU
388
  • ditandatangani saksi HediYuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londo dantanda tangan penerimaan yang dilakukan saksiHedi Yuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londotersebut tanda tangannya mirip tanda tangankeempat konsumen dan saksi Hedi YudaPermana Dwi Nur Cahyo als Londo yangmembawa uang muka keempat calon konsumentersebut;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidakpernah melakukan pengecekkan atau verifikasidata calon konsumen baik tentang pekerjaan,alamat tempat tinggal, cek lingkungan , karakterkonsumen, pemakai unit, penghasil
Register : 26-02-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pid.B/2020/PN Ksn
Tanggal 14 Mei 2020 — NOVI YANTO Bin SODIRIN;
7224
  • BDK (Bisma Dharma Kencana);Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya sebatas rekankerja, Saksi sebagai mandor PPH (penghitung penghasil buah) danTerdakwa sebagai supir truk;Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapandengan menggunakan 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi Canterwarna kuning TNKB KH 8089 NP;Bahwa kronologis singkat yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember2019 sekitar jam 06.30 wib PT.
Register : 03-11-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 26 April 2016 — Tuan SURYADI WIJAYA dkk sebagai Penggugat dan PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG dkk sebagai Tergugat
6921
  • atas nama Suryadi Wijaya (Sisa Waktu 2 Tahun) ; 2 (dua) kios Pendapatan Omzet/hari Rp. 12.000.000 s/d Rp.15.000.000, Laba yang didapat =: Rp. 2.400.000 s/d Rp. 3.000.000, Ratarata Penghasil Perhari Rp. 2.500.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 75.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 900.000.000,Halaman 7 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd.19.
    Untuk PenggugatIl atas nama Yuyun Sugandi (Sisa Waktu 2 Tahun)1(kios) pendapatan Omzet/hari Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000,Laba yang didapat : Rp. 650.000 s/d Rp. 800.000,Ratarata Penghasil Perhari Rp. 750.000,Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 22.500.000,Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 250.000.000,Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya sebesar Rp. 10.000.000, x 9 M2 = Rp. 90.000.000.Maka Total Nilai Kerugian Pengguggat Il semuanya nilai Penghasilanselama
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
13031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/2016yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanBKP dan objek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalamistiah unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudiandiasumsikan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwaisi dari Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK575 tidak selaras denganpengertian
Register : 04-12-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 09-06-2019
Putusan PN RAHA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rah
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
1.KADIR TARAPE
2.LA FUDI
3.ARFIN Alias LA RUFINI
4.GAFUR
Tergugat:
1.WA ALUSU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN pROV. SULTRA cq. BADAN PERTANAHAN KAB. MUNA
3014
  • Bahwa pada bulan sepetember 2018 penghasil Penggugat Rekonvensimencapai Rp, 600,000, setiap harinya x 30 hari = Rp 18,000,000,(Delapan belas juta rupiah ) dalam sebulan6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 penghasilan Penggugat Rekonvensimeningkat menjadi Rp 700 ,000, setiap harinya x 30 hari = Rp21,000,000 ( Dua Puluh Satu Juta Rupiah ) dalam sebulan7.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
14033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA
4118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysia danThailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least Cost Formulationselalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Di suka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
Register : 16-01-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 28-11-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 1 September 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
232
  • tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuaTermohon dan Termohon menceriteraka kepada saksi bahwa dia adamasalah rumah tangga ;bahwa, sejak kepulangannya tersebut, sejak itu pula antara Pemohondengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah dan tinggal dipondok pinang, 2 lantai yang ukurannya sekitar 90 m2, dan saksi seringdatang jika ada acara ;bahwa, Termohon menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon ituseorang kontraktor, namun saksi tidak mengetahui penghasil
Register : 28-01-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 26/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 18 April 2016 — Terdakwa Subair Alias Suba Bin Badullah ,JPU,Supriyadi, SH
387
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;27Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Register : 10-10-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Sglt
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6123
  • Bahwa, Pemohon menolak memberikan nafkah anak masingmasingsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut: Penghasil Pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000,/bulan; Pemohon mempunyai kewajiban angsuran pada Bank SumselBabel;Oleh karena itu, Pemohon hanya sangup membayarkan minimal sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk masingmasinganak di luar biaya kesehatan dan pendidikan;3.
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN Bdg
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Teti Saraswati,SH
Terdakwa:
LUKE TARUNA MIHARJA Bin TATANG TARUNA MIHARJA atau CV PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALIST.
878110
  • CV PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALIST sebagai penghasil limbah B3wajib memliki MOU atau kerjasama dengan pihak ketiga.Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dantidak berkeberatan;7. Saksi SIT SAIDAKH, S.E.Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Accounting dan Perizinan CV.PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALISTS sejak tahun 2016. Bahwa CV.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
12830 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
Register : 09-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.
Tanggal 31 Mei 2017 —
39520
  • Produksi Terbatashalaman 25 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.Tesso Nilo menjadi Taman Nasional Tesso Nilo melalui KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 255/Menhutll/2004 tanggal 19 Juli2004 seluas 38.576 ha yang terletak di wilayah KabupatenPelalawan dan Indragiri Hulu.Selain kaya dengan keanekaragaman hayatinya, Tesso Niloberfungsi sebagai penyedia berbagai layanan alam yangsangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, sepertimengatur tata air dan daerah tangkapan air bagi DAS Kampar,sumber penghasil
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3595 K/PDT/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT IKHTIAR BARAYA UTAMA vs PT KOMPONINDO BETONJAYA
4240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3595 K/Pdt/201580.81.82.83.84.melindungi kepentingan hukumnya (ignorantia legis non excusatpengabaian hukum tidak dapat dimaafkan);sebagai akibat dan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat makaPenggugat mengalami kesulitan finansial untuk 4 mengoperasikan mesinmesin penghasil Tiang Pancang Beton pihak 1 dikarenakan terkadang biayapengoperasian untuk memproduksi Tiang Pancang Beton menggunakanbasil penjualan Tiang Pancang Beton sebelumnya;Bahwa sebagai akibat dan wanprestasi yang dilakukan
Register : 03-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAIPAN NADENGGAN;
247 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 aay eenDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT BANGUN NUSA MANDIRI
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibebaskan dari pengenaanPPN adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208/B/PK/Pjk/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA,
13625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;.
Register : 09-11-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 73/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 9 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : NURJAYA SUKA Diwakili Oleh : EMELYANIE, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. Karya Dewi Putra
11457
  • No. 73/PDT/2016/PT.PLK20.2s22sdan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubahfungsi menjadi perkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringanserta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikankontribusi terjadinya pemanasan global.Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian
Register : 05-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.B/2016/PN.BLK
Tanggal 7 Maret 2016 — Terdakwa I Naim Bin Pugu dan Terdakwa II Asri Bin Bekkong ,JPU,Niswan Kadir, SH
3912
  • dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 100/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Baharuddin Melawan : Prof. H. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang, dkk.
9292
  • Perobuatan Tergugat Ill ini jelasmengakibatkan sertifikat tanah sengketa menjadi cacat yuridis;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh tanah sengketa danselanjutnya mensertifikatkannya, tanoa mempedulikan 2 bagian hak Penggguatsebagiamana dimaksud dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG baikmengenai tanahnya maupun mengenai hasil panen padinya jelas sangatmerugikan Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanahsengketa seluas 5.725 M2 dan kehilangan penghasil padi dari