Ditemukan 1439 data
38 — 8
ditandatangani saksi HediYuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londo dantanda tangan penerimaan yang dilakukan saksiHedi Yuda Permana Dwi Nur Cahyo als Londotersebut tanda tangannya mirip tanda tangankeempat konsumen dan saksi Hedi YudaPermana Dwi Nur Cahyo als Londo yangmembawa uang muka keempat calon konsumentersebut;Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidakpernah melakukan pengecekkan atau verifikasidata calon konsumen baik tentang pekerjaan,alamat tempat tinggal, cek lingkungan , karakterkonsumen, pemakai unit, penghasil
72 — 24
BDK (Bisma Dharma Kencana);Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya sebatas rekankerja, Saksi sebagai mandor PPH (penghitung penghasil buah) danTerdakwa sebagai supir truk;Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapandengan menggunakan 1 (satu) unit truk dump merk Mitsubishi Canterwarna kuning TNKB KH 8089 NP;Bahwa kronologis singkat yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember2019 sekitar jam 06.30 wib PT.
69 — 21
atas nama Suryadi Wijaya (Sisa Waktu 2 Tahun) ; 2 (dua) kios Pendapatan Omzet/hari Rp. 12.000.000 s/d Rp.15.000.000, Laba yang didapat =: Rp. 2.400.000 s/d Rp. 3.000.000, Ratarata Penghasil Perhari Rp. 2.500.000, Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 75.000.000, Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 900.000.000,Halaman 7 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Smd.19.
Untuk PenggugatIl atas nama Yuyun Sugandi (Sisa Waktu 2 Tahun)1(kios) pendapatan Omzet/hari Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.000.000,Laba yang didapat : Rp. 650.000 s/d Rp. 800.000,Ratarata Penghasil Perhari Rp. 750.000,Ratarata Penghasilan Perbulan Rp. 22.500.000,Ratarata Penghasil Pertahun Rp. 250.000.000,Nilai Ganti Kerugian Bangunan Kios yang telah dibongkar dengan nilaiPermeternya sebesar Rp. 10.000.000, x 9 M2 = Rp. 90.000.000.Maka Total Nilai Kerugian Pengguggat Il semuanya nilai Penghasilanselama
130 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 198/B/PK/PJK/2016yang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanBKP dan objek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalamistiah unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudiandiasumsikan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwaisi dari Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK575 tidak selaras denganpengertian
1.KADIR TARAPE
2.LA FUDI
3.ARFIN Alias LA RUFINI
4.GAFUR
Tergugat:
1.WA ALUSU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN pROV. SULTRA cq. BADAN PERTANAHAN KAB. MUNA
30 — 14
Bahwa pada bulan sepetember 2018 penghasil Penggugat Rekonvensimencapai Rp, 600,000, setiap harinya x 30 hari = Rp 18,000,000,(Delapan belas juta rupiah ) dalam sebulan6. Bahwa pada bulan Oktober 2018 penghasilan Penggugat Rekonvensimeningkat menjadi Rp 700 ,000, setiap harinya x 30 hari = Rp21,000,000 ( Dua Puluh Satu Juta Rupiah ) dalam sebulan7.
140 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negara Malaysia danThailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak 18.330.00,17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007;Harga terendah pada waktu penyunsunan ransum (Least Cost Formulationselalu attractive);Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik;Di suka oleh ternak (palatable lebih baik);Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktu prosesmanufacturing;Bahwa produksi pakan nasional dari seluruh
23 — 2
tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuaTermohon dan Termohon menceriteraka kepada saksi bahwa dia adamasalah rumah tangga ;bahwa, sejak kepulangannya tersebut, sejak itu pula antara Pemohondengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah dan tinggal dipondok pinang, 2 lantai yang ukurannya sekitar 90 m2, dan saksi seringdatang jika ada acara ;bahwa, Termohon menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon ituseorang kontraktor, namun saksi tidak mengetahui penghasil
38 — 7
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;27Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
61 — 23
Bahwa, Pemohon menolak memberikan nafkah anak masingmasingsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut: Penghasil Pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000,/bulan; Pemohon mempunyai kewajiban angsuran pada Bank SumselBabel;Oleh karena itu, Pemohon hanya sangup membayarkan minimal sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan untuk masingmasinganak di luar biaya kesehatan dan pendidikan;3.
Teti Saraswati,SH
Terdakwa:
LUKE TARUNA MIHARJA Bin TATANG TARUNA MIHARJA atau CV PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALIST.
878 — 110
CV PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALIST sebagai penghasil limbah B3wajib memliki MOU atau kerjasama dengan pihak ketiga.Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dantidak berkeberatan;7. Saksi SIT SAIDAKH, S.E.Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Accounting dan Perizinan CV.PREMIUM CONCEPT DENIM SPECIALISTS sejak tahun 2016. Bahwa CV.
128 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding(Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unitpabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575
395 — 20
Produksi Terbatashalaman 25 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.Tesso Nilo menjadi Taman Nasional Tesso Nilo melalui KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 255/Menhutll/2004 tanggal 19 Juli2004 seluas 38.576 ha yang terletak di wilayah KabupatenPelalawan dan Indragiri Hulu.Selain kaya dengan keanekaragaman hayatinya, Tesso Niloberfungsi sebagai penyedia berbagai layanan alam yangsangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, sepertimengatur tata air dan daerah tangkapan air bagi DAS Kampar,sumber penghasil
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3595 K/Pdt/201580.81.82.83.84.melindungi kepentingan hukumnya (ignorantia legis non excusatpengabaian hukum tidak dapat dimaafkan);sebagai akibat dan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat makaPenggugat mengalami kesulitan finansial untuk 4 mengoperasikan mesinmesin penghasil Tiang Pancang Beton pihak 1 dikarenakan terkadang biayapengoperasian untuk memproduksi Tiang Pancang Beton menggunakanbasil penjualan Tiang Pancang Beton sebelumnya;Bahwa sebagai akibat dan wanprestasi yang dilakukan
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengolahan Kelapa SawitUraian Beban PajakDPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPNPupuk 100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 aay eenDikreditkan CPO 900 90 90 Netto 90 90 Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibebaskan dari pengenaanPPN adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
136 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan objek PPN;.
Terbanding/Tergugat : PT. Karya Dewi Putra
114 — 57
No. 73/PDT/2016/PT.PLK20.2s22sdan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubahfungsi menjadi perkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringanserta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikankontribusi terjadinya pemanasan global.Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian
39 — 12
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
92 — 92
Perobuatan Tergugat Ill ini jelasmengakibatkan sertifikat tanah sengketa menjadi cacat yuridis;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh tanah sengketa danselanjutnya mensertifikatkannya, tanoa mempedulikan 2 bagian hak Penggguatsebagiamana dimaksud dalam putusan perkara Nomor 35/G/1976.PDG baikmengenai tanahnya maupun mengenai hasil panen padinya jelas sangatmerugikan Penggugat, karena Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanahsengketa seluas 5.725 M2 dan kehilangan penghasil padi dari