Ditemukan 931 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : positiif positif postion politon ponitin poniton posidin positon politron positive positifã pollition
Penelusuran terkait : Pt. wana halmahera barat permai vs i. direktur pembinaan program mineral dan batubara Direktorat jenderal mineral dan batubara. Ii. badan koordinasi penanaman modal. Iii. pt. position;;
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-03-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 54 / Pid.B / 2015 / PN.Tdn
Tanggal 19 Mei 2015 — Terdakwa I 1. Nama Lengkap : ADE SAHRUDIN Als ADE Bin HADIN ; 2. Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat) ; 3. Umur atau Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 November 1980 ; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; 5. Kebangsaan : Indonesia ; 6. Tempat Tinggal : Kp. Cicarulang Rt. 02 Rw. 06 Desa Sagara Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat ; 7. Agama : Islam ; 8. Pekerjaan : Petani ; 9. Pendidikan : SD (Tamat). Terdakwa II 1. Nama Lengkap : MAMAN Als MAMAN Bin SAHLI ; 2. Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat) ; 3. Umur atau Tanggal Lahir : 42 Tahun / 12 November 1972 ; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; 5. Kebangsaan : Indonesia ; 6. Tempat Tinggal : Kp. Cinangsi Rt. 02 Rw. 03 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat; 7. Agama : Islam ; 8. Pekerjaan : Petani ; 9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
30 — 9
  • yang belum sempat diangkut dan termasuk dalam Kelompok KayuRimba Campuran (KKRC), setelah ditanyakan kepada Terdakwa danTerdakwa Il perihal perizinan dari Pihak Berwenang terkait kegiatanpenebangan pohon yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Il dikawasanhutan Padang Berebat tersebut, terhadap hal tersebut Terdakwa danTerdakwa Il menjawab tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang;Halaman 5 dari 32Bahwa setelah dilakukan pengambilan tiitk koordinat denganmenggunakan GPS (Global Position
    Berebat dengan menggunakan satu mesin chainsaw merk still warna orange serta Terdakwa dan Terdakwa Il membenarkanbahwa 22 (dua puluh dua) keping papan kayu berukuran 3 M (tiga meter) x 20Cm (dua puluh centimeter) x 2 Cm (dua centimter) yang ada disekitar lokasipenebangan adalah hasil penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa danTerdakwa Il yang belum sempat diangkut dan termasuk dalam Kelompok KayuRimba Campuran (KKRC);Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS (Global Position
    Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS(Global Position System) oleh Ahli dari Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Belitung Timur di lokasi tempat Terdakwa dan Terdakwa Ilmelakukan penebangan pohon, setelah dilakukan ploting titik koordinattersebut kedalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.798/MenhutIV2012 dan SK 410/Menhut 1/1986, diketahui bahwa lokasitersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang DesaSimpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang
    papanpapan kayu hasil olahan dan selanjutnya Saksi JanterPanjaitan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Il perihal aktifitaspenebangan pohon di sekitar lokasi pondok tersebut, setelah ditanyakan kepadaTerdakwa dan Terdakwa Il perihal perizinan dari Pihak Berwenang terkaitkegiatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa llmenjawab tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengambilan tiitk koordinat denganmenggunakan GPS (Global Position
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Perikanan
Putus : 11-09-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgs.
Tanggal 11 September 2017 — SAKON SREEPA
84 — 12
  • memilikidokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatanHalaman 19 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Lgspenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesiayang tertera dalam Undangundang R.INo. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yang seharusnya dokumen tersebut dikeluarkan /diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Bahwa menurut Ahli posisi 05 01 005 N98 48 988 BT biladilinat di peta laut dan dikonversikan di global position
    Operasi (SLO).Bahwa kapal KM PKFB (U) 1488 GT. 64.99 tidak memilikidokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatanpenangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indoneisayang tertera dalam Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undangundang R.I No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yang seharusnya dokumen tersebut dikeluarkan /diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Bahwa menurut Ahli posisi 05 01 005 N98 48 988 BT biladilinat di peta laut dan dikonversikan di global position
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB).ye nN >sedangkan dokumen penangkapan ikan yang dimiliki kapal KM PKFB (U) 1488GT. 64.99 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 05 01 005 N98 48 988 BT bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasukwilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia, maka unsur ini pun telah terbu ktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB),ye NN >sedangkan dokumen penangkapan ikan yang dimiliki kapal KM PKFB (U) 1488GT. 64.99 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 05 01 005 N98 48 988 BT bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasukwilayah selat malaka perairan ZEE Indonesia;Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN LgsMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 11-02-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 72/PID/2011/PT-MDN
Tanggal 12 April 2011 — BAHARI ALS.ATAN
18 — 10
  • SerdangBedagai sekaligus melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakanalat GPS (Global Position System) disekitar Desa Bagan Kuala Kec. TanjungBeringin Kab. Serdang Bedagai sehingga petugas mendapat kesimpulan bahwalokasi penebangan kayu dengan titik koordinat yang ditentukan tersebut beradadi kawasan Hutan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor : 44/MenhutlI/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang PenghunjukanKawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara diwilayah Kab.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Umum
Register : 30-01-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 28/Pid.Sus/2014/PN.
Tanggal 20 Agustus 2014 — Jaksa Penuntut:
MARYANTI LESAR, SH
Terdakwa:
UMI DASINANGON ALIAS PAK GURU UMI
379 — 4
  • ditebang telah dipotongpotong menjadi bentukpapan dan balok dengan ukuran papan 2,5 x 30 x 400 cm dan ukuranbalok 5 x 10 x 400 cm, yang papan ada 5 lembar dan Balok sudah jadi24 unjung ;Bahwa kayu yang ditebang berjenis kayu rimba campuran adalah masukdalam kelompok komersial dua adalah kayu bulat atau kayu olahan yangberasal dari hutan rimba ;Bahwa yang menjadi pegangan saksi sehingga lokasi penebangantersebut adalah termasuk dalam Lokasi Kawasan taman Nasional BoganiNani Wartabone yakni GPS (Global Position
    dengan ukuran papan 2,5 x 30 x 400 cm dan ukuranHalaman 19 dari 40 Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN Ktgbalok 5 x 10 x 400 cm, yang papan ada 5 lembar dan Balok sudah jadi24 unjung ; Bahwa kayu yang ditebang berjenis kayu rimba campuran adalah masukdalam kelompok komersial dua adalah kayu bulat atau kayu olahan yangberasal dari hutan rimba ; Bahwa yang menjadi pegangan saksi sehingga lokasi penebangantersebut adalah termasuk dalam Lokasi Kawasan taman Nasional BoganiNani Wartabone yakni GPS (Global Position
    Tugas Nomor: ST.917/BTNBNW1/DIPA/2013 tanggal 06September 2013 telah melakukan penangkapan terhadap saksi SutrisnoLengkung alias Noly dan saksi Imbran Paputungan yang telah melakukanpenebangan pohon dan telah diolah menjadi kayu olahan dalam bentukpapan dan balok dan perbuatan mereka tersebut atas suruhan dariterdakwa ;Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Petrus Layuk Datu, saksi FahmiYulianto dan saksi Suratman Marwan yang telah melakukan pengukurandengan menggunakan alat pengukur GPS (Global Position
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 B/PK/PJK/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FABIENNE INTIMATE;
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Loss foreign exchange position Rp 1.560.297.658Oleh karena itu Pemohon Banding keberatan atas koreksi biaya dariluar usaha sejumlah Rp1.560.297.658,00 untuk mendukung proses bandingPemohon Banding, Pemohon Banding melampirkan datadata dan informasiberkaitan dengan biaya dari luar usaha;Halaman 2 dari 8 halaman.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006
1040 — 344
  • Tentang : Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
  • 2Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4620PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRANUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 7 TAHUN 2006TENTANGPENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA ANTI KORUPSI, 2003)RESERVATION TO ARTICLE 66 PARAGRAPH 2UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTCORRUPTION, 2003Reservation:The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound bythe provision of article 66 paragraph 2 and takes the position
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 31 Juli 2012 — PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA 5 Melawan RIAMA D. LUMBANTORUAN, dkk
60 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIAMA DIO1 Maret 2001 s.d. 08 Agustus 2011;LUMBANTORUFinishing Line 5 Operator;AN Rp. 2.224.123,;Mulai bekerja danberakhirDept. dan Position:106 Februari 2002 s.d. 08 Agustus 2011;Finishing Line 9 Operator; Upah diterima Rp. 1.845.423. ;setiap bulanb. MELVA LINA/20 Juni 1996 s.d. 02 Agustus 2011;SITORUS : Finishing Senior, SPV;Mulai bekerja dariRp. 2.500.000,;berakhirDept. dan Position :18 Maret 1998 s.d. 12 Agustus 2011;Upah diterima Finishing Operator lIronin 4;setiap bulan Rp. 1.765.428,;c.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
SUHERI WIRA FERNANDA, SH., MH
Terdakwa:
ANDIKA
187 — 53
  • SLFA 5177 GT.64,81 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabiladililhat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisikapal KM. SLFA 5177 GT. 64,81 pada saat ditemukan/ berhenti berada padaposisi 02 54.500 N 100 50.300 E termasuk Wilayah Selat Malaka PerairanTeritorial Indonesia.
    SLFA 5177 GT.64,81 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabiladillhat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisikapal KM.
    BINTANG LAUTdan Global Position System (GPS) yang ada di KM. SLFA 5177GT.64,81, berada di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka;Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.SusPRK/2021/PN Mdn Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Nakhoda KM.
    tentangPerikanan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1980 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Trawl serta Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan Nomor: 59/PERMENKP/2020 tentang JalurPenangkapan Ikan dan Alat Penangkap Ikan di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.SusPRK/2021/PN Mdn Bahwa posisi koordinat 0250,500 N 10050,300 E, setelah abhliperhatikan saat di plotting di Peta Laut Indonesia dan dikonversikan diGlobal Position
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2014/PN Ptk
Tanggal 7 Oktober 2014 — TAHTA WANGSA BANGSAWAN
161 — 32
  • m e n g a d i l i :1. menyatakan terdakwa tahta wangsa bangsawan sebagaimana v=0.5&p=intext&keyword=pasal&numitems=1&hid=12420078897066888988&eid=312&pid=2356&c_tkn=cyxhgefxrhgkpdskrjyfvtsfql0tmx1fqds8qjrfrdkeqdw5&c_tkn_r=0">
    Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
    Putus : 05-12-2013 — Upload : 04-02-2014
    Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 354/PID.B/2013/PN.PSP
    Tanggal 5 Desember 2013 —
    426 — 100
    • Sumatera Sylva Lestari tepatnya di compartemen (petak) N.27. kemudianBerdasarkan Keputusan Riau Menteri Kehutanan Nomor : 173/KptsII/1986 tanggal 06Juni 1986 tentang penunjukkan areal wilayah dati I Riau sebagai kawasan hutan, arealtersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi KU Pasir Pangaraian.Berdasarkan pengukuran menggunakan Global Position System areal PT.SSL yangdibakar oleh terdakwa seluas 0,2 hektar, dan di areal tersebut sedang ditanami dengantanaman pohon akasia yang berusia 3 (tiga)
      Selanjutnya Saksi GANDAMANURUNG dan Saksi MARGANDA SITORUS mengamankan terdakwa ke kantorPT.SSL untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara umum dapat menimbulkanperubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayatilingkungan hidup seperti asap yang mengakibatkan pencemaran udara dan kerusakan padaunsur hara yang terkandung pada tanah.Berdasarkan pengukuran menggunakan Global Position System areal PT.SSL yangdibakar
      Selanjutnya Saksi GANDAMANURUNG dan Saksi MARGANDA SITORUS mengamankan terdakwa ke kantorPT.SSL untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Berdasarkan pengukuran menggunakan Global Position System areal PT.SSL yangdibakar oleh terdakwa seluas 0,2 hektar, dan di areal tersebut sedang ditanami dengantanaman pohon akasia yang berusia 3 (tiga) bulan yang sebagian telah terbakar karenaperbuatan terdakwa yakni kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) batang.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.SSL mengalami
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 13-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 101/G/2015/PHI.Sby
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. MERCK SHARP DHOME PHARMA Tbk. d/h. PT.SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk MELAWAN HIKMAH ARDHIANTO, S.Psi
104 — 97
  • No. 101/G/2015/PHISby. harus melakukan inventarisasi ulang dan menyusun kembali (standarisasi)keseluruhan skill matrix untuk semua job position yang ada di lingkunganPenggugat, namun dukungan dari plant director dan beberapa departmenthead sangat kurang, sehingga proses inventarisasi dan penyusunan trainingmatrix yang bersifat teknis dan detail pekerjaan untuk masingmasing job25position berjalan sangat lama.
    Setelah proses penyusunan training matrixselesai dilaksanakan, Tergugat harus melakukan training ulang kepadaseluruh karyawan untuk beberapa curricula (dalam istilah umum adalahpersyaratan/keterampilan teknis yang ada dalam sebuah job descriptionyang wajib dikuasai oleh pemegang jabatan) yang ada dalam training matrixuntuk masingmasing job position karena dalam system training yang baru(technical training teamsites) semua karyawan pemegang jabatan sekalipunsudah mampu melakukan pekerjaannya tetapi
    jika tidak ditemukan samasekali data record training tentang keterampilan teknis maupun traininggeneral yang ada dalam training matrix job position terkait, maka wajibmelakukan training ulang dan direcord kembali kemudian datanya di up loadke dalam system training yang baru tersebut.
    Pada saat ituTergugat juga mengkoordinir dan melakukan penyusunan ulang jobdescription untuk semua job position yang ada di lingkungan Penggugatagar memiliki job description yang terstandarisasi dan sesuai denganCCF (career & compensation framework ) serta sebagai referensi untukHal. 20 dari 72 hal. Put. No. 101/G/2015/PHISby.penyusunan training matrix yang selanjutnya di upload ke dalam technicaltraining teamsites (system training).
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 34/PID.SUS-LH/2021/PT JMB
Tanggal 26 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EFENDI S Anak dari R. SIAGIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NIRMALA DEWI, SH,MH
125 — 45
  • Waskita Karya melaporkanterdakwa EFENDI SIAGIAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut denganmengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan Global Position System(GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 76 CSx, lokasi tempat kejadian beradapada sekitar Titik Koordinat Geografis 01 00 30.3 LS dan 102 53 39,6 BT.Dan Lokasi tempat kejadian perkara tersebut diatas berada dalam kawasanHutan Produksi Tetap Lumahan
    Waskita Karya melaporkanterdakwa EFENDI SIAGIAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebutdenganmengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan Global Position System(GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 76 CSx, lokasi tempat kejadian beradapada sekitar Titik Koordinat Geografis 01 00 30.3 LS dan 102 53 39,6 BT.Dan Lokasi tempat kejadian perkara tersebut diatas berada dalam kawasanHutan Produksi Tetap Lumahan
    Waskita Karya melaporkanterdakwa EFENDI SIAGIAN kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi gunapemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tempat kejadian tersebut denganmengambil titik Koordinat lokasi dengan menggunakan Global Position System(GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 76 CSx, lokasi tempat kejadian beradapada sekitar Titik Koordinat Geografis 01 00 30.3 LS dan 102 53 39,6 BT.Dan Lokasi tempat kejadian perkara tersebut diatas berada dalam kawasanHutan Produksi Tetap Lumahan
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Perikanan
Putus : 26-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN Lgs
Tanggal 26 Oktober 2017 — Nai Han Tun.
120 — 34
  • kapal asing diperbolehkan melakukan penangkapan di wilayah ZEEI, jikamemiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia berupa SIPI (surat izin Penangkapikan), SIUP (surat izin usaha perikanan) Surat Laik Operasi (SLO) dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;Bahwa posisi 0450391N9845460E bila dilihat di peta laut dandikonversikan di Global Position
    KHF 1742 GT.64,39 berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat Koordinat 0454803N9039755E bila dilihatdi peta laut dan di konversikan di global position system (GPS) termasuk wilayah selatmalaka perairan ZEE Indonesia, maka unsur im pun telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,Majelis berpendapat bahwa unsur Melakukan penangkapan
    KHF 1742 GT. 64,39berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 0454803N9039755E bila dilihat di petalaut dan di konversikan di global position system (GPS) termasuk wilayah selat malakaperairan ZEE Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,Majelis berpendapat bahwa unsur Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-07-2013 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K /Pid.Sus/2012
Tanggal 23 Juli 2013 — Mr. LE VAN THONG
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BTh87657 Ts, pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, sekira pukul 11.20 WIBatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempatdi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat05 31 978 LU 106 35 421 BT sesuai Global Position System (GPS) ataupada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona EkonomiEksklusif Indonesia, di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena barangbukti berupa kapal KM.
    BTh87657 Ts, pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, sekira pukul 11.20 WIBatau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempatdi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05 31 978LU 106 35 421 BT sesuai Global Position System (GPS) atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena barang bukti berupakapal KM.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 26-06-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 171 / Pid.Sus / 2014 / PN. Plw
Tanggal 14 Oktober 2014 —
372 — 28
  • NWR oleh terdakwa seluas 350Ha, telah dilakukan pengukuran dengan mengambil titik koordinat oleh Ahli Budi Surlani,S.Hut,MM dengan menggunakan Global Position Systim (GPS) 76 CS Merk Garmin Nomorseri 76475463 didapatkan areal tersebut berada di titik koordinat lokasi Sei Lagan DesaSegati 0 0243,7 LU 101 4141,8 BT (rumah terdakwa Muhammad Jani) dan 0 0244,8101 4140,8 BT (Musholla dekat rumah terdakwa).
    Langgam Kab.Pelalawan j 2222 n nn nnn ne nnn nn nen nnn nee enn cc enn ncn cence cece Bahwa adapun alat yang kami gunakan untuk melakukan pengambilan TitikKoordinat adalah Global Position Systim (GPS) 76 CS merk Garmin Nomor seri76475463, dan cara saksi melakukan pengambilan titik koordinat GPS adalahdengan cara berdiri ditengah areal yang menjadi objek permasalahan adanyamengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan dengan caramendirikan bangunan tempat tinggal/rumah, dan setelah saksi mendapatkan
    NWR oleh terdakwa seluas 350 Ha, telah dilakukanpengukuran dengan mengambil titik koordinat oleh Ahli Budi Surlani, S.Hut,MM denganmenggunakan Global Position Systim (GPS) 76 CS Merk Garmin Nomor seri 76475463didapatkan areal tersebut berada di titik koordinat lokasi Sei Lagan Desa Segati 0 0243,7LU 101 4141,8 BT (rumah terdakwa Muhammad Jani) dan 0 0244,8 101 4140,8 BT(Musholla dekat rumah terdakwa).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA;
388 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali , rincian rekapitulasiGeneral Ledger atas akun biaya yang merupakan objek PPh Pasal21 Masa Pajak Desember 2010 adalah sebagai berikut : oun fos ge Kurs KMK Nilai PembavaranPeneliti Pembayaran (Rp)(Rp) (USD)4020001 DLSalary 12/23/2010 9.027 65 586.7554020001 * DLSalary 12/25/2010 9.027 7.598 68.587.1464020003 DLOvertime allowance1 2/25/2010 9.027 1.951 17.611.6774020008 DLJamsostek 12/25/2010 9.027 383 3.457.3414020010 DLOther Allowance 12/25/2010 9.027 275 2.482.4254020013 DL Position
    Allowance 12/25/2010 9.027 166 1.498.4824021001 FOHEmployee Salary 12/25/2010 9.027 17.082 154.199.2144021002 FOHExpatriat Salary 12/25/2010 9.027 2.500 22.567.5004021002 FOHExpatriat Salary 12/25/2010 9.027 4.000 36.108.0004021003 FOHOvertime 12/25/2010 9.027 1.098 9.911.6464021008 FOHJamsostek 12/25/2010 9.027 1.028 9.279.7564021010 FOHOther Allowance 12/25/2010 9.027 276 2.491.4524021013 FOH Position 12/25/2010 9.027 3.850 34.753.9504012014 FOH Bonus 12/17/2010 9.015 4012014 FOH Bonus 12/17/2010
    9.015 90.209 8813.234.1356010001 S&A Salaries 12/25/2010 9.027 2.500 22.567.5006010001 S&A Salaries 12/25/2010 9.027 4.000 36.108.0006010001 S&A Salaries 12/25/2010 9.027 2.500 22.567,5006010001 S&A Salaries 12/25/2010 9.027 6.517 58.8828.9596010002 Overtime Allowance 12/25/2010 9.027 165 1.4889.4556010008 S&A Jamsostek 12/25/2010 9.027 397 3.5883.7196010012 S&A Company Benefit 12/17/2010 9.015 26.073 235.04888.0956010012 S&A Company Benefit 12/17/2010 9.015 13 117.1956010013 S&A Position 12/25/
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
Register : 04-09-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 293/Pid.B/2013/PN-TB
Tanggal 16 September 2013 —
24 — 1
  • Asahan melakukanpenentuan posisi tempat penebangan pohon kayu tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System) bahwa lokasi tempatpenebangan pohon kayu tersebut berada di titik koordinat 02 5320,7 Lintang Utara dan titik koordinat 99 59 08,4 Bujur Timur,kemudian titik koordinat tersebut di plotkan ke dalam Peta KawasanHutan berdasarkab Surat Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: 44/Menhutll/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 bahwaareal tempat penebangan pohon kayu bakau dengan
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-06-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 59/PID.B/2013/PN LB.BS
Tanggal 1 Oktober 2013 — - MAWARDI IMAM NAGARI Pgl. IMAM Als. MAWAR ;
64 — 6
  • puluhtiga) batang dengan Volume 6,6912 M3 bentuk pecahan dan balok, denganjenis kayu rimba campuran.Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013, sekira pukul 10.00 Wib,saksi frengki Sihombing bersama petugas kehutanan yakni saksi Usdiantodan petugas lainnya, Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan Wali nagari sertaterdakwa untuk dilakukan pengecekan tunggul kayu dan ditemukansebanyak 20 (dua puluh) tunggul penebangan dan setelah di lakukanPengecekan terhadap Lokasi penebangan dengan menggunakan alat GPS(Global Position
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus Perikanan
Putus : 15-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN LANGSA Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN Lgs.
Tanggal 15 Agustus 2016 — 1. NAI KYAW WIN, Terdakwa 2. NAI ONG JANU, Terdakwa 3. AUNG MYO THU dan Terdakwa 4. NAI LAWI
88 — 8
  • PKFB 992 GT. 54,95 tidak memiliki dokumenyang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Indoneisa yang tertera dalam Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang R.INo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang seharusnya dokumen tersebutdikeluarkan/diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Bahwa menurut Ahli posisi 05 20 18 LU98 20 54 BT bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di global position system (GPS) termasukwilayah
    Operasi (SLO).Bahwa kapal ikan KM PKFB 992 GT. 54,95 tidak memiliki dokumenyang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Indoneisa yang tertera dalam Undangundang R.I No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang R.INo. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang seharusnya dokumen tersebutdikeluarkan/diterbitkan oleh Ditjen Perikanan tangkap KKP.Bahwa menurut Ahli posisi 05 20 18 LU98 20 54 BT bila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di global position
    tentang perubahan atas Undangundang No. 31tahun 2004 tentang perikanan yaitu :1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).3 Surat Laik Operasi (SLO).4 Surat Persetujuan Berlayar (SPB).sedangkan dokumen penangkapan ikan yang dimiliki kapal KM PKFB 992 GT. 54,95berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 05 20 18 LU98 20 54 BT bila dilihat dipeta laut dan di konversikan di global position
    tentang perikanan yaitu :1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN Lgs3 Surat Laik Operasi (SLO).4 Surat Persetujuan Berlayar (SPB),sedangkan dokumen penangkapan ikan yang dimiliki kapal KM PKFB 992 GT. 54,95berupa lesen vesel tidak dibenarkan melakukan penangkapan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa koordinat 05 20 18 LU98 20 54 BT bila dilihat dipeta laut dan di konversikan di global position
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 13-03-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan PN TEBO Nomor 25/Pid.B/2012/PN.Tebo
Tanggal 13 Maret 2012 — MUHAMAD ALI BIN SALEH
81 — 32
  • adalah orang yang saksi tangkap bersama Tim Gabungan Dinaskehutanan karena telah memungut hasil hutan secara tidak sah.Bahwa setau saksi lokasi tempat terdakwa memungut / menebang pohon tersebutadalah termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan SuratKeputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan R.I Nomor : 421/KptsII/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah PropinsiJambi.Bahwa alat yang digunakan untuk menentukan titik kordinat tersebut adalah GPS(Global position