LAKSBANG MEDIA TAMAbersama saksi PATRIA HERDJUNO, Saksi MENOM MOTIRAM alias MENOM danTHEO AIKHONG ketika datang terdakwa memegang (satu) gulungan koran saatmasuk diruang rapat telah ada beberapa saksi yaitu saksi ALTA MAHANDARA aliasALTA dan saksi TAN SEE TONE alias MALVIN, dan korban LEW KEOANG,terdakwa datang dengan keperluan menanyakan akan dilakukan RUPS luar biasa (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa).

Dan terdakwa menanyakan kepada LEWKEONG sedang apa sekarang dijawab MEETING BIASA dan terdakwa tanya lagi,akan melakukan RUPS kan, dan terdakwa mengetahui dari koran sambil terdakwamenyodorkan koran harian Republika yang dibawa terdakwa sambil terdakwa marahmarah kepada LEW KEONG sambil memukulkan gulungan koran ke pundak LEWKEOANG sampai beberapa kali dan terdawka membentakbentak LEW KEOANGuntuk segera menelponkan bosnya yang berada di Malasyia, karena dijawab tidak tahunomornya, terdakwa merasa

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, denganmaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa.e Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, dengan maksuduntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

yangdihadiri oleh Korban Lew Keong, Malvin Tan, Alta Mahandara dan AriefSukendra ;Bahwa kedatangan Terdakwa untuk menanyakan tentang Rapat UmumPemegang Saham dengan Agenda Pergantian Direksi, karena Terdakwasebagai Direksi tidak memperoleh undangan melainkan mengetahui dariMedia masa Koran ;Bahwa awal mula Korban Lew Keong tidak mengaku ketika TerdakwaTanya tentang tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dansetelah Terdakwa tunjukan adanya Iklan di media masa Koran tentangdiselenggarakannya RUPS

Haliyora Faisayang karena tidak melalui persetujuan dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Haliyora Faisayang terlebihdahulu;b. Bahwa surat permohonan peminjaman modal kepada saksi korban yangditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT.

dilakukan hanya untuk pengalihan asset PT, sedangkan kalaupinjam uang pihak ketiga tidak harus dilakukan RUPS; Bahwa jika seorang Direktur mengundurkan diri tanpa persetujuan RUPS,maka kewajiban masih tanggungjawab PT; Bahwa RUPS dilaksanakan hanya untuk kemungkinan / keadaan yang luarbiasa; Bahwa suatu pinjam meminjam uang masuk unsur pidana jika ada tujuanmenguntungkan diri sendiri / orang lain dengan cara tipu/oohong/rangkaian Perkara Pidana Nomor 153/Pid/B/2017/PN Tte Halaman 30 dari 55 halaman

quarantie 51%harus dilakukan RUPS karena levelnya diatur dalam UU; Bahwa pemegang saham mayoritas suatu Perusda adalah Kepala Daerah/Bupati; Bahwa suatu RUPS dilakukan dengan undangan, agenda, materi rapat; Bahwa seorang Bupati bisa memberikan persetujuan tertulis setuju atau tidaksetuju atas pertanggungjawaban seorang Direktur, dalam hal ini bukansebagai Pribadi melainkan karena jabatannya; Bahwa suatu perjanjian yang dilarang oleh hukum misalnya tidak memenuhisyarat suatu sebab yang tidak halal

PNS; Bahwa waktu Terdakwa mengundurkan diri Terdakwa sudah meminta keBupati agar siapkan RUPS tetapi tidak ada RUPS; Bahwa surat pinjaman modal yang ditunjukan Majelis Hakim dibenarkanTerdakwa yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa selaku DirutPT.

Selanjutnya pada Pasal 64 (1) Rencana kenasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan KomisansHalaman 9 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDGLD;atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar dapatmenentukan rencana keya yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisans atau RUPS, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. (2) Anggaran dasar dapatmenentukan rencana keya yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisans atau RUPS, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana keya harus mendapat

persetujuan RUPS, rencana kenatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;Bahwa Pasal 66 UU PT, (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPSsetelah aitelaah oleh Dewan Komisans dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya: (a) laporan keuanganyang terdin atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampaudalam perbandingan dengan tahun buku

SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa terhadap aset perusahaan tersebut Tergugat 2 sebagai Direktur Utama tidaktransparan, sehingga tidak jelas jumlah aset yang masih ada pada perusahaan;Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undangundang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UU PT) menyatakan: Setiap pemegang saham berhakmengajukan gugatan terhnadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikankarena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Menyatakan Tergugat 1 dan 2 wajid melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporankeuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;5. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64,66, 67, 69 dan 71 UU PT,6.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS atas PT MAXXINDO CITRA ABADI dengan mata acara sebagai berikut :

1. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Lamere Tirta Mutiara tentang tugas danwewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupunKomisaris (Akta terlampir) ;Bahwa Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karenabertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta PendirianPerusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukumdan batal demi

Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehinggadengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang dipakai oleh Tergugat untukmenutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,(tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakandana PT.

PT Lamere Tirta Mutiarauntuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabuidari pada hakhak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baikterhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hakhakuntuk dilibatkan dalam RUPS ;Hal. 15 dari 19 hal.

Namun akan tetapi Tergugat denganitikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminirapa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukanperubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas namaPT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris BaiqHayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehinggaperbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang melawanhukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT.

Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat pertama maupun Judex Factiputusan Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubahAkta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat olehNotaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 tanpa melibatkanPemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui NotarisBaiq Hayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132,adalah akta yang cacat hukum,

.; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLBPS/MAR/2017 tanggal 13Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan; Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho; Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,Jl. P.

Asli Surat Nomor : 001/RUPSLBPS/MAR/2017 tanggal 13Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk.Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;3. Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017,perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani,ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megahtertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta,JI. P.

Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta kepada Direksiuntuk diadakan RUPS namun dalam rapat tersebut tidak tercapaikesepakatan;b. Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta untuk yang keduakalinya untuk diadakan rapat, namun dalam rapat tersebut tidakdicapai kata mufakat;Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018C.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 telah diadakan RUPS LuarBiasa dan dalam rapat tersebut hadir dan atau diwakili pemegangsaham mayoritas, dengan demikian rapat tersebut adalah sah;Bahwa berdasarkan Akta Nomor 23 tersebut, Susunan pengurusmengalami perubahan susunan pengurus menjadi: Direktur : Awizanny Chandra; Komisaris Utama : Yohanes Gunawan Komisaris : Meta Rama Prilyandari;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugeng Nugrohomengalami kerugian berupa tidak dapat melaksanakan tugasnya

Tristar Transindo Nomor017/TST/FA/IV/2014, tanggal O3 April 2014, perihalPermintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS). Fotokopi Surat PT. Mitra Cassia Transport Nomor001/Mitra/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, perihal : PemberitahuanRencana RUPS. Fotokopi Iklan Koran perihal PT. Mitra Cassia TransportPanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan danRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), tanggal 9Mei 2014. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 036/LGLTST/V/2014, tanggal12 Mei 2014.

MCT tanggal 15November 2010; (copy dari copy): Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April 2014perihal permintaan penyelenggaraan RUPS; (copy daricopy)Hal. 30 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel,44. Bukti T4445. Bukti T4546. Bukti T4647.Bukti T4748. Bukti T4849. Bukti T4950. Bukti T5051. Bukti T5152. Bukti T5253. Bukti T5354. Bukti T5455. Bukti T5556. Bukti T56: Absensi RUPS dan Dokumentasi; (copy dari copy): AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM TAHUNAN PT.

MCTtanggal 15 November 2010, Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April2014 perihal permintaan penyelenggaraan RUPS, Absensi RUPS danDokumentasi, AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN PT.

Mitra Cassia Transport yang ditanda tangani Prof.HARKRISTUTI HARKRISNOWO, SH, MA, Ph.D / NIP : 19560125 1981032001 selaku Dirjen AHU, Pemberitahuan hasil RUPS kepada Sdr. AkmalAhmad, Laporan keuangan terhadap PT. Mitra Cassia Transport periodebulan Oktober 2012s/d Desember 2016, Surat Nomor : 001/Mitra/V/2014,tanggal 5 Mei 2014, perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS, Data keuangan/ mutasi rekening di Bank BCA KCU Pluit Jakarta Utara, terhadap RekeningBank BCA No. Rek. : 1683085867 a.n. PT.

Berita acara RUPS tahunan PT. Mitra Cassia Transpordihadiri olehPemegang saham mayoritas sebesar 70 % ( Kuorut ) .Hal. 45 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel, Tidak ada bukti yang dilakukan oleh Para terlapor terhadap obyek perkarayakni Akta Penegasan . Murni Kadarsih selaku penerima kuasa serta menghadap tidakmenjalankan sesuai denga nisi surat kuasa tanggal 16 Oktober 2014 .

No. 119/PID/2014/PT.DKIPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di PT. Purnama Putra Mandiri. Yang selanjutnyaditerbitkan dalam AKTA Nomor : 64 tertanggal 31 Januari 2009;Adapun Susunan Pengurus perusahaan PT.

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PT. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Hal 3 dari 14 hal Put. No. 119/PID/2014/PT.DKIBahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelihnatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telan melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Multipolar Technology untuk mendapatkan pinjaman uang dari PT.Multipollar untuk pengerjaan proyek pengadaan batterey hp Nokia.

MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiDKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT Sebatin, kuorumRUPSL adalah lebih dari Y2 (setengah) dari jumlah seluruh saham;Bahwa ketika diselenggarakan RUPS

ElsiniTirta pemegang saham 1.125 lembar (22,5 %) tidak hadir (karenadihadiri oleh kKuasanya bernama Fediric Tirta, tetapi kuasa tersebut tidakpernah memberikan surat kuasanya);Bahwa sesuai dengan kuorum di atas, karena pemegang saham yanghadir 100% dikurangi 22,5% = 77,5%, dengan demikian RUPS tersebutsah memenuhi kuorum karena sudah melebihi dari 2 dari jumlahseluruh saham;Bahwa RUPS tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun termasukkepada Tergugat , karena RUPS bukan organ yang berwenangmemberikan

Sarana Integrasi Primademi hukum bellum beralin kepada TERGUGAT 1 meskipunPENGGUGAT 1 telah menandatangani Akta RUPS PT.

SaranaIntegrasi Prima dikembalikan selurunnya kepada PARA PENGGUGATsebelum terjadi kesepakatan jual belli atau sebelum ditandatanganinyaAkta Berita Acara RUPS PT. SARANA INTEGRASI PRIMA No. 26 tanggal30 Maret 2020 dan Akta RUPS PT. Sarana Integrasi Prima tanggal 4 Me!2020.Bahwa sebagai akibat dibatalkannya kesepakatan untuk jual beli 100%saham PT.

Sarana Integrasi Prima demihukum seharusnya belum dapat beralih kepada Terbanding 1meskipun Pembanding 1 telah menandatangani Akta RUPS PT.

Sarana Integrasi Prima demihukum belum beralin kepada Terbanding 1 meskipun Pembanding 1telah menandatangani Akta RUPS PT.

Menyatakan BATAL DEMI HUKUM kesepaktan jual beli 100% saham PT.Sarana Integrasi Prima antara Para Pembanding dengan Terbanding 1 ;Halaman 86 dari 118 putusan Nomor 393/PDT/2021/PT BDG10.11.12.13.14.Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Akta Berita Acara RUPS PT. SaranaIntegrasi Prima No. 26 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat olehTerbanding 2 atau setidaknya menyatakantidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Menyatakan BATAL DEMI HUKUM akta Berita Acara RUPS PT.

(RUPSLB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalamKetentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007, ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksimengenai Perubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International,padahal Direksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankanHalaman 3 dari 38 hal.

DePetroleum International:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggotaDireksi dalam Perseroan yaitu:ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, ayat (2) Keputusanuntuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelan yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diridalam RUPS:Bahwa terhadap pemberhentian

dari jabatan sebagai anggota DireksiPerseroan, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum Internationaltertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroanterhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasarhukum

, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapbkan dalam undangundangini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012Penggugat telah menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja

Komponen Futaba Nusapersada, telah memberikan SuratKuasa (bukti P4 =T I3=TT1) kepada saksi Chenny Juliana Lintanguntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunantersebut;Menimbang, bahwa dengan berdasar Surat Kuasa dari PenggugatHal. 31 dari 44 hal. Put. No. 176 PK/Pdt/2014.

Penutup;Menimbang, bahwa menilik dari susunan acara yang tertera dalamsurat undangan tersebut jelas bahwa telah merinci susunan acarayang akan dibicarakan di dalam rapat RUPS tersebut antara lainpemindahan hak saham dari Doktor Frits Hendrik Eman, MBA(Tergugat !)

No. 176 PK/Pdt/2014.menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan(bukti P4 =T I3=TT1);3. Keterangan saksisaksi: Rita Carolina dan Chenny Juliana Lintang;Bahwa pada Surat Undangan dari Direksi PT.

Bahwaakan tetapi pada kenyataannya, Termohon PK justru memberikankuasa berdasarkan Surat Kuasa 10 Desember 2004 kepada saksiChenny Juliana Lintang untuk menghadiri RUPS tersebut danmenyetujui mengenai apaapa yang telah diagendakan sebagaimanadimaksud dalam undangan RUPS tersebut.

;Bahwa saksi yakin Penggugat menerima undangan RUPS tahunantersebut karena saksi sendiri yang menyampaikan surat tersebut kealamat Penggugat di Jalan Tulodong Jakarta dan diterima olehSekertaris Penggugat;Bahwa Penggugat mewakilkan kepada sekertarisnya menghadiriRUPS tahunan tersebut yaitu dengan membawa surat kuasa dariPenggugat;Bahwa sekertaris Penggugat yaitu Chenny Juliana Lintang ikutmenandatangani hasil RUPS tersebut.Bahwa selain itu jelas dan tidak dibantah sebagaimana kesaksian darisaksi

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan dalam Akta Pendirian atauAnggaran Dasar Tergugat , Hasil Keputusan RUPS dan atauRULBPS merupakan Keputusan Tertinggi Dalam Suatu BadanHukum Perseroan Terbatas ic.

Bahwa walaupun Penggugat keberatan atau tidak dapat menerimahasil keputusan RUPS atau RULBPS Tergugat yang telahdiselenggarakan oleh para Tergugat Il, IV, dan Tergugat V (mewakiliTergugat Ill) bersamasama dengan Penggugat (diwakili oleh rekanH.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;393.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandiluaar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahuterlebin dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusanpemberhentian;4.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

/RUPS LB.Bahwa dengan adanya penyimpangan pengambilan uangdan pencairan uang BUMD untuk kepentingan pribadidalam perjanjian kerjasama PT.

Indrapuri Wahana Asia diberikan kepada anggota Tani satu persatu atauberkelompok;Bahwa pada saat RUPS tanggal 27 Mei 2008 Direktur PT.

Indrapuri Wahana Asia itu dibuat sebelum RUPS atau setelah RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum RUPS ada Garansi SKBDN, yang saksi tahuada SKBDN yang nilainya + Rp 2 Milyar yang kegunaannya untuk pembiayaanpupuk, saksi lihat karena ada lampirannya ;Bahwa PT. Indrapuri Wahana Asia berbadan hukum di Pekanbaru bolehmenyalurkan pupuk di Siak, tapi kalau dibiayai PT.Persi harus untuk wilayahSiak ;Bahwa waktu adanya kredit macet tidak ada PT.

atausebelum RUPS ;Bahwa saksi tidak tahu kredit macet PT.

Jadi kalau ada keputusan keputusandari RUPS ataupun dewan Komisariskomisaris dan lainnya yang jelas iasebagai RUPS terhadap BUMD yang bersangkutan.

Bahwa dalam putusannya pada halaman 24, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukumantara lain sebagai berikut:.. sedangkan Pemohon telah mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niagahanya brdasarkan surat di bawah tangan (bukti P26 B) tanpa dilakukanprosedur pengajuan RUPS;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai legal standingselaku Direktur Utama PT Visi Bangun Mandiri, maka sekaligus Pemohonjuga tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan kepailitan

Bahwa sekalipun Bukti P26 B berupa surat di bawah tangan, namunbukti P26 B tersebut adalah merupakan hasil dari Rapat Para Direksiyang notabene adalah para pemegang saham dari PT Visi Bangun CiptaMandiri yang harus dipandang sebagai hasil Keputusan Direksi dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi tentang persetujuanPara Direksi selaku para Pemegang Saham kepada Hirawan Gelarselaku Direktur Utama untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailitmelalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Bahwa sekalipun RUPS yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 20Desember 2008 (vide bukti P26A), namun karena selama belumdilaksanakan lagi RUPS, maka selama itu pula Hirawan Gelar selakuDirektur Utama harus dianggap masih tetap menduduki Jabatan sebagaiDirektur Utama PT Visi Bangun Cipta Mandiri yang bisa bertindak keluarmaupun kedalam Pengadilan;d.

bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) juncto Pasal 10 ayat (6) AktaPendirian PT Visi Bangun Mandiri Nomor 5 tanggal 29 Juni 2007 Pemohonselaku Direktur Utama telah habis masa jabatannya pada tahun 2013; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa: Direksi tidakberwenang mengajukan pailit atas perseroan sendiri kepada PengadilanNiaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS

Bahwa mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan ( BAP )Tersangka tanggal 25 Oktober 2016 ( 20102016 ) dan Turunan BeritaAcara Pemeriksaan Tambahan ( BAP Tambahan ) Tersangka tanggal10 Juli 2017 serta Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan( tersangka ) tanggal 24 Juli 2018 amat jelas bahwa inti pokokmasalah yang dipersoalkan dan dipersangkakan oleh TERMOHON ( Penyidik ) terhadap REGINALD RORIMPANDEY, S.E adalah Berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

Utr..Bahwa yang diundang dalam RUPS tersebut adalah : Tuan ROH JAECHUNG, Tuan. BRENT G WOO, Tuan REGINALD RORIMPANDEI,SE. Dan Nyonya YANNIBahwa dalam RUPS Tersebut yang hadir adalah TUAN BRENT GWOO, TUAN REGINALD RORIMPANDEI, SE.Agenda Rapat, membahas tentang 3 (tiga) hal sebagai berikut :1. Dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili oleh parapemegang saham 1.000.000.(satu juta lembar) saham atassaham perseroan;2. Sehubungan dengan perubahan domisili perseroan3.

Sehubungan dengan berhenti / keluarnya nyonya YANNIselaku pemegang saham dan pengalihan seluruh saham kepadaTuan BRENT G WOO.Dalam RUPS tersebut diputuskan pada pokoknya :1. Memindahkan Domisili Perseroan dari Jakarta Pusat keJakarta Utara:2. Menjual saham Milik Yanny kepada Tuan Brent G Woo.oe Atas penjualan saham pada poin 2 diatas maka menjadi :a. Tuan ROH JAE CHUNG : 350.000 Saham;b. Tuan BRENT G WOO : 400.000Saham;c.

Tuan REGINAL RORIMPANDEI ,SE : 250.000Saham;Dalam RUPS di sepakati juga merubah susunan pengurus perseroanmenjadi :President Direktur : ROH JAE CHUNG;President Direktur : BRENT G WOO;Direktur : ROH JAE CHUNG;Komisaris : YOON DONG HYUK;Bahwa atas hasil RUPS tersebut oleh Tuan BRENT G WOO dimintaagar hasil rapat tersebut dituangkan dalam Akta Othentik, bahwa olehkarena yang dapat membuat akta otentik itu adalah seorang Notaris,maka di tunjuklah notaris LIES SAVITRI MATURIDI SH Notaris &PPAT, yang berlamat

DCGIndonesia oleh LIES SAVITRI MATURIDI, SH Notaris & PPAT, telahdimohonkan Pengesahannya kepada Kementrian Hukum dan HAMRepublik Indonesia.Hasil RUPS tersebut disangkal sendiri oleh ROH JAE CHUNGdengan membuat surat pernyataan, pada tanggal 22 Mei 2014berisikan :1. Pada tanggal 28 Februari 2014 saya berada di KoreaSelatan.2. Saya tidak menghadiri dan tidak memimpin RUPS PT. DCGIndonesia yang diselenggarakan oleh Tuan BREND G WOO padatanggal 28 Februari tersebut.3.

Yang mana SPJ yang saya tanda tangani ituperihal Perjalanan Nova Linda selaku Direktur Utama serta Syahrial Hakimselaku Komisaris untuk mengadakan RUPS Tahunan yang dijadwalkan HariSelasa tanggal 26 Februari 2013 yang akan diadakan di Jakarta di tempatdomisili mayoritas pemegang saham.Hal ini pun juga tidak ada di kompromikanoleh Nova Linda kepada Penggugat yang masih menjabat Direktur.

Hal tersebut membuat begitu. banyak nasabah yangmengkonfirmasikannya langsung kepada Penggugat via HP;Baru pada hari Seninnya tanggal 11 Maret 2013 Penggugat menerima surat dariBPR perihal pemberhentian sebagai Direktur dan surat itu tidak ada tanggal dantidak ada nomor surat dan dilampirkannya Notulen RUPS Luar Biasa BPR.

Dansetelah diperhatikan dan dipelajari terdapat beberapa hal kejanggalan dalamNotulen RUPS Luar Biasa tersebut yaitu:e Di Notulen RUPS Luar Biasa tersebut antara tanggal dan hari tidak sinkrondimana dibuat dalam Notulen hari Selasa tanggal 27 Februari 2013sedangkan hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari2013 adalah hari Rabu;e Di Notulen dinyatakan bahwa undangan rapat telah diumumkan di Koran PosMetro yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2013 dan berdasarkan bukti halitu tidak

diberi1112131415kesempatan untuk membela diridalam RUPS dengan kata lain harus hadirdalam RUPS.

Namun terhadap pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT.BPR Koto XI Tarusan hal ini tidak dilakukan oleh Pemegang Saham terbuktidengan adanya Notulen RUPS Luar Biasa yang hanya ditanda tangani dandihadiri oleh Nova Linda, dan Para Pemegang Saham yang nota bene ituadalah kakak sepupunya beserta anakanak dan istrinya saja;Hal tersebut pada poin 10 di atas berusaha dipertanyakan oleh Penggugat kepadaPihak Tergugat secara tertulis namun hal tersebut tidak ditanggapi;Namun Penggugat memperoleh surat

Barito.Ketentuan yang mewajibkan direksi perseroan memperolehpersetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebelum melakukantransaksi material.Bahwa ketentuan yang mewajibkan perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebin dahulu dalam melakukan transasksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalam LampiranKeputusan Ketua Bapepam Nomor KEP02/PM/2001 TentangPerubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Materialdan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (untuk selanjutnya disebutKeputusan Ketua Bapepam

atau nyatanyata bukanlahmerupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuanRUPS, namun oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai transaksimaterial yang wajib memperoleh persetujuan RUPS perseroan.B.

Bahwa, berdasarkan UUPT, tindakantindakan tertentu dari direksiperseroan yang memerlukan persetujuaan RUPS akan tetapmengikat perseroan walaupun persetujuan RUPS tidak diperoleh;(i)(ii)Berdasarkan Pasal 102 (1) dan (4) UUPT, perbuatan hukumtertentu oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebihdahulu dari RUPS.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal102 ayat (4) perihal persetujuan RUPS dan Pasal 117 ayat (2)Hal 63 dari 73 hal. Put. Nomor 1150 K/PDT/2015(iii)perihal persetujuan Dewan Komisaris. Sekalipun Direksi telahmelakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS ataudewan komisaris sebagaimana diharuskan oleh UUPT atau AD,namun perbuatan hukum dimaksud tetap mengikat Perseroansepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum dimaksud tetapmengikat pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikadbaik.

RUPS luar biasa yangdiadakan bukan secara spesifik memberi persetujuan untuk pembelian secarasewa beli kapal MV.

DCI, tidak memungkinkan RUPS PT.DCI dapat mengambil keputusan yang sah, karena masingmasing pemegangsaham, yaitu Pemohon dan Termohon I memiliki persentase kepemilikan saham50% (lima puluh persen);Faktanya bahwa dalam beberapa tahun belakangan, sudah tidak lagi adakecocokan dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan PT.

DCI antaraPemohon dengan Termohon I, yang berdampak pada pengurusan PT DamaiColumbus International, sehingga bisnis PT Damai Columbus International terusmengalami penurunan;Panggilan untuk mengadakan RUPS yang dilakukan oleh Direksi PT. DCI denganagenda untuk menyetujui rencana pembubaran PT. DCI, tidak pernah dihadiri olehTermohon I, dimana sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT. DCI, Pemohonselaku Direktur telah melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada parapemegang saham PT.

DCI dalam Surat Panggilan RUPSLB tertanggal 3 April2013 dan Surat Panggilan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2013, namun RUPS tidakHal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt/2014pernah berhasil mencapai kuorum yang dipersyaratkan untuk dapat mengambilkeputusan yang sah, karena tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon denganTermohon I mengenai agenda yang akan dibicarakan dalam RUPSLB;. Ketidakcocokan antara pemegang saham PT. DCI mempengaruhi pengurusan PT.DCI.

mungkin untuk dilanjutkan;Dan menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang berbunyi:Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antaralain:a Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui lagialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS

;c Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; ataud Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehinggadengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkankegiatan usahanya;Bahwa berdasarkan Pasal 146 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Penjelasannya sudah nyatanyata apabila alasanalasan yang PemohonKasasi

EnergindoMineral " Nomor 04 tertanggal 11 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapanDjasmin, SH, MH Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU36364.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Juni 2008 ; 2 Bahwa pada bulan Januari 2010, Penggugat mendapat relaas panggilan sidang diPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 512/PDT.G/2009/PN.JKT.PSTkarena digugat oleh Tergugat I yang bertindak sebagai Direktur PT.Puteri Meadengan dasar adanya hasil RUPS

amar putusan sebagai berikut :DALAM KONPENS I : 7 222 n nnn nnn nen cence ccs ceceDALAM EKSEPSI : 222 nnn nnn nnn n een cence ne ncn Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII ; DALAM POKOK PERKARA : 2 22 nine nnn nnn nen neces1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2 Menyatakan sah dan berharga bukti P1 sampai dengan P.30 dan buktiP32 sampai dengan P.53 ; 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat Vdan Tergugat V membuat Pernyataan Keputusan RUPS

sebagaimanatertuang didalam Akta yang dibuat oleh Tergugat VII No.123 tanggal 17Oktober 2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ; 4 Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehTergugat VI dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yangtertuang didalam Akta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuatoleh Tergugat VII adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 5 Menyatakan Tergugat II

Bahwa oleh karena putusan dalam perkara TUN tersebut telah berkekuatan hukumtetap dan seluruh produk RUPS yang dilakukan oleh para Tergugat telah puladinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka kloplah sudah gugatan yangdiajukan oleh Tergugat I ic.

banding atau kasasi ; Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalamperkara ini ; 3 Menyatakan perbuatan TergugatI menggugat Penggugat dan Bupati BaritoTimur dalam perkara No. 512/PDT.G/2009/PNJKT.PST dengan dasar AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan Akta PernyataanKeputusan RUPS