evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada penolakan untuk dilakukan evaluasi ulang, apa yang harusdilakukan oleh Pemenang lelang jika surat penolakan yang disampaikan olehPPK kepada Pokja tidak ditindak lanjuti sehingga Pemenang lelang menjaditidak tahu apakah dia menang atau tidak, bagaimana solusinya dia untuktahu, menurut Ahli kalau solusi untuk tahu ini tentunya minta untuk diberitahuatau diinformasi, lewat informasi

publik, di daerah itu ada pejabat PPID(Pejabat Pengelola Informasi Daerah), tetapi kalau sudah bersurat langsungdengan Pejabat yang bersangkutan tidak dijawab berarti ini tetap berlanjut,berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan penetapan pemenang, iniHalaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTbukan soal fiktif positifnya tapikan menanyakan tidak ada keputusan lainselain keputusan penetapan pemenang;Bahwa dalam hal ini Pemenang telah beberapa kali bertanya dan bersurattetap

SHGB No.1999/Ragajaya.Tergugat Ill telan memasarkan dan menjual rumahrumah di perumahanGreen Citayam City (mengalihkan kepada pihak ketiga/konsumen)sebagaimana informasi publik melaluihttp://qreenconstructioncitv.co.id/.http://qreenconstructioncitv.co.id/aboutacc/.http://greenconstructioncitv.co.id/siteplan/.http://qreenconstructioncitv.co.id/ lokasi/.http://qreenconstructioncitv.co.id/ ketersediaanunit/.Bahwa selanjutnya ada perbuatan dengan sengaja melanggar hak subyektifyang ditentukan UndangUndang

Umumnya,produsen batubara di Indonesia menggunakan perusahaan luar negeriuntuk memasarkan batubara mereka untuk pembeli internasional.Sebagai contoh, kita dapat melihat dari informasi publik yang tersedia(Bumi laporan tahunan dan laporan Fitch Ratings) bahwa perusahaangrup Bumi, pesaing Pemohon Banding, telah menandatangani berbagaiperjanjian jasa pemasaran dengan pihak ketiga. Contohnya adalah:1.

pengadaan sebelumnya, dandengan nyata Tergugat terbukti melakukan pelanggaran tindakan postbidding;Bahwa berdasarkan putusan didalam objek sengketa a quo, Penggugatmerasa sudah dirugikan dan menghilangkan haknya yang seharusnyamenjadi pemenang, dan tindakan Tergugat sudah memperdaya danmenzolimi Penggugat dengan tindakan terhadap objek sengketa yangHalaman 15 dari 88 HalamanPerkara Nomor 7/G/2018/PTUN.JBI.dikeluarkan mencerminkan rasa ketidakadilan, melanggar kepatutan danmenutup era keterbukaan (informasi

publik) yang selayaknya dimenangkanoleh Penggugat, sehingga putusan a quo (objek sengketa) sangatbertentangan ketentuan hukum dengan alasan:a.

Bahwa membantah pernyataan diatas dimana pada dasarnyaTergugat IV telah benar dalam menjalankan Standard OperasiPelayanan (SOP) sebagaimana diamanatkan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) bahwa Buku Tanah,Surat Ukur dan Warkahnya termasuk dalam informasi yangHalaman 36 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN BIgdikecualikan kKemudian Pasal

Mengajukan permohonan informasi publik ke Kementerian DalamNegeri dalam hal meminta informasi terkait pengesahan QanunJinayat, termasuk didalamnya menanyakan kewenanganpeninjauan Perda oleh Kementerian dalam negeri;b. Menyusun laporan akhir tahun ICJR 20142015, laporan iniditujukan untuk memberikan gambaran kondisi hukum pidana diIndonesia sepanjang 2014 dan pandangan umum kondisi hukumpidana di 2015.

rekomendasinya adalah antara lain; Pembongkaran agar ditunda untukwaktu yang tidak ditentukan dan mohon diperiksa kembali keabsahan SertifikatHak Pakai yang dimiliki atas nama Pemerintah Daerah Khusus IbukotaJakarta, dan Meminta agar dibawa dan ditunjukkan Fhoto copy Sertifikat atasnama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sangat membingungkandan sangat aneh buat PARA PENGGUGAT, seperti ada hal yang ditutupi danatas tindakan tersebut jelas melanggar UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, karena di Era Globalisasi sekarang ini,suatu informasi merupakan hal yang penting dan praktis, sehingga masyarakatdapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkannya.

dan ditanggapi Tergugat bahwa tanah yangdilekati Hak Milik dengan SHM Nomor 441, tanggal 138 Desember2020 surat ukur Nomor 353 / Kelurahan Fatukoa terdaftar atasnama Dominggus Amnahas, akan tetapi Tergugat menyatakanbahwa permintaan kami untuk melihat proses sertipikat tidakdapat ditunjukan/diperlinatkan Tergugat karena merupakaninformasi yang dikecualikan dari domain publik, sesuai denganketentuan dalam pasal 12 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang memeriksa dan mengadili Pekara ini agarmematuhi Peraturan Pemerintah yang telah disepakati danmenyerahkan sebidang tanah yang telah lebih dahulu diajukanoleh Para Ratusan Warga masyarakat dan Penggugat Rekonpensi,dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang telah dua(2X) diterbitkan sehingga lokasi Penggugat Rekonpensi diberikansepenuhnya Kepada Penggugat Pekonpensi dengan batas luas 1.4Ha ( 14000 M2) dan demi menjaga stabilitas Kenyamanan Investasiyang ada di Batam dimana Gerbang pintu Informasi

Publik untukkenyamanan Investasi antar Perbatasan Negara Asing selakuInvestor di Kota batam yang kita cintai ini sehingga Tanah yangtelah dibangun oleh masyarakat dengan bangunan RumahPermanen dan Bagunan Serba Guna yang permanen tetap danTelah Berkepatutan Hukum dari apa yang telah ditetapkanPemerintahKota Batam dan Otorita Batam dan juga DPRD KotaBatam dan di wakili oleh masyarakat Penggugat Rekonpensi danmenjadi Hak Penuh Penggugat Rekonpensi, dan PenggugatRekonpensi juga telah berulang kali

berkepentingan.Sebagaimana UndangUndang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN), Pasal 3, angka (4) Jo Undang Undang No.32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (1), huruf (d)menyatakan bahwa, Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman padaAsas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: d. asasHalaman 15 dari 81 Putusan Nomor: 20/G/2018/PTUN.SBY.11.keterbukaan; Jo UndangUndang No. 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi

Publik; Jo Jo UndangUndang Nomor 30 Tahun2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7, ayat (2) huruf (f).Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan denganperaturan perundangundangan yang ada serta asasasaSs umumpemerintahan yang baik.

evaluasi ulang hasilnya disampaikan oleh Pokjakepada PPK, ternyata di proses ini baru diketahui oleh Pemenang lelangbahwa ada penolakan untuk dilakukan evaluasi ulang, apa yang harusdilakukan oleh Pemenang lelang jika surat penolakan yang disampaikan olehPPK kepada Pokja tidak ditindak lanjuti sehingga Pemenang lelang menjaditidak tahu apakah dia menang atau tidak, bagaimana solusinya dia untuktahu, menurut Ahli kalau solusi untuk tahu ini tentunya minta untuk diberitahuatau diinformasi, lewat informasi

publik, di daerah itu ada pejabat PPID(Pejabat Pengelola Informasi Daerah), tetapi kalau sudah bersurat langsungdengan Pejabat yang bersangkutan tidak dijawab berarti ini tetap berlanjut,berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan penetapan pemenang, iniHalaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor : 223/G/TF/2021/PTUN.JKTbukan soal fiktif positifnya tapikan menanyakan tidak ada keputusan lainselain keputusan penetapan pemenang;Bahwa dalam hal ini Pemenang telah beberapa kali bertanya dan bersurattetap

tidak dapat bicara banyak, hanya yang saya dengar bahwa timyang menyusun PP tersebut orang akademisi/perguruan tinggi yang tidakpernah bekerja di struktural, tidak pernah bekerja di birokrasi; Bahwa persetujuan Menteri dituangkan dalam surat, namun tidak disebutkanseperti dalam surat keputusan; Bahwa karena ini dokumen publik dapat diminta, apabila ada kawankawanmau meminta surat persetujuan itu bisa, misalnya LSM mau memintadokumen publik dapat diberikan, karena sekarang sudah zamannyaketerbukaan informasi

publik;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukanKesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 Juni 2017, dan untukmempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebutsebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dengan Putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadidalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimanatelah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

KODAM JAYA" diatas tanah dan pagar milik PENGGUGAT padahalsenyatanya telah diketahui jika tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT,adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa demikian pula perbuatan TERGUGAT II yang tidak memberikanjawaban atau tanggapan atas surat permohonan klarifikasi yang dikirimkanPENGGUGAT sebagai salah satu bentuk permohonan informasi publik,termasuk tidak memberikan teguran kepada TERGUGAT yang telahmemasang Plang diatas tanah milk PENGGUGAT dan mengklaim tanahmilik PENGGUGAT

Sebagai pelayan masyarakat di wilayah Turut Tergugat IIhanya mengeluarkan suatu rekomendasi dalam hal administrasi pemerintahansesuai dengan apa yang diajukan oleh Pemohon yang tentunya harus memenuhisyarat baik itu keabsahannya/otentik sesuai dengan ketentuan yang berlakukhususnya dibidang pertanahan.Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6.10, 6.11 dan angka6.12, perlu dijelaskan kepada Para Penggugat bahwa informasi Publik dapatditolak diberikan terkait dengan hakhak individu

Mengenai akses pihakLSM ke Pejabat BPN dalam memperoleh datadata dan mengetahulproses penerbitkan Sertipikat, patut didalami karena arsip warkahBPN termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan dapat diketahui oleh pihak lain secara tidak sah. Penggugat tidak pernahmemberitahukan hal ikhwal mengenai hal dimaksud kepada Sadr.Seno.Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor: 16/G/2021/PTUN. JBI.c.

KetuaMajelis Hakim Sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor 037/VII/KIPPS/2015 dan ditembuskan kepada Kuasa Hukum Pemohon PeninjauanKembali, menyatakan sebagai berikut :a. Bahwa Kejaksaan Negeri Waikabubak tidak memiliki Dokumen asli BeritaAcara Sarah Terima Pekerjaan No. 37/PPKDISHUBKOMINFO/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan dokumen asli Berita AcaraHal. 53 dari 60 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/2016Panitia Penilai dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan No.

/li>

Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020

Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017

Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:

• Undangan Klarifikasi
• Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan
• Permintaan Informasi

Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan,

Padahal tindakan korektifyang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP) jo.

Telah secara tegas diaturHalaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT130.131.dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan HasilPemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidakpernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI2019.

Padahal tindakan korektifyang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP) jo.

Telah secara tegas diaturHalaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT130.131.dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan HasilPemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidakpernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI2019.

Padahal tindakan korektifyang disampaikan dalam LAHP ORI 2019 sangat erat kaitannyadengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Lebih lanjut, tindakan Penggugat menjadikan LAHP ORI 2019sebagai dalil Penggugat sehingga mengakibatkan LAHP ORI 2019dapat diakses oleh publik secara luas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP) jo.

Telah secara tegas diaturHalaman 165 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT130.131.dalam Pasal 13 huruf t Perombudsman 16/2046 bahwa Laporan HasilPemeriksaan merupakan suatu informasi publik yang dikecualikan;Perlu dicatat bahwa Penggugat bukanlah pihak dan bahkan tidakpernah dimintai keterangan oleh ORI terkait penerbitan LAHP ORI2019.