Ditemukan 1397 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. Sejahtera Wastu Perintis
Tergugat:
1.Hendi A. Hermawan
2.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
3.Muhammad Gobel
82 — 31
  • G/2019/PN Smr28.29.30.31.32.33.34.35.Foto copy Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM49 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan JasaPengurusan Transportasi, diberi materai cukup, tidak ditunjukkan aslinya foto copy dari foto copy, diberi tanda P19;Foto copy Sengketa Informasi Publik No.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 08-02-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.SAHBANDI
2.LALU NOVIN RAHMANTO
3.HAMDAN
Tergugat:
KEPALA DESA PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
163 — 79
  • JANUARI 2021 serta telahmengambil sumpah terhadap 10 Perangkat Desa terpilih padatanggal 06 Januari 2021;Bahwa adanya kejadian kebocoran kunci jawaban yang telahdilakukan oleh oknum tim panitia penyaringan yang berasal dariKantor Kecamatan Pringgabaya tersebut telah mencideraiproses seleksi Perangkat Desa Pringgabaya sehingga prosespenyaringan Perangkat Desa Pringgabaya tersebut telahmelanggar ketentuan perundangundangan yang berlakukhususnya pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi
    Publik dalam Pasal 54 ayat (1)Halaman 66 dari 124 Halaman Putusan Nomor: 5/G/2021/PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2019
Tanggal 20 Mei 2019 — HERI DJOHAN (KETUA UMUM PERHIMPUNAN DISTRIBUSI IMPORTIR DAN PRODUSEN PELUMAS INDONESIA (PERDIPPI)) VS MENTERI PERINDUSTRISN RI;
158 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian, informasi publik ini tidak mudahdikontrol oleh perusahaan.Studi yang dilakukan oleh Cao dan Prakash (2011) mengkajipersaingan dalam perdagangan telah mempengaruhi insentifbagi perusahaan untuk menerapkan standar dalam rangkameningatkan kualitasnya. Penerapan standar (ISO) padaproduk yang diperdagangankan memberikan tanda (signaling)bahwa produk tersebut berkualitas dan mempunyai dayasaing yang meningkat.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ir. H SARIMUDA, MT Diwakili Oleh : HARIS MUNANDAR SH
Terbanding/Tergugat II : HERRU ARTANS
Terbanding/Tergugat III : HERAWAN HAMID
Terbanding/Tergugat I : HARTHY HAMID, SH
Terbanding/Turut Tergugat : H. ANSORY THOHIR RONI,ST.,MM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH
55 — 28
  • Karena setiap warga Indonesia berdasarkan undangundang berhakmendapatkan informasi publik atau menggugat siapapun dan mengajukangugatan ke pengadilan apabila merasa kepentingannya dirugikan.Jadi,...apabila para Penggugat merasa tidak puas dan merasa dirugikan,maka yang harus digugat balik bukanlah para Tergugat, melainkan pihakyang menggunakan bukti dokumen putusan perkara tersebut dengangugatan rekonvensi dalam perkara tersebut.11.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
202 — 76
  • ,S.H terkait PerihalPermohonan Keberatan, dalam surat kami dengan bahasa yang sangatHalaman 30 dari 84 Putusan No. 8/G/2021/PTUN.JPRjelas kami telah sampaikan bahwa permintaan data terkait nama Pemegangsertipikat dan No Hak tersebut adalah masuk dalam informasi yang dikecualikan untuk dapat di berikan Sebagaimana ketentuan Perkaban 6Tahun 2013 Tentang pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia dan kami sudah memberikansolusi berupa informasi tersebut hanya
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penggugat:
zulkipli
Tergugat:
Bupati Tebo. Dr. H. SUKANDAR, S.Kom. M.si.
Intervensi:
KASONO
211 — 107
  • Pemerintahan yang transparan tidak akanmenutupi informasi publik;2. Pemerintahan akuntabel tidak akan mengabaikanpermohonan masyarakat;3. Pemerintahan yang baik mampu hadir di tengahkonflik masyarakat untuk mencari jalan keluar danmemberi solusi yang menguntungkan kedua belahpihak;7. Asas Kepentingan Umum;Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dankemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,selektif, dan tidak diskriminatif;8.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD NAIM, S.SiT
100 — 14
  • Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020;
  • Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017;
  • Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
  • Undangan Klarifikasi;
  • Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan;
  • Permintaan Informasi
    Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan;
  • Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat;
  • Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju;
  • Surat Ukur;
  • Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
  • Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas;
  • Surat Penyelesaian Penguasaan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2012/PTUN-SMG.
Tanggal 13 Maret 2013 — SURIPTO bin SUHARJO Melawan 1. BUPATI BANJARNEGARA 2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSALAM
80 — 27
  • Meskipun demikian, setiap wargamasyarakat yang berkepentingan secara hukum dijamin haknya oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untukdapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai hasil penjaringan danpenyaringan perangkat desa, oleh karena informasi tersebut dalam kategoriinformasi publik yang wajib disediakan oleh pejabat berwenang terkait ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elinah dan SaksiWahyu Nur Hidayat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 26 Juni 2018 — RAGAT SITANGGANG, Umur 69 Tahun, Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mesjid No. 99, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANSEN SIMANIHURUK, SH. MH., JENNI SIBORO, SH., GUNTUR PERANGIN ANGIN, SH., dan JEKSON HUTASOIT, SH., Masing - masing Advokad – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “JO. SIMANIHURUK & REKAN“ berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/387/HKM.01.10/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. KEUSKUPAN AGUNG MEDAN, yang berkedudukan di Jl. Iman Bonjol No. 39 Kota Medan, Kode Pos 20152 Tlp. (061) 4516647, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. SUNDARI dan SUKIRMAN, masing-masing suami istri, Alamat Dusun IX, Gang Belagud, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. NIDA HUSNA, SH Notaris dan PPAT, di Deli Serdang, berkantor di Komp. Ruko Nabila 3 No.03 Jl. Medan-Batang Kuis, Desa Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Telp/Fax (061)7380067, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
231 — 22
  • diriTERGUGAT (DR);Bahwa pada hal di sisi lain, berdasarkan Hmu Hukum Umum dinyatakan, kalau setiapWarga Negara Republik Indonesia dianggap telah mengetahui dan memahamiHukum Positif yang ada dan berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hal mana dibuktikan dari setiap produk Perundang Undangan Positif di NegaraKesatuan Republik Indonesia ini selalu diumumkan dan dituliskan dalam LembaranNegara dan disosialisasikan di Pengadilan Negeri setempat dan atau di saranapublikasi kenegaraan maupun informasi
    publik lainnya;Bahwa oleh karena itu semestinya TERGUGAT (DR) dapat lebih cermat, lebihcerdas, dan lebih bersikap hati hah dalam menarik atau menetapkan seseorangdengan status hukum "Tergugat di hadapan persidangan pengadilan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pajak
Register : 14-12-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 17 Mei 2016 — SANTOSA WIDJAJA; melawan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA;
218 — 109
  • Ivan Rony Nusantara LumbanTobing;Foto copy sesuai dengan Salinan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008;halaman 79 dari 138 Perkara Nomor 31/G/2015/PTUN.SMDMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannyaTergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy suratsuratyang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynyadan telah dilegalisir dikantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
SAIFUL BAHRI
100 — 21
  • Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020;
  • Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017;
  • Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
  • Undangan Klarifikasi;
  • Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan;
  • Permintaan Informasi
    Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan;
  • Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat;
  • Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju;
  • Surat Ukur;
  • Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
  • Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas;
  • Surat Penyelesaian Penguasaan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHLIS USMAN, S.Sos, M.Si
114 — 44
  • Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020;
  • Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017;
  • Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
  • Undangan Klarifikasi;
  • Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan;
  • Permintaan Informasi
    Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan;
  • Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat;
  • Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju;
  • Surat Ukur;
  • Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
  • Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas;
  • Surat Penyelesaian Penguasaan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
220 — 132
  • Tgls/VIII/2021, PerihalPenyampaian Informasi Publik, Agustus 2021 ( Fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Nomor:404/127Ds.Tb/SP/VIII/2016, tanggal16 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nikah Mus Effendi yang dilaksanakan pada tanggal 10111964 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;Buku C desa Telagasi (Fotokopi sesuai demgan aslinya);Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2003 dan 2006 atas nama Mus Effendi(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Contoh
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD IKBAL, S. SiT
90 — 9
  • Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020;
  • Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017;
  • Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
  • Undangan Klarifikasi;
  • Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan;
  • Permintaan Informasi
    Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan;
  • Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat;
  • Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju;
  • Surat Ukur;
  • Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
  • Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas;
  • Surat Penyelesaian Penguasaan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 05-09-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN MAMUJU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
H. HASANUDDIN AM, S.T.
103 — 11
  • Dokumen Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2020;
  • Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Nomor: 01/KEP-76.02/I/2017 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Tahun 2017;
  • Dokumen Keterangan Status Lahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan Beserta Lampiran:
  • Undangan Klarifikasi;
  • Klarifikasi Letak Tanah Dalam Kawasan Hutan;
  • Permintaan Informasi
    Publik dari Aliansi Masyarakat Peduli kebenaran dan Keadilan;
  • Rekomendasi usulan tambahan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat, dari Gubernur Sulawesi Barat;
  • Dokumen Sertifikat No. 611 (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju;
  • Surat Ukur;
  • Surat Ketentuan P.P 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan;
  • Surat Keterangan Pelaksanaan Penataan Batas;
  • Surat Penyelesaian Penguasaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-09-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr
Tanggal 12 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Hade Rachmat Daniel
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
4.PRIANDI FIRDAUS
5.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
Terdakwa:
MARKASIM, SE
69 — 38
  • 1 (satu) bundel asli Laporan SPJ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa penyelengaraan informasi publik desa (Poster, Baliho, Dll) Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Laporan SPJ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bid. Hukum Dan Perlindungan Masyarakat Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
358 — 181
  • Seyogyanya ParaPenggugat melakukan proses administrasi yang mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (38),setiap Pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan InformasiPublik di sertai alasan permintaan tersebut.Permintaan Informasi Publik secara administrasi tersebut tidak pernahdilakukan Para Penggugat secara tertulis, akan tetapi langsungmenyampaikan surat permohonan pencabutan atau
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1736 — 3956
  • Selain itu. upaya publikasi merupakan pemenuhan hakmasyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dijamin dalam UU incasuUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pengadilan PA Penajam Perdata Agama
Register : 16-08-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PA Penajam Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 43
  • PP No. 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;8. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;9. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua PeradilanAgama;10.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENREKANG Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Enr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
WILKE H. RABETA SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin LAHIDA Alias WAWAN, SE
380 — 309
  • AliansiJumalistik Online Indonesia dari Tahun 2020 sampai sekarang; Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dan kartu kompetensi wartawan padasaat mengikuti UKW PWI Sulsel; Bahwa dasar hukum yang harus dimiliki selaku wartawan ataujurnalistik adalah yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan dan setelahlulus yang bersangkutan menyandang id card wartawan biasa yangdikeluarkan oleh organisasi kKewartawanan resmi; Bahwa pengertian wartawan adalah profesi yang bertanggung jawabdalam kerja pemberitaan dan informasi
    publik sesuai kaidah undangundangnomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serata kode etik Jurnalistik, hal manatugas yang dimaksud mencari, menganalisa dan mempublikasikan denganmemenuhi unsur 5W+1H.