(Copy Daftar hadir dan notulensi terlampir) Bukti P13;. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat mengundangPengurus PUK SP RTMM SPSI untuk Bipartit Il dengan agendamerundingkan kasus Tergugat. Pada Bipartit ke2 ini Pengurus PUK SPRTMM SPSI tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas. (copy undangandan daftar hadir terlampir) Bukti P14;. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 dilakukan kembali perundinganpenyelesaian perselisihan hubungan industrial Tergugat.

(copy undangan, daftar hadir dan notulensi terlampir). Bukti P26;15.Bahwa pada tanggal 6 Februari 2015 Penggugat mengirimkan SuratPemberitahuan Hasil Bipartit kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi.Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam perundingan bipartit tidak adakesepakatan dan minta perantaraan Dinas Tenaga Kerja untuk penyelesaianberikutnya. (copy surat pemberitahuan terlampir).

(copyundangan, daftar hadir dan notulensi terlampir). Bukti P31;20.Bahwa pegawai perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBekasi yang menjadi mediator dalam proses pemerantaraan atau mediasiantara Penggugat dengan Tergugat mengeluarkan Surat Anjuran Nomor567/2098/HISyaker/VI/2015 perihal Anjuran tertanggal 22 Juni 2015 yangmenganjurkan antara lain:1.Hubungan kerja antara pihak pengusaha PT Indofood CBP SuksesMakmur, Tok Cabang Cibitung dengan pekerja Sdr.

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut :1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkar;b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;c. Lokasi SMP Negeri 7;d.

aparat dibawahnya; Bahwa kesimpulannya ada pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat)bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus adapengakuan dari Lemasko dan Lemasa agar dapat dibayarkan; Bahwa Staf Saksi yang mencatat dan membuat notulen rapat; Bahwa Pimpinan DPRD Wakil Ketua II Karel Gwijangge berbicarabahwa adal lanjutan rapat; Bahwa Bupati Kabupaten Mimika Bersamasama denganpimpinan Wakil Ketua II DPRD mengatakan bahwa akan dilakukanpembayaran; Bahwa mekanisme pencatatan oleh notulensi

PDQC dan peserta Bipartit bersepakat akan melakukan Bipartitselanjutnya. ( Copy Daftar hadir dan notulensi terlampir) Bukti P13;Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 PENGGUGATmengundang Pengurus PUK SP RTMM SPSI untuk Bipartit Il denganagenda merundingkan kasus TERGUGAT.

Padapertemuan tersebut Pihak PUK SP RTMM SPSI tidak memberikanpendapatnya dan disepakati Bipartit dijadualkan kembali. ( Copy Undangan,Daftar hadir dan notulensi terlampir)Bukti P15Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 PENGGUGAT mengundang PUK SPRTMM SPSI untuk melakukan Perundingan kembali Perselisihan HubunganKerja TERGUGAT, namun demikian Perundingan pada hari tersebut batalkarena PUK SP RTMM SPSI mengajukan Permohonan PenundaanPerundingan Bipartit dengan alasan akan melakukan konsolidasi denganPerangkat

Dan TERGUGAT memintamaaf dan agar penyelesaian kasusnya dilakukan secara musyawarahmufakat serta permohonan untuk tetap dipekerjakan kembali.f Copy SuratPernyataan terlampir ).Bukti P2110.11.12.13.14.15.Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 dilakukan PerundinganBipartit antara PENGGUGAT dan Kuasa Pekerja ( PC dan DPC SPSI ).Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dari Kuasa Pekerjamengenai sanksi PHK kepada TERGUGAT.( Copy Undangan, Daftar Hadirdan Notulensi terlampir).Bukti P22Sehubungan

dalamPerundingan Bipartit tidak ada kesepakatan maka mediasi dijadualkan ulangtanggal 31 Maret 2015. ( Copy Surat Pemberitahuan Terlampir).Bukti P30Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 dilakukan mediasi di Dinas tenaga kerjaKabupaten Bekasi, Dalam mediasi tidak ada kesepakatan danPENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk pemutusan hubungan kerjaterhadap TERGUGAT dengan kompensasi uang pisah 3x upah pokok.PENGGUGAT meminta ke mediator agar anjuran segera dikeluarkan. .( Copy Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi

Pusat di bawah Register perkara Nomor : 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada tanggal 13 Maret 2016, adalah mempermasalahkan (menggugat)tentang pembuatan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 05, tanggal 15 Juni2016, bahwa proses pembuatan Akta tersebut telah memenuhi semuasyaratsyarat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadiatur dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.Tugas dan kewenangan Tergugat selaku Notaris dalam prosespencatatan hasil rapat (notulensi

Bukan kepadaTergugat yang sedang menjalankantugas dan jabatannya, yang hanya mencatat (notulensi) hasii keputusanrapat.Berdasarkan hal tersebut telah terang dan nyata bahwa sesuai dengansistem hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;dijadikannya Tergugat dalam masalah ini sebagai tergugat adalah salahalamat dan tidak sesuai dengan sistem hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru

Bahwa Penggugat faktanya telah menandatangani dokumen notulensi(minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan cap jempol ibu jaritangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinya secara hukumPengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPS tersebut, Pemberiantanda tangan dan cap jempol adalah merupakan bukti yang kuat dancukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujui dokumen RUPS dan hasilRUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kKemukakan dalam eksepsidan dalam pokok perkara di atas,

Bahwa selain itu, untuk setiap pekerja yang tugasdan fungsinya tidak mewakili perusahaan secara langsung diberikan pula uangpisah yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan/perusahaan yangbersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam undangundangketenagakerjaan yang sekarang berlaku, aksi mogok kerja dapat dilakukan serikatpekerja/buruh setelah gagalnya perundingan (deadlock) di antara kedua belahpihak yang berselisih dan dinyatakan dalam sebuah notulensi perundingan.Menimbang, bahwa

deadlock), maka aksi mogok kerja tersebut dapatdikategorikan sebagai aksi mogok kerja tidak sah (illegal).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi disumpah SURATMAN dan SUPRIYANTO,31ternyata aksi mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat, walaupun telah dilakukanpemberitahuian sebelumnya kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015 (BuktiT.27), yaitu 11 (sebelas) hari sebelum hari pelaksanaan mogok, tetapi ternyatadilakukan tanpa ada bukti notulensi

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut :1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkar;b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;c. Lokasi SMP Negeri 7;d.

aparat dibawahnya; Bahwa kesimpulannya ada pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat)bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus adapengakuan dari Lemasko dan Lemasa agar dapat dibayarkan; Bahwa Staf Saksi yang mencatat dan membuat notulen rapat; Bahwa Pimpinan DPRD Wakil Ketua II Karel Gwijangge berbicarabahwa adal lanjutan rapat; Bahwa Bupati Kabupaten Mimika Bersamasama denganpimpinan Wakil Ketua II DPRD mengatakan bahwa akan dilakukanpembayaran; Bahwa mekanisme pencatatan oleh notulensi

SJAMSU DENGAN NOMOR : 19004451DAN NOMOR 20190823, diberi tanda bukti P9 ;10.Foto copy SURAT KEPUTUSAN PEMECATAN TARUNA SENIOR AWALILHAM DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJONOMOR : KEP.1529 /BRSDM/POLTEK.SDA/DL.210/111/2019 TANGGAL 22MARET 2019, diberi tanda bukti P10 ;11.Foto copy NOTULENSI RAPAT TANGGAL 20 MARET 2019 MEMBAHASCATATAN PENTING TARUNA AWAL ILHAM YANG SUDAH MELANGGARDAN MEMBANTU BIAYA PENGOBATAN LUTHFIAN HABIBI KRISTANTOdiberi tanda bukti P11 ;12.Foto copy SURAT KETERANGAN

persen saat di lingkunganrumah ;Bahwa saksi menerangkan karakter Luthfian baik dan biasa saja tidakpernah berbuat macammacam Luthfian anaknya baik dan humorisBahwa Ibu Luthfian bekerja sebagai Guru Swasta bukan Pegawai Negeridan Ibu Luthfian bekerja sendirian membiayai pengobatan Luthfian ;Atas keterangan saksi tersebut Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulanSaksi FIFIT EKA FURI ASTUTIK dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan, sebagaia berikut:Bahwa saksi menerangkan bertugas sebagai Notulensi

Sulastri dengan Pihak Politeknik Kelautan danPerikanan Sidoarjo, Tanggal 18 September 2019, Tanggal 24 September2019, Tanggal 03 Oktober 2019, dan terakhir tanggal 14 Oktober 2019 ;Bahwa menunjuk saksi menjadi Notulen Mediasi adalah ketua LKBHMuhammadiyah ;Bahwa Saksi mencatat notulensi pada Mediasi Ke2 pada tanggal 24September 2019, dan menguraikan Daftar kehadiran dan dalam mediasi ke2, antara kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan ;Bahwa pihak Keluarga Luthfian Habibi Kristanto meminta uang

;Bahwa Pihak Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo menolak, dan tidakdapat memberikan uang pengobatan / kompensasi tersebut karena saturupiah pun memakai uang Negara dan harus dilaporkan ;Bahwa yang hadir mediasi ke2 bertempat di Universitas MuhammadiyahGresik, dan Bukti terlampir tanggal 24 September 2019 ;Bahwa Notulensi yang pertama adalah Ibu Ifahdah Pratama HapsariSekretaris 1 LKBH Universitas Muhammadiyah Gresik ;Bahwa saksi menerangkan di Mediasi ke 3 bertempat di Rumah MakanTempoe Doloe

Putusan Nomor 1219 K/PID.SUS/2017disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, serta bendel dokumenAndal, RKL, RPL;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai Amdal KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen Andal,RKL,RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT IMMS di Desa BadesKecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/ 427.44/2010 tanggal 14Juni 2010 Perihal Persetujuan Andal, RKL,RPL

Ketua Komisi Penilai Amdal,tidak pernah menerima Dokumen Andal, RKL, RPL yang sudah diperbaikioleh Pemrakarsa, namun pihak Sekretariat Tim Teknis Penilai DokumenAmdal langsung menyediakan dokumen persetujuan Andal, RKL, RPLdisertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, serta bendel dokumenAndal, RKL, RPL;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai Amdal KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen Andal,RKL, RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT IMMS di

Lumajang No. 08/SEK.AM/III/2010tanggal 30 Maret 2010;Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerangka Acuan (KA) DokumenAmdal PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) oleh Tim TeknisKomisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten LumajangNo. 10/SEK.AM/IV/2010 tanggal 08 April 2010;Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerangka Acuan (KA) DokumenAmdal PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) oleh Tim TeknisKomisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten LumajangNo. 12/SEK.AM/IV/2010 tanggal 22 April 2010;Notulensi

Sjahrazad Masdar, MA Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS);Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi PenilaiAmdal dan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Sjahrazad Masdar, MA Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS);Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi Penilai Amdaldan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Bungur RayaNomor : 1, pada pukul 09.00 WIB sampaidengan selesai, (fotocopy dari fotocopy)80Bukti P 6.b : Catatan Pembicaraan(Notulensi) Rapat Sosialisasi PembangunanSPBU Shell di Jalan Bintaro RayaRT. O11 / O10 Kel. Kebayoran LamaSelatan, yang diadakan pada hari Kamis 11Februari 2010 bertempat di Ruang PolaKantor Kelurahan Kebayoran Lama SelatanJl. Bungur Raya Nomor : 1, (fotocopydari fotocopy);Bukti P 7 : Catatan Pembicaraan(Notulensi) pertemuan antara warga Jl.Johari dengan PT.

Shell pada pertemuanyang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni2010 bertempat di rumah Omi KomariaMadjid yang dihadiri oleh warga JalanJohari (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Bukti P 8 : Catatan pembicaraan( Notulensi) antara warga Jl.Johari dengan PT. Shell Indonesia dalampertemuan yang diselenggarakan padatanggal 23 September 2010 pukul 10.00 12.30 WIB bertempat di Cafe Victoria ,Pondok Indah Mall 2, (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Bukti P 9 : Form Persetujuan Warga RT.011/RW.010 Jl.

AGRICON tanggal 28 September2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkan dalam Notulensi RUPSLBtanggal 28 September 2001 ;4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta PernyataanKeputusan Rapat Nomor :13 tanggal 5 November 2001 yang dibuat oleh dandihadapan Ny. Lanny Hartono, Notaris di Bogor ;5. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta Jual Beli Sahamsebagaimana aktaakta berikut :Akta Nomor : 55/tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual belisaham antara Tn.

No.1378 K/Pdt/201228 September 2001 berikut seluruh hasil sebagaimana disebutkandalam Notulensi RUPSLB tanggal 28 September 2001 ;Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum AktaPernyataan Keputusan Rapat Nomor :13 tanggal 5 November2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Lanny Hartono, Notarisdi Bogor :Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Akta Jual BeliSahamsebagaimana aktaakta berikut :Akta Nomor : 55 tanggal 12 Desember 2001, yaitu jual beli sahamantara Tn.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang Tanah Lahan Desa Binawara2. 1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan Penggunaan Dana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000 tanggal 5 Agustus 20153. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat Perihal Tindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor :03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20154. 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco

Menetapkan barang bukti berupa :1.10.11.12.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara1(satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000tanggal 5 Agustus 20151(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20151(satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco Agrojaya Mandiri

Menyatakan barang bukti berupa ;1.10.11.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000tanggal 5 Agustus 20151 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20151 (satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco Agrojaya Mandiri

BinABDUL KADIR agar tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara2. 1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000 tanggal5 Agustus 20153. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20154. 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi

kepada PT Chevron Pasific Indonesia;Keputusan Mentri Negara Nomor233 tahun 2007 tentang izinPengelolaan Limbah Minyak Bumi secara Biologis ExSitu di LiboSoil Bioremediation Facilities (SBF) kepada PT Chevron PasificIndonesia Areal Lapangan Minyak Sumatra Light North;Keputusan Mentri Negara Nomor234 Tahun 2007 tentang IzinPengelolaan Limbah Minyak Bumi secara Biologis ExSitu diPematang Soil Bioremediatiom Facilities (SBF) kepada PT ChevronPasific Indonesia Areal Lapangan Minyak Sumatra Light North;Notulensi

T44T45T46T47T48T49T50T51T52T53T54T58Keputusan Mentri Negara Nomor233 tahun 2007 tentang izinPengelolaan Limbah Minyak Bumi secara Biologis ExSitu di LiboSoil Bioremediation Facilities (SBF) kepada PT Chevron PasificIndonesia Areal Lapangan Minyak Sumatra Light North;Keputusan Mentri Negara Nomor234 Tahun 2007 tentang IzinPengelolaan Limbah Minyak Bumi secara Biologis ExSitu diPematang Soil Bioremediatiom Facilities (SBF) kepada PT ChevronPasific Indonesia Areal Lapangan Minyak Sumatra Light North;Notulensi

kegiatan Bioremediasi diPT CPI telah dilakukan dengan izin yang sah;Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUUXII/2014 tanggal 21Januari 2015 (Novum P6); Surat dari Kementerian Lingkungan Hidupkepada Pimpinan PT Chevron Pacific Indonesia Nomor B8515/Dep.IV/LH/11/2008, tanggal 19 November 2008 perihal: VerifikasiLapangan Permohonan Izin Operasi Fasilitasi BioremediasiLapangan Minas (Novum P7) dan Surat Penugasan Aderina Nomor:SP1067/Dep.IV/LH/1 1/2008, tanggal 19 November 2008 (Novum P8) juncto Notulensi

Notulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3 tertanggal 29 November2008 dari KLH (Bukti T46);3.13. Bahwa Novum P7 dan Novum P8 menjelaskan tentang pekerjaanBioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI senantiasa mendapat verifikasilapangan dan pengawasan dari Kementrian Lingkungan Hidup, melaluiPejabat Pengawas Lingkungan Hidup;3.14.

) tanggal 29 November 2008 yang menyatakan bahwaProses operasi Bioremediasi bisa dilakukan pada saatperpanjangan izin pengoperasian SBF sedang di proses di KLH.Berikut adalah cuplikan gambar (screenshot) dari Notulensi (Bukti T46)tersebut: Il.

BuktiP27 : Notulensi Rapat Terbuka Senat UINJakarta (fotokopi dari fotokopi);29. BuktiP28 : Notulensi Rapat Rektor dan SemuaWakil Rektor Tanggal 20 Oktober 2020 yang ditulis Prof. Dr.Masri Mansoer, Warek Bid. Kemahasiswaan tanggal 20Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);30. BuktiP29 : Notulensi Rapat tanggal 12 Januari2021 (fotokopi dari fotokopi);31. BuktiP30 : Lembar Pelaporan Kinerja (SelfAssessment) atas nama Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag.(fotokopi dari fotokopi);32.

BuktiP41 : Notulensi Rapat Rektor dan SemuaWakil Rektor Tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat Prof. Dr.Masri Mansoer, Warek Bid. Kemahasiswaan tanggal 20Oktober 2020 dan Notulensi Penjelasan Rektor UIN Jakartadi depan warek 1 4 dalam dapat mingguan pimpinan 20Oktober 2020 yang dibuat Andi Faisal Bakti tanggal 20Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);43. BuktiP42 : Tanda Bukti Lapor Polda MetroJaya Nomor: TBL/7117/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal30 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);44.

2020,Badan Pengelola Keuangan Haji(BPKH) mengajukan Permohonan Klarifikasi Proposal Kemaslahatansehubungan dengan adanya proposal tanggal 14 Juni 2020 perihalPermohonan Bantuan (susulan) yang diajukan oleh PanitiaPembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif HidayatullahJakarta, yang mana dalam proposal tersebut Panitia PembangunanGedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullan Jakarta masihmemerlukan biaya sebanyak Rp.843.761.000 (vide bukti P38); Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, berdasarkan Notulensi

rangkuman dari alatalat bukti dan pernyataandari para saksi dan kemudian dalam sidang itudisampaikan rekomendasi dari Anggota Tim untuk penjatuhanhukuman disiplin ; Bahwa Anggota Timnya yang hadir ada Asisten Administrasi,Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Masyarakat, KepalaBKD, semua Kepala Bidang dari BKD Provinsi Jawa Tengah,Inspektur dari Inspektorat, Kepala Biro Hukum dan Narasumberyaitu Kepala BKN ; Bahwa pada waktu sidang, rekomendasinya atau keputusannya,kebetulan waktu itu sesuai dengan di Notulensi

hampir semuanyakeputusannya sudah bulat dan samasama menyepakatirekomendasi dari dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan yaitu berupa pembebasan jabatan ; Bahwa ada Notulensi dan Rekomendasinya, setiap sidang pastiada Notulensi dan Rekomendasinya ; Bahwa setelah ada Notulensi dan Rekomendasi, kemudian yangdilakukan BKD selaku pembina kepegawaian, hasil dari rapatsidang Tim itu Kami laporkan kepada Bapak Gubernur dengandisertai rekomendasi akhirnya dan ada konsep SkKnya juga ; Bahwa yang memutuskan

laporan hasil penelitian tanah lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak tanggal 18 juni 2008.46. foto copy 1 (satu) lembar surat keputusan kepala badan kepegawaian negara nomor : 001/kep/89.6100/iv/2000/05 tanggal 31 maret 2000 tentang pemindahtugasan drs. sholikhin ke lapas klas ii a pontianak.47. foto copy 1 (satu) lembar surat lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak nomor : 11 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001 tentang daftar riwayat pekerjaan drs. sholikhin.48. foto copy 2 (dua) lembar notulensi

82. foto copy 2 (dua) lembar nota dinas dari kepala biro perlengkapan kepada sekretarias jenderal departemen hukum dan ham ri nomor : sek-4.pl.05.01-211 tanggal 22 juni 2009 perihal sengketa tanah lapas klas ii a pontianak.83. foto copy 1 (satu) lembar surat dari sekretaris jenderal departemen hukum dan ham ri kepada kepala kanwil departemen hukum dan ham prop. kalbar nomor : sek.pl.04.01-06 tanggal 10 februari 2009 perihal sengketa tanah lapas klas ii a pontianak.84. foto copy 3 (tiga) lembar notulensi

pertemuan antara pihak kementerian hukum dan ham ri dengan pihak bpn terhadap tanah milik hj. nursiah binti h. said yang dikuasai oleh lembaga pemasyarakatan klas ii a pontianak pada hari kamis tanggal 18 nopember 2010 pukul 10.00 wib di ruang rapat kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham kalimantan barat.85. foto copy 3 (tiga) lembar notulensi pertemuan antara pihak kementerian hukum dan ham ri dengan pihak bpn terhadap tanah milik hj. nursiah binti h. said yang dikuasai oleh lembaga pemasyarakatan

Kalbar Nomor :SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas IT APontianak.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Nursiah atas tanah LP.Klas IIA Pontianak;Bahwa saksi tahu Hak Pakai tidak diterbitkan karena laporan dari bawahan saksidan saksi tidak tahu apakah Kemenkum Ham keberatan atas tidak terbitnya HakPakai tersebut;Bahwa mengenai Notulensi Pertemuan antara pihak Kementrian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj.

Kalbar Nomor :SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas I APontianak.Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Kalbar Nomor:SEK.PL.04.0106 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas II APontianak.84 Foto copy 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum danHAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H.

Sholikhin.Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak KementerianHukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAHBinti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II APontianak tanggal 18 November 2010Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj.NURSIAH Binti H.

>

23

TOTAL

731

• Rekap Pengantar proposal Hibah Tahun 2016 nomor : 910/546/436.5/2017 tanggal 25 Januari 2018 berisi Rekap Penyampaian Hibah Jasmas Tahun 2016 DPRD Kota Surabaya dan Surat Pengantar proposal dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ke Walikota Surabaya
• Notulensi

436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 2029 188.45 /269 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 1430 188.45 /270 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 1831 188.45 /271/ 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 2332 188.45 /275/ 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 23TOTAL 731Rekap Pengantar proposal Hibah Tahun 2016 nomor910/546/436.5/2017 tanggal25 Januari 2018 berisi RekapPenyampaian Hibah Jasmas Tahun 2016 DPRD Kota Surabaya danSurat Pengantar proposal dari Sekertaris Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Surabaya ke Walikota Surabaya Notulensi

Desember 2016 1430 188.45 /270 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 1831 188.45 /271/ 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 2332 188.45 /275/ 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 23TOTAL 731Rekap Pengantar proposal Hibah Tahun 2016 nomor 910/546/436.5/2017 tanggal 25 Januari 2018 berisi Rekap PenyampaianHibah Jasmas Tahun 2016 DPRD Kota Surabaya dan Surat PengantarHalaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2020/PT SBYproposal dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabayake Walikota Surabaya Notulensi

436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 2029 188.45 /269 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 1430 188.45 /270 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 1831 188.45 /271/ 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 2332 188.45 /275/ 436.1.2/ 2016 23 Desember 2016 23TOTAL 731 Rekap Pengantar proposal Hibah Tahun 2016 nomor910/546/436.5/2017 tanggal 25 Januari 2018 berisi Rekap PenyampaianHibah Jasmas Tahun 2016 DPRD Kota Surabaya dan Surat Pengantarproposal dari Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabayake Walikota Surabaya Notulensi

SMOE Indonesia dimana darihasil Notulensi rapat tersebut menghasilkan risalah perundingan antara pihak Penggugat danTergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat telah memakai Fasilitas perusahaan makaakibatnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Penggugat dengantanpa pesangon dengan merujuk kepada Peraturan Perusahaan pasal 48 ayat 15 yang berbunyi :Menjadi organizer atau menjadi karyawan perusahaan lainnya atau menjalankan usahalain tanpa sepengetahuan Pimpinan perusahaan.

pisahsebanyak 2 (dua) kali Upah Penggugat Rp. 6.500.000,x 2bIn = Rp. 13.000.000, (tiga belas jutarupuah).Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat yang diwakli oleh Bapak Hamidimelakukan perundingan ke dua dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk memintakebijakan perusahaan untuk membayarkan Pesangon yang diminta oleh Penggugat, akan tetapidari Tergugat tidak dapat memberikan keputusan tentang keinginan Penggugat dan hanyamemberikan Uang Pisah sebesar 2 (dua) bulan Upah dengan dasar Notulensi

2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI AUDIENSI BERSAMA FORKOMPINCAM TAYAN HULU ANTARA PIHAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (PT.KGP), Hari / Tanggal : Selasa,21 Februari 2018, waktu : 09.30 wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec. Tayan Hulu Sosok.

Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak kurang lebih 8 (delapan)ton.4. 3/(tiga) buah pelepah dahan Sawit.2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI AUDIENSI BERSAMAFORKOMPINCAM TAYAN HULU ANTARA PIHAK PENGGUGATDAN TERGUGAT (PT.KGP), Hari / Tanggal : Selasa,21 FebruariHalaman 4 dari 44 Halaman..Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Sag10.11.12.2018, waktu : 09.30 wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec.

ijin kepada PT KGP dalam halmengambil buah sawit tersebutMenimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:1 (Satu) unit dump truck Merk Mitsubishi No.Pol KB 9878 Do WarnaKuning No.Ka : MHMFE75P6EK032145, No.Sin ; 4D34TK5304240831103617, Beserta dengan STNK.1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Model TA 1034 CODE :O59ZOWO IMEI : 3560336086544396.Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton.3 (tiga) buah pelepah dahan Sawit.2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI

Tandan Buah Kelapa Sawit sebanyak kurang lebih 8 (delapan)ton. 3 (tiga) buah pelepah dahan Sawit.e 2 (dua) lembar fotokopi NOTULENSI AUDIENSI BERSAMAFORKOMPINCAM TAYAN HULU ANTARA PIHAK PENGGUGATDAN TERGUGAT (PT.KGP), Hari / Tanggal : Selasa,21 Februari2018, waktu : 09.30 wib s/d 11.30 wib, Tempat : GPU Kec.

Pst pada tanggal 13 Maret 2016, adalahmempermasalahkan (menggugat) tentang pembuatan Akta Berita AcaraRapat Nomor : 05, tanggal 15 Juni 2016, bahwa proses pembuatan Aktatersebut telah memenuhi semua syaratsyarat Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 40Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran DasarPerseroan.Tugas dan kewenangan Tergugat selaku Notaris dalam prosespencatatan hasil rapat (notulensi) para pemegang saham Perseroanyang dituangkan dalam

Bukan kepadaTergugat yang sedangmenjalankan tugas dan jabatannya, yang hanya mencatat (notulensi)hasii Keputusan rapat.Berdasarkan hal tersebut telah terang dan nyata bahwa sesuai dengansistem hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;dijadikannya Tergugat dalam masalah ini sebagai tergugat adalah salahHalaman 12 putusan perkara Nomor : 101/Pdt/2020/PT.DKIalamat dan tidak sesuai dengan sistem hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365

yangtelah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah dicocokan dengan asili/copynya ternyata cocok, yaitu sebagai berikut :1.aan fF NN11.12.13.Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 September 2015, No.68/PUUXIII/2015.Peraturan Pemerintah No. 32/2006 tentang Perum Percetakan.Tanda Bukti Pencatatan SPPeruri tertanggal 4 Juni 2004.Berita Acara Mubes IV SPPeruri tertanggal 20 Desember 2013.Susunan Pengurus SPPeruri Periode 20132016.Surat SPPeruri tertanggal 21 Januari 2014, No 7/SP Peruri/I/2014.Notulensi

Und.73/PHIJSK/PPHI/VIII/2015, Perihal: Undangan KlarifikasiPermasalahan Ketenagakerjaan.T26.1 + Notulensi Pertemuan tertanggal 31 Agustus 2015.2/.Surat Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 4 Nopember59T27.128.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.2015, No.

pihak perusahaan, sedangkan suratsurat (aspirasi)yang dikirim/disampaikan Para Tergugat bukan kepada pihak perusahaan(Perum Peruri) melainkan kepada Ketua dan Anggota Dewas Perum Peruri,Direksi Perum Peruri, BPK RI, Menteri Negara BUMN, FSP Sinergi BUMN,Ketua SP Peruri Bersatu dan Ketua SP BEMPER, dan juga adalah patut dikajiaspirasi anggota yang mana yang disalurkan Para Tergugat, karena menuruthemat Majelis Hakim NOTULEN sebagaimana dimaksud Para Tergugat dalambukti surat T7 bukanlah berbentuk notulensi