BINA CITRA NIAGA,padahal AMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atauPemilik dan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRANIAGA, dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTURmenjadi ANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasarhukum dan atau tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

; Kenyataannyaselama ini Penggugat maupun TERGUGAT V tidak pernah menerimaBerita Acara Perubahan Anggaran Dasar dan tidak pernah menerimasurat panggilan RUPS/RUPSLB;17.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenihilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

/RUPSLBDAN ATAU TANPA Izin penggugat dan Tergugat V selakuPemilik/ Pemegang Saham/ Direksi PT BINA CITRA NIAGAdan atau tanpba RUPS/RUPSLB dengan para Komisaris PTBINA CITRA NIAGA berdasarkan Akta Notaris Hidayat, SH.

Hal ini telahdijelaskan pula oleh saksi Penggugat yang bernama DICKY GOBEL selakuKomisaris Utama PT BINA CITRA NIAGA sebagaimana keterangannyadipersidangan yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa selamaberdirinya PT BINA CITRA NIAGA sesuai akta Pendirian/Anggaran DasarNomor 103 tersebut tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar PT maupun mengadakan jual beli tanahsengketa.

Langgeng Bahagia ;
3. Menetapkan Bentuk RUPS, Mata Acara, Kuorum dan Ketua Rapat RUPS LB PT.

Langgeng Bahagia dengan agenda sebagai berikut :
Bentuk RUPS : RUPS-LB ;
Mata Acara :
- PERUBAHAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN meliputi :
a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 yaitu Penambahan/Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dalam rangka melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), Maka

Pengangkatan Penggugat sebagai Direksi dilakukan oleh RUPS, hal inididasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UndangUndang PI") yangmengatakan:"... anggota Direksi diangkat oleh RUPS... "3.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal(UndangUndangPSM), dan bukan diatur dalam UndangUndangmengenai Ketenagakerjaan (UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003)".Selanjutnya, pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggota Direksi)dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataan yangdiatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yang diaturdalam UndangUndang Ketenagakerjaan, sehingga Direktur bukan pekerjasebagaimana dinyatakan dalam halaman 1 butir 1 surat yang dikeluarkanoleh

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi NomorB.628eg/HK/2003 tertanggal 19 Agustus 2003 yang menyatakan"...Dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian Direksi (anggotaDireksi) dan Komisaris oleh RUPS adalah (murni) hubungan keperdataanyang diatur dalam Hukum Perdata, dan bukanlah hubungan kerja yangdiatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

BPRBumi Asih diangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 8 tanggal 18 Juni 2007 (Bukti Tl) dandiperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkan RUPSAkta Nomor 21 tanggal 21 Mei 2010 (Bukti T2). Kemudianberdasarkan RUPS Akte Nomor 25 April 2011 diberhentikandari jabatan Direktur Perseroan (vide Bukti T4);2.

No. 654 K/Pdt/2014Terhadap hal tersebut maka perlu disampaikan:1.Bahwa sedari awal gugatan ini bukanlah berkaitan dengan badanhukum tetapi tindakan Tergugat V/Terbanding VTermohon Kasasi sebagai direktur utama yang tidak pernah mengundangPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam rapat umumpemegang saham, dimana sehingga terhadap hal tersebutPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melayangkan suratsomasi sebanyak 3 kali yang intinya meminta Termohon KasasiVTerbanding VTergugat untuk mengadakan RUPS

Akan tetapi tidaklah mungkinbadan hukum tersebut bertindak tanopa ada organ yangmenjalankan, organ tersebut disebut dengan organ PT;Organ PT berarti organisasi yang menyelenggaran suatu perseroanterbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

No. 654 K/Pdt/2014Kasasi/Pembanding/Penggugat yang semula sebagai direktur dipenjarakan karena kasus penggelapan atas laporan TermohonKasasi ITerbanding VTergugat, kemudian digantikan olehTermohon Kasasi I/Terbanding Il/Tergugat Il sebagai direktur ataspenunjukan Termohon Kasasi VTerbanding VTergugat tanpapernah ada RUPS dan karenanya sejak saat itu resmi menjalankantugastugas dan kewajiban sebagai direktur perseroan terbatas;Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Termohon KasasiVlerbanding

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pid/2008tanggal 1 Juli 2008 telah diputuskan terbukti melakukan tindak pidanapenggelapan dalam menjalankan pekerjaan selaku Direktur PT PuriPrestigeous Tour and Travels;Terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyatakan:1.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebenarnyaberkedudukan sebagai pemegang saham yang seharusnya selalumendapatkan undangan bila RUPS akan tetapi kenyataannya tidakpernah di undang, hal mana bertentangan dengan ketentuan

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya..

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :1, Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS ;2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. ; Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia No. Per02/MBU/1999 tentang PedomanPenetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan DewanPengawas Badan Usaha Milik Negara ( PerMen 02/MBU/1999)mengatur :(1).

(Persero) AngkasaPura :a.Tergugat tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil yangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugasnegara lainnya ; Karena bukan merupakan pegawai negeri sipil dan tidak diangkatoleh Pejabat yang berwenang, Tergugat tidak tunduk pada UUNo. 43/1999 ; Tergugat diangkat olen RUPS ; Tergugat sama sekali tidak bekerja pada Departemen, LembagaPemerintah NonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten

/Kota, Kepaniteraan Pengadilan ; Jabatan Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkunganPerusahaan Tergugat ; Tergugat berkewajiban untuk mencapai maksud dan tujuandidirikannya Persero sebagaimana diatur dalam Anggaran DasarPerusahaan ; 2m nnn nnn nnn nnn en nnn nnn crn cnn cnn ee nnn nnnGaji dan penghasilan Tergugat tidak dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, NAMUNditetapkan oleh RUPS ; +n 2222222 nso nce nooneDengan demikian jelas terbukti bahwa sengketa antara

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. ; Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :Anggota Direksi sewaktuwaktu. dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ; Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur :(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan ; += 7 7 2222 =Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 yang dimaksuddengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahankekayaan

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat sebagai Komisarismengundang Tergugat untuk mengadakan RUPS, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam RUPS, dan bahkan Tergugat mengirimkan suratkepada Turut Tergugat III tertanggal 01 Maret 2010 yang menyatakan bahwaRUPS pada tanggal 10 November 2009 tidak sah karena tidak sesuaiprosedur, padahal saat itu Andi Mulya (Turut Tergugat II) sebagai perwakilandari Tergugat telan hadir dan menandatangani Berita Acara RUPS P.T.Surya Satria Sembada;Bahwa

Surya SatriaSembada, karena tidak ada RUPS yang diselenggarakan oleh P.T. SuryaSatria Sembada akibattidak kooperatifnya Tergugat sebagai pemegangsaham mayoritas dalam P.T.

Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. Surya SatriaSembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya Satria Sembada, membuatPenggugat juga terhalang untuk mendapatan deviden dari P.T. Surya SatriaHalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY23.24.25.Sembada yang setiap tahunnya dapat diperkirakan sebesarRp.1.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. SuryaSatria Sembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya SatriaSembada, membuat Penggugat juga terhalang untuk mendapatkandeviden dari P.T. Surya Satria Sembada yang setiap tahunnyadapat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah). Oleh karena itu, total kerugian materiil yang dialami olehPenggugat adalah:Rp.1.000.000.000,00 x 11 tahun = Rp.11.000.000.000,00 (sebelasmilyar rupiah);2.

Pasal 1 angka (16) UU PT No.40/2007.Hal.23Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.Pst28.Pasal 41 ayat (1) UU PT No. 40/2007:Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.Pasal 42 UU PT No. 40/2007:(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum danJumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai denganketentuan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.(2) Keputusan RUPS untuk penambahan

Cipedesdariatas namaTERGUGAT II/HALIM WIJAYA menjadi atas nama PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bukti adanya Akta Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA tentang PenyetoranModalberupa Tanah SHM No. 2544/Kel. Cipedes ke dalam PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bukti adanya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI(untuk dicatat dalam Daftar Perseroan) terkait Penyetoran Modalkarena adanya Penyertaan Modal berupa Tanah SHM No, 2544/Kel.Cipedes ke dalam PT.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Buktiadanya Pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar ataulebih mengenai Keputusan RUPS yang memutuskan PenyetoranModal ke PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA dalam bentuk BendaTidak Bergerak/ Tanah SHM No. 2544/Kel. Cipedes tersebut.Berdasarkan halhal yang telah dijelaskan diatas, maka terbuktiList dan CatatanHarta Perusahaan tidak dapat menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT untukmemasukkan Tanah SHM No. 2544/Kel.Cipedes ke dalam Daftar (Pertelaan)Harta Pailit PT.

Bukti Akta Persetujuan RUPS tentang Penyetoran Modal Tanah SHM No.2544/Kel. Cipedes ke dalam PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA;d. Bukti Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (untuk dicatatdalam Daftar Perseroan) terkait Penyetoran Modal tersebut; dane.

Bukti Pengumuman dalam 1 (satu) atau lebin Surat Kabar atau lebihmengenai Keputusan RUPS atas Penyetoran Modal tersebut.Apabila dalam persidangan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanyaProses Inbreng (Penyetoran/Pemasukkan Modal dalam PT) yang dibuktikandengan adanya Akta Inbreng atas Tanah SHM No. 2544/Cipedes tersebut kedalam PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA yang diikuti dengan balik namaTanah SHM No. 2544/Kel.

Randugarut Plastic Indonesia didasarkan padahasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) sebagaimana dimaksuddalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihalPernyataan Keputusan Rapat pelepasan asset perseroan;Kedua RUPS tersebut dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.MH. MM, Notaris di Semarang dan masingmasing RUPS beragendakanrapat pembahasan dan keputusan mengenai penjualan asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan proses peralihnan hak atas tanah danbangunan tersebut diatas telah dilakukan sebelum adanya putusan pailit;10.

RANDUGARUT PLASTICINDONESIA telah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang masingmasing beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) dan telah disetujuioleh seluruh pemegang saham PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang didalamnya juga termasuk Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA telah dilakukan secarasah dan berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dimana Penggugat, yang pada saat itu masih berkedudukan sebagai salahsatu Direktur PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit), sebenarnya mengetahui,menyetujui, serta mendatangani hasil keputusan RUPS untuk menjualsebagian asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUTPLASTIC INDONESIA;18. Bahwa sesungguhnya Penggugat pun mengetahui bahwa hasil penjualan sebagian asset PT.

SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang notabenemengetahui, menyetujui serta menandatangani perihal putusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada PT. RANDUGARUT PLASTICINDONESIA. Namun, Penggugat justru tidak melaksanakan kewajibannyasebagai penjual karena telah menghalangi pengalihan hak atas objek jualbeli yang telah sah dibeli oleh PT.

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantorperseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahamterhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;.

Akta No.51 tersebut dan Aswad meminta agarSyaharani dan saksi mau menandatangani akta No.51 perbaikantersebut dan Aswad juga menyampaikan akan menghubungi danmenghadirkan semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan aktaNo.51 perbaikan tersebut, akan tetapi Aswad tidak memenuhi janjinyatersebut untuk menghadirkan pihakpihak yang terkait akta No.51tersebut ;bahwa Syahrani juga menceritakan kepada saksi, bahwa Syahrani saatbertemu dengan Notaris Khairu Subhan, S.H., saat Syahrani mengantarhasil RUPS

KPBnomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris KhairuSubhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT. KPB di hadapan Notaris AneDjoenardi, S.H., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadir dalam RUPS tersebut ; bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT. KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT.

Taufik Surya Darma dan ArdiansyahMuchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadir saat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;3210. Kritipal Singh Raheja bin Balbir Singh ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 % darisusunan kepemilikan saham, PT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamtersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Persetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Kelapa Gading Jakarta Utara, makauntuk mendapatkan Penetapan Wali dari anak di bawah umur, lWjin Jual danPersetujuan memindahkan kepemilikan hak saham karena kewarisan dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perusahaan atau Pesero Terbatas(PT) tersebut diatas adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Maka berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut di atas, PEMOHON memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Utara atau Hakim yang akan memeriksaPerkara ini kiranya berkenan memberikan

Helmi Susanti: Bahwa Saksi mengetahui untuk menjadi walianak yang masih dibawah umur ;Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00 Bahwa Saksi kenal sudah belih dari 3 (tiga)tahun ; Bahwa Saksi sebagai staf yang mengurusisuratSurat Perusahaan ; Semuanya ada 3 (tiga) Perusahaan yangmasih aktif; Bahwa selama almarhum meninggal pernahdiadakan RUPS; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena

TritunggalNusantara ; Bahwa semuanya ada 3 (tiga) Perusahaanyang masih aktif; Bahwa pernah karena sudah meninggalPemohon harus diwaliki dalam mengikuti RUPS ; Bahwa di Jalan Kelapa Gading Indah Blok F47 RT.001/RW.14 Kelapa GadingBarat Jakarta Utara ; Bahwa karena suami Pemohon sudahmeninggal untuk menjual tanah waris yang menjadi bagian anak Pemohon yangmasih dibawah umur ;Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Padt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00Bahwa ada 3 (tiga) orang anak

memindahkan atau mengalinkan hak waris atas kepemilikan sahamsahamHalaman 10 dari 17 Putusan Perdata Permohonan Nomor 590/Pdt.P/2019/PN JKT.UTR.PNJUPDTFR06/Rev 00tersebut perlu mendapatkan Persetujuan terlebin dahulu dari instansi berwenangdalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka PEMOHON mohonPersetujuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertindak menuruthukum memindahkan atau mengalihkan hak waris atas kepemilikan sahamperseroan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

Surat Tergugat yangditandatangani Tergugat Il tersebut sangat mengejutkan Penggugatkarena sebelumnya tidak ada pembicaraan antara Tergugat Il denganPenggugat untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB). Terlebih lagi pada tanggal 8 Agustus 2005 baru saja dilakukanuntuk meningkatkan modal dasar Perseroan sebagaimana yang telah adadalam butir 4 diatas.

Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Tergugat berbunyi : Pemanggilan RUPSharus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan Acara Rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor perseroan mulai hari dilakukannya pemanggilan RUPS sampai denganRUPS diadakan.

Pasal 69 ayat (4) UT No.1 Tahun 1995 berbunyi : Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat diisertai pemberitahuanbahwa bahan bahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan mulai hari dilakukan panggilan RUPS sampai dengan hari RUPSdiadakan. Pasal 69 ayat (5) UU No.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, PENGGUGAT melalui KeputusanPemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT.AEROFOOD: INDONESIA (TURUT TERGUGATI) telah diputuskan dandiangkat menjadi Direktur Utama pada TURUT TERGUGATI, dengan masajabatan selama 3 (tiga) tahun dengan remunerasi sebagaimana dimaksuddalam Keputusan RUPS TURUT TERGUGAT yang disampaikan kepadaDirektur Utama TURUT TERGUGAT pada tanggal 14 Juni 2016, yang isiHalaman 2 dari 32 halaman putusan perkara Nomor 343/PDT/2020/PT.DKIpada pokoknya

Anggaran Dasarlebih tinggi dari RUPS. Dalam perseroan segala hal harustunduk padaAnggaran Dasar, termasuk penyelenggaraan RUPS.

RUPS yangdiselenggarakan dengan tidak mengindahkan Anggaran Dasaradalah tidak sah...;11.Bahwa ditariknya TURUT TERGUGATI adalah agar tuntutanPENGGUGAT tidak siasia belaka, selain karena TURUT TERGUGATadalah badan hukum yang memiliki hubungan hukum secara langsung baikdengan PENGGUGAT, TERGUGATI dan TERGUGATII, juga karena TURUTTERGUGATI yang secara hukum memiliki landasan hukum dalammembayarkan kerugian dan ataupun gaji yang seharusnya diterima olehPENGGUGAT;Sedangkan, ditariknya TURUT TERGUGATII

V/Turut Tergugat II/PenggugatRekonpensi, Terbanding/semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknyasebagai berikut : Pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama adalahsudah tepat dan benar secara hukum, karena pokok perkara a quoadal;ah mengenal pemberhentian Terbanding melaluipemberhentian diluar RUPS yang diatur dalam pasal9 ayat (15)Anggaran Dasar, sehingga mengikat pula ketentuan lain, yaknipasal 9 ayat (18) ayat (18)

Terbanding, baik secara lisan maupuntertulis, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 9 ayat (18)Anggaran Dasar dan tidak terlepas dari ketentuan pasal 9 ayat(19), terdapat hak Terbanding untuk melakukan pembelaan diridalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak rencanapemberhentian sesuai pasal 9 ayat (18), dan pada faktanyaPembanding telah mengakui pemberitanuan rencanapemberitahuan tersebut di tanggal yang sama (tanggal 25September 2018) dengan terselenggaranya Keputusan PemegangSaham di luar RUPS

., tanggal 24 Oktober 2002, yangmemberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML diSurabaya, serta semua RUPS yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali 1! selaku Direktur Utama PT. SML,dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon PeninjauanKembali selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud,menuntutantara lain:a).

No. 490 PK/Pdt/2014 oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harusberdasarkan Keputusan RUPS; Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutanpembagian aset PT.

SML (Soehardjo Gondo)mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menuruthukum (wettig/geldig, lawful);2).

Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalamRUPS tersebut serta rapatrapat dan keputusankeputusan lain juga aktaakta dan berita acara rapat yangdilakukan atau terbit setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, /egaldan valid serta mengikat kepada Para pihak yang terlibatdalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal19 Maret 2013 tersebut;3). PT.

SML oleh Lie Thien Pingtanpa melalui RUPS PT. SML;5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

Wiwiek Sarwono selaku Manager Keuangan & tidak pernah membuatlaporan administrasi bulanan & tahunan secara tertulis dan transparan.4 Pertanyaan No. 9:Perihal RUPS sesuai pasal 18 ayat 1, dijelaskan bahwa pemegang saham tidakpernah mengadakan RUPS dikarenakan kami 4 orang (Suyatno, WiwiekSarwono, Budi Margono, Tri Raharjo) tiap hari aktif dan bekerja di PT MahkotaRatu Taxi jadi segala masalah & penyelesaiannya berdasarkan musyawarah dankesepakatan bersama tapi tidak dibuatkan kesepakatan tertulis.5

Pertanyaan No. 10:Perihal pembagian keuntungan, dijelaskan bahwa sejak PT Mahkota Ratu Taxiberdiri & mengelola armada taksi sampai diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) penjualan saham tahun 2007, PT. tersebut tidak pernahmendapatkan keuntungan sehingga pemegang saham tidak pernah mendapatkanpembagian hasil keuntungan dan yang mengelola keuangan pada tahun 2002 s/dtahun 2007 adalah Bp.

Wiwiek Sarwono (selaku manager keuangan PT MahkotaRatu Taxi).Pertanyaan No. 11, 12, 13, 14:Perihal RUPS (Rapat Umum Penjualan Saham) penjualan saham, dijelaskanmemang benar pada tanggal 16 Januari 2007 diadakan RUPS tentang penjualansaham PT Mahkota Ratu Taxi kepada investor (bukti RUPS terlampir) kita 4orang selaku pemegang saham sudah berusaha menawarkan PT Mahkota RatuTaxi kepada investor, akan tetapi dikarenakan PT Mahkota Ratu Taximempunyai banyak hutang kepada pihak ke 3 maka para investor

dituangkan dalamAkte Notaris No. 55 tanggal 19 Januari 2007 dihadapan notaris Silvi TriBudi Esti ;Bahwa perihal pengembalian kelebihan pajak dari Dirjen Pajak sebesarRp. 241.315.572, (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribulima ratus tujuh puluh dua rupiah) uang tersebut digunakan untukmengembalikan pinjaman PT Mahkota Ratu Taxi kepada pihak ketiga ;Bahwa perihal pembagian keuntungan dijelaskan bahwa sejak PT MahkotaRatu Taxi berdiri dan mengelola armada taxi sampai diadakan RUPS

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDHalaman 4 dari 62 Putusan Nomor 45/PID/2019/PT BTNuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalam rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA SULISTIANAWATI selakuDirektur di dalam perusahaan PT.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalarn rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA selaku Direktur di dalamperusahaan PT.

INTAN MEDINA DEWI selaku Komisaris memiliki saham sebanyak400 lembar senilai Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya PITER SITUMORANG berdasarkan RUPS LuarBiasa PT.