Kelalaiankelalaian disebut di atas telah mengakibatkan cacat hukumperbuatanperbuatan hukum selanjutnya yang terjadi di BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Perusahaan PengelolaAset (PPA) dan DJKN Kementerian Keuangan RI;j. Karena BPPN, PPA dan DJKN (Tergugat Il) sifatnya hanya sebagaipenerima limpahan aset kredit macet dari Bank Intan (Tergugat)sebagai bank yang telah dilikuidasi maka tindakan dan upaya verzetdari BPPN, PPA dan Tergugat II, tidak ada gunanyak.

BPPN;Bahwa dalam upaya melakukan penyehatan terhadap Bank Intan,BPPN telah melakukan berbagai hal antara lain :a. Memerintahkan bank untuk melakukan penghapus bukuan ataskredit macet;b. Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajibankepada BPPN dengan nilai buku bersih atau nilai lain dan ataukepada pihak ketiga dengan nilai pasar;c.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keppres Nomor 15 Tahun2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, secarategas menyatakan bahwa dengan dibubarkannya BPPN padatanggal 24 Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadikekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Dengandemikian Kementerian Keuangan adalah sebagai pihak yangberwenang untuk melanjutkan segala hak dan kewajiban BPPN;11.

, meskipun telahdiatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian atau peraturanperundangundangan terkait;Bahwa pada perkembangannya sesuai dengan kurun waktu yang telahdiatur oleh peraturan perundangundangan, masa tugas BPPN berakhirpada tanggal 27 Februari 2004 dan dibubarkan sebagaimana ketentuandalam Keppres Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran BPPN;Bahwa dengan dibubarkannya BPPN, maka berdasarkan ketentuanPasal 6 ayat (1) Keppres Nomor 15 Tahun 2004, seluruh aset termasukhak

dan kewajiban BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola olehMenteri Keuangan, termasuk di dalamnya adalah aset eks Bank Intan;Penyerahkelolaan Aset Eks BPPN Kepada Kementerian Keuangan;20.21.22.Bahwa menindak lanjuti pengurusan aset eks kelolaan BPPN, mengacupada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan c Keppres Nomor 15 Tahun2004 juncto Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 92/PMK.06/2009 tentangPengelolaan Aset Yang Berasal dari BPPN oleh PT.

Penggugat menyampaikan keinginannya untukmembeli kembali jaminan tersebut dengan harga sesuai dengan sebagaimanakesepakatan Penggugat dengan PT Bank Arya Panduarta Tbk;Bahwa atas surat Penggugat tersebut, kKemudian dibalas oleh BPPN dengansuratnya nomor Prog5895/BPPN/0703 tanggal 16 Juli 2003 yangmenyatakan pada pokoknya BPPN menyetujui permohonan Penggugat untukmembeli kembali, dengan harga aset sebesar Rp2.228.705.500,00 (dua miliardua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus

rupiah);Bahwa atas harga yang ditawarkan oleh BPPN kepada Penggugat,Penggugat belum sempat negosiasi dengan pihak BPPN, ternyata BPPNsudah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 /2004.Dengan dibubarkannya BPPN telah menimbulkan kekecewaan yang keduakalinya bagi Penggugat, dimana kekecewaan yang pertama, harapanPenggugat untuk membeli kembali jaminan kepada PT Bank Arya PanduartaTbk. tidak terwujud, karena PT Bank Arya Panduarta Tbk. terlanjur diambilalih oleh BPPN.

Kemudian Penggugat mau membeli kembali barang jaminantersebut dari BPPN, belum sampai direalisasikan keinganan Penggugat,ternyata BPPN dibubarkan, dan sekarang jaminan tersebut berada di bawahkekuasaan Tergugat;10.Bahwa oleh karena Penggugat tetap berpegang teguh pada keinginannyauntuk membeli kembali aset tersebut, Penggugat bersedia untuk membelikembali dengan harga sebagaimana yang ditetapkan oleh BPPN yaituseharga Rp2.228.705.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh delapan jutatujuh ratus lima

Dan harga yang ditentukan oleh BPPN,kemudian Pemohon Kasasi mengajukan penawaran, namun belum sempatdijawab permohonan Pemohon Kasasi, ternyata BPPN sudah dibubarkan,sehingga Pemohon Kasasi hilang kesempatan untuk membeli kembali. HalHalaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2130 K/Pdt/2016ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya Nomor529/PDT/2015/PT DKI.

Pertimbangan yangdemikian, adalah pertimbangan yang keliru, karena Judex Facti tidak pernahmempertimbangkan bahwa sebetulnya Penggugat/Pembanding sekarangPemohon Kasasi, telah mengajukan penawaran kepada pihak BPPN (sebagalpihak yang memegang aset dan PT Bank Arya Panduarta Tbk.), namun surattersebut belum pernah dijawab oleh BPPN, apakah ditolak atau dikabulkanpenawaran yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, sementara PemohonKasasi menunggu jawaban dan BPPN, ternyata BPPN sudah dibubarkan padatanggal

yang dimilikinya tersebut BPPN mengabaikanpelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian JasaPengoperasian No. 46/SPKDIR/2002 tersebut, dan karenanyapelaksanaan pembayaran biaya pengoperasian PT.

Put.dalam program Restrukturisasi BPPN, dan berdasarkan PP 17Tahun 1999 Pasal 47 ayat 1 dan 2 yang nenyatakan bahwadalam rangka pengamanan kekayaan Bank dalampenyehatan. BPPN menguasai asset dalam restrukt uri sasidan atau kewajiban dalam restrukturisasi yang beradapada pihak manapun baik dalam maupun di luar negeri ;Bahwa meski pun escrow account tersebut atas nama PI.

Bahawa Majelis mengabaikan fakta bahwa BPPN tidak pernahmenyetujui sejumlah PPN yang diajukan dalam RKAP PT.JLJ ataupun yang diperjanjikan, sesuai dengan buktibukti surat menyurat BPPN : No.S231/LWO/BPPN/0102 tanggal 22 Januari2002 tentang Biaya Anggaran Operasional PT.JLJ Point 2, BPPN memberikan' persetujuanatas total biayapengoperasian Jalan Tol Ruas S + El untukperiode tahun 2002 dengan total biayasebesar Rp. 46.914. 488.012, ; No. 232/LWO/BPPN/0102, tanggal 22 Januari2002 tentang Biaya AnggaranOperasional

JLJ Point , BPPN memberikanpersetujuan atas total biayapengoperasian Jalan Tol Ruas E2 + E83 untukperiode tahun 2002 dengan totalbiaya sebesar Rp. 15.609. 497. 681, ; No.S 1498/ LWO/BPPN/0802) tentang Persetujuanatas Biaya Yang BelumDianggarkan Dan Perpanjangan KeagenanSindikasi Point l BPPN menyetuju ipenambahan Anggaran untuk periode 2002dengan jumlah maksimal sebesarRp.1. 603. 515.959, ;Sehingga total Anggaran Biaya Operasi PT.

JLJ yangdisetujui oleh BPPN hanya sebesar Rp. 64.127.501 . 652,(tidak termasuk PPN ;Dengan demikian atas biaya Operasi PT. JlLJ yangbersumber dari pendapatan tol yang ditampung dalamescrow account tidak terutang PPN. Adapun carapembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuanHal. 7 dari 10 hal. Put.langsung ke~ rekening PT. JlLJ atas perintah danpersetujuan BPPN. ;4,aoOBahwa Majelis mengabaikan fakta bahwa :PT.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;e Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;e Foto Copy Memorandum Pengusulan Kredit tanggal 9 Juli2002 ;e Foto Copy Memorandum Take Over tanggal 9 Juli 2002 ;e Formulir Informasi Bisnis ;e Formulir Informasi Umum ;Hal. 45 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari1999 ;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Hal. 49 dari 68 hal. Put.

IGM tanggal 10 Februari 1999 ;Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999 tentangstatus report penanganan Bintang Abad Pasific Group ;Foto copy dokumen penawaran PT. BTS ke BPPN ;Foto copy surat Keputusan Kredit tanggal 11 Juli 2002 ;Hal. 53 dari 68 hal. Put.

Divisi Treasurybaru menempatkan dana talangan ke jointescrow account tersebut apabila / setelahfronting company dinyatakan menang biddingoleh BPPN atas nama calon debitur lamasebagaimana yang dimandatkan oleh UnitOperational ;d. Langkah 4 : setelah PKS ditandatanganiantara Bank BNI dengan fronting company,selanjutnya fronting company melakukanbidding atas tagihan asset BPPN atas namadebitur lama ke BPPN ;e. Langkah 5 : penyerahan Asset BPPN ke UnitOperational (dhi.

IGM tanggal 10 Februari1999;e Foto Copy Memo BPPN No. Mem4558/LWO/BPPN/1999tentang status report penanganan Bintang Abad PasificGroup ;e Foto copy dokumen penawaran PT.

BPPN, in casu Tergugat , terhadap TurutTergugat telah dialinkan kepada Tergugat II (Akta Cessie No. 67 tgl23 Februari 2004) dan dengan telah dialinkannya hak tagih BPPN(eks.

Geria Wijaya Prestige/PENGGUGAT kepada Bank Sindikasi, maka pada tanggal 1Desember 2000, BPPN telah membuat pengumumanpada harian "BALI POS", dengan judu "BPPN GUNAKANKEWENANGAN DALAM PP 17 UNTUK AMANKAN ASET JAMINANDEBITUR DI BALI", dalam kotom 4 alinea 1 pengumuman mana,BPPN secara tegas menyatakan sebagai berikut "Atas usulan BPPN,pada tanggal 25 Juli 2000 rapat sindikasi bank menyetjuiuntuk dilakukan tindakan hukum dengan PP 1/1999.

adalah Sebagai Pemenang DalamProgram Penualan Aset Kredit VI BPPN PPAKVI,melakukan pelunasan atas sekuruh kewaiiban pembayaraGeria Wijaya Prestige tersebut kepada BPPN, meminta supayaBPPN segera melaksanakan Penandatanganan Perjanjian JualBeli Piutang (PUBP)dan Cessie (Hak Tagih) antara BPPN denganPT.

PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES (TERGUGAT 1)selaku Pembeli tersebut, BPPN mengeluarkan Surat PencabutanSita No.002/SPS/ BPPN/0404, tertanggal 26 April 2004 yangHal. 62 dari 136.

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuaidengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (perjanjian) yang telahditandatangani oleh Bank dan BPPN.

PPSU kepada BPPN dengan cara membayar lunas hutang tersebut padaBPPN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan kesediaannya menyetor danaRp25 miliar untuk pengambilalihan hutang PT. PPSU di BPPN dengan syarat bahwasaham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari 19,19% dijadikan menjadi 80%. TimNegosiasi Investor PT.

/ restrukturisasi hutang oleh BPPN ;e Rapat menyetujui bahwa penyelesaian hutang tersebut dikuasakan oleh DireksiPT.

PPSU padapihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesarRP25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;e Rapat menyetujui talangan ke BPPN sebesar Rp25 miliar (dua puluh limamiliar rupiah) dan diusahakan atau akan dinegosiasikan oleh tim sesuai denganpembicaraan antara DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak BPPN10beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan atau dicairkan untukdibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17 Maret 2003 sesuai batasakhir penyelesaian program

rakpitulasi / restrukturisasi hutang oleh BPPN ;e Rapat menyetujui bahwa penyelesaian hutang tersebut dikuasakan oleh DireksiPT.

), BPPN selaku Badanyang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menagih kewajiban pembayaran (pinjamanpokok dan bunga) dari nasabah Bank Umum yang termasuk Bank DalamPenyehatan yang ikut program BPPN, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tugas BPPN adalah melakukanpengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan, termasuk restrukturisasibank, untuk penegasan tugas dan kewenangan serta landasan hukumoperasional BPPN telah diterbitkan Keppres Nomor 34 Tahun 1998 danHalaman

Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2016Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, dengan demikian, pinjamanPemohon Banding yang semula pada Bank Umum beralih ke BPPN;Bahwa BPPN kemudian dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, berdasarkanPasal 6 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 15 Tahun 2004, disebutkan Denganberakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/ataudibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaanBPPN

Hutang Jangka Panjang kepada BPPN); Aktaakta Perjanjian Restrukturisasi Hutang PT BNR kepada BPPN yangkemudian dialinkan kepada PT PPA (Persero), di dalam akta NotarisFirdhonal S.H.

BPPN merupakan badan yang saat itu ditunjukoleh pemerintah untuk menagih kewajiban pembayaran (pinjamanpokok dan bunga) dari nasabah Bank Umum yang termasuk BankDalam Penyehatan yang ikut program BPPN, berdasarkanHalaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2016Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang PembentukanBPPN;Beberapa tahun kemudian, BPPN dibubarkan melalui KeputusanPresiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2004 tentang PengakhiranTugas dan Pembubaran BPPN.

Hutang Jangka Panjang kepadaBPPN;2) Aktaakta Perjanjian Restrukturisasi Hutang PemohonPeninjauan Kembali kepada BPPN yang kemudian dialihkankepada PT PPA.

Bank Risjad Salim Internasional Jakarta ;- Menyatakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian ikutannya yang meneyertainya yang dilakukan antara Tergugat I dengan Bank Risjad Salim Internasional Jakarta dengan menyertakan/ menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 137/Jagakarsa milik Penggugat adalah batal demi hukum ;- Menyatakan bahwa pengambilalihan permasalahan kredit antara Tergugat I dengan Bank Risjad Salim Internasional Jakarta yang telah dilakukan oleh Badan Peneyehatan Perbankan Nasional (BPPN

) khusus yang berhubungan dengan penggunaan Sertifikat Hak Milik No. 137/Jagakarsa milik Penggugat sebagai agunan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;- Menghukum Tergugat II yang menggantikan tugas dan kewenangan BPPN (Lembaga yang sudah dihapus) untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 137/Jagakarsa kepada Penggugat ;- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupuah) kepada Penggugat ;- Menghukum Tergugat

).Bahwa dengan beralinnya kewenangan Bank Risjad Salim InternasionalJakarta ke BPPN, maka terkait dengan halhal penagihan piutang punturut berpindah ke BPPN sehingga aset milik Bank Risjad SalimInternasional Jakarta juga berpindah ke BPPN termasuk Sertifikat HakMilik yang dijadikan jaminan oleh TERGUGAT I, namun dalampemindahan tersebut turut pula dipindahkan objek sengketa yangseharusnya tidak dilimpahkan karena bukan merupakan jaminan kredityang diajukan oleh PENGGUGAT.Bahwa dengan itikad baik

Debitur BankRisjad Salim Internasional, PENGGUGAT telah mendatangi BPPN untukmenanyakan kejelasan dan status dari objek sengketa yang turut dialihkanserta mengupayakan mengambil kembali objek sengketa milik Penggugatdan meminta BPPN untuk tidak memasukannya sebagai aset karenaobjek sengketa bukan sebagai jaminan kredit, namun tidak pernah adatanggapan dari BPPN.Bahwa atas faktafakta hukum tersebut diatas, untuk memperolehkejelasan status atas objek sengketa, akhirnya PENGGUGATmengajukan permohonan

, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negarayang dikelola oleh Menteri Keuangan cq.

), termasuk asetaset bank yangdidalamnya juga termasuk Serifikat Hak Milik Nomor : 137/Jagakarsa miikPenggugat yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat ;e Bahwa Penggugat telah berupaya mendatangi BPPN untuk menanyakankejelasan status obyek sengketa dan meminta agar BPPN tidakmemasukkannya sebagai aset karena Penggugat tidak merasa menjadikannyasebagai jaminan hutang, tetapi tidak ada tanggapan dari BPPN ;e Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang status obyek sengketa,Penggugat mengajukan surat

,maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BadanPenyehatan Perbankan Nasional, seluruh hak dan kewajiban Bank RisjadSalim Internasional diambil alin oleh BPPN termasuk pengalihan obyeksengketa perkara aquo ;e Bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Pebruari 2004 melaluiKeputusan Presiden No. 15 Tahun 2004, semua kekayaan BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan cq.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan BPPN No. 2/BPPN/1998tanggal 4 April 1998, Tergugat telah diambil alin oleh BPPN sebagaiBank Take Over (BTO), yaitu bank yang diambil alin pengoperasiandan pengelolaannya oleh BPPN;. Kemudian melalui Program Rekapitalisasi, Pemerintah menyuntikatau menambah modal Tergugat sehingga Pemerintah yang diwakiliBPPN memiliki saham pada Tergugat sebesar 99,35%.

Nomor 2906 K/Pdt/201315.16.17.18.19.Bahwa melalui SK BPPN No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 (bukti PF13), PT. BDI masuk dalam program penyehatan perbankan melalui BPPNsebagai Bank Take Over (BTO) sehingga seluruh aset dan kewajiban banktersebut dialinkan ke BPPN;Bahwa berdasarkan SK Ketua BPPN No. SK347/BPPN/0300 tanggal 27Maret 2000 (bukti P114), BPPN melakukan penggabungan usaha(merger) 8 (delapan) bank antara lain yaitu PT. Bank Duta, Tok, PT. BankTiara Asia, Tok., PT.

BDI in casu Turut Termohon Kasasi Intervensi masukdalam program penyehatan bank oleh BPPN sehingga seluruh aset dankewajiban bank tersebut dialinkan ke BPPN, sesuai dengan SK DirekturBank Indonesia No. 30/229/Kep/DIR dan SK BPPN No. S1/PROG/BPPN/1998 tanggal 14 Februari 1998;Bahwa berdasarkan hasil penilaian atas nilai CAR PT. BDI in casu TurutTermohon Kasasi Intervensi, maka PT.

Nomor 2906 K/Pdt/201312.13.14.15.16.maupun penyerahan aset sebagai jaminan (Penyelesaian KewajibanPemegang Saham);Bahwa melalui SK BPPN No. 2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998, PT. BDIin casu Turut Termohon Kasasi Intervensi masuk dalam programpenyehatan perbankan melalui BPPN sebagai Bank Take Over (BTO)sehingga seluruh aset dan kewajiban bank tersebut dialinkan ke BPPN;Bahwa berdasarkan SK Ketua BPPN No.

Pada Masa Setelah BPPN Bubar:1.Bahwa berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2004, BPPN dinyatakanberakhir tugasnya pada tanggal 27 Februari 2004, sehingga seluruh asetdan kewajiban BPPN diserahkelolakan kepada Negara R.l Cq.Pemerintah R.l. Cq. Menteri Keuangan R.;Hal. 61 dari 81 hal Put. Nomor 2906 K/Pdt/2013. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas BPPN, maka KementerianKeuangan sebagai penerus tugas dan kewajiban BPPN, melalui No. SR195/SJ/2007 tanggal 23 April 2007, meminta kepada PT.

BPPN; Dana Pensiun PERUM PERURI; Dana Pensiun PT. Istaka Karya (PERSERO); PT Rifan Financindo; Bank Indonesia; PT Uni Bank Tbk.; PT Bank Eksekutif Internasional Tbk.

Bahwa PT Bank Asia Pacific diserahkan kepada BPPN berdasarkan SuratKeputusan Bank Indonesia Nomor 30/199/KEP/DIR tanggal 12 Februari1998 dan SK Direksi BI Nomor 30/230/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998.Selanjutnya, berdasarkan surat Ketua BPPN Nomor S482/PROG/BPPN/1998 tanggal 10 Juli 1998, BPPN telah mengembalikantugas pembinaan dan pengawasan bank dalam penyehatan ke Bank Indonesia termasuk PT Bank Asia Pacific;2.

debitur, yang kedua diumumkan di Kantor Pengadilan Negeri olehjurusita, kalau sudah diumumkan debitur tahu atau tidak itu tidak masalah, itukalau murni lewat 613, BPPN semuanya tidak melakukan mekanismem itu danmenurut saya tetap sah, kenapa karena debiturnya semua itu sudah diserahkanwaktu itu dia punya fasilitas dari BI, kKemudian diambil alin BI karena dia macettidak bayar, kemudian piutang ini dialinkan kepada BPPN, BPPN yang nanti yangmengurus semuanya itu kepada debitur jadi BPPN mengambil

atau Komisaris ini yang masihmenguasai kemudian BPPN berpandangan bahwa ini masih layak perusahaanini teruskan bisa, tetapi BPPN punya kewenangan;Bahwa tidak bisa dia menetapkan pihak lain yang menjadi obligor, yangobligornya itu Sesuai dengan dokumen dia menetapkan obligornya siapa;Bahwa berkaitan dengan bank beku yang sudah diambil alin keseluruhannyaoleh BPPN itu kalau memang ada pelanggaran dari Direksi dan Komisaris dariinstrtumennya bank yang telah dibekukan itu, jadi BPPN kalau dari PP 17

saham, BPPN dan atau pihakpihak yang terkait,dalam format dan substansi yang ditentukan oleh BPPN (PerjanjianPenyelesaian) dst.

BPPN pada awalnya menyerahkan penanganan PSP tersebut keKejaksaan Agung karena terdapat indikasi adanya penyimpanganpenggunaan BLBI oleh PSP tersebut dan akan dilakukanpenyelesaian melalui jalur hukum. Dengan penyerahan ke KejaksaanAgung tersebut maka BPPN tidak melakukan pengurusan terhadapPSP tersebut sampai dengan BPPN dibubarkan pada tanggal 40April 2004.d.

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan caracara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :Bahwa bermula dari saksi Ali Anmad Alatas memperoleh informasi tentang adanyasebidang tanah seluas 10.600 M2 (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) dengansertifikat hak milik (GHM) No. 1569/Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi yangterletak di Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, PropinsiBali yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Dan Terdakwa menjawab padapokoknya bisa dilakukan dengan dana Rp. 12.000.000.000, ( dua belas milyarrupiah) .Bahwa setelah mengetahui adanya kesanggupan dari Terdakwa, saksi Ali AnmadAlatas berupaya mencari calon pembeli dan menawarkan tanah dimaksud kepadasaksi Racmat Agung Leonardi, sambil memperlihatkan fhoto copy sertifikat No.1569/Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi luas 10.600 M2 dan mengatakan bahwa tanah ini saya jual namun masih dalam penanganan BPPN, dan sudah adapenunjukkan dari BPPN kepada

dikuasai BPPN dan saya ditunjukoleh BPPN untuk mencarikan investor, saya sudah banyak mengurus tanah yangada di BPPN dan berhasil, tidak perlu kwatir, sertifikat akan dapat diselesaikandalam waktu 30 hari, jika tidak selesai uang dikembalikan dan saya jamin tanah initidak bermasalah, tidak dalam tanggungan dan tidak dalam sitaan sehinggamembuat saksi Rachmat Agung Leonardi yakin dan percaya lalu terjadikesepakatan dengan membuat surat perjanjian antara Terdakwa (selaku pihakpenjual) dengan saksi

;; Bahwa saksi membayar 5 milyar tersebut dengan menggunakan ceklangsung sebesar 5 milyar ; 022Bahwa saat itu dibuatkan perjanjian oleh Pak Sarwono, jadi setelah saksiketemu dengan pak Ali kemudian minggu depan saksi diajak lagi pergi keJakarta ke Pak Sarwono, kemudian pak Sarwono menjelaskan bahwa diaNotaris yang ditunjuk oleh BPPN untuk menjual tanah ini dan saksi saat itusempat menanyakan masalah surat penunjukannnya dan pak Sarwonobilang nanti masih di BPPN nanti akan diperlihatkannya dan sekarang

saksi mengerti pakAli Alatas mau mendapat keuntungan lagi selain dari pembagian dengan pakDAWN ~ nn nn nnn nnn nnn nn nme nonce enn mene nnn nnn ennnannaanennennannmanennnmenannsBahwa benar ada pak Sarwono mengatakan tanah dikuasai oleh BPPN dansaya ditunjuk oleh BPPN untuk mencari investor, saya sudah banyakmengurus tanah yang ada di BPPN dan berhasil tidak perlu khawatirsertifikat akan selesai dalam waktu 30 hari kalau tidak selesai uang akandikembalikan ;n nnn nnn nn nnn nonce ren nn nnn nnn

Pembanding/Penggugat : shelviana lesmanasari
Terbanding/Tergugat : PT.BANKMODERN cq PEMERINTAHAN RI cqBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) cq KEMENTRIAN KEUANGAN RI
Terbanding/Tergugat : BUDIANTO TEK
Terbanding/Tergugat : ISUMI / RAMLI
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTAHANAN NASIONAL cq.KANTOR PERTAHANAN KOTA TANGGERANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 95 tahun 1999tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);13.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 1999tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);13.6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memiliki tugasdan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A jo. Pasal 59 AUndangUndang R.

hak dankewajiban PT Bank Modern beralin kepada BPPN;3.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 KeputusanPresiden Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas danPembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27Februari 2004, semua kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yangdikelola oleh Menteri Keuangan;4.

Bahwa selanjutnya BPPN dibubarkan pada tanggal 27 Februari 2004,sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 KeputusanPresiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004,semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola olehMenteri Keuangan. Dengan demikian segala kekayaan dari PT BankModern menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan ;4.

Hal yang lebihmengejutkan adalah Penggugat tibatiba mendapat kabar bahwastatus Rumah Penggugat telah beralih kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN).

Akan tetapi, tanpa alasan yang jelas,permohonan Penggugat pada saat itu ditolak oleh BPPN (Bukti P6).Untuk menindaklanjuti penolakan BPPN tersebut, Penggugat kembalimengirimkan surat kepada BPPN dengan maksud untukmenyelesaikan seluruh kewajiban Penggugat kepada BPPN dengantujuan agar Penggugat dapat memiliki Rumah Penggugat kembali.Akan tetapi, BPPN tidak pernah menanggapi permohonanPenggugat tersebut secara tertulis ; Setelah sekian lama, baru pada tanggal 13 Februari 2004, BPPNmengirimkan surat

kepada Penggugat yang pada intinya menyatakanbahwa BPPN telah menyetujui permohonan pembelian kembaliRumah Penggugat (Bukti P7).

Adapun harga yang diminta olehBPPN pada saat itu adalah sebesar Rp. 199.900.000 (Bukti P7).Jumlah yang diminta oleh BPPN tersebut nyatanyata jauh melebihidari utang Penggugat kepada Bank Bira yang hanya sebesar Rp.167.500.000. Hal yang lebih mengejutkan lagi, BPPN hanyamemberikan waktu kepada Penggugat untuk melunasi harga sebesarRp. 199.900.000 tersebut hanya dalam waktu 5 (lima) hari kalender(Bukti P7). Oleh karena surat BPPN tersebut diberikan kepadaHal. 8 dari 60 Hal.

Rumah Penggugat sebagaimana diaturoleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor461/KMK.01/2004 tanggal 27 September 2004 tentang ProsedurOperasi Standar Kebijakan Perdamaian Sehubungan DenganPenanganan Aset Negara Berperkara ; Setelah BPPN dibubarkan dan dibentuknya PT (Persero) PengelolaAset (PPA), maka demi hukum = seluruh aset eks debitur BankBeku Operasi yang ada dalam penguasaan BPPN beralih padaPPA.

Sualang dengan tugas menjembatani pembayaran hutangoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada BPPN.

PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa TimNegosiasi berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar PemerintahDaerah Provinsi Sulawesi Utara masih dapat membayar hutang PT.PPSU di BPPN;. Bahwa ternyata pada tanggal 6 Februari 2003, hutang PT.

Pegawai BDNI Cabang Tuban bahwa angsurandan pelunasan sisa hutang/kredit dapat dibayarkan melalui BPPN diSurabaya sebab BDNI Cabang Tuban sudah tidak berhak/berwenang lagimelakukan transaksi keuangan dalam bentuk apapun termasukpembayaran atau pelunasan Penggugat dan setelah pelunasan hutang/kredit maka sertifikat asli dapat diambil pula melalui BPPN Surabaya;Bahwa tidak lama setelah adanya penjelasan petugas BDNI Cabang Tubandiatas, Penggugat dengan itikad baik sudah beberapa kali mendatangiKantor

berinisiatif menyampaikan surat kepadaBPPN Surabaya dengan surat tertanggal 27 November 2000 (bukti P10)guna menanyakan tindak lanjut penyelesaian utangnya, dimana suratdimaksud diterima oleh Bapak Bintang K (pegawai BPPN) dan berjanjibahwa BPPN Surabaya akan membalas dan menjawab surat Penggugat;Bahwa pada akhir tahun 2004, Penggugat memperoleh informasi dariHal. 3 dari 17 Hal.

(Mantan pegawai BPPN Surabaya) bahwa BPPN telahdibubarkan dan mengenai asset eks. BPPN selanjutnya diambil alih olehDepartemen Keuangan dan sebagian diserahkelolakan kepada PT.Perusahaan Pengelolaan Aset (persero) untuk itu penggugat disuruhberhubungan langsung kepada PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (persero)Cabang Surabaya;Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Penggugat pada tanggal13 September 2007 dan tanggal 3 Desember 2007 (bukti P11) telahberkirim surat kepada PT.

BPPN cq. para Tergugat sampai dengansaat ini tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan tidak pernahmembayar kewajiban pajak bumi dan bangunan kepada negara hal inimembuktikan bahwa PT. BDNI cq.

)yang berdasarkan ketentuan tersebut memang BPPN diberi kewenanganmengambd alih asset BDNI cabang Tuban.

Selanjutnya Bank DanamonIndonesia sebagai bank yang berada dibawah pengawasan BPPN,dianggap telah memenuhi kriteria untuk diserahkan kepada BankIndonesia sebagaimana tersebut dalam SK No. 39/BPPN/2004 tanggal25 Februari 2004.

Sel.13.2.13.3.13.4.membeli saham dari BPPN (Pemerintah RI) secara bertahap sejaktahun 2003 hingga memiliki mayoritas saham pada Tergugat I.Bahwa pada tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan BPPN Nomor2/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998, tentang Pengambilalihan operasiPT. Bank Danamon Indonesia, Tok dalam rangka program penyehatanbank.

Sel.14.tahun 1999, dalam proses tersebut BPPN melakukan rekapitulasimengenai hak dan kewajiban para peserta merger termasukkewajiban/hutanghutang kepada pemegang sahanm, direktur, kKomisaris.Selanjutnya, BPPN menyatakan telah menyelesaikan penyehatanterhadap Bank Danamon Indonesia. Kemudian melalui SK No.39/BPPN/2004 tanggal 25 Februari 2004, BPPN menyerahkan kembaliPT. Bank Danamon Indonesia,Ibk yang telah sehat kepada BankIndonesia.13.5. Bahwa ketika para pemegang saham PT.

;e Bahwa saksi bekerja di BPPN sejak maret 1999 sampai dengan tahun 2004dan jabatan terakhir adalah Direktur BPPN ;e Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Direktur BPPN adalah untuk mengambilkebijakan dan Policy untuk BPPN yang kedua adalah bertugas untukmeminimalisasi resiko hukum yang diambil oleh BPPN, yang ketigamenyiapkan dokumendokumen hukum yang diperlukan dalam transaksi yangmelibatkan BPPN dan yang terakhir membantu pejabatpejabat BPPN yangterlibat dalam sengketasengketa hukum baik pidana

(Pemerintah RI), hal inidisebabkan karena sebelum para pemegang saham Tergugat membeli sahammayoritas dari BPPN (Pemerintah RI), dimana BPPN telah terlebih dahuluHal 52 dari 59 Hal Putusan No. 909/Pat.G/2016/PN.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP)No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, disebutkan BPPN bertugas melakukanprogram penyehatan terhadap bankbank yang telah ditetapkan dandiserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, terhitung mulai tanggal27 Februari 2004 masa tugas BPPN dinyatakan berakhir.3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keppres No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN tersebut, secara tegasdinyatakan bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari2004, semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola olehMenteri Keuangan. Dengan demikian, Kementerian Keuangan adalahsebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dan kewajibanBPPN.DALAM EKSEPSI1.

Bank Hastin Internationalkepada BPPN, selanjutnya dari BPPN dialinkan kepada Tergugat I, tidakdapat sematamata dilihat sebagai peristiwa perdata biasa, karenapengalinan piutang tersebut dilakukan dalam rangka menjalankanprogram Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan moneterkhususnya dalam rangka program penyehatan perbankan yangdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 37A UU Perbankan jo.

c pasal 43 ayat (1) PP No. 17 Tahun 1999yaitu Dalam melakukan program penyehatan Bank, BPPN berhak danberwenang untuk antara lain: c.

Mewajibkan Bank Dalam Penyehatanuntuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BankDalam Penyehatan kepada BPPN dengan nilai buku bersih, atau nilallain dan atau kepada pihak ketiga dengan nilai pasar.Bahwa dalam kurun waktu yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan, masa tugas BPPN berakhir pada tanggal 27 Februari 2004dan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, secara tegas dinyatakanHal 9 putusan perkara No.128

Memerintahkan Tergugat Ill untuk menerima pembayaran utang dariPenggugat sebesar Rp.675.000.000, (enam ratus tujuh puluh lima jutarupiah) yang terdiri dari Rp. 300.000.0000, (tiga ratus juta rupiah) sesuaidengan Surat BPPN No. PJHPAK2/CPKP/JKT/BPPN/0203 tanggal10 Februari 2003 dan sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat BPPN No. PJH PAK2/CPKP/JKT/BPPN/0203 ;6.

PJHPAK2/CPKP/JKT/BPPN/0203 tanggal 10 Februari 2003 dan sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuaidengan surat BPPN No.

PJHPAK2/CPKP/JKT/BPPN/0203 tanggal 10 Februari 2003dan sebesar Rp. 375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah) sesuai dengan surat BPPN No.

untuk melunasi Kewajibannya,berkaitan dengan hal tersebut adalah surat BPPN No.

PUHPAK2/CPKP/JKT/BPPN/0203 dan surat No. PJH PAK2/CPKP/JKT/BPPN/0203tanggal 10 Pebruari 2003 yang menentukan jumlah kewajibanpembayaran yang harus dilunasi oleh Pemohon (d/h Penggugat/Pembanding).

) dengan masa tugas selama5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 17Tahun Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa kemudian dengan telah berakhirnya masa tugas Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) maka sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI No. 10Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Di Bidang

Bank Kredit Asia telahdinyatakan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) oleh KementerianKeuangan RI dan Bank Indonesia sehingga hak atas tagihan kepadaChandra Hemawan dialihkan kepada Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli dan PenyerahanPiutang No: SP62/BPPN/0600 tanggal 3 Juni 2000 dan Surat AddendumPerjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No : SP123/BPPN/0401tanggal 6 April 2001.4.5.

PPA) didirikan olehPemerintah RI ternyata Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telahmengalihkan hak atas tagihan piutang kepada PT.

Bank Istimarat.Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan PresidenNo. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengandibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, semua kekayaan BPPNmenjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.Bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yang tidak berperkarayang berasal dari BPPN diserahkan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT.PPA).

Notaris di Jakarta, BPPN telah melakukan penjualan piutanga quo kepada PT. NISP Sekuritas dalam Program Penjualan Aset Kredit III.Bahwa dengan telah beralih dan telah diserahkannya seluruh hak tagih atasutang berikut keseluruhan dokumen hukum dan dokumen kredit Pembantahkepada PT. NISP Sekuritas, maka BPPN cq.