Ditemukan 418 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1948 K/PDT/2010
BUSTAMAR CHAN; BGD. SYAMSUDDIN CHAN
95 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1948 K/Pdt/2010menurut Surat Keputusan tanggal 14 Agustus 2008 tersebut,bahwasanya para Tergugat merasa telah dirongrong kewibawaannyasebagai Pengurus yang sah, Penggugat dinyatakan tidakmenunjukkan itikad baik terhadap KOPINKRA KONPEKSI KotaMedan, Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran dalamOrganisasi dengan membuat mosi tidak percaya dan menghalangiprogram KOPINKRA KONPEKSI Kota Medan ;bahwa seluruh alasanalasan yang dituangkan dalam SuratKeputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari
    Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berusaha membuat surat mositidak percaya kepada Pengurus KOPINKRA KONPEKSI KotaMedan Periode 2007 s/d 2010 sebagai masa bhakti paraPenggugat Rekonvensi dan menggalang kekuatan denganmengajak anggota lainnya agar ikut menandatanganinya, padahalsurat mosi tidak percaya tersebut tidak didasari suatu alasan yangjelas dan tanpa fakta yang benar serta tidak sesuai denganAnggaran Dasar KOPINKRA KONPEKSI Kota Medan ;b.
Putus : 05-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN SERANG Nomor 781_PID.B_2012_PN.SERANG
Tanggal 5 Februari 2013 — IWAN AWAL PUTRA BIN H. KHAERUDIN
165
  • jalam MrTs.Ar rahman Kp.Bengkeng Desa Curug Kota Serang;e Bahwa benar terdakwa telah menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak3 kali dan pipi sebelah kanan 1 kali,kemudian mencekik leher saksiSadeli dengan menggunakan tangan kanan terdakwa namun saksiSadeli tidak melakukanperlawanan je Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebutnamun menurut keterangan saksi Sadeli terdakwa marah kepada saksiSadeli karena tidak menyalakan lampu sen pada saat belok sehinggaterdakwa merasa kaget dan@MOSi
Register : 28-12-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 163/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
DADE SUPRIATNA GHOZALI
Tergugat:
KEPALA DESA CIPAGALO
20523
  • sebagai Ketua (Penggugat), AfrizalChaniago sebagai Sekretaris dan Boni sebagai Bendahara, akan tetapi sebelumhabis masa jabatannya, Tergugat selaku Kepala Desa Cipagalo telah menerimainformasi dalam bentuk tembusan surat yang ditujukan kepada Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Cipagalo tertanggal 4 September 2017terkait hasil rapat Para Pengurus Rukun Tetangga (RT) dilingkungan RukunWarga 10 Desa Cipagalo yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal17 Agustus 2017 yang menyatakan Mosi
    persiapan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Pertama tanggal9 Januari 2018) Tergugat menyatakan bahwa masyarakat RW 10 Desa Cipagalosudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Penggugat dan hal tersebut jugadipertegas dalam Surat Jawaban atas gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat pernah menerima informasi tembusan surat yang ditujukan kepada KetuaBadan Permusyawarahan Desa (BPD) terkait hasil rapat para pengurus RukunTetangga (RT) di lingkungan RW 10 Desa Cipagalo yang menyatakan mosi
    Dan pernah ada surat mosi tidak percaya dari wargayang diserahkan ke kantor de@Sa@. ; 22022 n nnn nen n nnn nen en ene n ene nenneMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Afrizal Chaniagodan saksi bernama H.M Haris Zuhri Adnan, SH,dapat diperoleh bukti bahwaPenggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua RW pada saatundangan dari Kepala Desa Cipagalo, pada saat itu juga telah dibentuk panitia untukpemilinan Ketua RW 10 Desa Cipagalo yang mana Surat Keputusan pembentukanKetua
    memelihara nilainilai kehidupanmasyarakat yang didasarkan atas kegotong royongan dan kekeluargaan,peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, menghimpun seluruh potensiswadaya masyarakat,dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakantugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RW mempunyai fungsi fasilitasi dalamhubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan danMenimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat bahwa masyarakatRW 10 Desa Cipagalo menyatakan mosi
Register : 07-06-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 07-10-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0610/Pdt.G/2017/PA.Pmk
Tanggal 17 Juli 2017 — Pemohon dan Termohon
61
  • tidak disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datangmenghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini diyatuhkan denganVerstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan sejak 20hari yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis,penyebabnya karena Termohon tidak kerasan dirumah Pemohon karena merasa dijadikanpembantu oleh Pemohon, saat Termohon mosi
Register : 10-11-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3346/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
HASLINDA HASAN SH
Terdakwa:
1.Ali Imran Siregar
2.Achmad Suchdi Nasution als Suchdi
3.Edi Rahmat Nasution
689
  • dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, perbuatantersebut dilakukan para terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi
    pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengancaracara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi
    jika karena perbuatan tersebut di atas timbulbahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwadengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi
    itu jika karena perbuatan itu timbul bahayabagi keamanan lalu lintas, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa denganCaracara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi
    perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undangundang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan caracara sebagalberikut : Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020 Awaluddin Lubis als Awal mengajakmasyarakat Desa Hotabangon untuk mengadakan aksi unjuk rasa untukminta Kepala Desa Desa Mompang Julu untuk turun dari jabatannya, laluAwaluddin Lubis als Awal bersama mahasiswa yang lainnya menyusunrencana untuk meleserkan Kepala desa dengan cara memblokir jalan danmembuat pernyataan sikap mosi
Register : 06-01-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/G/2013/PHI.PN/BDG
Tanggal 1 April 2014 — EDI SURYANA; KRESNA MULYANA; SUTARTO; 4.DEDEN SYARIF HIDAYAT, SARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. KARYA BAHANA UNIGAM;
5610
  • Adapun musniklub ini diadakan karena seluruh anggota mengajukan mosi tidakpercaya kepada pengurus PUK lama periode 2011 2014 yang diketuai oleh Sar.Hendra Butar Butar.5. Kemudian setelah pengurus tersebut diangkat dan dilantik oleh DPC FSP LEM SPSIdisampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat yaitu melalui surat tertanggal 1November 2012. Namun, Tergugat menolak tanpa adanya alasan yang jelas.5.
    Karya BahanaBerlian adalah dua perusahaan badan hukum yang berbeda tetapi kepemilikan satuorang sama sehingga Pimpinan Unit Kerja (PUK) hanya ada satu yang pada tanggal25 Oktober 2013 para Penggugat diangkat menjadi Pengurus Pimpinan Unit Kerja(PUK) Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, Mesin Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (F SP LEM SPSI) melalui Musyawarah Unit Kerja Luar biasa (Musniklub)karena seluruh anggota mengajukan mosi tidak percaya pada Pengurus PUK lamaperiode 20112014 yang diketuai
    Karya BahanaBerlian periode 2012 s/d 2015 melalui surat keputusan DPC F SP LEM SPSI KabupatenBekasi No.Kep.59/SP LEM/SPSI/Bks/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2012 (bukti P19 danT2) pembentukan pengurus baru mengganti pengurus yang lama dikarenakan paraanggota di PT.KBU dan KBB menyampaikan mosi tidak percaya pada pengurus lamamaka sesuai dengan AD/ART dilakukan musyawarah Unit Kerja Luar Biasa( MUSNIKLUB) bukti P29 tetapi Tergugat tidak mengakui kepengurus PUK SPSI PT.KBUKBB yang baru ( bukti T5);Menimbang
    KBUKBB yang lama yang diketuaioleh Hendra Butarbutar pada tanggal 2 Nopember 2012 membuat surat pada DPC F SPLEM SPSI Bekasi perihal pencabutan SK DPC F SP LEM SPSI Kabupaten BekasiNo.Kep.59/SP LEM/SPSI/Bks/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2012 (bukti T3a) dan olehDPC F SP LEM SPSI Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 November 2012 dijelaskankepada HENDRA BUTARBUTAR Tentang dikarenakan mosi dikarenakan para pekerjatidak percaya pada pengurus lama maka sesuai dengan AD/ART dilakukan musyawarahUnit Kerja Luar
Register : 30-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RADIMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
9140
  • 1(satu) examplar Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Terhadap Mosi Tidak Percaya Pada Keuchik Gampong Geulanggang Gajah Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 Pada Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 89/LHP-KS/INSP/2017 10 Oktober 2017 yang Ditandatangani Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya Hamzani.

    53.

    pertanggungjawaban tahap I Tahun 2017, disebut T.15;
  • Photo Copy surat permohonan ke 2 (dua) pembuatan laporan pertanggungjawaban tahap I Tahun 2017, disebut T.16;
  • Photo Copy surat mohon petunjuk kepada Ketua DPRK Aceh Barat Daya untuk penyelesaian LPJ Tahap I Tahun 2017, disebut T.17;
  • Photo Copy Undangan rapat untuk penyelesaian LPJ Tahap I Tahun 2017, disebut T.18;
  • Photo Copy Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Tuha Lapan, disebut T.19;
  • Photo Copy Mosi
    Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Blangpidie (090) Desi DwiPutri.1(satu) examplar Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan KasusTerhadap Mosi Tidak Percaya Pada Keuchik Gampong GeulanggangGajah Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 Pada GampongGeulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 89/LHPKS/INSP/2017 10 Oktober 2017 yangDitandatangani Pit.
    BankAceh Syariah Kantor Cabang Blangpidie (090) Desi Dwi Putri.52. 1(satu) examplar Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan KasusTerhadap Mosi Tidak Percaya Pada Keuchik Gampong GeulanggangGajah Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 Pada Gampong GeulanggangGajah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor89/LHPKS/INSP/2017 10 Oktober 2017 yang Ditandatangani Pit.Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya Hamzani.53. 1 (Satu) examplar Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban AnggaranPendapatan dan Belanja Gampong
    gampong;Bahwa adanya kegiatan yang tidak terlaksana di gampong Geulanggang Gajahdimana Terdakwa sebagai Keuchik selaku penanggung jawab akhir terhadappelaksanaan kegiatan pembangunan, akan tetapi hal ini tidak terlepas daritanggung jawab aparaur gampong lainnya yang saling kait menkait dalampelaksanaan kegiatan,Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwajelas tidak mendapat dukungan dari aparatur gampong lainnya, bahkan adayang melakukan tindakan penghambatan dengan alasan mosi
    Bank Aceh SyariahKantor Cabang Blangpidie (090) Desi Dwi Putri.1(satu) examplar Foto Copy Laporan Hasil PemeriksaanKasus Terhadap Mosi Tidak Percaya Pada Keuchik GampongGeulanggang Gajah Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 PadaGampong Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala BateeKabupaten Aceh Barat Daya Nomor 89/LHPKS/INSP/2017 10Oktober 2017 yang Ditandatangani Plt.
    .Photo Copy surat permohonan pembuatan laporanpertanggungjawaban tahap Tahun 2017, disebut T.15;16.Photo Copy surat permohonan ke 2 (dua) pembuatan laporanpertanggungjawaban tahap Tahun 2017, disebut T.16;17.Photo Copy surat mohon petunjuk kepada Ketua DPRK AcehBarat Daya untuk penyelesaian LPJ Tahap Tahun 2017,disebut T.17;18.Photo Copy Undangan rapat untuk penyelesaian LPJ Tahap Tahun 2017, disebut T.18;19.Photo Copy Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan TuhaLapan, disebut T.19;20.Photo Copy Mosi
Register : 07-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Gtlo
Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
155
  • dan hubungan sesusuan; Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II tinggalbersama dan hidup rukun dan saat ini keduanya telah dikaruniai seoranganak yang bernama Isran Ibrahim, lahir tanggal 26 Mei 2014 (umur 5tahun); Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak pernah terjadiperceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernahHalaman 4 dari 8 penetapan Nomor 274/Pdt.P/2019/PA.Gtloada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;Saksi 2,Melisa Karim binti Mosi
Putus : 07-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk
Tanggal 7 Oktober 2015 — -Tony Panjaitan Lawan -PT Indo Lampung Perkasa
990507
  • 15Oktober 2014 (T26);Poto copy PKB periode 2012 2014 yang telah di perpanjang untukperiode 12 Oktober 2014 s/d 11 Oktober 2015(T27);Poto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkar ILP tgl 17 April 2015(T28);Poto copy surat keterangan susunan pengurus dan badan PengawaasPriode 2007 s/d 2012 (T29);Poto copy laporan ahir hasil pemeriksaan team khusus haasil RATkoperasi ILP tangal 23 mei 2014 (T30);Poto copy Berita Acara pemeriksaan Tony Panjaitan oleh team khususKoprasi karyawan (131);Poto copy surat mosi
    tahun terakhir ikut dalam RAT koperasi.Bahwa RAT koperasi ada berita acaranya/laporan tertulisnya.Usaha koperasi simpan pinjam dan pertokoan.Bahwa dalam mou kridit 3 Milyar digunakan untuk simpan pinjam.Bahwa koperasi minta bantuan bendahara agar dipotong cicilanpinjaman.Bahwa pinjaman kridit 3 Milyar cair saat pengurus lama.Bahwa dibentuk team penyelamat asset pengurus lama tidakhadir, sudah dipanggil/diundang tetap tidak mau hadir.Bahwa laporan keuangan pengurus lama tidak diterima RAT dantimbul mosi
    penyidikan kepolisian masuk penyitaan barangPenggugat.Bahwa gaji dibayarkan koperasi atas permintaan pengurus hasilRAT juga berdasarkan Pasal 34 ayat 1 & 2 UU No.25 tahun 1992tentang Perkoperasian.Salwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi tahun 2011 s/d 2012 mengetahu koperasi mengalamikerugian.Bahwa tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak pernah RAT dan tidakpernah terima SHU.Bahwa tahun 2009 ada RAT.Bahwa akibat kerugian koperasi yang dilakukan sehinggapengurus lama oleh anggota timbul mosi
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 212/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON
219111
  • oleh negaranegara bagian untuk taktikBelanda untuk meninggalkan bom waktu yang mengakibatkan terjadigerakangerakan separatis ingin memperjuangkan untuk memisahkansuatu negara dari Negara Kesatuan Republik Indonbesia.Bahwa yang harus dipahami bahwa kontitusi RIS itu bukan berlakukurang 8 (delapan) bulan sebab ketika Soekarno sebagai Presiden RISdan Mr Asaka sebagai Presiden Indonesia, Hata sebagai Kabinet MenteriRIS pada saat itu sudah terjadi perundingan yang kemudian kita ketahuidengan istilah Mosi
    tidak kemudian bukanserta merta melakukan karena kenapa parlemen RIS setuju dengan MosiNatsir untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia makaHalaman 46 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Ambmaka secara praktis atau satu kondisi orangorang tidak ada lagikemudian untuk diperbolehkan memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia kalimat itu untuk memisahkan diri dari NegaraKesatuan Republik Indonesia maka untuk negara ini seharusnyaparlemen tidak secara aklamasi menyetujui Mosi
    Natsir.Bahwa RIS berlaku sekitar 8 (delapan) bulan kalau soal keabsahanyaitu sah.Bahwa ketika kita menjawab ini sepotongpotong secara komprehensipsehingga tidak masuk pada jebakan liar ketika saudara katakankontistusi RIS itu sah, ya konstitusi RIS itu sah sampai tanggal 17Agustus 1950, apa tindakantindakan yang sesuai dengan konstitusi RISitu sah atau kah tidak adalah konstitusi RIS sah.Bahwa saya mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1950 kembalikanNegara Kesatuan Republik Indonseisa kesepakatan Mosi
    Natsir Untuk kembali kepadaNegara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pada bulan Maret, Aprilsebelum tanggal 25 April 1950.Bahwa Mosi Natsir itu dijebatankan didalam pengembalian NKRIterjadinya Mosi Natsir itu bukan tanggal 17 Agustus 1950 dia terjadipada bulan Maret 1950 suara parlemen itu adalah perwakilan rakyat.Bahwa kita bicara mengenai asas, kita harus tunduk kepada asas,hukum itu harus tunduk kepada asas, bukan asas tunduk kepadahukum.Bahwa saya tidak tahu proses pembentukan yang di proklamasikanRMS.Bahwa
    Kesatuan itupengharapan banyak yang sudah kemudian foting dalam sidangsidangPPKI dan produknya itu oke kita berada kepada negara kesatuan jadiisu. adalah untuk mendapatkan pengakuan apakah sebut dengankemampuan dari para pendiri untuk kemudian konstistusi RIS ituberlangsung sekecap yang kemudian persoalan konstitusi RIS itusendiri dalam sidangsidang parlemen RIS mulai bulan April 1950.Bahwa pokok betul Konstitusi RIS itu yang kemudian negaranegarabagian itu menyatakan berdasarkan obsi para nilai Mosi
Putus : 04-05-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 4 Mei 2012 — REYNOLD K. WUNGKANA vs PIMPINAN KSU EKORAYA SULAWESI UTARA, H. L. Nento, AMd.
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NENTO, Am.d tidak terpilih lagi sebagai Ketua KUKMI 2011 sampai dengan2016 dengan mosi tidak percaya waktu MUNAS dan koperasi.Mengadakan tuduhantuduhan yang tidak ada pembuktian yang tidakdilampirkan, bukti penerima uang dari pihak ketiga sebagai pemberi sumbanganini semua harus ditolak karena adalah rekayasa Bpk. Hi. L. Mento, Am.d danmengenai foto penerimaan uang bukan saya Penggugat yang menerima tapifotograper pemilik studio J.
Register : 27-06-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 2256/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • Bahwa anterjadi pers lergugat jarangmemberi nafahRepe GoNGaE EE er j mosi / marahmarah ketik jat handphoneTergugat;3. Bahwa ak dan Tergugat! sudah berjalanselama + 1 tahu@,k dah r MhaheKerumahy uanya;4.
Register : 22-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 162/PID/2015/PT SMG
Tanggal 7 September 2015 — Pembanding/Terdakwa : H. TOHIRIN BIN TASURUN
Terbanding/Jaksa Penuntut : WAHYU HERI PURNAMA
8022
  • Kubu Rakhmanto Csadalah pertemuan dengan perwakilan DPC membuat mosi tidak percayaterhadap kepemimpinan H. Tohirin;Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.162 / Pid/ 2015 / PT.SMG.3. Adanya pencurian dikantor DPC Partai Gerindra yang dibobol pencuri ,barangbarang kantor hilang dan sudah dilaporkan ke Polisi;Memperuncing mosi perpecahan antara kubu Rakhmanto dengan Tohirin4.
Register : 28-07-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PA LIMBOTO Nomor 189 /Pdt.G/2015/PA Lbt
Tanggal 31 Desember 2015 — -IDRIS MAKU DKK
8011
  • Sebidang tanah kebun seluas 2 pantango dalam penguasaan paraTergugat yang terletak di Kelurahan Biyonga, Kecamatan LimbotoKabupaten Gorontalo dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah kebunnya pr.Aida sekarang dengan Sunai;e Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Biyonga;e Sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Saini dan Lk.Dukalangi;e Sebelah Barat berbatas dengan saluran air dan tanahnyaRubai dan Mosi;7.
    Sebidang tanah kebun seluas 2 pantango dalam penguasaan paraTergugat yang terletak di Kelurahan Biyonga, Kecamatan LimbotoKabupaten Gorontalo dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah kebunnya pr.Aida sekarang dengan Sunai;e Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Biyonga;e Sebelah selatan berbatas dengan tanahnya Saini dan Lk.Dukalangi;e Sebelah Barat berbatas dengan saluran air dan tanahnyaRubai dan Mosi;Adalah merupakan harta warisan yang masih tersisa dariAlmarhumah
Register : 11-06-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 211/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE
400712
  • menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yangdiproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh karena itu bahwapengakuan kedaulatan itu tidak itu kita perjuangan bukan dengan senjata irusama dengan hanya perundinganperundingan mulai dengan perundinganLinggarjati, Renvil, Room Royen sampai pada konfrensikonfrensi di Den HagBelanda yang kemudian sampai di Belanda yang kemudian itu memasukanIndondesia, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang membentukIndonesia Serikat, itu jangan lupa ketika terjadi Mosi
    dari sisi lain ada juga usahausaha untukmengembalikan indonesia kedalam piagam Jakarta maka solusi jalanterbaiknya itu kita Kembalikan kesatuan dan atau suatu tindakan sikapsikapuntuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dilakukanRIS tahun 1950 dibuat kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesiapada saat itu berlaku Undangundang Dasar Sementara 1950.Bahwa saya katakan bahwa pendapat rakyat itu tidak kemudian bukan sertamerta melakukan karena kenapa parlemen RIS setuju dengan Mosi
    tidak masuk pada jebakan liar ketika saudara katakan kontistusiRIS itu sah, ya konstitusi RIS itu sah sampai tanggal 17 Agustus 1950, apatindakantindakan yang sesuai dengan konstitusi RIS itu sah atau kah tidakadalah konstitusi RIS sah.Bahwa saya mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1950 kembalikanNegara Kesatuan Republik Indonseisa kesepakatan Mosi Natsir penyerahankedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil KonfrensiMeja Bundar kemudian sejak Januari, Februari 1950 dilakukan sidangsidangparlemen
    untuk pengembalian Negara Kesatuan Republik Indonesiamengapa tidak hanya disitu sepertinya adalah taktik mengapa PresidenSoekarno dan para pendiri negara itu mau menerima Republik IndonesiaSerikat ini adalah taktik ini karena berpihak pada waktu itu bagaimanaBelanda mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada saatterbentuknya Republik Indonesia Serikat itu para pendiri negara sudahHalaman 32 dari 69 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN.Ambbahwa Mosi Natsir Untuk kembali kepada Negara Kesatuan RepublikIndonesia
    terjadi pada bulan Maret, April sebelum tanggal 25 April 1950.Bahwa Mosi Natsir itu dijebatankan didalam pengembalian NKRI terjadinyaMosi Natsir itu bukan tanggal 17 Agustus 1950 dia terjadi pada bulan Maret1950 suara parlemen itu adalah perwakilan rakyat.Bahwa kita bicara mengenai asas, kita harus tunduk kepada asas, hukum ituharus tunduk kepada asas, bukan asas tunduk kepada hukum.Bahwa saya tidak tahu proses pembentukan yang di proklamasikan RMS.Bahwa saya tidak tahu proklamasikan RMS itu dirancangkan
Upload : 27-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/PDT.SUS/2011
KUNTO KUNTJORO, AT, MM., DK.; PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO )
5337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IndustriSandang Nusantara kepada Menteri Negara BUMN selaku Kuasa PemegangSaham PT Industri Sandang Nusantara (Bukti T18) tanggal 8 Januari 2010Tergugat dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada Polres MetroBekasi karena diPHK sepihak serta menyodorkan Surat Pernyataan Mosi TidakPercaya kepada seluruh Jajaran Direksi PT.ISN yang dijadikan dasar olehMajelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan hubungan kerja sudah tidakmencerminkan Hubungan Industrial Peace yang menciptakan ketenangan kerjadan
    menyatakanTergugat dan Tergugat II telah bersalah karena telah melakukanperbuatan 1) pada tanggal 30 April 2009 Tergugat melaporkan DirekturUtama dan Direktur Keuangan ke pihak kepolisian, 2) pada tanggal 30Desember 2009 Tergugat dan Tergugat II melaporkan kondisi Tergugatkepada Menteri BUMN, 3) pada tanggal 8 Januari 2010 Tergugat danTergugat II melaporkan ke pihak kepolisian, dan 4) pada bulan Pebruari2009 Tergugat dan Tergugat II menyodorkan surat pernyataan kepadaGeneral Manager yang menyatakan mosi
    Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan adanya kesalahan Tergugat dan Tergugat II karena padabulan Pebruari 2009 Tergugat dan Tergugat Il menyodorkan suratpernyataan kepada General Manager yang menyatakan mosi tidakpercaya kepada seluruh jajaran direksi Penggugat, sesuai denganpertimbangan hukum Judex Facti sebelumnya yakni terhadap pelanggranPKB aquo seharusnya Tergugat dan Tergugat Il berdasarkanketentuan Pasal 17 ayat (1) angka (1) diberikan sanksi Surat Peringatanpada
Register : 21-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 2 Juli 2012 — DRS, BAHARUDIN ATAS. MM. DKK VS WALIKOTA PANGKALPINANG
8096
  • menanggapi surattersebut, karena BKN hanya menerimatembusan surate Bahwa saksi menjelaskan seorang PNSmelakukan demontrasi setelah melakukantindakan disiplin, seharusnya diadakanpemanggilan dahulu kepada PNS tersebutmelalui prosedur dan diadakan pemeriksaandahulu;e Bahwa BKN telah menulis surat yangditujukan kepada Walikota Pangkalpinangpada tanggal 28 Maret 2012 No.F.2630/V.105.6/44;e Bahwa saksi menerangkan PP No. 43 Tahun1999, Undangundang tersebut mengaturPokokpokokkepegawaian;e Bahwa pejabat mosi
    MOHD ALI :0000022neccecennnnnnnennnnnnsBahwa saksi menjelaskan kronologis ,selaku pemrakarsa demo damai kepadaWalikota Pangkalpinang kami mengadakandemo sehubungan adanya mosi tidak percayayang ditanda tangani oleh beberapa KepalaDinas dan pejabat Eselon II, , saya mehimbaudan mengajak kawan kawan PNS untukmenyaksikan demo damai dan mengharapterjadinya dialog dengan Legislatif selakupengawas Eksekutif, mediasi diarahkanKepala Dinas dengan perwakilan PNS, sayamenghimbau kepada PNS setelah apel untukhadir
    yangpertama kali kena adalah saya, karena sayaselaku pemarkarsa demo damai ,jadi temanteman banyak yang hadir melihat tapi tidakberkepentingan jadi ini dipertanyakan, karenahal tersebut Sekda memindahkan misi tidakpercaya karena ada misi tidak percaya ,setahusaya misi tidak percaya itu tidak adaaturannya, kalau seorang pejabat mungkinsetiap hari bisa dimutasikan oleh Pemerintahdengan Penggantian tidak setuju Lurah harusdiganti , tugasnya PNS untuk mengayomimasyarakat;e Bahwa saksi sebagai pemarkasa mosi
    tidakpercaya tidak dimutasikan;e Bahwa saksi pernah melihat pernyataan dariasisten II, bahwa ia tidak maumenandatangani Surat mosi tidak percayatersebut, namun tidak pernah melihat secaralangsung surat Mosi tidak percayaHalaman 79) dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa saksi menjelaskan ada Lurah yanglain ikut demo damaitersebut yaitu BapakAHMADZULFAN> 202220222 2222222e Bahwa saksi mengetahui mutasi tersebutsetelah ada laporan;e Bahwa saksi mendengar dan mengetahui yangkena
    mutasi adalah Kepala BKD yaitu BapakLUTFI tanpaJabatan;e Bahwa saksi menjelaskan , didepan GedungDPR sebelum naik kepodium saksi ketemuAnggota Dewan kami hadir dan bicaramewakili PNS yang lain untuk mediasi denganKepala Dinas sebelum jam 09.00 WIB kamiorasi masalah mosi tidak percaya dan sayamengajak teman PNS yang lain untuk melihatdan menyaksikan pertemuantersebut;Halaman 80. dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor 03/G/2012/PTUNPLGe Bahwa setahu saksi asisten II tidak maumenandatangani mosi tidak
Register : 26-05-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 20 September 2016 — MUHAMMAD RIFA’I ; DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
76257
  • Surat Peringatan Ill tanggal 31 Agustus 2015;Bahwa selain Surat Peringatan tersebut di atas juga terdapat SuratPernyataan tentang Mosi Tidak Percaya dari seluruh karyawan BTN KCSBanjarmasin yang pada intinya sudah tidak percaya kepada Penggugatdalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang pejabat DBMSupporting yang seharusnya menjadi panutan (Role Model) bagi karyawanlainnya akan tetapi justru tidak disiplin dan selalu menundanunda pekerjaanyang berakibat pada terhambatnya operasional dan bisnis
    BuktiT8 :T9 :T10:T11:T12:T13:T14:T15:T16:Surat Nomor 07/M/KCSBJM/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014,Perihal Surat Teguran (fotokopi);Surat Nomor 002/M/KCBJM/IV/2015, tanggal 24 April 2015,Perihal Surat Peringatan Il (fotokopi sesuai dengan asii);Surat Nomor 004/BJM/SUPP/VIII/2015, tanggal 31 Agustus2015, Perihal Surat Peringatan Tertulis Kelll) (fotokopi);Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya kepada Penggugat(M.
    yangbersangkutan tidak ada di tempat selama satu bulan penuh, menurut informasiStaf Bagian Umum bahwa yang bersangkutan ada di Jakarta, dalam rangkatidak tahu, jadi Surat Keputusan itu Terbit Penggugat sudah tidak ada dikantor;Bahwa ditunjukkan Bukti T9, T10 dan T11 untuk dibaca oleh Saksi dan Saksimenyatakan betul bahwa Bukti (T9 dan T10) itu adalah tanda tangan Saksi,bahwa terhadap Bukti T11 berkaitan dengan Surat Pernyataan ini yang Saksiketahui belakangan ada disampaikan kepada saya mengenai mosi
    novum di luar bukti yang adakalau novumnya cocok bisa membatalkan Surat Keputusan;Bahwa apabila yang bersangkutan tidak puas di lembaga banding BINlanjutkan ke PHI, termasuk juga pemberhentian yang dialami oleh Penggugat;Bahwa dari pegawai BIN bisa langsung ke PHI dan sering ada pegawai BTNyang mengajukan ke PHI dan tidak ada yang menang;Bahwa untuk yang menggugat ke PTUN sudah pernah ada satu orang tahunsembilan puluhan dan Penggugat adalah yang kedua;Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan Mosi
Register : 27-11-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3302/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
R TARIGAN.SH MH
Terdakwa:
SURIA DARMA, S.,E, S.H
347273
  • kali yang pertama setelahMusda tanggal 25 Februari 2017, kedua tanggal 28 Februari 2017 danketiga tanggal 01 Maret 2017;Bahwa tidak pernah dilakukan audit tentang selisin antara uangmenurut perhitungan Terdakwa sejumlah Rp.73.000.000,00 denganuang menurut perhitungan saksi Angka Wijaya Rp.63.000.000,00 dansaksi tidak mengetahui tentang Laporan Pertanggungjawaban ( LP4J )Pengurus yang lama;Bahwa benar DPP Ikadin membekukan kepengurusan Ikadin Sumutperiode 2017 sampai 2021 hal tersebut karena adanya mosi
    saksi tidak mengetahuinya;Bahwa biaya pengurusan perpanjangan KTA Ikadin Sumut sejumlahRp.250.000,00 dari hasil perpanjangan tersebut diberikan kepadaDPP lIkadin sejumlah Rp.150.000,00, DPD Ikadin Sumut sejumlahRp.50.000,00 dan DPC sejumlah Rp.50.000,00;Bahwa jumlah yang disebutkan Terdakwa dalam postingan tersebutsejumlah Rp.73.000.000,00 bukan seluruhnya untuk DPCDPC seKab/Kota karena ada pembagiannya masingmasing;Bahwa dengan adanya postingan Terdakwa tersebut saksi besertaDPCDPC lainnya membuat mosi
    Februari 2017 yangditerima DPP bahwa hasil pendapatan KTA pertanggal 31 Februari2017 sejumlah Rp.61.000.000,00 nmun ada penambahan di bulanJanuari dan Februari 2017 sejumlah Rp.12.000.000,00 sehinggakeseluruhannya sejumlah Rp.73.000.000,00 hal tersebut inkluddengan jumlah kas yang ditransfer Terdakwa kepada saksi AngkaWijaya sejumlah Rp.140.127.022,00;Bahwa dari hasil pendapatan KTA sejumlah Rp.73.000.000,00tersebut belum ada didistribusikan kepada DPCDPC oleh saksiAngka Wijaya sehingga terjadi mosi
Register : 15-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN LIMBOTO Nomor 175/Pdt.P/2018/PN Lbo
Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon:
1.Agus Aliwu
2.Rosmawati Padu
196
  • Sinta Mosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ParaPemohon ; Bahwa benar Para pemohon adalah pasangan suami istri ; Bahwa benar dalam perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 5 (lima )orang anak yang salah satu anak tersebut bernama Pain Saputra Aliu; Bahwa benar dalam Kutipan Akta kelahiran anak para pemohon tersebutterdapat kesalahan Identitas Nama dan nama Ayah serta tidak sesualdengan Ijazah sekolah anak Para pemohon