tanpa melibatkan Para Penggugatsebagai para pemegang saham, telah menunjukkan Tergugat danTergugat Il telah lalai atau telah melakukan kesalahan dalammelaksanakan RUPSLB 11 November 2002.

Kodel/Tergugat 1sebagaimana dalam RUPSLB 11 November 2002, seharusnyameminta agar sahamnya untuk dibeli dengan harga yang wajar,bukan mengajukan gugatan a quo.

Kodelbaru melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UUPT 1995melalui RUPSLB 11 November 2002. Berdasarkan hal tersebut,dapat disimpulkan bahwa segala acuan, tata cara, dan juga aturanmain dalam penyelenggaraan RUPSLB 11 November 2002 yangtelah dilakukan oleh PT. Kodel adalah telah sesuai sebagaimanayang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Kodel Tahun 1979.37.

Terkait dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang padaintinya menyatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB 11 November 2002dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau mendapatkan persetujuandari Para Penggugat dan juga Para Penggugat mendalilkan bahwatidak pernah menerima undangan/ panggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dari Tergugat 2 selaku Direktur Utama merupakandalildalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.38.RUPSLB PT.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang tertuang dalam Akta RUPSLBNo. 23 dan Akta RUPSLB No. 11 terkait dengan proses konversi haktagih milik PT. Intrabuana Jaya Utama menjadi setoran saham, telahsesuai dengan ketentuan UUPT Tahun 2007 dan hukum yang berlaku.Hal ini karena segala proses yang dilakukan dalam RUPSLB tersebuttelah disetujui oleh Kuorum rapat dalam RUPSLB tersebut.57.Sebagai bukti nyata adalah Kemenkumham telah menerima danmenyetujui perubahan Anggaran Dasar PT.

Phebe Liman, Ny.Laura Liman, Nona Eunice Liman, Tuan Anthony Liman, Tuan Salas Limandan Paulo Liman tidak hadir dalam RUPSLB tersebut.

RUPSLB tanggal 27 Desember 2010jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikanPENGGUGAT.

.Bahwa untuk diketahui TERGUGAT Il sebagai/selaku pribadi dan/ataustandby buyer telah diundang oleh para pengurus TERGUGAT untukhadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yang tidak dapat hadirpada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapat undangan selaku standbybuyer dan hal ini dapat dilihat dari daftar hadir rapat RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan

karenaPenggugat tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

oleh karena rapat tersebut tidak memenuhi kuorum, maka dilanjutkandengan RUPSLB ke Il, dengan agenda yang sama dengan RUPSLB kel; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata rapat tersebut juga tidakmemenuhi kuorum, maka keputusan atas agenda rapat tersebut tidak dapatmengambil keputusan, sehingga RUPSLB kell ditunda, dan dilakukan kembalipemanggilan para pemegang saham untuk melakukan RUPSLB; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I14, ternyata dalam RUPSLB kell yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember

BankLiman International tanggal 27 Juli 2010 (dalil gugatan Nomor 8)memutuskan agar masalah AYDA diselesaikan dengan "Jual Beli denganAngsuran" dan keputusan tersebut diubah dengan RUPSLB tanggal 5Mei 2011 yang pada pokoknya RUPSLB sepakat membatalkankeputusan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 dan RUPSLB memerintahkanpengembalian uang angsuran yang telah diterima oleh Penggugat (dalilgugatan Nomor 12);.

Bahwa didalilkan oleh Termohon Kasasi Keputusan RUPSLB tanggal27 Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011 dengan dasar tindakan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 tersebutmelanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tanggal 29 Desember 2010;3.

Bank Liman International padatanggal 27 Juli 2010;Bahwa didalilkan oleh Termohon Kasasi Keputusan RUPSLB tanggal27 Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011 dengan dasar tindakan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 tersebutmelanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tanesal 29 Desember 2010;Bahwa dari dua waktu antara RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 danPeraturan Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2010, dapatdisimpulkan tidak tepat apabila suatu keputusan dapat

Bahwa hubungan fasilitas pinjaman itu disetujui dalam RUPSLB tanggal27 Juli 2010 dan de jure diakui oleh isi keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011, hal mana dalam salah satu point isi keputusan RUPSLB tersebutHalaman 123 dari 162 hal. Put.

Bank Liman International pada tanggal 27 Juli2010;Bahwa didalilkan oleh Termohon Kasasi Keputusan RUPSLB tanggal 27Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Keputusan RUPSLB tanggal 5 Mei2011 dengan dasar tindakan RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 tersebutmelanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010tawzal 29 Desember 2010;Bahwa dari dua waktu antara RUPSLB tanggal 27 Juli 2010 danPeraturan Bank Indonesia tanggal 29 Desember 2010, dapatdisimpulkan tidak tepat apabila suatu keputusan dapat

Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

.RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

Nyonya SUTJI RAHAYU, Pemegang 10 (sepuluh) lembar sahamatau setara dengan 1,66 % (satu koma enam puluh enam persen);Sehingga total saham yang terwakili dalam RUPSLB tersebut adalah50.83 % (lima puluh koma delapan puluh tiga persen);Adapun halhal yang penting yang telah diputuskan dalam RUPSLBtersebut adalah :e Membubarkan Perseroan PT.

PANGGILAN RUPS DAN/ATAU RUPSLB OLEH DIREKSI.Sesuai Pasal 79 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT). Direksi atau Direktur II telahmengundang secara sah Rapat Umum Luar Biasa Para pemegangHal. 4 dari 23 hal. Put.

tanpa alasan apapun.Berdasarkan halhal tersebut diatas telah nyata bahwa diantarapemegang saham tidak ada kecocokan lagi sehingga perseroan tidakmungkin dilanjutkan.Oleh karena itu, Direksi melakukan pemanggilan rapat kepada ParaPemegang Saham berikutnya untuk membubarkan perseroan.PEMBUBARAN PERSEROAN.Bahwa Direksi melakukan pemanggilan RUPSLB, sesuai surat No. 004/SK/MAS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010 (bukti P16).Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, di Kabupaten Bogor, telahdilaksanakan RUPSLB

(RUPSLB), sebagaimana terdapat dalam Akta Berita Acara No. 7,tanggal 14 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris DoharmanLimbong, SH (bukti P17).Bahwa Termohon juga tetap tidak hadir dalam RUPSLB tersebutmeskipun telah dipanggil dengan sah (vide bukti P16).DASAR HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN.Pembubaran perseroan diatur dalam UUPT yaitu :Pasal 12 ayat (1) huruf c, menentukan :*pembubaran perseroan dapat terjadi berdasarkan penetapanpengadilan.Pasal 146 ayat (1) huruf c, menentukan :"Direksi dapat

No. 2038 K/Padt/201 1tanggapan dari Termohon, sehingga Termohon telah lalai memenuhitanggungjawabnya terhadap perseroan;e Bahwa sesuai dengan bukti bertanda P17 ternyata pada tanggal 14Januari 2011 telah diadakan RUPSLB Perseroan PT.

Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harusdinyatakan tidak sah menurut hukum;Oleh karena baik RUPSLB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPSLB tanggal21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menuruthukum rapat tersebut tidak sah.

Pardede Holding Company baik sebelum maupunsesudah RUPSLB PT.

No. 607 K/Pdt/201 1Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untukmenghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalamKonvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPSLB tanggal 06Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;5.

No. 607 K/Pdt/201 1secara formil dilakukan pembagian kepada masingmasing ahliwarisnya,namun dalam rangka pelaksanaan RUPSLB tersebut hendaknya sahamdibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPSLB tersebutdan seterusnya;e Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

tanggal 06 Juni 2008 dan RUPSLB tanggal 21 Juni 2008juga bertentangan dengan pesan dari Alm.

RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dilaksanakanbukan ditempat kedudukan perseoan.Hal 4 dari 49 Hal. Put.No.360/PDT/2017/PT.DKIDalam surat panggilan RUPSLB yang diterima oleh Penggugat,tertulis:...

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. BMW yang disampaikanoleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak sah karena tenggangwaktu panggilan dan pelaksanaan RUPSLB kurang dari 14 (empatbelas) hari sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasselanjutnya disebut UU PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari atau kurang dari 14 (empat belas) hari.c. Tergugat telah menanggapi undangan RUPSLB PT. BMW yangdilayangkan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa RUPSLBPT.

Pelaksanaan RUPSLB PT. BMW yang tertuang dalam Akta BeritaAcara Nomor 16 tahun 2013 merupakan RUPSLB PT. BMW yangketiga oleh karena RUPSLB kedua tidak memenuhi kuorum (Videpertimbangan hukum Penetapan Pengadilan hal. 35), sehinggadengan demikian tenggang waktu pemanggilan dan pelaksanaanRUPSLB, tempat pelaksanaan RUPSLB, kuorum kehadiran dan mataacara RUPSLB PT.

Surat panggilan tertanggal 27September 2013 sedangkan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 11Oktober 2013, sehingga jangka waktu dalam surat panggilan denganpelaksanaan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal suratpanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah 13 (tiga belas)hari.c. Penggugat 1 Rekonpens telah menanggapi undangan RUPSLB yangdilayangkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan menyatakan bahwaRUPSLB PT.

dengan agenda rapat pada RUPSLB (pertama) tanggal21 November 2013, yakni:a.

(1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, RUPSLB II (kedua) PT DnarmakaryaDhikaalambhana telah diselenggarakan, akan tetapi sebagaimana halnyapada waktu RUPSLB tetap hanya dihadiri oleh Tn.

yang sama dengan agenda rapat padaRUPSLB (pertama) dan RUPSLB II (kedua), yakni:Hal. 7 dari 37 hal.

Rencana Penutupan Perseroan;39.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 diadakan RUPSLB dengan agendayang diinginkan oleh Termohon Kasasi I namun dalam RUPSLB tersebutTermohon Kasasi II selaku pemegang saham mayoritas Walked Out karenapermintaannya untuk mengagendakan pembahasan peputupan Perseroantidak diterima dalam RUPSLB sehingga RUPSLB tersebut tidakmenghasilkan apaapa, sebagaimana dituangkan dalam Notulen RapatNomor 16, tanggal 28 Januari yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida, S.H.

Sehingga RUPSLB tanggal 13 Maret 2013adalah batal demi hukum, demikian juga turunannya yang berupapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama;47.Bahwa dengan batalnya RUPSLB tanggal 13 Maret 2013, maka posisikepengurusan PT Dharmakarya Dhikaalambhana.

Oceania Development yang disampaikan oleh Notaris FX Budi SantosoIsbandi, SH., berdasarkan hasil RUPSLB PT.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat Il Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidaksah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81 UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dibuktikanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatanhukum tetap, sebab pelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakanurusan KEPERDATAAN diantara para pemegang saham, Direksidan Komisaris.

Pelaksanaan RUPSLB PT Oceania Development (Tergugat llIntervensi 1) tanggal 4 Juni 2015.10.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPSLB adalah tanggal20 Mei 2015.b.

;yang tercermin pada RUPSLB PT Oceania Development tanggal 4 Juni 2015.Halaman 96 dari 102 halaman.

Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON menginginkan agarTERMOHON melaksanakan RUPSLB untuk membahas LaporanKeuangan dari Tahun 2008 s/d 2015;5. Bahwa PARA PEMOHON telah memperingatkan TERMOHON untuksegera melaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 02Desember 2015 dan Surat tanggal 18 Januari 2016;6. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25Januari 2016.

Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagianbesar pemegang saham TERMOHON dengan para pengurusTERMOHON telah mengatur jalannya RUPSLB sehingga usulanPARA PEMOHON agar TERMOHON membuat Laporan Keuangantidak mendapatkan tanggapan di dalam RUPSLB tersebut Adapunusulan PARA PEMOHON agar TERMOHON membuat LaporanKeuangan sejak tahun 2008 s/d tahun 2015 adalah dicatatsebagaimana Notulen Rapat;7.

Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunijuk sendiriNotaris untuk mencapat RUPSLB;3. Menunjuk PARA PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;4. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;5.

DanTermohon pada tanggal 19 Januari 2016 (Bukti T4) telahmengirimkan undangan RUPSLB Perseroan yang diadakan padatanggal 25 Januari 2016. Didalam RUPSLB tersebut Termohonsudah menjelaskan halhal sebagai berikut:"Bahva sebagai Direktur saya MENOLAK permintaan Sdr. BahasiliPapan dan Sdr. Gunarko Papan perihal permintaan laporankeuangan PERSEROAN tahun 2008 s/d 2014, karena Pemohonsebagai ahli waris Bapak Aim.

PBB , laporan keuangan;Bahwa hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Kedua masih membicarakan hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama, karena dalam Rapat UmumPemegang Saham Biasa (RUPSLB) Pertama tidak ada realisasi;Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Ketiga terjadi keributan yang dilakukan oleh Gunarko Papan(Pemohon Il), Karena Para Pemohon tidak mau menyetor uang untukpembayaran PBB dan biaya pengurusan perpanjangan SHGB atasnama PT,

Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentukNotulen/ Berita Acara pada tanggal 20 April 2013;3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris YolaYostiwanti, S.H., M.Kn, Nomor: 22 tanggal 22 April 2013 diBatam:3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham Nomor: AHUAH.01.1018420 tanggal 14 Mei 2013;Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/20163.4.

Tentang Tempat Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Mei 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan BrigjenKatamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentangtempat pelaksanaan RUPS yaitu:Halaman 3 dari 33 hal.Put.

Nomor 577 K/Pdt/20161.RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat 1) tanggal 10 Mei2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS;RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 TanjungUncang Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatanusaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan;RUPSLB PT.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10Mei 2005, Penggugat memberikan kuasa tertanggal 2 Mei 2005kepada Tuan Bondan Hindarwoto untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanyadiberi Kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikankuasa untuk menjual/ mengalinkan saham Penggugat kepadaTergugat II:.

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelasmenyatakan Segera menyusun anggota Direksi dan Komisarispada RUPS luar biasa yang akan datang dan belum pernah adapelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaristersebut di atas, maka sekali lagi bahwa Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruhmeletakan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta Nomor 7tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.

Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.

Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.

Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.

QDC Technologies (SuratPermintaan RUPSLB ke Direksi PT QDCT) dengan Agenda Rapat yaituPergantian Direksi dan Dewan Komisaris serta penunjukan Direksi danDewan Komisaris baruBahwa atas Surat Permintaan RUPSLB ke Direksi PT QDCT tersebut,ternyata Direksi PT.

QDC Technologiesuntuk mengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

QDCTechnologies telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. QDC Technologies pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimanaAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.QDC Technologies yang dibuat Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH.MH danrapat ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KementrianHukum dan Hak Azasi manusia RI dan permintaan Pemohon untuk mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

QDC Technologies dengan surat tercatat untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. QDC Technologies dengan acaraPenggantian Direksi dan Dewan Komisaris PT. QDC Technologies;sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ;Menimbang bahwa oleh karena Termohon 3 telah mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rp.18.360.000.000. sehingga alasan Pemohon untukmeminta jjin mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaHalaman 44 dari 46 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2017/PN Jkt.Sel(RUPSLB) PT.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tertanggal 28 April 2016 bertentangandengan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB PerseroanPT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan isiKeputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam AktaAuthentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan KeputusanHalaman 6 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKIRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiayang dibuat oleh Notaris TERBANDING VI sampai dengan perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);2.

Menetapkan dan Menyatakan Pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Ke 2 Perseroan PT.

Menetapkan dan Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Ke2 Perseroan PT.

Menyatakan sah dan berlaku pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April2019 yang dituangkan dalam Akta Authentik No 1425 tertanggal 17 Mei 2016;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNo.159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.

posisi strategis di perusahaan hal ini terbuktidari dibuat dan diselenggarakannya RUPSLB sebagaimana terurai dalamAkta Nomor 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dinadapanMohammad Asari, SH Notaris di Bandung yang mengubah kepengurusansebagai berikut:Presiden Komisaris : Sukun NatawijayaKomisaris : Lily NatawijayaPresiden Direktur : Een NatawijayaDirektur : Eddy NatawijayaHengky WijayaShierla NatawijayaKriesta NatawijayBahkan sebelumnya termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB sepihaksebagaimana

tertuang dalam Akta Nomor 27 tanggal 17 Maret 2009 tentangpengukuhan pernyataan keputusan RUPSLB PT Natatek Prima, yang dibuatdihadapan Irma Rachmawati, SH Notaris di Bandung yang kemudianmendaftarkan akta tersebut di Departemen hukum dan hak azasi manusiarepublic Indonesia dengan menggunakan akta Risalah rapat, padahal yangsebenarnya adalah akta tersebut diatas (Akta Pengukuhan PernyataanKeputusan RUPSLB PT Natatex Prima);Bahwa semenjak perusahaan dipegang/diambil alin oleh Termohon padatahun 2006

Menghindari kondisi perusahaan agat tidak lebih terpuruk yang apabiladibiarkan dampaknya akan sangat merugikan Para Pemegang Sahamdan kepentingan karyawan secara keseluruhan Menjaga kondisi agar kepentingan karyawan tidak terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas1A

Nomor 2372 K/Pdt/2017Tahunan, menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB ..., dst, tetapi ternyatadibagian akhir pertimbangan penetapan a quo Judex Facti PengadilanNegeri Bandung Kls A Khusus tetap mengabulkan permohonan ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dengan memberikan ijin untukmenyelenggarakan RUPSLB; pertimbangan hukum yang demikian tentusaja saling kontradiksi satu dengan yang lainnya dan memperlihatkandengan jelas bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus telah salahmenerapkan hukum atau melanggar

Nomor 2372 K/Padt/2017Bahwa apabila terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan at au adapenolakan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka sesuai denganPasal 80 ayat (1) Para Pemohon selaku para pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB, dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izinkepada Para Pemohon melakukan RUPSLB tersebut; Sementara ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dalam perkara

Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya, RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional yang diadakan pada hari Senin, tanggal9 Februari 2015, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jayakarta Room,Lantai 4, Jalan MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;.

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat rapatrapatdan/atau perikatanperikatan lain dan/atau perbuatan hukum lain yangHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1687 K/Pdt/2018timbul kemudian sebagai pelaksanaan dari/atau yang ada kaitannyadengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor271/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Januari 2015 dan RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional tanggal 12 Februari 2015;6.

PT Sarinah mengajukan gugatanPT Parna Raya/Tergugat dan PT Sariarthamas Turut Tergugat yangintinya Tergugat telah perbuatan melawan hukum, dan meminta agarPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pdt.P/2014/PNJkt Pst tanggal 19 Januari 2015 batal demi hukum (batal RUPSLB PTSariarthamas Hotel Internasional);Bahwa dasar Penetapan Penyelesaian RUPSLB Pasal 80 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (7) UndangUndangPerseroan Terbatas Penetapan Pengadilan Negeri mengenai RUPSLB,bersifat

Danpermohonan penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah dikabulkan olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T7), sesuai ketentuan Pasal 80ayat 6 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19Januari 2015 tidak dapat dibatalkan;Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Dr.

., M.H. menyatakan beda pendapat (dissenting opinion)dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa Tergugat pada tanggal 9 Februari 2015 telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTSariarthamas Hotel Internasional (Turut Tergugat) bertempat diJayakarta ROOM Lantai 4 Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH.

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat V selaku Notaris, hanya menuangkan apa yangtelah menjadi Keputusan RUPSLB Perseoran yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2011 olehPara Pemegang Sahamnya ( Tergugat I s/d Tergugat IV), sebagaimana yangtercantum dalam Notulen RUPSLB Perseroan ;os Bahwa ironisnya dalam Posita gugatan Penggugat point 33 dan 35 , Penggugat tandalandasan yang benar secara sepihak subyektif telah menghakimi Tergugat V ikut berperan dalampelaksanaan dan hasil RUPSLB Perseroan tanggal 11

Bahwa dengan demikian RUPSLB Perseroan tanggal 11 Oktober 2011 telahdilaksanakan sesuai dengan AD / ART Perseroan dan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku ;3.

MERAK PUTRA BAHARI dalam melaksanakan RUPSLB Perseroantanggal 11 Oktober 2011 serta perbuatan Tergugat V yang menuangkanhasil keputusan RUPSLB Perseroan kedalam Akta No. 12 tanggal 13 Oktober2011, secara yuridis bukan merupakan perbuatan melawan hukum, olehkarenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolakseluruhnya ;2.

MPB sejak bulan Oktober 2011karena ada surat pemecatan dalam Akta Notaris sebagai hasil RUPSLB;e Bahwa, dalam RUPSLB pemecatan Penggugat sebagai direktur PT.

SedangkanTergugat V berdasarkan bukti P10B Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT.Merak Putra Bahari) No.12 tanggal 13 Oktober 2011, Tergugat V adalahNotaris, tidak ikut dalam penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Tergugat Vhanyalah sebatas mencatakan saja hasil RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat I, Il, Ill dan Tergugat IV.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PT.

Elesgo HDM Asia;

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa setelah Pemohon berkalikali mengundang Termohon selaku PemilikSaham untuk melaksanakan RUPSLB guna melakukan penambahan modaldan atau penambahan modal yang ditempatkan/disetor akan tetapi tidakadanya respon yang positif dari Termohon, maka sungguh patut danberalasan hukum Pemohon menduga Termohon tidak akan hadir kembaliwalaupun Pemohon telah melakukan Pemanggilan RUPSLB berdasarkanIzin pengadilan;Bahwa berdasarkan

alasan hukum tersebut dan dengan dasar hukum Pasal80 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas, Pemohon meminta agarYang Mulia Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan jinPemanggilan RUPSLB kepada Pemohon dan menetapkan RUPSLBPerseroan dengan rincian sebagai berikut ini: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan/disetor; Penawaran Saham kepada para Pemegang Saham Kuorum 1/5 (satu perlima) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir

Elesgo HDM Asia sebagai berikut: Bentuk RUPS RUPSLB Mata Acara Penambahan modal dasar dan atau penambahanmodal yang ditempatkan /disetor; Penawaran Saham kepada para Pemgang Saham Kuorum 1/5 (Satu perlima) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakill Ketua Rapat Yulianti Djoko (Pemohon) 4.

Bahwa Pemohon telah berulang kali mengundang Termohon Ill selakupemilik saham lain untuk mengadakan RUPSLB dengan tujuan danagenda penambahan modal dasar dan atau penambahan modal yangditempatkan/disetor, akan tetapi tidak pernah mendapatkan respon positifdari Termohon Ill sebagaimana Surat Undangan RUPSLB tanggal 04Februari 2019 dan 25 Februari 2019 dan pemanggilan melalui Surat KabarWarta Kota;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon danTermohon II menyatakan Termohon Ill tidak

/disetor dan dari bukti P2a sampaidengan P4c adalah bukti dimana Pemohon telah mengundang Termohon IIIuntuk menghadiri RUPSLB di atas akan tetapi Termohon III tidak menghadiriacara tersebut dan tanpa memberikan alasannya;Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 Pemohon mendalilkan maksuddan tujuan diselenggarakan RUPSLB adalah untuk menambah modaldasar perseroan yang semula berjumlah Rp.4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ditambah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) sehingga jumlahkeseluruhan adalah

Tanjung Selaki untuk dapatmenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 04 Mei 2004 yangdikirim melalui pos tercatat dan diumumkan di 2 (dua) surat kabarharian yaitu Lampung Post dan Radar Lampung yang terbit pada hariSelasa tanggal 04 Mei 2004 dan Surat Panggilan Rapat Kedua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Mei 2004yang dikirim melalui pos tercatat dan diumumkan

Sukiandjojo kepada andy sutami tanggal 21 Mei 2004untuk menghadiri rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selaki tanggal 25 Mei2004 dan bukti TI.Il52 Berita Acara rapat kedua RUPSLB PT Tanjung Selakitanggal 25 Mei 2004 dan bukti surat TI.II53 akta pernyataan KeputusanRapat PT Tanjung Selaki Nomor 23 tanggal 11 Juni 2004 yang dibuatdihadapan Notaris Syafril Lubuk, SH dimana RUPSLB yang telah dilakukanoleh Para Tergugat telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak AzasiManusia Nomor CUM01.01.7486 tanggal

RUPSLB tanggal 10 Februari 2016 Nomor 03 dibuat di Notaris VeraShinta, SH,M.Kn. (Vide bukti surat TI.II132)2. RUPSLB tanggal 9 Juli 2015 nomor 52 Notaris Vera Shinta (Videbukti surat TI.Il129)3. RUPSLB tanggal 25 September 2014 Nomor 101 Notaris Vera ShintaSH.,M.Kn (vide bukti suara TI.II126)4.

RUPSLB tanggal 25 september 2008 akta nomor 84 (Vide bukti suratTI.II89) Jo akta tangggal 10 Oktober 2008 Nomor 09 (vide bukti suratTI.II104 ) Jo akta tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 30 Notaris ZainalAbidin (vide bukti surat TI.II122)5. RUPSLB tanggal 14 Juli 2008 akta Nomor 31 (vide bukti surat TI.II59) dan 32 (vide bukti surat TIIl 60) Notaris Zainal Abidin;6. RUPSLB tanggal 25 November 2005 Nomor 27 (vide bukti surat TI.II56) dan nomor 28 Notaris Syafril Lubuk SH (vide bukti surat TI.Il 57);7.

RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 nomor 23 yang dibuat dihadapanNotaris Syafril Lubuk, SH (Vide bukti surat TI.II53)Menimbang, bahwa bukti RUPSLB tersebut diatas berkaitan denganbukti surat lainnya yaitu bukti surat TI.II83 sampai dengan TI.Il151 makadengan mempertimbangkan RUPSLB tersebut secara mutatis mutandisberkaitan juga dengan bukti TI.II33 sampai dengan TI.II151;Menimbang, bahwa oleh karena bukti TI.II150 adalah RUPSLBlanjutan dari RUPSLB tanggal 11 Juni 2004 Nomor 23 yang dibuatdihadapan Notaris

Sunway KreasiBestindo;hal 3 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKIBahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1.Pengangkatan Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;6.

Sunway KreasiBestindo;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut:1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.

The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidakmentaati kKeputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untukmelaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntanpublik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikutmenolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan auditkeuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;hal 10 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI6.

Sunway KreasiBestindo.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalamNotulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selakuKetua Rapat diatas Materai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) dan olehpeserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materipembahasan tertuang sebagai berikut :1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur UtamaPerseroan dan Pengangkatan kembali Sdr.