Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkandinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yangberwenang poada tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, setalahkembali Terdkawa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan larisiang pada pukul 11.00 Wita menggunakan pakaian PDL danransel sambil memanggul mortar, sedangkan pada pukul 22.00Wita sebelum apel malam melaksanakan lari dengan pakainPDL saja selama 1 (satu) minggu dan diawasi lanngsung olehkomandan Kompi Markas atas nama Lettu Inf Sudarman

Bahwa Saksimengetahui pada tahun 2013 Terdakwapernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan danTerdakwa = diberi hukuman/sangsi melaksanakan larimenggunakan pakaian PDL memekai ransel dan memanggulMortir pada pukul 11.00 Wita sampai ada pencabutan.6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpaseijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya kepada satuan baik melalui telpon maupunsurat.7.

Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernahmeninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 1(satu) minggu seteleh kembali Terdakwa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan lari menggunakan pakaian PDL memakairansel dan memanggil montir pada pukul 11.00 Wita sampaiada pencabutan. Dan diawasi langsung oleh Komandan KompiMarkas atas nama Lettu Inf Sudarman.7.

Harinal Gucino selaku Anggota PTP FPB PT UnipackAdapun alasan TERGUGAT adalah PKB Pasal 71 Pelanggaran Berat/Fatal dengan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja ;Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidak sesuaiprosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam Perjanjian KerjaBersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Jelas pengaturan dalam PKB ini terdapat suatu pengaturan yang tidakkonsisten dan bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 karenaakibat dari mogok kerja tidak sah yaitu didalam

Upaya tindakan pemberangusanserikat buruh juga pernah dilakukan pihak management PT UnipackIndosystems pada waktu awal pembentukan serikat, denganmemberikan sangsi Surat Peringatan Ill (SP Ill) kepada seluruhanggota Serikat buruh PTP. FPBJ PT.UI PT Unipack Indosystems yangmelakukan aksi spontan saat awal pembentukan serikat. Akibat usahapenolakan managemen terhadap hadirnya serikat buruh PT UnipackIndosystems ;Hal. 12 dari 22 hal. Put.

Bahwa isi anjuran tersebut jelas tidak dikeluarkanberdasarkan sebuah kajian yang teliti dan sungguhsungguh, karenamediator tidak melihat tindakan mogok spontan yang dilakukan olehPARA PENGGUGAT dan dua ratusan pekerja lainnya diakibatkan olehpelanggaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan secara cerobohmediator membenarkan penggunaan Pasal 71 pada PKB sebagaidasar untuk sangsi terhadap hal tersebut sudah diatur pada UU No.13Tahun 2003 Pasal 42 jo KEPMEN 232 Tahun 2003 Pasal 6, dan posisiUU dan

ketentuan dalamperaturan perundangundangan ;PasalPasal dalam PKB yang bertentangan adalah sebagai berikut :Perjanjian Kerja Bersama :Pasal 71PelanggaranPelanggaran Berat/Fatal yang mengakibatkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah :Angka 20 melakukan unjuk rasa dan atau mogok kerja tidaksesuai prosedur atau tidak sah yang telah diatur dalam PerjanjianKerja Bersama ini atau perundangundangan yang berlaku ;Pekerja/ouruh yang melakukan pelanggaran berat/fatal sepertiPasal 71 di atas, akan dikenakan sangsi

UnipackIndosystems sebanyak + 250 orang (keterangan saksi 1 dan saksi2), akan tetapi senyatanya yang diberikan sangsi PHK hanyalahpara Pemohon Kasasi yang mayoritas merupakan pengurusserikat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai alasanalasan ad. 1 s/d ad. 4:Hal. 27 dari 22 hal. Put.

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

. : DIR/O8/KPTStanggal 11 Februari 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepadaSdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara;Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.13 berupa Fotocopy SuratKeputusan Direksi PT.

. : DIR/O7/KPTStanggal 11 Februsri 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada Sdri.Johanna P. Siauta Pegawai PT.

. : DIR/O8/KPTS tanggal 11 Februari2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupapemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. PaulinusLodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaratersebut dihubungkan dengan tuntutan gugatan provisi Para Penggugat makatuntutan provisi Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untukdipertimbangkan karena Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O7/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada Sdri. Johanna P. Siauta Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS,tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupa pemutusanhubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar,Pegawai PT.

Fadlun, M.H. akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota POLRI tidakmendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor : B/O1 a/ 01 /2019/Sat Polairud tanggal 16 Januari 2019, karena menurut keterangan dari atasanPemohon bahwa Pemohon menikah tanpa sepengetahuan dan jin atasaninstitusi Kepolisian RI dan Pemohon sudah diberikan sangsi tertulis terhadapperbuatan tersebut;Bahwa karena Pemohon tidak mendapatkan surat izin untuk melakukanperceraian maka Pemohon membuat

, perkara ini menjadiwewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota Polriberdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2010 harus mendapatkan surat izin cerai dari Kasatker tetapi menurut Surat dariatasan Pemohon Nomor : B/O1 a/ 01/2019 /Sat Polairud tanggal 16 Januari2019 tidak bisa mengeluarkan surat jin tersebut dikarenakan Pemohonmenikah tanpa sepengetahuan dan ijin atasan institusi Kepolisian RI danPemohon sudah diberikan sangsi

PAPERTECH INDONESIA;

PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;

PAPERTECH INDONESIA;

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman tertanggal3 januari 2018, pada poin 9 didalam isi perjanjian tersebut menyatakanbahwa, Apabila sampai tanggal 04 Agustus 2018 Pihak Pertama (paraTergugat) belum bisa melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua(Penggugat), maka Pihak Pertama (para Tergugat) bersedia membayardenda dan sangsi sebesar 0,5% perhari dari sisa pinjaman ;19.

Bahwa atas pebuatan wan prestasi yang dilakukan oleh paraTergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materialyaitu :Kerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum bayarkan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah );Denda/sangsi sebesar 0,5% perhari keterlambatan terhitung daritanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Batam yaitu 0,5% x Rp. 2.224.000.000, x 240hari = Rp. 2.668.800.000

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/ MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukanpenggugat dalam perkara ini;3.4.Menyatakan sah menurut hukum hak hak penggugat yaitu :Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayar kan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah )Denda/sangsi

Tergugat) melakukan perbuatan WanPrestasi;5.Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar hak hakpenggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggungrenteng kepada Penggugat yaitu :Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN BtmKerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayarkan oleh para tergugatsebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyar dua ratus dua puluhempat juta rupiah );Denda/sangsi

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak cermat dan tanpa kehatihatiansehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumantara lain:PUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUKFORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENJADIDASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:16.1.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ PenjatuhanHukuman Disiplin terhadap Penggugat maka Putusan Tergugatterbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitansebuah putusan;Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding olehPenggugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik PutusanTergugat maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yangmenjadi dasar Putusan Tergugat, nyatanyata terbukti melanggarUAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidakberdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudahsepatutnya dibatalkan;TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMANDISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;Halaman 11 dari 30 halaman.

Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sangsi/hukuman disiplin terhadapPemohon Kasasi/Penggugat;TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;2.3.Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P6 dan P7 jo Bukti Tergugat T. 1dan T. 5 Terbukti bahwa Putusan Termohon Kasasi/Tergugat CacatProsedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidakmenyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhanhukuman disiplin;Padahal ...Yang menjadi acuan dan dasar Putusan Tergugat dan Putusan MenteriKeuangan

Putusan Nomor 393 K/TUN/2016hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatsetimpal dengan kesalahannya;TENTANG TERJADI DISKRIMINAS DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,18.

untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajibannyatersebut selama enam bulan, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyataPemohon belum memperoleh izin bercerai (sesuai denga Surat Edaran MahkamahAgung Nomor:5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983).Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPemohon apakah akan mencabut permohonan perceraian ini atau tetap akanmeneruskan perkara perceraian dengan Termohon dengan segala sangsi

No. 93/Pdt.G/2012/PTA.Bdgmenanggung resiko segala akibat dari perceraiannya jika dikemudian hari harusmenerima segala sangsi/hukuman apapun.Menimbang, bahwa dari surat (bukti P3) tersebut diketahui bahwasebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohon cerai talak ke PangadilanAgama Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2010 terdaftar register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.Tsm, namun telah dicabut, dan didaftarkan kembali perkara yangsama tanggal 18 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2801/Pdt.G/2010/PA.Tsmyang

rumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa, saksi tidak tidak bersedia merukunkan Penggugat danTergugat ;halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 449/Pdt.G/2017/MS.Lsk Bahwa, tidak ada hal lain yang sampaikan ;Menimbang, bahwa terhdap keterangan para saksi tersebut,Penggugat tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaantambahan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telahmenyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugatbersedia menerima resiko atau sangsi

, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut, sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberikesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugattersebut harus diperiksa secara verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan pernyataan secaratertulis yang bahwa apabila Penggugat mengalami sangsi

Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

Abdullah dikenakan sangsi adat membayar uang sebanyak Rp.500.000. atas dasar kelakuannya dalam hal pengambilan tanahtersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap pemiliknya.4. Padi yang telah ditanam oleh Sdr. Abdullah di atas tanah tersebutmaka menjadi hak milik Sdr. Sayuti setelah sidang perkara inidiputuskan.dan terhadap keputusan sidang tersebut pihak pertama yaitu saksi SayutiAls Muti Bin M.

Sdra ABDULLAH dikenakan Sangsi Adat Membayar Uang SebanyakRp. 500.000. atas dasar kelakuannya dalam hal pengambilan /penyerobotan tersebut tanpa ada pemberitahuan terhadap pemiliknyayang sah.4. Padi yang telah ditanam oleh Sdra ABDULLAH di atas tanah tersebutmaka menjadi hak milik Sdra SAYUTI (anak Alm M. YUNUS).

Sdra ABDULLAH di kenakan sangsi Rp. 500.000, atas dasarkelakuannya dalam hal pengambilan tanah tersebut tampa adapemberitahuan terhadap pemiliknya4.

orang tuaPenggugat kemudian mereka tinggal sendiri di koskosan;e Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti persoalan Penggugat danTergugat akan tetapi pada tahun 2010 ketika saksi dipanggil oleh KepalaDesa Wosia untuk menyelesaikan persoalan mereka barulah saksi tahumasalahnya;e Bahwa kemudian yang saksi ketahui, Tergugat telah berselingkuh denganperempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dantidak harmonis lagi;e Bahwa saat penyelesaian secara adat, Tergugat diberikan sangsi

Pertengakaran tersebut berlangsung terus menerus;e Bahwa pada tahun 2010 Kepala Desa Wosia dan Kepala Adat Desa Wosiabeserta para Tokoh Agama di Desa Wosia telah berupaya untukmenyelesaikan persoalan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namuntidak berhasil karena Tergugat tetap selingkuh terus menerus denganperempuan lain;e Bahwa melalui upaya penyelesaian tersebut, Tergugat dikenai sangsi untukmembayar denda adat sebesar Rp. 240.000, (dua ratus empat puluh riburupiah);e Bahwa setelah pertemua

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Joab Taluku dan HoseaDobiki, bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuanperempuan lain dan iniberlangsung terus menerus hingga sekarang;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terlibatpertengkaran karena ulah Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain maka melaluiKepala Desa Wosia dan Kepala Adat serta para Tokoh Agama telah diupayakanpenyelesaian, dimana Tergugat dikenai sangsi adat sebesar Rp. 240.000, (dua ratus empatpuluh ribu

M.CHAUDLOFUL ASFA Bin JAMILIN saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Bergelandangan tanpa pencarian ditempat umum ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan

AGUS YULIYONO, S.Psi Bin SARDI saksi tidak disumpah serta keteranganterdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa yin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,yaitu

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

Saksi Sugeng Edi Purwanto, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa

Saksi Supriyadi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa benar saksi

Dalam surat Menhut tersebut secara jelas dan tegasmenyatakan bahwa :* Penggunaan sangsi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 adalah dalam rangkapengamanan hakhak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasaldari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sangsi tersebuttidak tepat apabila diterapkan / dikenakan terhadap pelanggaranpengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan / privat,kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai

lalu oleh terdakwadijawab "Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersamadengan terdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.

lalu oleh terdakwa dijawab"Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersama denganterdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi