Divisi Self EmployedMass Market dan Sdr. Eko Aryadi Prasetyoaji, Asset Liquidation UnitManager, berkedudukan di Ruko Dinoyo Permai Kav. A6 Jalan MT. Haryono,Kota Malang, sesuai Surat Permohonan Lelang No.

life), tapi juga menjamin pelaksanaan penegakan hukum yangtak merenggut hak tersebut, negara harus menjamin hak setiap oranguntuk hidup tanpa merenggutnya dalam penegakan hukum pidana;b. dalam prinsip hakhak asasi manusia, hak untuk hidup adalah hak yang takterenggutkan (non derogable right), tak boleh dicabut dalam keadaanapapun, pencabutan hak ini tidak diperkenankan bukan saja dalamkeadaan perang, apalagi dalam keadaan damai;c. hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (right in it self

PadahalPollycarpus memberikan kesaksian dalam kedudukannya sebagaiterpidana atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetapsehingga seharusnya tidak lagi memiliki kKepentingan untuk melindungidirinya dari self Incrimination;Bahwa tidak adanya konitribusi Pollycarpus sebagai pelaku lapanganPembunuhan Munir telah menjadi salah satu penyebab dibebaskannyaMuchdi PR pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi dan hinggasampai saat ini tidak lagi terlihat adanya upaya konkrit untuk mengusutpelaku

Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat dalam PEB nomor001801 tanggal 30 April 2010, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo yang didalilkan AngkaLatin 3 huruf h sampai dengan n, Angka Latin 4 sampai dengan 17 padahuruf c, d, f dan h pada halaman 17 dari 22 halaman mengenai rentangwaktu akibat keterlambatan kapal dan/kerusakan kapal merupakan tanggungjawab Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengandemikian bertentangan dengan prinsip Self

Dan disamping itu baik kayu tersebut dalam bentukbulat maupun kayu dalam bentuk olahan, pada saat diangkut / dibawa harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self assessment melaluiaplikasi sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau disebut SIPUHH.Sedangkan kayu yang berasal dari hutan hak tidak memerlukan izinPenebangan/ Pemungutan/Pemanenan Kayu dari Instansi yang berwenangakan tetapi pada saat kayu diangkut harus

Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination,yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan M. YAHYA HARAHAPtersebut di atas, maka alat bukti keterangan Terdakwa memiliki syarat formildan materiil sebagai berikut :1. Syarat Formila.

menafsirkan melaksanakan UndangUndangsedemikian rupa sehingga tidak bertabrakan dengan UndangUndang, satusatunya cara yang paling aman adalah dengan caracara yang ketidak tahu,SOP atau peraturan pimpinan misalnya ;Bahwa engenai UndangUndang No. 28 tahun 1999, difinisi PenyelenggaraNegara dalam UndangUndang No. 28 tahun 1999 itu sama artinya dengandifinisi pejabat publik antikorupsi pada artikel 2 ;Bahwa di dalam sistem hukum kita dalam retivikasi ada 2 sistem yangdipakai, hukum International yang disebut Self

Emplimenting Regulation danNon Self Emplimenting Regulation, Indonesia menganut Non SelfEmplimenting Regulation, manakala kita retivikasi itu tidak mutatis mutandissebagai hukum Nasional, karena kebiasaan kita ada yang namanyaEmplemeting Registration, ada UndangUndang tentang pengesahan,begitu ada UndangUndang tentang pengesahan lalu karena UndangUndang itu menyangkut UndangUndang yang lain yang sudah berlaku,maka diperlukan perubahan dalam UndangUndang itu, itu hukum positif,kalau itu sudah dirubah

mengenai conflict of interest, sehingga secara strukturUndangUndang KPK sendiri mustahil diterjemahkan bahwa kolegial kolektifharus dan wajib 5 ;Bahwa lembaga independen di negara lain pun menggunakan kolegialkolektif metode pengambilan keputusannya mayoritas sederhana, miripdengan legislatif asembling ;Bahwa seharusnya lembaga negara independen, pekerjanya pun harusindependen, maka karyawan lembaga independen harusnya bukan pegawainegeri sipil ;Bahwa ada satu ciri lembaga independen yang bersifat self

regulatory body,artinya bisa mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak menyalahi aturanperundangundangan yang diberikan kepadanya, dan dianggap sebagaidiskresi lembaga independen, namun sayangnya konsep self regulatorybody belum dapat dilaksanakan secara maksimal di lembaga independenyang ada di Indonesia ;Bahwa dalam kondisi pimpinan KPK tidak ada 5 orang, berlaku prinsipkuorum, walaupun tidak diatur dalam UndangUndang KPK, namun dapatdiatur oleh peraturan KPK, menurut ahli Sewajarnya kuorum adalah

SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada IndustriHasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self assesment) melaluiaplikasi SIPUHH;. Penerbit SKSHHK merupakan Petugas perusahaan/pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yangditetapkan oleh pemegang izin;.

Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah PasalPasal 44, 48, 51 Ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an act doesnot constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen straf zonderschuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang

mempunyaiPenasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukumbagi mereka.Bahwa UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasionaltentang HakHak Sipil dan Politik) menyebutkan: Dalam penentuantuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidakdipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengakuHalaman 33 dari 53,34bersalah (Non Self

Hal ini merupakanpengejawantahan asas non self incrimination, yang berlaku secara universal,Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Lboyang diadakan guna terwujudkanya due process, pada satu sisi dan fairprocedure pada sisi yang lain. Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorangtidak boleh dikatakan telah memenuhi unsurunsur suatu tindak pidana hanyakarena keterangannya sendiri sebagai seorang tersangka.TENTANG RELEVANSI!

EE 0700 Management and Technical AssistanceBahwa Pemohon Banding mengakui bahwa pada saat proses penelitiankeberatan sampai dengan Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan, PemohonBanding membuat self correction untuk EE 0700 Managemet & TechnicalAssistance sebesar Rp33.992.550.390,00.

Dimana sesuai Amanat UU Perpajakan yangmenyebutkan bahwa Sistem Perpajakan yang berlaku di Indonesiaadalah Sistem Self Assesssment dimana dalam sistem ini Wajib Pajakdiberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor danmelaporkan sendiri Kewajiban Perpajakannya. Sebagai konsekuensinyadalam sistem ini Wajib Pajak diperlakukan sebagai Raja yang harusdilayani dan diberikan hakhaknya.Dalam Kasus PT.

SelF Rasuna Epicentrum, JI H.R.

RAMLIE WOENTORO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalamberita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksisendiri ;Bahwa saksi menjabat di Bank Danamon sebagai RBPH (RegionalBusiness Partner Head Self Employee Mass Market) ;Bahwa saksi bertugas untuk wilayah timur dan kantornya di Semarang

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed Mass Market KantorPusat PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlie Woentoro, SEyang menjabat sebagai Regional Business Partner Head Self Employee MassMarket (RBPH SEMM) Wilayah Timur menyatakan bahwa dalam dokumenyang ada di PT.

Bahwa berdasarkan Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010tanggal 19 Januari 2010 yang dibuat oleh Self Employed MassMarket Kantor Pusat PT.

sebanyak 7 (tujuh) debitur, Unit Nongkojajar sebanyak 2(dua) debitur, Unit Kebonagung sebanyak 2 (dua) debitur dan UnitKejapanan sebanyak 1 (satu) debitur ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendirian antara lain sebagai berikut :226Terdakwa sebagai Cluster Credit Officer (CCO) Bank Danamon ClusterPasuruan telah tidak mengindahkan job description sebagaimanadiuraikan dalam Memo Internal Nomor : B.0260/MM/012010 tanggal 19Januari 2010 yang dibuat oleh Self

,Bank Financing (44,84 %) Rp. 1.600.000.000, Self Financing 55,16 % Rp.1.968.437QQ0, Total project cost Rp. 3.568.437.000, :1.

kredit berupa kredit investasidengan tujuan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah SMK PariwisataDalung dengan project cost sebagai berikut : Tanah Rp. 0,, Gedung perkantoranRp. 922..629.000,, Gedung lantai 1 (kelas) Rp. 760.565.000,., Gedung Lantai 2(kelas dan lab) Rp. 1.641.141.000,., Pagar + candi bentar Rp, 97.921.000,., Jalan,parkir/halaman,pura, perlengkapan/peralatan + fasilitas pendukung Rp.146.181.000,., Total project cost Rp. 3.568.437.000,., Bank Financing (44,84 %)Rp. 1.600.000.000, Self

untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahunpajak 2009 maka UU KUP yang berlaku adalah Undangundang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahHal. 147 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 01 Januari 2008s.d 24 Maret 2009 dan UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU No 16 Tahun 2009sejak 25 Maret 2009 ;Bahwa sesuai dengan sistem Self

Tata caraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 SetiapWajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya keDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atautempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; Bahwa Ahli menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hubungannyadengan sistem Self

Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya ;Berdasarkan sistem Self Assesment semua Wajib Pajak wajibmendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatatsebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor

PokokWajib Pajak (NPWP) ; Bahwa Ahli menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) hubungannya dengansistem Self Assesment dapat dijelaskan sebagai berikut :Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandanatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajakdan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ;Hal. 165 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.

Dalam kaitannya dengan sistem Self Assesment, SPT adalah saranabagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak dan pembayarannya ; Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yangsecara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada kantor DirektoratJenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan ; Sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaporkankebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapidengan

Pasal 10 ayat (1)bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK).Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimanadiatur Permenhut Nomor: P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan hasilhutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut :a) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Herrysebagi Debitur tunggal didasarkan atas asas kebebasan berkontrak(freedom of contract and self regulation).

Bahwa Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang izin.