., Notaris di KabupatenBekasi (untuk selanjutnya disebut sebagai Akta 10);Bahwa dalam Akta 10 tersebut dinyatakan telah terjadinya Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagaiRUPSLB) pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Prosperity Tower 12"Floor, Unit 12F, District 8, Jakarta Selatan;Bahwa dalam Akta 10 tersebut dinyatakan 100% Pemegang SahamTergugat hadir dalam RUPSLB atau sebanyak 1,285 saham;.

Bahwa pelaksanaan RUPSLB telah dinyatakan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Geo Sambhara Indonesia (Minutesof Extraordinary General Meeting Of Shareholders Pt. Geo SambharaIndonesia (untuk selnajutnya disebut sebagai Berita Acara RUPSLB) yangmemuat juga Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Geo Sambhara Indonesia (Attendance List of Extraordinary General Meetingof Shareholders Pt.

Geo Sambhara Indonesia) (untuk selanjutnya disebutsebagai Daftar Hadir RUPSLB);. Bahwa dalam Daftar Hadir RUPSLB tersebut tercatat pihakpihak yang hadiryaitu :a. Patrick Joseph Tagney (untuk selanjutnya disebut sebagai Patrick)dalam jabatannya sebagai Direktur;b. Arie Ismail Warsodoedi pemilik dan pemegang 10 lembar sahamTergugat yang dalam RUPSLB ini diwakili oleh Srivats Kumar (untukselanjutnya disebut sebagai Srivats) sebagai Perwakilan dari FrontierTower Associates Pte.

Kayo Surya Makmur pemilik dan pemegang 1.275 lembar sahamTergugat yang dalam RUPSLB ini diwakili oleh Joakim Nordangard (untukselanjutnya disebut sebagai Joakim) sebagai perwakilan dari FTAsebagai Penerima Kuasa dari PT. Kayo Surya Makmur berdasarkanKuasa untuk memberikan suara tanggal 10 Mei 2016 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Kuasa Kayo);8. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian yang susunan pemegang sahamTergugat adalah sebagai berikut :a. PT.

Menyatakan RUPSLB tertanggal 03 Januari 2019 juncto Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Geo SambharaIndonesia No : 10 tertanggal 17 Januari 2019, yang dibuat dihadapan ViniSuhastini Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, serta setiap danselurunh Rapta Umum Pemegang Saham termasuk Perubahan Anggarandasar PT.

Menetapkan Pemberian Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. BINTANG LESTARI PERSADA.Hal 9 dari 53 hal, Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr3. Menetapkan acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagaiberikut :1) Bentuk Mata RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)2) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)a. Perubahan susunan direksib.

Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINTANG LESTARI PERSADA.7) Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) PT.Bintang Lestari Persada, dimana Para Pemohon meminta diadakannyapelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT.

Menetapkan Pemberian Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. BINTANG LESTARI PERSADA;3. Menetapkan acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sesuai dengan permohonan pemegang saham sebagaiberikut :1) Bentuk Mata RUPS adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB);2) Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);a. Perubahan susunan direksi;b. Audit terhadap laporan keuangan;c.

Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINTANG LESTARI PERSADA;7) Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentukNotulen/ Berita Acara pada tanggal 20 April 2013;3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris YolaYostiwanti, S.H., M.Kn, Nomor: 22 tanggal 22 April 2013 diBatam:3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham Nomor: AHUAH.01.1018420 tanggal 14 Mei 2013;Halaman 2 dari 33 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/20163.4.

Tentang Tempat Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Mei 2005 :Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan BrigjenKatamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebutbertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentangtempat pelaksanaan RUPS yaitu:Halaman 3 dari 33 hal.Put.

Nomor 577 K/Pdt/20161.RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat 1) tanggal 10 Mei2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma PondokIndah Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS;RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) tanggal 10 Mei2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 TanjungUncang Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatanusaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan;RUPSLB PT.

Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10Mei 2005, Penggugat memberikan kuasa tertanggal 2 Mei 2005kepada Tuan Bondan Hindarwoto untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanyadiberi Kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikankuasa untuk menjual/ mengalinkan saham Penggugat kepadaTergugat II:.

Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelasmenyatakan Segera menyusun anggota Direksi dan Komisarispada RUPS luar biasa yang akan datang dan belum pernah adapelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaristersebut di atas, maka sekali lagi bahwa Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruhmeletakan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta Nomor 7tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris

posisi strategis di perusahaan hal ini terbuktidari dibuat dan diselenggarakannya RUPSLB sebagaimana terurai dalamAkta Nomor 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dinadapanMohammad Asari, SH Notaris di Bandung yang mengubah kepengurusansebagai berikut:Presiden Komisaris : Sukun NatawijayaKomisaris : Lily NatawijayaPresiden Direktur : Een NatawijayaDirektur : Eddy NatawijayaHengky WijayaShierla NatawijayaKriesta NatawijayBahkan sebelumnya termohon pernah menyelenggarakan RUPSLB sepihaksebagaimana

tertuang dalam Akta Nomor 27 tanggal 17 Maret 2009 tentangpengukuhan pernyataan keputusan RUPSLB PT Natatek Prima, yang dibuatdihadapan Irma Rachmawati, SH Notaris di Bandung yang kemudianmendaftarkan akta tersebut di Departemen hukum dan hak azasi manusiarepublic Indonesia dengan menggunakan akta Risalah rapat, padahal yangsebenarnya adalah akta tersebut diatas (Akta Pengukuhan PernyataanKeputusan RUPSLB PT Natatex Prima);Bahwa semenjak perusahaan dipegang/diambil alin oleh Termohon padatahun 2006

Menghindari kondisi perusahaan agat tidak lebih terpuruk yang apabiladibiarkan dampaknya akan sangat merugikan Para Pemegang Sahamdan kepentingan karyawan secara keseluruhan Menjaga kondisi agar kepentingan karyawan tidak terlantar dan dapatbekerja seperti semula dengan kondisi yang lebih kondusif.Namun pelaksanaan RUPSLB tersebut harus terlebih dahulu dilakukandengan meminta ijin penetapan RUPSLB dari ketua Pengadilan Negeri ditempat perusahaan berdomisili, aquo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas1A

Nomor 2372 K/Pdt/2017Tahunan, menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB ..., dst, tetapi ternyatadibagian akhir pertimbangan penetapan a quo Judex Facti PengadilanNegeri Bandung Kls A Khusus tetap mengabulkan permohonan ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dengan memberikan ijin untukmenyelenggarakan RUPSLB; pertimbangan hukum yang demikian tentusaja saling kontradiksi satu dengan yang lainnya dan memperlihatkandengan jelas bahwa Pengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus telah salahmenerapkan hukum atau melanggar

Nomor 2372 K/Padt/2017Bahwa apabila terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan at au adapenolakan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka sesuai denganPasal 80 ayat (1) Para Pemohon selaku para pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPSLB, dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan, untuk menetapkan pemberian izinkepada Para Pemohon melakukan RUPSLB tersebut; Sementara ParaPemohon (Para Termohon Kasasi) dalam perkara

juga melakukanpanggilan RUPSLB, maka seharusnya RUPSLB baru dapat dilaksanakanpada tanggal 30 Juni 2009 dan bukan pada tanggal 19 Juni 2009.Bahwa M.A.

Bahwa RUPSLB PT Griyapesona Mentari (Penggugat ) yang diklaimdilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 merupakan RUPSLB yang tidak sahkarena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Saham yang memilikihak suara atas 95% saham sehingga kuorum kehadiran RUPSLBsebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT GriyapesonaMentari (Penggugat ) jo.

,Notaris di Jakarta ("RUPSLB 19 Juni 2009") adalah tidak sah;Maka berikut alasanalasan hukum yang Tergugat IV dan Tergugat Vberikan:11.1 TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V JTIDAK TERLIBAT PADAPENYELENGGARAAN RUPSLB 19 JUNI 2009; OLEH KARENABUKAN TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V BUKANLAH PIHAKYANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB 19 JUNI 2009.1 Bahwa, sebelum penyelenggaraan dari RUPSLB 19 Juni2009, Tergugat IV dan Tergugat V tidak menjabat selaku direktur maupun komisaris dariPT.

RUPSLB 19 Juni2009 tidak ada sangkutpautnya dengan Tergugat IV danTergugat V.Jl.

Sementara Tergugat VI, tidak ada sangkutpautnya dengan dibatalkan atautidaknya Akta RUPSLB 19 Juni 2009.Bahwa, Tergugat VI selaku Notaris dalam pembuatan Akta RUPSLB 19 Juni2009, apabila betul nantinya tuntutan pembatalan terhadap Akta RUPSLB 19 Juni2009 dikabulkan oleh majelis hakim, Tergugat VI tetap tidak mempunyaikewajiban hukum apa pun.

Pudjantoro Hasan sebanyak 7.000.000 saham atau 50% bagian darikeseluruhan saham ;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud, Direksi telahmelakukan pemanggilan RUPS terhadap para Pemegang Saham termasukTermohon untuk hadir dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga kali) melalui surattercatat pada tanggal :1. RUPS tanggal 03 Agustus 2009 sesuai Surat Panggilan tanggal 17 Juli 2009(Bukti P3), tidak dihadiri oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Rapat(Bukti P3.a) ;Hal. 2 dari 10 hal. Put.

ijin penyimpangan dari anggaran dasar bahwakuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS adalah sebesar 60 % darikeseluruhan saham karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4UUPT Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkanpengambilan keputusan paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili ;Dan juga menetapkan agenda rapat dalam RUPSLB adalah sebagaiberikut:A.

Penyesuaian Anggaran Dasar PT BINAKHARISMA PERKASA terhadap UUNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa mengingat pentingnya RUPS dimaksud diadakan maka perluditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dan oleh karenanya maka Pemohon meminta Pengadilanuntuk memberikan ijin, Kuorum Kehadiran dan Pengambilan keputusan rapatHal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1199 K/Pdt/2010yang didasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat 1 jo.

Menyatakan bentuk rapat adalah RUPSLB dan menetapkan jumlah kuorumsah bila dihadiri 60 % dari jumlah saham yang dikeluarkan ;3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BINAKHARISMA PERKASA dapat dilaksanakan dan menyatakanmenyetujui agenda rapat yang ditetapkan ;4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTBINAKHARISMA PERKASA sah dan memenuhi kuorum dan mengikat bagiseluruh pemegang saham PT BINAKHARISMA PERKASA ;5.

Judex Facti sudah tepat dan benar dalampertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumenyang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu)kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggarketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbataske Pengadilan dalam rangka RUPSLB

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tertanggal 28 April 2016 bertentangandengan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.

DCG Indonesia yang ditunjuk oleh RUPSLB PerseroanPT. DCG Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya untuk tidak melaksanakan isiKeputusan RUPSLB tertanggal 29 April 2016 sebagaimana tertuang dalam AktaAuthentik No. 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan KeputusanHalaman 6 Putusan NOMOR 145/PDT/2021/PT DKIRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. DCG Indonesiayang dibuat oleh Notaris TERBANDING VI sampai dengan perkara ini memilikikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);2.

Menetapkan dan Menyatakan Pelaksanaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Ke 2 Perseroan PT.

Menetapkan dan Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Ke2 Perseroan PT.

Menyatakan sah dan berlaku pelaksanaan RUPSLB tertanggal 29 April2019 yang dituangkan dalam Akta Authentik No 1425 tertanggal 17 Mei 2016;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam PerkaraNo.159/Pdt.G/2019/Pn. Jkt.

PancaLogam Makmur baik didalam maupun diluar Pengadilan ;Bahwa selain itu, tidak terbantahkan bahwa objek GugatanPenggugat aquo adalah mengenai pembatalan Akta RUPSLB PT.Panca Logam Makmur, PT.

PancaLogam Nusantara yang ditandatangani oleh Penggugat;Bahwa dengan demikian tidak benar bahwa RUPSLB tanggal 6Juni 2011 hanyalah RUPSLB terhadap PT. Panca Logam Makmur,karena faktanya tidak terbantahkan bahwa Penggugat jugamenandatangani Keputusan Sirkuler di luar Rapat PT. PancaLogam Nusantara ;Bahwa terjadinya RUPSLB PT. Panca Logam Makmur, PT. PancaLogam Nusantara dan PT.

Anugrah Alam Buana Indonesia padatanggal 6 Juni 2011, tidak terlepas dari RUPSLB tanggal 25 April2011 ;Bahwa undangan RUPSLB tanggal 25 April 2011 tersebutdilaksanakan untuk membahas agenda sebagai berikut:a. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan perseroanmulai perseroan berdiri tahun 2008 sampai dengan tahun2010 serta pengesahannya ;b. Penambahan pengurus perseroan ;c.

Daan lainlain yang dianggap perlu ;Bahwa didalam RUPSLB pada tanggal 25 April 2011 tersebut,semua pemegang saham termasuk penggugat dan kuasa atau wakilpemegang saham beserta pengurus ketiga perseroan hadir ;Bahwa didalam RUPSLB tanggal 25 April 2011 tersebut, seluruhHal. 19 Putusan Nomor 394/PDT/2019/PT.DKI44.45.46.47.48.pemegang saham termasuk Penggugat dan wakil atau kuasapemegang saham serta pengurus ketiga perseroan sepakat untukmenunda RUPSLB tersebut selama 1 (Satu) minggu dan dilanjutkanpada

tanggal 2 Mei 2011 tanpa memerlukan undangan rapat lagidengan agenda rapat masih membahas hal yang sama ;Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 RUPSLB ketiga perseroantersebut dilanjutkan kembali Sesuai dengan kesepakatan tanggal 25April 2011 dan dihadiri oleh semua pemegang saham termasukPenggugat dan kuasa atau wakil pemegang saham beserta denganpengurus;Bahwa didalam RUPSLB tanggal 2 Mei 2011 tersebut, Tergugat hadir karena diminta untuk mencatat hasil rapat dan membuatminutes/notulensi.

Vander ElstRonald Robert, selaku para pemegang saham Tergugat tidak hadirdalam RUPSLB Tergugat tersebut. Terbukti waktu RUPSLB tidak adasurat kuasa maupun orang yang hadir yang mewakili AwecaNunnerGMBH dan Tn. Vander Elst Ronald Robert ;Dengan hanya dihadirinya 1 (satu) pemegang saham sebanyak 3.501lembar yaitu P.T.

., yang dikuasakan kepada Yoswandri,maka RUPSLB tersebut tidak memenuhi 2/3 suara pemegang sahamuntuk sahnya Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalamPasal 75 ayat (1) UndangUndang R.I.

dimaksudbertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga oleh karenanyaRUPSLB tersebut cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakanbatal demi hukum ;bahwa pada saat RUPSLB tertanggal 18 September 2003tersebut berlangsung, Penggugat dan Il telah berusaha untukmenyatakan mengenai alasan pemberhentian dan status Penggugat dan Il selanjutnya, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dariTergugat sampai RUPSLB ditutup.

Menyatakan RUPSLB P.T. Agis Aweca Asia/Tergugat tertanggal 18September 2003 telah cacat hukum dan oleh karena itu tidak sahmenurut hukum ;5.

Agis Tbk. sebagaipemilik 3.501 lembar saham ;Bahwa menurut Pasal 75 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas, sahnya RUPSLB harus dihadiri2/3 dari jumlah saham yaitu 2/3 x 7.000 saham = 4.680 lembarsaham, sehingga RUPSLB tersebut tidak sah, demikian jugapemberhentian para Pemohon Kasasi/para Penggugat sebagaiDirektur P.T.

Muhamad Putra Amal bahwaakan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) padatanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr.

Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sdr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

Muhamad PutraAmal untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB ;Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan Sadr.Muhamad Putra Amal membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan menandatangani Notulen tersebut yang berisi tentangperalihan saham dari Sdr. JODY HARYANTO di PT.

, maka saksi Jodi Haryantodapat menempuh jalur hukum perdata untuk membatalkan hasil NotulenRapat RUPSLB tanggal 12 April 2008 tersebut.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008, selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak dilakukan RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Euro Capital bermateraiRp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 12 April 2008 adalah Non Identik ataumerupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan JODYHARYANTO (Pembanding).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RUDI RUSLI WIRAWANtersebut, sdr.

RUDI WIRAWAN RUSLI mengatakan kepada Terdakwabahwa akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 11 April 2008 selanjutnya Terdakwa disuruh sdr. RUDI RUSLIWIRAWAN untuk membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) namun pada tanggal tersebut tidak terjadi RUPSLB.Bahwa pada tanggal 12 April 2008 Terdakwa bersama dengan sdr.

EuroCAPITAL tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan tentang RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 April 2008 dan tidakpernah hadir di rapat yang dimaksud dalam Notulen tersebut.Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik No. Lab. 2044 / DTF / 2008 tanggal 15 Januari 2009, bahwa tandatangan JODY HARYANTO (bukti yang terdapat pada Notulen Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

TERGUGAT 1)melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) TERGUGAT VII melalui Surat tanggal 29 Oktober 2018,perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII (ic. PT. Kertas BekasiTeguh) kepada Para Pemegang Saham TERGUGAT VII (ic.

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATHalaman 14 dari 100 halaman Putusan Perdata No. 660/PDT/2020/PT.BDG.34.35.36.37.38.Vil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan berdasarkanpemanggilan sendiri RUPSLB oleh TERGUGAT berdasarkan Surattanggal 29 Oktober 2018, perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VIItanpa didahului penetapan pemanggilan RUPS dari Pengadilan Negeriadalah menjadi tidak sah;Bahwa dengan demikian RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13NOVEMBER 2018 didasarkan pada pemanggilan atau undangan yangmelanggar

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATVil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan tidak sesuaidengan mata acara rapat berdasarkan pemanggilan sendiri RUPSLB olehTERGUGAT berdasarkan Surat tanggal 29 Oktober 2018, perihal:UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII adalah menjadi tidak sah;Bahwa demikian, RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13 NOVEMBER2018 diselenggarakan tidak sesuai dengan mata acara rapat yang telahditetapkan, sehingga melanggar hukum.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh parapemegang saham dan telah memenuhi quorum sebesar 83.33 % daripemegang saham yang hadir secara musyawarah dan mufakat telahditandatangani Berita Acara RUPSLB ( kecuali Terbanding I/Penggugatsudah hadir namun tidak mau ikut menandatangani Berita AcaraRapat). Dalam RUPSLB tersebut telah disepakati hasil rapat yangdituangkan dalam Risalah RUPSLB PT Kertas Bekasi Teguh Tanggal 13November 2018.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh para pemegang saham dantelah memenuhi quorum sebesar 83.33 % dari pemegang saham yang hadirsecara musyawarah dan mufakat telah ditandatangani Berita Acara RUPSLB( kecuali Terbanding semula Penggugat sudah hadir namun tidak mau ikutmenandatangani Berita Acara Rapat). Dalam RUPSLB tersebut telahdisepakati hasil rapat yang dituangkan dalam Risalah RUPSLB PT KertasBekasi Teguh Tanggal 13 November 2018.

(seratus enam puluh tiga ribu delapanratus sembilan puluh meter persegi) adalah sebesarRp2.130.000.000.000, (dua triliun seratus tiga puluh milyar Rupiah).Bahwa pelaksanaan RUPSLB TERGUGAT dimana PARAPENGGUGAT tidak menyetujui agenda RUPSLB dan menolakkeputusan RUPSLB TERGUGAT tersebut, oleh karena PARATERGUGAT mendilusi kepemilikan saham PARA PENGGUGAT,Hal 5 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI sehingga berdampak pada hak ekonomis dan deviden yang diterimaPARA PENGGUGAT, sebagaimana tercermin sebagai

Padahal diketahui bahwa TERGUGAT danTERGUGAT II memiliki Kedudukan dan kewenangan yang berbeda.TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentuk perseroansedangkan TERGUGAT II adalah pemegang saham TERGUGAT ;Terkait dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan PARATERGUGAT memaksakan kehendak menerbitkan saham baru,bagaimana bisa TERGUGAT yang merupakan perseroan yangmenyelenggarakan RUPSLB, yang tidak memiliki hak suara dantidak dapat ikut serta dalam keputusan RUPSLB memaksakankehendaknya untuk disetujui RUPSLB

Hal ini berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:3.1 Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret2015 merupakan tindak lanjut dari penetapan Perda No. 6 tahun2014;3.2 Bahwa lahirnya Perda No. 6 tahun 2014 merupakan tindak lanjutdari RUPSLB TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 23Desember 2013 dimana salah satu agenda RUPSLB tersebutadalah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(TERGUGAT 1) tahun 2014.

Terhadap agenda keenam RUPSLB terdapatpenolakan yang diajukan oleh 4 (empat) orang pemegang sahamyang memiliki 20 (duapuluh) lIembar saham, yaitu. PARAPENGGUGAT dan satu suara yang abstain sedangkan pemegangsaham lainnya yaitu sejumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam)Suara menyetujui agenda keenam RUPSLB tersebut (Bukti T13);4.

Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa mereka menolak agendakeenam RUPSLB karena menganggap Tergugat II melakukan pemaksaankehendak.

AGRICON tersebut ditentukandalam RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa saksi tahu Perubahan susunan pengurus tersebut atas permintaanpemegang saham juga ;Bahwa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB PT. AGRICONtanggal 6 Agustus 2009 tersebut yaitu :HARLAN BESTARI BENGARDI, selaku kuasa pemegang saham dariHAERUL BESTARI BENGARDI dan kuasa dari TATANG BENGARDI ;HAERUL BESTARI BENGARDI, selaku Dirut. PT.

ANDREA HYNAN POELOENGAN, SH, Mhum, MTCP dan Sdr.MUHAMAD JUSRIL, SH, keduanya advocat yang hadir atas undangan daripihak Perusahaan untuk bertindak selaku nara sumber dan konsultan hukumdari Perusahaan ;Bahwa ketika diadakan RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009tersebut telah memenuhi gorum, kehadirannya 100 % ;Bahwa Hasil akhir dari RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009adalah memberhentikan secara tidak hormat Sdr. Ir. ARIF SYAHRIZALdari jabatan Direktur dan mengangkat Sdr.

AGRICON berdasarkanhasil RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009 ;Bahwa RUPSLB PT. AGRICON tanggal 6 Agustus 2009 tersebutdilaksanakan di ruang rapat PT. AGRICON jalan Siliwangi No. 68 Bogor ;Bahwa saksi tahu susunan Pengurus PT.

Siliwangi No. 68 Bogor sebagai DirekturOperasional sejak tanggal 6 Agustus 2009 yaitu sejak Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ;Bahwa RUPSLB tersebut dilangsungkan di kantor PT. Agricon, jl. SiliwangiNo. 68 Bogor ;Bahwa sampai saat ini setiap tahun ada RUPS tahunan ;Bahwa Susunan Pengurus PT. AGRICON hasil RUPSLB PT.

Agricon tersebut yaitu Ir.ARIF SYAHRIZAL, MBA ( Terdakwa) dan saksi yang menggantikankedudukannya sebagai Direktur Operasional ;Bahwa diselenggarakan RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 adalah atas dasarusulan dari Ny.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukanpeningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang pentingsegera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uangkemudian

Queen atau yang mewakili hadir dalamrapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%,sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta PendirianPT.

No.1041 K/Pid/2017.Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

Castaway Life dan mengangkat saudara AgusKamarwan;Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yangmenyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;Terdakwa memerintahkan Anggia M.

No.1041 K/Pid/2017.Bahwa dari RUPSLB yang tidak sah, serta dibuat Berita Acara RUPSLB yangsecara tidak sah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Akta Notaris yangdibuat Notaris Saipul Rahman, S.H., M.Kn., di jalan Raya Senggigi Nomor 8tanggal 16 Oktober 2014;Bahwa benar berdasar RUPSLB tidak sah dan Akta Notaris tidak sah pulatersebut Nadine Marie Mc Queen di berhentikan sebagai Direktur dankedudukannya diganti Agus Kamarwan, S.H.

Bahwa RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan sesuai denganhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. RUPSLB 5September 2016 didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No. 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016.

Bahwa TERGUGAT Ill berhasil masuk ke kantor lama PERSEROANuntuk menyelenggarakan RUPSLB 5 September 2016.. Bahwa dengan terselenggaranya RUPSLB 5 September 2016 denganmemenuhi persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan menurutPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Agustus 2016. TelahHalaman 50 dari 64 hal.

2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa hingga sekarang PENGGUGAT tidak pernah mengakui keabsahanhasil keputusan RUPSLB 5 September 2016 dengan berbagai cara,padahal RUPSLB 5 September 2016 telah dilaksanakan secara sahmenurut hukum.

Berdasarkan fakta yang dapat dilihat dari Akta No. 8tanggal 05 September 2016 dan Akta No. 9 tanggal 05 September 2016,PENGGUGAT tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September 2016 olehkarena itu sudah pasti PENGGUGAT tidak dapat mengajukan calonanggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diangkat di dalam RUPSLB 5September 2016.Bahwa PENGGUGAT yang tidak hadir di dalam RUPSLB 5 September2016 mengakibatkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT sendiri dan padaakhirnya PENGGUGAT tidak bisa menerima suatu kenyataan

JindoKodeco Heavy Industry yang berkedudukan' di Jakarta,berikut penyesuaian dengan UU No. 40/2007, pada halternyata penerbitan Akta No. 2 tanggal 1 Nopember 2008didasarkan pada pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dantidak =memenuhi' prosedur sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar perseroan dan UU No. 40/2007, yaitua. Dalam Risalah RUPSLB PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry,sehingga patut diduga risalah RUPSLB tanggal /7Oktober 2008 tentang keputusan RUPSLB PT. JindoKodeco Heavy Industry adalah patut diragukankebenarannya atau mengandung cacathukum; 202 re ree rc ree ee eee ee ee eee eee eeBahwa keadaan tersebut bertentangan dengan ketentuanpasal 25 anggaran dasar perseroan yang dibuatberdasarkan Akta No. 12 tanggal 28 Juli 1998 yangdibuat dan ditandatangani di hadapan RiniSoemintapoera, SH.

Notaris di Kabupaten Bogor, patutdiragukan karena mengandung cacat hukum danharusdinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sepatutnyauntuk dicabut; Mengingat RUPSLB jo.

Nomor :50/G/2010/PTUNJKT.18dan dalam RUPSLB PT.

Tergugat dalam menerbitkanSurat Keputusan a quo, bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; Bahwa dengan adanya fakta diragukan kebenaran dari RUPSLBatau cacat hukumnya keputusan RUPSLB PT.

Agricon (RUPSLB 28 September 2001), Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001 danTentang Surat Peryataan Alm H. Mustafa Madjidi tertanggal 25 April 2002 ;22.

Agriconmengirimkan Surat Undangan RUPSLB denganNomor : 068/PS/VI/ O09dj tertanggal 10 Juni 2009, yangpada pokoknya dalam Surat Undangan tersebut untukmenghadiri RUPSLB tanggal 25 Juni 2009, pembahasanmengenai permohonan usulan surat dari Pemegang Sahamtertanggal 8 Juni 2009 tersebut tentang penggantian danpengangkatan susunan Direksi PT.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 diadakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB ) PT.

Agricon dan Pemanggilan untukmenghadiri RUPSLB tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu lebih dari 14 harisejak diterbitkannya surat Nomor070/PS/VII/09 dj i tertanggal 17 Juli 2009tentang Undangan RUPSLB tertanggal 6 Agustus2009, selain itu RUPSLB tanggal 6 Agustus2009 juga telah dihadiri oleh seluruhPemegang Saham PT.

Bahwa dengan dituangkannya RUPSLB PT.Agricon tanggal 06 Agustus 2009 dalamberita acara RUPSLB yang ditandatangani olehHaerul Bestari Bengardi dan ChristcianoTandramihardja serta selanjutnya dituangkanSL100dalam Akta pernyataan keputusan Rapat PT.Agricon No 03 tanggal 7 Agustus 2009sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4Undang Undang No 40 Tahun 2007, maupunkemudian pemberitahuan RUPSLB tersebut telahditerima oleh Mentri HUKUM dan HAM RI,melalui Surat No AHUAHA.01.10/12966 Tanggal13 Agustus 2009

tidak sah dan tidak dapat dijadikanpertimbangan Judex Faktie tingkat pertama;Bahwa jika Terbanding dahulu Penggugat keberatan terhadap Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut maka seharusnya Terbandingdahulu Penggugat melakukan pembelaan diri (Vide : Pasal 105 ayat (3) dan (4)UUPT/2007) dan bukannya keluar dan meninggalkan tempat Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, sehingga dengan keluarnyaTerbanding dahulu Penggugat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

RAHMAH MANDIRI MULIA melalui RUPSLB yangmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan anggaran dasarUtamaperseroan;Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 10 April 2018, dilakukan penjualan saham milik Sunar Purwantodan Nuryanto kepada Harry Nata dan Henry Nata dengan total jumlah sahamyang dijual sebesar 45 (Empat Puluh Lima) lembar saham, selain itu RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga melakukan perubahanstruktur perseroan yaitu Sarmah sebagai

Direktur Utama, Harry Nata (Tergugat II)sebagai Direktur, Henry Nata (Tergugat III) sebagai Komisaris berdasarkan AktaBerita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018 Notaris Adi Sartono, SH,M.H.

RUPSLB berdasarkan suratKuasa tertanggal 2 Februari 2019.

ALMAHDI (SAKSI FAKTA TERBANDING),yang memimpin RUPSLB adalah PEMBANDING II (Direktur/Pemegang Saham)akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut justtu PEMBANDING IV yangaktif memimpin dan mengendalikan jalannya RUPSLB (BUKTI P19, BUKTI P37,SAKSI FAKTA TERBANDING, SAKSI FAKTA PEMBANDING), seharusnyaPEMBANDING IV dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris adalah bekerjamandiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab serta taat kepadahukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode

Pikiran Rakyat Bandungmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB );Bahwa dari hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 13 November2014 untuk mengisi kekosongan sementara Direksi PT. Pikiran RakyatBandung, secara aklamasi para pemegang saham PT. Pikiran RakyatBandung menunjuk sementara Haji Perdana Alamsyah untuk mengisijabatan Direktur PT. Pikiran Rakyat Bandung. Hal tersebut dilakukan olehpara pemegang saham PT.

Pikiran RakyatBandung, di samping itu juga sampai sekarang Direktur tidakmenjalankan sepenuhnya kebijakan yang berdasarkan kepada amanatkeputusan RUPSLB yang telah ditetapkan antara lain :a.

S.Sos, sebagai Ketua Pelaksana RUPSLB;2. Tuan H. Wawan Hermawan sebagai Anggota;3. Tuan Drs.H. Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendirisendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPSLB PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Pikiran Rakyat Bandungbelum/tidak akan melakukan pemanggilan RUPSLB yangdimintakan oleh para pemegang saham (bukti P23);2.2.