Ditemukan 2284 data
Terbanding/Penggugat : HADISLANI
Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
283 — 288
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum ;3. DESNIKO GARFIOSA, SH., Staf Bagianhalaman 2 dari 93 halaman Putusan No. 137/B/2015/PTTUNMDN.4. SANTO PRASTOWO, SH., Staf BagianBerdasarkan Surat Khusus tanpa Nomor Tanggal 22 Januari2015 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TURUT TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; Telah membaca:1.
1.ARIE PRATAMA ,SH
2.YOGI PURNOMO, SH
Terdakwa:
ISKANDAR,.Amkl Bin ALI NATAMARGA
109 — 17
PILKADA 2018;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914:1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanHalaman 3 dari 154 Putusan Nomor: 3/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb17.18.19.20.21.22.23.Bupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat LinmasUntuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai
Terbanding/Tergugat I : PT Nusa Konstruksi Enjiniring, TBK
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank Negara Indonesia Persero qq Kantor Cabang Utama Menteng
Terbanding/Tergugat II : Hyundai Engineering dan Construction Co.,LTD
177 — 156
Bersama ini kami akan jelaskan lebih lanjutpada subbagian selanjutnya bahwa PerjanjianPerjanjian dibuat danditandatangani dengan itikad baik, untuk sebab yang sepenuhnya sahdan diperbolehkan hukum, serta tidak mengandung satu hal pun yangdiragukan keabsahannya.Oleh karenanya, kami dengan ini secara tegas menolak dalil Penggugatyang menyatakan bahwa PerjanjianPerjanjian tidak memenuhi syarat sahperjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama terkaitpersyaratan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana
Pembanding/Tergugat I : PD. BPR BANK SALATIGA Diwakili Oleh : Sandy Hanasan Syah, S.H.
Terbanding/Penggugat II : SOENARDJO Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : YOENANTO SINUNG NOEGROHO Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : KUSJADI Diwakili Oleh : Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H.
Turut Terbanding/Tergugat IV : DWI WIDIYANTO Diwakili Oleh : Drs. Sri Mulyono, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : SUNARTI Diwakili Oleh : Drs. Sri Mulyono, S.H.
171 — 112
BPR BANK SALATIGA, kepala subbagian kridit PD. BPR BANK SALATIGA dan kepala kantor kas Pemkot PD.BPR BANK SALATIGA, yang kemudian keluar atau berhenti sebagai pegawaipada bulan April 2018.6. Bahwa dahulu, TERGUGAT IV adalah merupakan pegawai tetap dariTERGUGAT (PD. BPR BANK SALATIGA) yang diangkat oleh Direksiberdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR BANK SALATIGA, dan pernahmenduduki jabatan sebagai : Kepala Satuan Pengawas Internal PD. BPR BANKSALATIGA, Direktur II PD.
82 — 20
Kepala SubBagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana HibahPilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim. ;S72. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor :510/185509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
Kepala SubBagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG WIDODO 3. PASARUPALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggung Jawaban Dana HibahPutusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 219220Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos, M.Si NIP.197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jatim. ;S72. Satu lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan nomor :510/185509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV Jatayu Era Global.
91 — 12
Daerah Pemkab Banyuasin;e Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desabertugas mengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah,tunjangan Pegawai Pencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;e Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun,dan merupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yangjumlah anggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian TataPemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa;e Bahwa pada awal tahun 2007, karena merupakan tugas saksi di subbagian
461 — 491 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2 P/PAP/2021a)Saya Nugraha Purwasetyo selaku Kepala SubBagian Kajian dan Evaluasi produk hukum daerahdan dipercaya menjadi Pit.
AWILDA,SH
Terdakwa:
Drh.ENNI HASWITA
124 — 35
Hal mana sejalan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PeternakanPropinsi Sumatera Barat Bab VI Tentang tata Kerja Pasal 16 mengatur Kepala Balai,Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam menjalan tugasnya berdasarkan ketentuanPerundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Pasal 17:dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian dan PejabatFungsional wajid menerapkan prinsip koordinasi
141 — 260
PLN (Persero) Unit Induk Pembagunan Papua berdasarkanSurat Kuasa Tanggal 28 Januari 2019 untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat Il;Pemda Kabupaten Jayapura Alamat Jalan Gunung Merah SentaniKab Jayapura, Papua.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rischard Latukolan, S.HJabatan Kepala Bagian Hukum dan PerundanganUndangan SetdaKabupaten Jayapura, Elia Fransiskus Karafir, S.H Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan PerundanganUndangan Setda Kabupaten Jayapura dan Lea Tonggroitou
93 — 161
Subbagian Tata Usaha;Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;oo 29 5Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Bahwaselaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas daritahun 20032010,saksi mengetahui adanya kerjasama pengadaansertifikat tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasdan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, tentang PenyelesaianSurat Keputusan Pemberian Hak Atas
dan PendaftaranTanah pada Kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas tahun 2006sampai tahun 2012 diangkat berdasarkan SK dari Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.212.621.24172,tanggal 25 Juli 2006;Bahwa Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas berdasarkan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional danKantor Pertanahan adalah terdiri dari :e Subbagian
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sub Bagian Pembukuan(2) MasingMasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah danbertanggung jawab kepada kepala bagian keuanganPasal 85(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulanbahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan SekretariatDPRD(2) Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasalini, sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :a. Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRD danDPRDb.
Masingmasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan.Pasal 851.Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan keuangan anggota DPRD danSekretariat DPRD ;Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1Pasal ini, Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi ;a. Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRDdan DPRD.b.
292 — 162
., Jabatan: Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda ProvinsiBanten;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Kawasan PusatPemerintahan Provinsi Banten (KP3B) JI. Syech Nawawi AlBantani, Palima Serang, Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DanPT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY, beralamat di JI.
166 — 66
Nama: RIYADI BUDI JUNIATO, S.H ;Jabatan : Staf Subbagian PengurusanPertanahan, Biro TataPemerintahan SekretarisDaerah IstimewaYogyakarta ;Kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilSekretariat Daerah pada Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta, beralamat kantor diKomplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta ; disebut sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartatersebut :1.
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
206 — 54
lima) kalimengurus Sertifikat hasil mutu dan persetujuan dan yang biasa mengurusadalah agen yang bernama Arif;Bahwa untuk SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan) yang mengeluarkan adalahpemerintah daerah melalui Dinas Perikanan;Bahwa sedangkan HAC yang mengeluarkan adalah pemerintah melaluiKarantina;Menimbang, bahwa dipersidangan pula Termohon telah mengajukanseorang Ahli yang bernama Muhammad Husni Mubarak, SH, yang padapokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli merupakan kepala Subbagian
123 — 174
MALO WEA,SH, Nip : 197301292005011009, Jabatan : Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan Pemda Nagekeo berdasarkan Surat12Kuasa Khusus Tertanggal 07 Maret 2013, Nomor : 180/ HKNGK/ 18/ 03/2013, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawadibawah Register Nomor : W26.U.11/ 32/ HK.04.10/ Ill/ 2013, pada tanggal27 Maret 2013;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melaluiPenetapan Nomor : 05/ Pdt.G/ 2012
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik IndonesiaI Cq Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kanwin Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wiliyah Aceh Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat III : BUSTAMI YH
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Langsa
Turut Terbanding/Penggugat II : ARIEF TAUFAN Bin ZULKARNAINI
67 — 39
., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan, 5. Muhammad Ganjar Nugraha, KepalaSeksi Hukum Kanwil DJKN Aceh, 6. Moehammad Ulil amri, Kepala seksiHukum dan Informasi KPKNL Lhokseumawe, 7.Riyaneita Satiya putri, KepalaSeksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Lhokseumawe,8. Adimas AryoN.K.P., SH,Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, 9. Rory Alamsyah, SH.Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, 10.Nirmala Azizah, SH, Pelaksanapada Biro Bantuan Hukum, 11.
257 — 66
Dimana Kepala SubBagian Keuangan membawahi 4 bendahara yaitu Bendahara Pengeluaran,Bendahara Penyimpanan Barang Persediaan, Bendahara Pengurus Barang,dan Bendahara Pendapatan / Penerimaan.
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perhubungan yang berkaitandengan subbagian Program dan Anggaran;n. Menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan pelaksanaantugas Subbagian Program dan Anggaran.o.
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
RIMA LESYA
155 — 94
Apabila ada kekuranganpersyaratan dapat menghubungi pemohon atau kuasanya tetapi kamiataupun Subbagian Tata Usaha sebagai coordinator Loket/penanggungjawab loket sering melaksanakan briefing kepada petugas loket danmanajer loket bahwa berkas yang diterima diloket harus lengkap danmemenuhi ketentuan berlaku; Bahwa apabila ada pihakpihak yang dirugikan terkait pencatatan royadapat melapor melalui manajer loket, atau Seksi Sengketa Perkara atauSeksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk ditindaklanjuti
368 — 868 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;berdasarkan Surat Kuasa Substitus) Nomor PH.7.103/M.EKON/II/2019, tanggal 28 November 2019:Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia memberi kuasa substitusi kepada:1. Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia;:2. Tenaga Ahli Peraturan Perundangundangan/Widyaiswara Utamapada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan;3.
118 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demi hukum, wasiat tersebut adalah sah;Kekhilafan Hakim Dalam Pembatalan WasiatBahwa pada subbagian E, permasalahan wasiat kepada ahli waris: khusus padabutir 2, telah diuraikan semua ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam BabV Wasiat Pasal 194 s/d 209, terutama Pasal 195 dan Pasal 201, maka diperolehkesimpulan terbalik untuk lebih mempertegas pemahaman lagi, bahwa Pewasiattidak perlu persetujuan dari mereka yang bukan ahli waris.