Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/atauHalaman 7 dari 50 Putusan Perkara Nomor : 11/G/KI/2016/PTUNSRG19.20.g.

,Advokat atau Pembela Hukum,berkantor di Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP),beralamat JI.Ringroad Utara No.5.B, RT.02/RW.55 Gandok, Condongcatur,Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 JanuariTerdakwa III : FERYANTO ABDULLOH Alias GOSONG didampingi oleh PenasihatHukum masingmasing bernamaRUDI WIJANARKO, S.H. dan HAFID YANUARSN,SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan hukum /berkantor di Lembaga Pembela Hukum Yogyakarta JI.

2014 sampai dengantanggal 01 April 2014;Halaman dari 20 Putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PNSka.4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. sejak tanggal 24 Maret2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 23April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;Tedakwa dalam perkaraini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaALFAN WIYONO, SH, DWI HARJANTO, S.H dan DIDIK HARDIYANTO, S.H,kesemuanya Advokad pada Majelis Hukum HAM dan Kajian Kebijakan

Publik PimpinanDaerah Muhammadiyah Kota Surakarta yang beralamat di Jl.

perbuatan/kegiatan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan ; e Asas Audi Et Alteram Partem dalam hal ini Tergugat dalam merubahperuntukkan lokasi tanah/lahan diterbitkannya Obyek Sengketa dan,sama sekali tidak pernah mendengar, mempertimbangkan,kepentingan dan atau meminta persetujuan Penggugat sebagai pihakyang terkait dengan diterbitkannya Obyek Sengketa ;e asas menanggapi pengharapan yang wajar adalah harapanharapan yang ditimbulkan oleh janjijanji pemerintah terhadap wargamasyarakat eksisteni kebijakan

publik dan hukum.

,SH advokat/pembela Umum pada Lembaga BantuanHukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) beralamat diGemilang Sakti Blok A2/20 RT 03/RW13 Kelurahan Sumur Pecung KecamatanSerang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :068 /070/SK.Pid/LBH.SIKAP/VIV2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang tanggal 30 Oktober 2018 dibawah nomor248/19/SK.HUK/Pid/18/PN.Srg;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 728/Pid.Sus

Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik memiliki tujuan :a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan

negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orangbanyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;g. dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan BadanPublik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.2.

,kesemuanya Advokat pada KantorLembagaBantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Yogyakarta (LBH SIKAPYYK) beralamat di JI. Anggajaya , Brojodento, No.294, Gejayan, Desa/Kel.Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman , ProvD.

Sugeng Suharto, MSiBahwa Ahli adalah ahlidi bidang Kebijakan Publik ;Bahwa Kebijakan Publik adalah yang berkaitan dengan tatanankenegaraan ;Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah yangberkaitan dengan bangsa dan Negara yang menyangkut dengankehidupan bernegara ;Bahwa menurut undangundang Peradilan Tata Usaha NegaraKepentingan Umum adalah kepentingan masyakarat dankepentingan umum adalah kepentingan bersama ;Bahwa jika kita berbicara tentang pemerintah daerah maka kitaberbicara tentang

Ketua Majelis Komisioner lebih focus pada legalStanding Pemohon dalam persidangan ; Bahwa Undangundang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik Pasal 2 ayat (3) Setiap informasi Publik harus dapatdiperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,biaya ringan, dan cara sederhana Pasal 3 huruf c. meningkatkan peranaktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaanBadan Publik yang baik Pasal 3 huruf d. mewujudkan penyelenggaraNegara yang baik, yaitu

., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga BantuanHukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) yang beralamat diGriya Gemilang Sakti Blok A2/20 Rt. 03 / Rw. 13 Kelurahan Sumur PecungKecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat KuasaNomor /SK.Pid/LBH SIKAP BANTEN/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021 yangtelah didaftarkan surat kuasanya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serangpada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor 2/SK.HUK/Pid/2021/PNSrg;Pengadilan Tinggi Tersebut

Dan kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilankeputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

., kesemuanya Advokat pada Majelis HukumHAM dan Kajian Kebijakan Publik Muhammadiyah Kota Surakarta beralamat di Jl.

9Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitungsejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBLTerdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RostamRahmad, S.H dan Andira, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada perkumpulanLembaga Pusat Dukungan Kebijakan

Publik (PDKP) Bangka Belitung yangberkantor di jalan Stania nomor 133 kelurahan Taman Bunga kecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkansurat Kuasa Khusus nomor 023/SKK/PDKPBB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitungtanggal 15 Juli 2021 Nomor 39/PID.SUS/2021/PT BBL tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis

Pasal 6:Maksud dan Tujuan Penggugat didirikan adalah menjadi wadah bagi wargakota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengansemangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasiManusia dan pemerintahan yang bersih.Begitu pula dalam Pasal 7:Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Penggugat melakukankegiatan advokasi terhadap kebijakan publik berupa:1.

Studi kebijakan publik, pendidikan publik, kampanye publik danpembelaan kepentingan publik dibidang penegakan hukum dankeadilan dengan;penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia keadilandan kesetaraan gender yang tidak diskriminatif, pengelolaan sertapelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang seimbang,perlindungan dan pembelaan hakhak konsumen, pengelolaanpemerintahan yang baik, bersih, transparan dan memberikan ruang bagipartisipasi dan kontrol publik.2.

Contoh Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 838K/Sip/1970 tanggal3 Maret 1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatankebijakan penguasa (dalam hal ini Pemerintah RI) tidaktermasuk kompetensi Pengadilan untuk menilanya. si Putusan mahamah Agung sebagaimana dimaksud diatasmerupakan yurisprudensi yang harus diterapbkan dalam perkarain) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksadan mengadili kebijakan publik.

,MH (Ahli Kebijakan Publik);Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 720 K/Pid.Sus/2011te8.2;10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.TIN GUSTINI, SH (Asisten Ahli Kebijakan Publik);SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC (Ahli Kesehatan Masyarakat);NENI ROEMAENI, BSC (Ahli Kesehatan Masyarakat);dr. PONCO AGUS PRASOJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat);Ir. MOHAMMAD NASIR, Msi (Ahli Tehnik Lingkungan);ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST (Asisten Ahli Tehnik Lingkungan);Drs. RAWAN SANTOSO, Msc (Ahli Statistik);Drs.

,MH (Ahli Kebijakan Publik);TIN GUSTINI, SH (Asisten Ahli Kebijakan Publik);SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC (Ahli Kesehatan Masyarakat);NENI ROEMAENI, BSC (Ahli Kesehatan Masyarakat);. dr. PONCO AGUS PRASOJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat);. Ir. MOHAMMAD NASIR, Msi (Ahli Tehnik Lingkungan);. ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST (Asisten Ahli Tehnik Lingkungan);. Drs. IRAWAN SANTOSO, Msc (Ahli Statistik);. Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik);. MARGARETHA HANITA, SH.,Msi (Ahli Hukum);.

MH (Ahli Kebijakan Publik) ;TIN GUSTINI, SH (Asisten Ahli Kebijakan Publik) ;SUARNI SAIDI ABUZAR, B.SC (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;Hal. 8 dari 85 hal. Put. No. 237 PK/PID.SUS/20122.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20.26.27.NENI ROEMAENI, B.SC (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;dr. PONCO AGUS PRASOUJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat) ;Ir. MOHAMMAD NASIR, M.Si (Ahli Tehnik Lingkungan) ;ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST (Asisten Ahli Tehnik Lingkungan) ;Drs.

MH (Ahli Kebijakan Publik);TIN GUSTINI, SH (Asisten Ahli Kebijakan Publik);SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC (Ahli Kesehatan Masyarakat);NENI ROEMAENI, B.SC (Ahli Kesehatan Masyarakat);. dr. PONCO AGUS PRASOQJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat);. Ir. MOHAMMAD NASIR, MSi (Ahli Tehnik Lingkungan);ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST (Asisten Ahli Tehnik Lingkungan);. Drs. IRAWAN SANTOSO, MSc (Ahli Statistik);Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik);MARGARETHA HANITA, SH. MSi (Ahli Hukum);.

pada halaman 35 bagian 5.Kesimpulan pada sub angka 5.2 yang menyatakan:"Pemohon memiliki Kedudukan hukum (/ega/l standing) untuk mengajukanpermohonan dalam perkara a quo".Bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan atas keterangan Pemohon pada angka2.15 angka 2 halaman 9 Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor873/PTSNMK.MA/KIJBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016 yangmenyatakan:"Tujuan permohonan adalah untuk menjamin hak warga negara/badan hukumsebagai kontrol sosial untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan

publik,program kebijakan publik, demi untuk mewujudkan penyelenggaraan negarayang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapatdipertanggungjawabkan":Bahwa tujuan tersebut masih sangat abstrak dan sumir karesa tidakmencerminkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIPyang berbunyi sebagai berikut:"Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publikdisertai alasan permintaan tersebut";Adapun frasa "alasan permintaan" sebagaimana dimaksud

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor36/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 18 Putusan nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

., keduanyaAdvokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum &study Kebijakan Publik (LBH SIKAP), beralamat : di Jalan Anggajaya ,Brojodento Nomor 294 Gejayan, Desa/Kelurahan Condongcatur, KecamatanDepok, Sleman D.I Yogyakarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017;Untuk selanjutnya disebut sebagai :Para Terbanding semula Para Tergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Yyk. dan surat surat yang berhubungan dengan perkara

Majelis berpendapat bahwa kegiatan yangdilakukan oleh Pemohon merupakan perwujudan dari peran partisipasimasyarakat dalam keterbukaan informasi publik pada badan publik dan selarasdengan tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf c yang padapokoknya menyatakan bahwa salah satu tujuan dari UU KIP adalah untukmeningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis komisoner tersebutselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan