Bahwa SIP dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidakdapat dijadikan persyaratan dalam pengajuan/perpanjangan ijinpenyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h jo.Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor060/U/2002.

Selain itu Pemohon Kasasi/Tergugattelah dengan cermat memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2)huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002dan ketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak perluditafsirkan lain (Asas Sens Clair).

JemberKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor191/O0/2002 tentang Perubahan nama PoliteknikPertanian Negeri Jember menjadi PoliteknikNegeri Jember (vide Bukti P35) Pemohon XXUniversitas BengkuluPeraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta UniversitasBengkulu (vide Bukti P36) Pemohon XXIlPoliteknikNegeri TualPerikananPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik PerikananNegeri Tual (vide Bukti P37) Pemohon XXIl Politeknik Negeri Bali Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor127/O0/2002 tentang Organisasi dan Tata KerjaPoliteknik Negeri Bali (vide Bukti P38) 6.

Putusan Nomor 23 P/HUM/201932.33.34.35.36.37.38.39.40.Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981tentang Pendirian Universitas Halu Oleo (Bukti P32):Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Bukti P33):Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas BorneoTarakan, dan Universitas Musamus (Bukti P34):Fotokopi Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 191/0/2002 tentang Perubahan Nama Politeknik PertanianNegeri Jember Menjadi Politeknik Negeri Jember (Bukti P35);Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu(Bukti P36);Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 37 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual(Bukti P37);Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor

Dengan kata lain,walaupun Peraturan Mendiknas tersebut mencabut dua peraturan, yaituKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975 yangtelah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhiradalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang salingbertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu.Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang PengelolaanRumah

keadilan dan asas kepastian hukumdalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawainegeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan204.3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentangPedoman Penggolongan RumahRumah Dinas DalamLingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980;bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008 .......No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara diLingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepadaRektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakansebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro UmumDepartemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008tanggal 10 Desember 2008; (bundel bukti bertanda T8)bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No

keadilan dan asas kepastian hukumdalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawainegeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentangPedoman Penggolongan RumahRumah Dinas Dalam LingkunganDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubahdengan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980; bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada RektorUniversitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan347ssebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro UmumDepartemen Pendidikan Nasional Nomor67923/A.1.IN/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008; (vide bundelbukti bertanda T8); bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008

Asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor : XXXX, tangal 28 September 2011, TentangPemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon (P.3) ;Menimbang, bahwa selain suratsurat, Pemohon juga mengajukan satu orangsaksi bernama : SAKSI J, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Eks Pelajar,bertempat tinggal di Kota Medan, memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupuPemohon dan tinggal bersama orang tua Pemohon

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R. Nomor42296/A4.3/KP/2011, tertanggal 1 Juni 2011, tentangkenaikan pangkat dari Pembina (IV/a) menjadiPembina Tingkat (IV/b) atas nama Dr. JulyetaPaulina Amelia Runtuwene, M.S. (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan TinggiKementerian Pendidikan Nasional R. Nomor2024/Dikti/Kep/IJLN/2010, tertanggal 18 Oktober 2010tentang Penetapan Hasil Penilaian ljazah PendidikanTinggi Lulusan Luar Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:59822/A4.5/2010 tanggal 2 Agustus 2010, Termohon telah mengangkatJulyeta Paulina Amelia Runtuwene dalam jabatan akademik/fungsionaldosen sebagai profesor/guru besar dalam bidang ilmu/mata kuliahTeknologi Informasi;2. Julyeta Paulina A.

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor W.IV.C00404/KEP/13/2000, tanggal 26 September 2000, atas nama Haruna Rasyid,yang dikelurkan oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun,bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, di berikode P.5;B. Saksisaksi :Saksi pertama H. Syamsul Bahri Dg Rala bin Barra, menerangkan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan pemohon Hj.

peruntukkan untukmenyelanggarkan sebuah Yayasan pendidikan yangHalaman 11 dari 71 Halaman Putusan Nomor26/G/20 10/PTUNJKTbaik menurut hukum, dan untuk itu) Penggugat bersamasaudara ANDRI PRAMBUDIE telah mendapatkan izinberupa : Surat Rekomendasi Departemen Kesehatan RI, BadanPengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya ManusiaKesehatan, Nomor : HK. 03.2.4.1.4617, tanggal 17Nopember 2003, Perihal : Rekomendasi iPertimbangan Tertulis Bagi Pendirian AkademiKebidanan Jaya Wijaya di Medan, Sumatera Utara ;Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor49/D/O/2004, tanggal 13 April 2004, tentangPemberian Izin Peryelenggaraan program Studi danPendirian Akademi Kebidanan jaya Wijaya di medandi selenggarakan oleh yayasan Pendidikan JayaWijaya Medan ;Surat Departemen Pendidikan Nasional, DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi No. 3466/D/T/2006,tanggal 18 September 2006 perihal: PerpanjanganIjin Penyelenggaraan Program Studi pada AkademiKebidanan Jaya Wijaya di Medan ;Bahwa pada awalnya keluarnya surat Keputusan Nomor207

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor1182/H51.R2/SK/SDM/2010 ~=tanggal 27 April 2010 yang telahdinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantorpos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan,setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya( P.9)Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:Saksil Safrida Simatupang binti Sori Muda Simatupang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai

Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia, Nomor 3034/J31.11.2/KP/2002 tanggal 12 Maret 2002 yangHalaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Mjdikeluarkan oleh An Menteri Pendidikan Nasional RI, Pembantu RektorIlUT, bukti Surat tersebut setelan dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.15;16. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Nurliani Atjo, Dra,yang dikeluarkan oleh atas nama Direksi PT.

(Bukti P2);Bahwa pada perubahan Pasal 8 point 2 tersebut diatas dinyatakansebagai berikut : mengadakan tempat pendidikan untuk sekolahtaman kanakkanak sampai dengan perguruan tinggi/universitasdan/atau pesantren sesuai dengan dana yang terkumpul dantersedia.Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2001, Yayasantersebut diatas telah mendapatkan izin dari Menteri Pendidikanberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : = 172/D/O/2001 tentang Pemberian IzinPenyelenggara

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :172/D/O/2001 Tentang Pemberian hinPenyelenggaraan Programprogram Studi danpendirian Universitas Ratu Samban di Arga MakmurYang diselenggarakan oleh Yayasan Ratu SambanArga Makmur di Kabupaten Bengkulu UtaraSepanjang mengenai Yayasan Ratu Samban ArgaMakmur sebagai Badan Penyelenggara UniversitasHalaman 29 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.Ratu. Samban di Kabupaten Bengkulu Utara,dinyatakan tidak berlaku.9.

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor172/D/O/2001 tertanggal 30 Agustus 2001 yang didalam KeputusanMendiknas tersebut yang menjelaskan Universitas Ratu Samban diArga Makmur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ratu SambanArga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara telah dinyatakan tidakberlaku berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi (MENRISTEKDIKTI) RI Nomor : 86/KPT/I/2018Tentang Yayasan Ratu Samban Sebagai Badan PenyelenggaraUniversitas Ratu Samban di Kabupaten Bengkulu Utara

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas tersebut tidak jelas dankabur, dikarenakan dalam dalil PENGGUGAT tersebut sama sekali tidakmenyampaikan dengan jelas maksud dan keinginan terhadap penafsiranyang dianggap bertentangan antara surat Direktorat JenderalKelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggidengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/0/2001.5.

Fotokopy dari fotokopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 172/D/O/2001 tanggal 30 Agustus 2001 tentangPemberian ljin Penyelenggaraan ProgramProgram Studi dan PendirianUniversitas Ratu Samban di Arga Makmur yang diselenggarakan olehHalaman 110 dari 123 Putusan Nomor 8/Pat.G/2018/PN Agm.Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara,telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapatdicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.IV.1;2.

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 19095/A.4.3/KP/2008 dan selaku Pejabat yang diberikewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/ Penguji SPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor:613/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 yang ditandatangani oleh18Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaan Nomor: PER66/PB/2005 (masingmasingpenuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal

Karya Medika,tanggal 20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentangbersedia mengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent(HP) Seri 8720 A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaankondisinya tidak baru (bekas).33.1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlahharga sebesar Rp. 4.500.000.000.34.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI,Nomor : 613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan / Pengelola Keuangan pda Politeknik

Karya Medika,tanggal 20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentangbersedia mengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent(HP) Seri 8720 A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaankondisinya tidak baru (bekas).33.1 (satu) lembar Daftar MKuantitas dan WHarga dengan jumlahharga sebesar Rp. 4.500.000.000.Halaman 81 dari 122 halamanPutusanNo.12/Pid.Sus.K/2012/PNMadn.8234.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI,Nomor : 613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan

Syahbuddin Siregar, menjabat sebagaiKepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Politeknik NegeriMedan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalHalaman 83 dari 122 halamanPutusanNo.12/Pid.Sus.K/2012/PNMadn.Republik Indonesia Nomor : 19095/A4.3/KP/2008, tanggal 16 Mei 2008 danpada tahun 2010, terdakwa diangkat sebagai Pejabat yang diberikewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar(SPM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia

Karya Medika,tanggal 20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentangHalaman 119 dari 122 halamanPutusanNo.12/Pid.Sus.K/2012/PNMadn.120bersedia mengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent(HP) Seri 8720 A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaankondisinya tidak baru (bekas).33.1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan WHarga dengan jumlahharga sebesar Rp. 4.500.000.000.34.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI,Nomor : 613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan

KEPENTINGAN PENGGUGATBahwa Penggugat adalah yayasan berbadan hukum yangmenyelenggarakan perguruan tinggi Swasta bernama SekolahTinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia (STKPI) sejak tahun 2001dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor108/D/O/2001, yang bertujuan menciptakan sumberdaya manusiaIndonesia yang berkualitas, professional, beriman dan bertaqwa dibidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara ;Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNBahwa Tergugat telah menerbitkan surat

sebagai berikut ;Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Il, Penggugatmengajukan Repliknya tanggal 18 Juli 2019, sebagai berikut ;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut ;Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat Ilmengajukan Dupliknya tanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil Gugatannya,Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak 34 (tiga puluh empat)surat bukti ;1.Foto copy Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :108/D/O/2001, tanggal 2 Agustus 2001, diberi tanda ;eee e eee eae e teers eee eae eeeee sae eeeeeeeeeeaaeeeeeeeesaaaeeeeeeeeesaaees (Bukti P 1) ;2.Foto copy Surat Nomor : 5586/A4/1/HK/2018, tanggal 27 Desember2018, tentang penyampaian salinan Keputusan Menteri Riset,Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNTeknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 392/M/KPT/2018,(terlampir objek gugatan), diberi tanda ; ........

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :108/D/O/2001, tentang pemberian ijin Penyelenggara Program Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Kelautan danPerikanan Indonesia di Medan, selanjutnya diberi tanda ;eee e ee ee eae eeeeeeeeaaeeeeeeeeeaaeaaeeeeeeeesaeaseeeeeeeesaeeneeeeeeaas (Bukti T.l. 3) ;4. Foto copy UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012, tentangPendidikan Tinggi, selanjutnya diberi tanda ;... (Bukti T.l 4) ;5.

Bahwa Penggugat adalah Yayasan Bina Bahari Indonesia Di Medansebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta SekolahTinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia (STKIP) yang didirikanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 108/D/O/2001 tanggal 2 Agustus 2001 TentangPemberian ljin Penyelenggaraan ProgramProgram Studi danpendirian sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia di Medanyang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bahari Indonesia Di Medan(vide bukti

Putusan No.1040/Pdt.G/2019/PA.PrgqMajelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Surat KeteranganPensiun) Nomor W.IV.C00111/KEP/13/2000 atas nama Dullah tanggal 04Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh MajelisHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Bahwa maksud dan tujuan berdirinya PENGGUGAT adalah untuk bergerak dibidang Sosiai yang salah satu kegiatan usahanya adalah pendidikan formalperguruan tinggi, karenanya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada tahun2003 PENGGUGAT (dahulu bernama Yayasan Korps Pegawai Republik IndonesiaKabupaten Banjar sesuai Akta No. 4 tanggal 18 Juni 2002) mendirikan sebuahPerguruan Tinggi Swasta berbentuk akademi yang bernama Akademi KebidananMartapura, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia

LIMPELE,SH., diberi tanda bukti P7 ;Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no50/D/O/2003 tertanggal 07 Mei 2003 tentang Pemberian Ijin penyelenggaraanprogram studi baru dan pendirian akademi kebidanan martapura di Banjarmasindiselenggarakan oleh Yayasan KORPRI Kabupaten Banjar di Banjarmasin, diberitanda bukti P8;Foto copy sesuai dengan aslinya, Perpanjangan jin Penyelenggaraan ProgramStudi pada Akademi Kebidanan Martapura No. 3314/D/T/2005 tertanggal 10Oktober

menjadi Yayasan Marta Berlian Husada.Bahwa maksud dan tujuan berdirinya PENGGUGAT adalah untuk bergerak dibidang Sosiai yang salah satu kegiatan usahanya adalah pendidikan formalperguruan tinggi, karenanya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada tahun2003 PENGGUGAT (dahulu bernama Yayasan Korps Pegawai Republik Indonesia53Kabupaten Banjar sesuai Akta No. 4 tanggal 18 Juni 2002) mendirikan sebuahPerguruan Tinggi Swasta berbentuk akademi yang bernama Akademi KebidananMartapura, sesuai Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 50/D/O/2003 tanggal 7 Mei 2003 Tentang Pemberian jinPenyelenggaraan Program Studi Baru dan Pendirian Akademi KebidananMartapura di Banjarmasin Diselenggarakan oleh Yayasan Korpri Kabupaten Banjardi Banjarmasin;Bahwa Jjin yang dimiliki oleh Akademi Kebidanan Martapura PENGGUGAT telahbeberapa kali diperpanjang, dan telah terakreditasi peringkat B dan juga telahmenerbitkan IJAZAH sendiri untuk mahasiswa yang telah menyelesaikanpendidikan pada Program

Tergugat Il, serta Kontra Memori Banding dari Pembandingsemula Penggugat/Terbanding/Tergugat Rekonvensi dimana MajelisHakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi dariPara Tergugat/Para Pembanding dengan alasan danpertimbangansebagaimana tersebut dibawah ini;DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, dalam positanyadidasarkan pada adanya kebijakan Tergugat I/Pembanding Ilmengeluarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional danKebudayaan RI Nomor 217/O0/2000 Tentang Pembukaan dan Penegeriansekolah tahun Pelajaran 1999/2000 (P.24/T.I4/T.II,III, I21) dan SuratKeputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.511/XI/2001 tetang PerubahanNomenklatur SMU Negeri 1 Tambang menjadi SMU Negeri Plus ProvinsiRiau (P.25/T.1L. 1, INV2);Menimbang, bahwa yang dinyatakan oleh Penggugat melakukanperbuatan melanggar hukum adalah Tergugat , Tergugat II, Tergugat IIIHalaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 86/PDT/2021/PT

bulan penjara ;5 Menghukum Terdakwa untuk membayar wang pengganti sebesarRp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahputusan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelanguntuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan ;6 Menetapkan barang bukti :1 Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 72/C/KEP/KP/12004 tanggal 17 Februari 2004 tentangPengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan bagian Proyek PeningkatanMutu Guru pada Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin MutuPendidikan di lingkungan DIRJEN DIKDASMEN DepartemenPendidikan Nasional T.A 2004 ;2 Surat dari Kepala LPMP Nomor : 251/C23/LL/2004 tanggal 21 April2004 perihal Permintaan Data Penerima Bantuan Subsidi Guru Tahun2004 :101112131415Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan

bulan ;Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan ;Menghukum Terdakwa untuk membayar wang pengganti sebesarRp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) yang apabila tidakdibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyaikekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang untukmembayar uang pengganti tersebut ;Menyatakan barang bukti berupa :Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 72/C/KEP/KP/12004 tanggal 17 Februari 2004 tentangPengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan bagian Proyek PeningkatanMutu Guru pada Proyek Pengembangan Lembaga Penjamin MutuPendidikan di lingkungan DIRJEN DIKDASMEN DepartemenPendidikan Nasional T.A 2004 ;Surat dari Kepala LPMP Nomor : 251/C23/LL/2004 tanggal 21 April2004 perihal Permintaan Data Penerima Bantuan Subsidi Guru Tahun2004 ;Rekapitulasi Dana Subsidi Guru Kabupaten Kuantan Singingi periodeJanuari

No. 1856 K/Pid.Sus/20101011121314Menyatakan barang bukti berupa :Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :72/C/KEP/KP/12004 tanggal 17 Februari 2004 tentang PengangkatanPemimpin dan Bendaharawan bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru padaProyek Pengembangan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di IingkunganDIRJEN DIKDASMEN Departemen Pendidikan Nasional T.A 2004 ;Surat dari Kepala LPMP Nomor : 251/C23/LL/2004 tanggal 21 April 2004perihal Permintaan Data Penerima Bantuan Subsidi

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor3415/H12/KP/2009, tentang Pemberhentian Dengan MHormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil terhadap saudara Ir. Noviati MURP, karenaPenggugat/Terbanding tidak lagi menerima hak hakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2.

Pasal 55ayat (1) Ke1 KUH Pidana ; 22200SUBSIDIAIR :mn Bahwa dia terdakwa Herman Taher Alias Alam selaku PenyediaBarang Dan Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)Nomor : 01/P2K/SP3P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010, bersamasama dengan saksi Sihar Simamora, SE, AK selaku Dosen Politeknik NegeriMedan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 153/K2/SK/KP/2007 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen TA 2010berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik

Pasal 55ayat (1) Ke1 KUH Pidana.22DAN / ATAU :KEDUA :eoneeenen= Bahwa dia terdakwa Herman Taher Alias Alam selaku PenyediaBarang Dan Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)Nomor : 01/P2K/SP3P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010, bersamasama dengan saksi Sihar Simamora, SE, AK selaku Dosen Politeknik NegeriMedan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 153/K2/SK/KP/2007 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen TA 2010berdasarkan Surat Keputusan

Karya Medika, tanggal20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersediamengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent (HP) SeriHalaman 49 dari 118Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi8720 A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinyatidak baru (bekas).34.1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlahharga sebesar Rp. 4.500.000.000.35.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor :613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan

Karya Medika, tanggal 20Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersediamengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent (HP) Seri 8720A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinya tidak baru(bekas).34.1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan WHarga dengan jumlah hargasebesar Rp. 4.500.000.000.35.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor : 613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pda Politeknik

Syahbuddin Siregar, menjabat sebagaiKepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Politeknik NegeriMedan dan sekaligus diangkat sebagai Pejabat yang diberi kKewenanganuntuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 613/A.A3/KU/2010, tanggal 2 Januari 2010. ;Bahwa terdakwa Herman Taher Alias Alam selaku Direktur PT. AstasariSantika.

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUH Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa dia terdakwa Sihar Simamora, SE, AK selaku Dosen Politeknik NegeriMedan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 153/K2/SK/KP/2007 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen TA 2010berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor139/K2/KU/2010, tanggal 5 Pebruari 2010, bersamasama dengan saksiDrs.Syahbuddin Siregar selaku Pejabat yang diberi Kewenangan untuk menguji danmenandatangani SPM, saksi Herman

Karya Medika, tanggal20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersediamengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent (HP) Seri8720 A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinyatidak baru (bekas).1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlahharga sebesar Rp. 4.500.000.000.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor :613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pda Politeknik Negeri

Karya Medika, tanggal 20Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersediamengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent (HP) Seri 8720 Ayang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinya tidak baru(bekas).1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlah hargasebesar Rp. 4.500.000.000.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor :613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pda Politeknik Negeri

Zulkifli Lubis, M.l.Komp menjabat sebagai DirekturPoliteknik Negeri Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor : 7522/A2.3/KP/2003, tanggal 22 Mei 2003dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :71846/A4.4/KP/2011, tanggal 23 Agustus 2011, sekaligus menjabat sebagaiKuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 613/A.A3/KU/2010,tanggal 2 Januari 2010

Karya Medika, tanggal 20Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersediamengganti barang Microwave Network Analyzer Merek Agilent (HP) Seri8720 A yang menurut hasil pemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinyatidak baru (bekas).1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga dengan jumlah hargasebesar Rp. 4.500.000.000.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor :613/A.A3/KU/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pda Politeknik Negeri

PUT. 23/TIPIKOR/2012/PT.PLGdana bantuan sosial harus digunakan sesuai dengan sasaran dan targetkegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA dan petunjuk operasionalkegiatan Tahun Anggaran 2009 di masingmasing satuan kerja unit organisasiDirektorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudianbertentangan dengan Panduan pelaksanaan pendirian Unit Sekolah Baru(USB) Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2009 dan tahun 2010 Bab III.Apada angka 3 Jo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor060/U

PUT. 23/TIPIKOR/2012/PT.PLG(USB) Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2009 dan tahun 2010 Bab III.Apada angka 3 Jo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah Baru, menyatakan bahwaPersyaratan penerima dana bantuan USBSMK adalah memilikiDIPDA/DASK tahun 2009 yang mencantumkan dana pembangunan USB.Dalam hal ini dana bangunan tersebut belum tercantum dalam DIPDA/DASKtahun 2009 dapat digantikan dengan surat pernyataan dari PemerintahDaerah yang diketahui oleh DPRD namun