Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret2014 ;5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal13 Maret 2014 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal12 Mei 2014 ;7.

Perpanjangan ke oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11Juni 2014 ;8. Perpanjangan keIl oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11Juli 2014 ;Terdakwa dan Terdakwa Ill diajukan di muka persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

SUUDI, S.T., sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

SUUDI, S.T. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.

DJEFRI LAALA membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 ;Mengingatakan akta tentang permohonan kasasi Nomor06/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Palyang dibuat oleh Panitera Muda TindakPidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7Agustus 2014 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu khusus terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ill tersebut

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 06 Desember 2017, Nomor 89/ Pid.Sus.Tpk/ 2017/ PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda yang selengkapnya sebagai berikut ; -------------------------------------------------- Menyatakan Terdakwa Ir.

Yauri Razak tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ; ------------------------------------------------------ Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Terdakwa Ir.

Yauri Razak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ; --------------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

PUTUSANNOMOR 10/ PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalamtingkat banding, menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa : 22222 no nnn nn nnn nnn ne nnn eae nnn nce nnn eensNama lengkapTempat LahirUmur / Tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Ir.

Semua berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan denganPEM Ala, INI 5 ~~ ~~ wn mn nnn mann nn nnn nnn nnn nnn nnnienn men nmmnnnnMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkanSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar,yang pada pokoknya. sebagai Derikut 2 s=2=es

NICO RUMBINO, SE yang perkara mereka telah diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura dan sudah mempunyai kekuatanHal. 1 dari 28 hal. Put.

No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;:SUBSIDAIR:Bahwa la Terdakwa JHONI WAY, S.Hut.

No. 2482 K/Pid.Sus/2015Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWamena tanggal 15 Oktober 2014 sebagai berikut :1.

No. 2482 K/Pid.Sus/2015Tindak Pidana Korupsi Jayapura Nomor 38/Pid.SusTPK/2014/PNJap tanggal 08 Desember 2014 yaitu:> Keterangan Saksi:a.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktupaling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkasperkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" karena perkara atasnama terdakwa JHONY WAY S.Hut, M.Si dilimpahkan oleh Penuntut Umumpada tanggal 03 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Penetapan hari sidangHal. 26 dari 28 hal.

Menyatakan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa MUFTY INTY PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;4.

PUTUS ANNo. 17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.MamDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan pemeriksaan acara biasadalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:Nama : MUFTY INTY PRIYANTO;Tempat lahir : Karang Anyar;Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 11 April 1960;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.Garuda

TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimanadiuraikan dalam Dakwaan Subsidiair ;4.

yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Subsidair: Pasal 3 UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang diubah Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;29Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatSubsidaritas

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu jika tidak terbukti maka baru dipertimbangkan dakwaan Subsidari;Menimbang, bahwa dakwaan Primair mengenai Pasal 2 Undang Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan.Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifatalternatif.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangHal. 13 dari 30 hal. Put.

Pasal 18Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menyatakan Terdakwa I.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc.dan Terdakwa II.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal64 Ayat (1) KUHP.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti menurut hemat Pemohon Kasasi telahtidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya(Pasal 253 Ayat (1) sub (a) KUHAP).

PUTUSANNomor 461 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ASEP HIDAYAT, BBA bin H.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H

JEJE ZAENALABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENALABIDIN oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H. JEJE ZAENALABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana dakwaan subsidair;4.

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A knusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDGtanggal 16 Maret 2015 mengenai pidana penjara pengganti uangpengganti sehingga amar putusanya adalah menyatakan Terdakwa ASEPHIDAYAT, BBA bin H.

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kela A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H.

sebesarRp.5.785.000.000, (lima milyar tujuh ratusdelapan puluh lima juta rupiah) , atau setidaktidaknya akibat perbuatan terdakwa HironimusRenyut Als Ronny dan Terdakwa Tony Karel11Retraubun,SH merugikan keuangan Negara masingmasing sebesar Rp. 180.000.000, (seratus delapanpuluh jutaPerbuatan Terdakwa Hironimus Renyut Als Ronny danTerdakwa Tony Karel Retraubun,SH sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo psl 18Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

Korupsi Tingkat Pertama pada PengadilanNegeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, baik secara sendirisendiriatau bersamasama dengan HERU KISBANDONO sebagai Hakim Ad HocPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriPontianak (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Hakim PRAGSONOsebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar

Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 angka 5Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yangdiangkat berdasarkan

Pada pertemuantersebut Okta mengatakan kepada saksi : Mas Heru...... tolongPak Yaeni bisa dibantu..... setidaktidaknya bisa ringan buat PakYaeni.e Bahwa pada hari Jum'at sekitar awal bulan Maret 2012, saksipergi ke ruang kerja Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi dikantor Pengadilan Negeri Semarang dengan maksud melihatregistrasi perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa M.Yaeni, dari buku register perkara, pada saat itu saksimengetahui bahwa perkara tindak pidana korupsi atas namaterdakwa M

RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.LEBIH SUBSIDIAIR :Perbuatan TERDAKWA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RINomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidanaMenimbang, oleh karena dakwaan disusun

sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., MSc terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPenuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H SUWANDI, MM., MSc.

Put.No.1632 K/Pid.Sus/2018Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby. juncto Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. juncto Nomor65/Pid.Sus/TPK/2017/Pt.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2017, Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTimur tersebut;Membaca Akta Permohonan

tersebut sebagai PemohonKasasi , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 September 2017;Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2017 Terdakwa tersebutsebagai Pemohon Kasasi Il, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6November 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa

Put.No.1632 K/Pid.Sus/2018hukum tidak sebagaimana mestinyadalam mengadili perkara ini, yaknidengan amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo UndangUndang No.31Tahun 1999 jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hukuman = yangdijatuhkan dibawah hukuman minimal khusus terhadap

H.SUWANDI, MM., M.Sc. tersebut ; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Malang tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 65/PID.SUSTPK/2017/PT.SBY,tanggal 18 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor16/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, tanggal 26 Mei 2017 tersebut mengenaipidana penjara yang dijatunkan menjadi 4 (empat) tahun dan dendasebesar

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Hal. 18 dari 122 hal. Put.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 09 Oktober 2014 sebagai berikut:1.

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 sebagaimana dakwaan subsidiair.2.

Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 10 November 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum padatanggal23 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasitanggal 27 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Dalam penjelasan umum atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenaikeuangan Negara adalah :Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaanNegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a.

PUTUSANNOMOR 1775 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : ACHMAD YANI, SIP. alias YANI;Tempat lahir : Palu;Umur/tanggal lahir :52 tahun/23 Desember 1960;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Bambalemo Blok A, Desa Bambalemo,Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012;3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 (Tahanan Kota);4.

Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 11 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tidak bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danPasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Palutersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Januari 2015 dariTerdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Januari2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Hal. 27 dari 35 hal.

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg tanggal 17 September 2018 yang dimintakan banding.MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum.3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.4.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d. tanggal 23 Juni 2018;3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d. tanggal 12Agustus 2018;4. Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d. tanggal11 September 2018;5.

Perpanjangan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 September 2018 s/d.tanggal 11 Oktober 2018;6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 23Oktober 2018;7.

pada Pengadilan Negeri Semarang,yang berdasarkan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara TindakPidana Korupsi atau yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi, Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indnesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indnesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubaan

Atas UndangUndang Nomr 31 Tahun 1999 tentangPemerantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur pokok sebagaiberikut:1.

Alias HENRY JACOBtersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JACOB, S.E., M.M.

yang mengambil alihPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidakseluruhnya mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan yangdiajukan oleh Penuntut Umum bahwa : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalampemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Hal. 88 dari 117 hal.

dari ketentuan pidana 4 (empat) tahunpenjara yang dijatunkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak sesuai dengan rasa keadilanmasyarakat ;ll.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Palu, begitupun halnya dengan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah melakukankekeliruan dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya, oleh karena Judex Facti di dalammenjatuhnkan putusannya sematamata hanya berdasarkan padapertimbangan hukum formal semata berdasarkan alur pertimbanganyang tertuang dalam Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa PenuntutUmum

Bahwa alur putusan sebagaimana tersebut di atas memberikan kesanbahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah Palu, maupun Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah mengabaikan fakta hukumyang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan demikian JudexFacti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palumaupun Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi SulawesiHal. 89 dari 117 hal. Put.

Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan mohon agar Majelis Hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikutMenyatakan terdakwa DADANG ROMANSYAH bin TAMAMI terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secaraberlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 jo Undang undang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64

Wiyono,SH dalam bukunya PembahasanceUndang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 39sesampai dengan halaman 41, mengartikan kata jabatan dalampasal 3 Undang undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagimana telahdi ubah dan di tambah dengan Undangundang RI nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, bahwamenurut E.

pendapat Soedarto, yangdimaksud dengan kedudukan adalah di samping dapat dipangkuoleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapatjuga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukanPegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.

Dengan demikiankata kedudukan dalam perumusan pasal 3 dipergunakan~ untukpelaku tindak pidana korupsi sebagai berikutPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidakmemangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan strukturalmaupun jabatan fungsional;2 Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeriatau) perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan petikan keputusan BupatiTasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.111 Pemdes/2005 , tertanggal 25Juli

untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannyadapat di laksanakan dengan baik, kesempatan adalah peluang yangdapat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi,peluangmana tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang tatacarakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau di duduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.