disebelah kanan tanah Objek Sengketa dan saksimendapatkan tanah tersebut juga dari Kamaludin Bin Sinar,sama dengan asal usul tanah milik Tergugat I;Bahwa dengan demikian terbukti bahwasanya Bukti P.3 adalahBukti Surat yang tidak sah akan tetapi oleh Judex Facti, faktahukum tersebut tidak dipertimbangkan dan oleh karenanyaterbukti pula Judex Facti telan melakukan kekhilafan ataukekeliruan yang nyata dalam mengadili dan memutus perkarayang dimohonkan Peninjauan Kembali.Bahwa Judex Facti .c Hakim PN

Palembang telah melakukan kekhilafan sebagaimana pertinbangan hukumnya pada halaman 81Putusan, yaitu membenarkan hak kepemilikan Penggugat/TermohonPK mendasarkan pada Putusan Perkara No. 72/Pdt.G/1993/PN.PLG(bukti P7A), Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.49/Pat.G/1994/PT.PLG (bukti P7B) dan Putusan Mahkamah AgungRI No. 3135 K/Pdt.G/1994 (bukti P7C);Karena Putusanputusan perkara tersebut adalah merupakanPutusan Perkara Perdata antara pihakpihak H.

Srikandi Oemar pada tanggal 20Februari 2016 telah membuat Pernyataan Di Bawah Sumpah dihadapan NotarisPalembang Nuzmir Nazorie, SH, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 22 (Copyyang telah di legalisasi oleh Panitera/Sekretaris PN Palembang sehingga sesuaidengan aslinya terlampir sebagai bukti);Bahwa dalam pernyataan tersebut, Ny.

Rudy Max Gustav Schulz untukmengajukan Gugatan, maka Para Penggugat harus dapatmembuktikan adanya kuasa atau penunjukan dari seluruh ahli warisyang lain kepada Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo.Bahwa Penetapan PN Palembang No. 1258/Pdt.P/1997/PN.PLGtanggal 20 September 1997 tidak dapat dengan serta merta dijadikansebagai dasar hukum yang sah untuk menunjukkan bahwa NyonyaCarita Smith sebagai Kuasa Penggugat Kedua yang berkualitas untukMengajukan Gugatan a quo, sekalipun dalam penetapan

Gustav Schulz.Bahwa apabila Para Penggugat dalam Gugatan bertindak dalamkapasitasnya selaku ahli waris dari Schulz maka seluruh ahli warisSchulz lainnya harus diikutsertakan sebagai pihak Penggugat dalamGugatan a quo.Bahwa apabila Para Penggugat bertindak selaku kuasa/wakil yangditunjuk ahli waris dari Schulz untuk mengajukan Gugatan, maka ParaPenggugat harus dapat membuktikan adanya kuasa atau penunjukandari ahli waris yang lain kepada Para Penggugat untuk mengajukanGugatan a quo.Bahwa Penetapan PN

Palembang No. 1258/Pdt.P/1997/PN.PLGtanggal 20 September 1997 tidak dapat dengan serta merta dijadikansebagai dasar hukum yang sah untuk menunjukkan bahwa NyonyaCarita Smith sebagai Kuasa Penggugat Kedua yang berkualitas untuk Halaman 79 dari 96 Halaman Putusan Nomor 644/PDT/2017/PT DKI10.11.Mengajukan Gugatan a quo, sekalipun dalam penetapan tersebutmenyatakan Bahwa Nyonya Carita Smith merupakan wali pengampudari VAN ROBERT JON SCHULZ.Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Gugatan tidak memiliki

Pasal 418 KUH perdatahkmenyebutkan: balaibalai dan dewandewan tidak bolehdikesampingkan dari segala campur tangan yang diperintahkan kepadamereka dalam ketentuan undangundang.Bahwa Penetapan PN.

Palembang No. 1258/ Pen/PDT.P/1997/PN.PLG menetapkan Penggugat (lvan Robert Schulz) berada dibawah Pengampuan dan Ibu kandungnya Caritha Smith sebagai waliPengampu.Bahwa karena Penggugat berada di bawah pengampuan dan dalamhal ini ibu kKandungnya menjadi wali pengampu, maka BHP bertugassebagai Pengawas bagi wali Pengampu dalam hal melaksanakansegala kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh wali pengampuatas bagian waris dari Penggugat sebagai orang yang berada dibawah Pengampuan.Bahwa berdasarkan

Tojip, Tanggal 9 Oktober 1904selanjutnya disebut ( P.I1 );2 Foto cofy Surat Keterangan JualBeli Tanah Antara Nonah Binti Abdullah Doeng denganAbdul Hamid Bin Haji Tojip, Tgl. 08 Oktober 1933 PN.

Palembang selanjutnya disebut(P.I2 );3 Foto Cofy Surat Pengakuan Hak Usaha milik Achmad Kailani, Tanggal 15 Januari 2003,terdaftar di Kantor Lurah 9 llir dan Kantor Camat IT.I Kota Palembang selanjutnyadisebut ( P.I3 );4 Foto Cofy SURAT PENGAKUAN HAK USAHA tertanggal 15 Januari 2003 selanjutnyadisebut (P1.3 A);5 Foto cofy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ( Gambar 1 Sket Lokasi) untukpembuatan Surat Pengakuan Hak Usaha, atas nama Achmad Kailani, Nomor :594/01/1003/2003,Tanggal17 Januari 2003 selanjutnya

Oleh karena itu dengandidaftarkannya gugatan penggugat ke PN Palembang haruslah ditolak olehMajelis Hakim ;Berdasarkan uraian diatas,smohon Majelis Pengadilan Negeri Klas IAPalembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalildalil gugatan penggugat untuk seluruhnya dan mengeluarkan Tergugat IV sebagaipihak yang digugat ;DALAM POKO K PERKARA :1Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi tersebut diatas, harapdiberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagianyang tak terpisahkan

Majelis Hakim PN Palembang sejak tanggal 18022013 s/d 18032013;5. Perpanjangan Ketua PN Palembang sejak tanggal 19032013 s/d 17052013.Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya JUMANAH, SH, MH , Advokat/Pengacara pada kantor Hukum JUMANAH , SH, MH dan asisten Advokat BUDIONO,SH, MH berkantor di Jl. Sukabangun IT (Soak) Lr. Karya Komplek Griya Ksatria Blok CNo. 7 Km. 6 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Feberuari 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :1.

Perpanjangan Ketua PN Palembang sejak tanggal 29 Mei 2021 sampaidengan tanggal 27 Juli 2021.Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yangbernama Eka Sulastri, SH dan Rizal, SH advokat yang berkantor di PosBantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Majelis nomor 563/Pid.B/2021/PN Plg.Putusan No.563/Pid.B/2021/PN.

Gugatan belum saatnya diajukan ke Pengadilan ( premateure )Bahwa gugatan Penggugat premature karena Penggugat dan Tergugat masihdalam tahap menyelesaikan permasalhan secara kekeluargaan yangHalaman 8 dari 29halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2016/PNPlgdilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016, namun daktanya Penggugat telahmendaftarkan gugatannya melalui PN Palembang pada tanggal 16 Mei 2016.Sehingga menurut Tergugat , gugatan Penggugat seharusnya belum saatnyadiajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

Palembang jo Putusan Kasasi dari Mahkamah AgungNomor : 2691K/Pdt/2013 tanggal 24 Juli 2014 menyatakanmenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir.SUKARJO HANAN dahulu Penggugat/Pembanding.Dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht ven gewisjde) yang telah dibuat olehPanitera /Sekretaris PN. Palembang pada tanggal 20Oktober 2015.2.3.

Putusan PN. Palembang Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.PLGtanggal 1 Oktober 2012.b. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor03/Pdt/2013/PT.Palembang tanggal 27 Februari 2013.c. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2691/Pdt/2013tanggal 24 Juli 2014. Putusannya bersifat POSITIF :a. Putusan PN. PalembangMenolak gugatan Penggugat (Ir. SUKARJO HANAN) untukseluruhnya.b. Putusan banding di Pengadilan Tinggi PalembangMenguatkan Putusan PN. Palembang Nomor :50/Pdt.G/2012/PN.PLGc.

bukanpula sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum.SELAIN DARIPADA ITU,Untuk 1 (satu) bidang tanah berSertipikat Hak Millik No.3820/Kel.Kebun Bunga tertanggal 13 Desember 2016, Surat Ukur No.791/Kebun Bunga/2016 tanggal 20 Oktober 2016 luas 2.655 M2 (buktiTI3C);Bahwa terhadap bidang tanah SHM No. 3820 ini, SENYATANYAdengan didasarkan pada alas hak yang sama dengan perkara aquo,pihak PENGGUGAT (Sekarang Pembanding) telah terlebin dahulumengajukan gugatan dalam perkara yang lain (Perkara Putusan No.244 PN

Palembang Jo.

Ahmad Sahaluddin (saksi Ahli dari kantor Badan Pertanahan Nasional):Bahwa saksi bekerja di BPN (badan pertanahan Nasional) sebagai Kasi sengketadan kompleks pertanahan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;Bahwa Tupoksi saksi adalah :e Kalau ada pengaduan, gugatan di PN dan PTUN saksi lah yangmenangani;e PPNS = Tahun 2009 di Mega Mendung;e Saksi pernah beberapa kali jadi saksi di PN Palembang dan PN Sekayu;Bahwa tanah Negara dapat diKonfersi menjadi Tanah hak milik;Bahwa Tanah hak Ehfah jikalau

Begitu juga keterangan saksi Sidik dan keterangansaksi Purwati ada mempunyai lahan tanah yang jaraknya + 300 m dengan lahantanah Pembanding ada berperkara di PTUN Palembang dan di PN Palembang atasperkara tersebut saksi Sidik dan Purwati telah memenangkan perkara hinggatingkat Kasasi yang menyatakan bahwa tanah saksi benar terletak di Jalan BaruAkses Bandara tembus KebunSayur/Jalan Musi II. Rt.62.Rw. 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan SukaramiKota Palembang.

Pekanbaru, PN. Palembang, PN.Tanjungkarang, PN. Serang, PN. Jogyakarta, PN. Banjarmasin, PN. Pontianak,PN. Samarinda, PN. Makassar, PN. Mataram, PN. Kupang, PN.

Oleh karenanya,para tergugat mohon kepada Majelis Hakim PN Palembang yangmemeriksa dan memutus perkara ini, agar dapat memberikan putusansebagai berikut :I. DALAM EKSEPSI.1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;Hal 27 dari 44 Halaman Putusan No.84/Pdt.G/2013/PN.PLG2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);3. Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;ll. DALAM POKOK PERKARA.1.

waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentangtahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin KabupatenBalangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin KabupatenBalangan atau setidaktidaknya pada suatu tempat sesuai UU No 4 Tahun 2009Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 tentang pengoperasianpengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PNPadang, PN Pekanbaru, PN

Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PNYogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PNMataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadilimelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Balangan dan di Gedung Mayang MauraiKecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaktidaknya pada suatutempat sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi danKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PNTanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PNSamarinda, PN Makassar, PN Mataram

Jangka Waktu Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PihakPemohon telah daluarsa (lewat waktu).Bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan Pemohon dalam PerkaraNomor : 67/Pdt.P/2020/PN.Plg pada tanggal 01 April 2020 sebagaimanateregister dalam Sistem E Court PN Palembang yang diajukan melaluiKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang telah daluarsa (lewatwaktu).

secarasah, yang diperolehnya dari KNIL berdasarkan Surat Khusus (yangdalam bukti PP 11) sebuah surat berbahasa Belanda yang berjudulNota van Bijzonderheden Betreffende de Nederlandse gwestelikegedienst van Zuid Sumatra tanggal 16 Mei 1950;Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bukti TERMOHON KASASI/semulaPENGGUGAT/ PEMBANDING (vide Bukti P 7) , maka sudah sangatterang dan nyata bahwa setidaktidaknya selama kurun waktu sejaktanggal 19 Januari 1976 sampai dengan didaftarkannya GugatanTERMOHON KASASI II ke PN

Palembang pada bulan Desember 2009,atau selama kurun waktu 33 (tiga puluh tiga tahun), TERMOHONKASASI sama sekali bersikap mendiamkan PARA PEMOHON KASASI IIyang masih terus bertempat tinggal dan menghuni objek sengketa dansejak atahun tersebut TERMOHON KASASI sama sekali tidak pernahmenyatakan KEBERATAN;Bahwa PARA PEMOHON KASASI II sudah menempati objek sengketasejak tahun 1967 sehingga sampai dengan saat diajukannya Gugatamoleh TERMOHON KASASI / semula PENGGUGAT/PEMBANDING padabulan Desember 2009

Bahwa pengajuan Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan NegeriPalembang (PN Palembang), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang mensyaratkanpengajuan gugatan di daerah hukum salah seorang dari Tergugat dalamhal terdapat lebih dari seorang Tergugat, yang selanjutnya saya uraikansebagai berikut:2.1. Bahwa dalam Gugatan ini, Para Penggugat mengajukan gugatankepada lebih dari seorang Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pengadilan Negeri Klas 1A KhususPalembang telah melakukan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah AgungRI Nomor: 87 K/Pdt/2017 a quo sebagaimana Penetapan Eksekusi Nomor:4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg dan terhadap penetapan eksekusitersebut Kepaniteraan PN Palembang telah meletakkan sita eksekusiHalaman 7 dari 32 Hal.Putusan Nomor 73/PDT/2020/PT PLG10.11.12.13.terhadap semua objek gugatan yang dimintakan oleh Penggugat/Terlawan I,yaitu: SHGB No. 4862, SHGB No. 1877,

Penetapan Nomor: 16/08/Pen.Pdt.G/2001.Eks/2005/PN.Plg,tanggal 08 Pebruari 2006, diberi tanda tanggal 08 Pebruari 2006diberi tanda dengan P 2;Halaman35 dari 40 Putusan Nmor 146/Pdt.G/2014/PN.Plg.Berita Acara Sita Marital (Marital Beslag) Nomor: 16/08/BA.Pdt,G.2001/ G//2001/Eks/2005/PN Plg, tanggal 16 Pebruari 2006,diberi tanda dengan P 3;Putusan PN Palembang No. 102/Pdt/2008, tertanggal 21 Mei2002, diberi tanggal dengan P 4.1;Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 65/Pdt/2008/Pt.Plg, tanggal 23Obtober 2008

lainnya yangseharusnya diterima;b mengeluarkan biayabiaya selama memberi keterangan sebagai saksi kepadaKepolisian Daerah Lampung dan Kejaksaan Negeri Lampung maupun pada PengadilanNegeri Lampung untuk kepentingan Tergugat dalam perkara yang terjadi di kantor PPDLampung Tahun 2000/2001 sebagaimana dimaksud di atas;C mengeluarkan biayabiaya untuk melakukan upaya hukum sehubungan dugaanterhadap Penggugat yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalamSKDIR PHK melalui PN Jakarta Barat dan PN

Palembang;Kerugian immateriil:e nama baik Penggugat hancur di hadapan rekan kerja maupun kerabat;e karir Penggugat terhenti;e Penggugat telah mengalami ketidakpastian hidup;e Penggugat tidak dapat berkarir dengan baik di tempat lain karena nama baikdirusak;20 Bahwa tidak adanya kepastian hukum atas SKDIR PHK, dan dimana SKDIR PHKharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka khususnya berdasarkan:i Pasal 155 ayat (1) dan (2), dan Pasal 151 jis.

Bahwa hakim PN Palembang dalam putusannya sama sekali tidakmempertimbangkan : Bahwa dari bukti T2.1.0 sampai dengan T2.1.d, secara nyataPEMBANDING dahulu TERGUGAT IImemperoleh lahan/tanahdari membeli dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT ; Bahwa kemudian Akte Pengoperan/jual beli lahan aquodidaftarkan pada instansi Pemerintah yaitu. pada kantorKelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarame Kota Palembang; Bahwa perbuatan hokum jual beli lahan aquo dilakukan padatahun 2004, sebelum adanya laporan/pengaduan