setelahreklamasi selesai, maka secara lingkup nasional akan turutmerasakan dampaknya mengingat bisnis telekomunikasimerupakan bisnis yang mempunyai dampak multiplier effect.Hal ini karena pemangku kepentingan dari Para Penggugattidak hanya dari masyarakat namun juga instansiinstansipemerintah, seperti KPK, BNN, Kejaksaan, POLRI, BIN,KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika(pembangunan data center), Badan Informasi Geospasial(BIG), Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum danHAM, Kementerian Riset

dan Teknologi, BPH Migas, danmasih banyak lagi 5Dengan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dapat dipastikan roda pemerintahan baikkegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pertahanan dankeamanan di Indonesia akan mengalami gangguan ;d.

tertuang dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimanaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang kewenangannya meliputi jugaDirektorat Jenderal Kelembagaan IIlmu Pengetahuan, Tehnologi, dan PendidikanTinggi (vide Pasal 6 huruf f dan g), sementara Kemeterian Riset Dan Teknologitidak lagi meliputi Kewenangan pengurusan Pendidikan Tinggi sebagaimanaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentangKementerian Riset

Dan Teknologi, karenanya berkaitan dengan kewenanganPengangkatan dan pemberhentian Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri diIndonesia menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,sehingga konsekuensi yuridis terhadap putusan in casu secara mutatis mutandismenjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor: 240/G/2019/PTUNJKT.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan,Surat Keputusan objek sengketa a quo diterbitkan oleh

PresidenRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikandan Kebudayaan (vide bukti ad informandum 1), dimana KementerianPendidikan dan Kebudayaan sekarang kewenangannya meliputi jugaDirektorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Tehnologi, danPendidikan Tinggi (vide Pasal 6 huruf f dan g), sementara Kemeterian RisetDan Teknologi tidak lagi meliputi Kewenangan pengurusan Pendidikan Tinggisebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019tentang Kementerian Riset

Dan Teknologi (vide bukti ad informandum 2)karenanya berkaitan dengan kewenangan Pengangkatan dan pemberhentianDosen pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menjadi kewenanganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga konsekuensi yuridisterhadap putusan in casu secara mutatis mutandis menjadi kewenanganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat danketerangan ahli yang diajukan oleh pihakpihak telah dipertimbangkan, akanHalaman 62 dari 65 halaman

meniadakan penyebutan nomenklatur Menteri Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, karenanya pada saat putusan inidibacakan tidak dikenal lagi sebagaimana tertuang dalam PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang KementerianPendidikan dan Kebudayaan, dimana Kementerian Pendidikan danKebudayaan sekarang kewenangannya meliputi juga Direktorat JenderalKelembagaan Ilmu Pengetahuan, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi (videPasal 6 huruf f dan g), sementara Kementerian Riset

Dan Teknologi tidak lagimeliputi Kewenangan pengurusan Pendidikan Tinggi sebagaimana PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang KementerianRiset Dan Teknologi, karenanya berkaitan dengan kewenanganPengangkatan dan pemberhentian Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri diIndonesia menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUNJKTsehingga konsekuensi yuridis terhadap putusan in casu secara mutatismutandis

Surat Keputusan Tergugat yang dikeluarkan olehTergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat TataUsaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PeraturanMenteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun2017 tentang Statuta Universitas Khairun;Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiadisebutkan sebagai berikut:Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilandengan mengajukan permohonan

Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentangKemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusanpemberhentian Studi / Drop Out kepada Penggugat janggaldan terkesan dipaksakan;Pada poin pertimbangan huruf d pada objek gugatan,perbuatan yang dilakukan Penggugat yang dimaksud padapoin pertimbangan huruf c adalah perbuatan yangbertentangan dengan misi Universitas Khairun yang tersebutdalam poin pertimbangan objek gugatan huruf b, Pasal 82ayat (8) Peraturan Menteri Riset

dan Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang StatutaUniversitas Khairun, Pasal 3 ayat (3) Peraturan RektorNomor 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademikserta Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Rektor Nomor1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa UniversitasKhairun;Bunyi ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Risetdan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017tentang Statuta Universitas Khairun adalah sebagai berikut:Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ParaPenggugat tidak mempunyai Legal Standing karena dasar paraPenggugat mengajukan gugatan sama dengan pada saat mengajukanpermohonan intervensi dalam perkara 09/G/2013/PTUN.YK yang telahditolak karena unsur kepentingan pemohon intervensi tidak terpenuhidengan telah dialinkannya Objek Sengketa kepada R. SumadiJososediro alias J. Sumadi sehingga sangat jelas bahwa ParaPenggugat sudah tidak berhak atas Objek Sengketa tersebut;4.

Bahwa Pasal 7 :Tugas dan wewenang Anggota III meliputi pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga53negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara,aparatur negara, riset dan teknologi Bahwa Pasal 8 : Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkunganhidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur Bahwa Pasal 9 : Tugas dan wewenang Anggota V meliputi pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan

No. 35 Tahun 2009 Industri Farmasi adalahperusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untukmelakukan kegiatan produksi serta penyaluran obatdan bahanobat, termasuk Narkotika.Oleh sebab itu mengapa bahan baku precursor yangnotabene juga sering digunakan dalam industri farmasi ataunon farmasi maupun riset dan teknologi, kita sebagai pengunasangat di awasi dan menjadi ribet dalam pembeliannya.

telah berdiri 9 (Sembilan) Fakultas, yakni: Fakultas Hukum,Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, FakultasEkonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi, Fakultas IIlmu Komunikasi:serta 1 (satu) Gedung Pascasarjana, 157 (seratus lima puluh tujuh)rumah permanen yang dikenal dengan nama Perumahan Dokagu,Rusunawa bantuan Kementerian Pendidikan Nasional, sekarangKementerian Pendikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta berbagaifasilitas

Kho Kian Hoo dalamsuratnya dengan menggunakan kop surat BPPT Nomor 2/KKH/8/89,perihal Tanggapan terhadap surat Pertamina kepada MenteriPertambangan dan Energi mengenai proyek Exor I, yang ditujukankepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT, dengantembusan kepada Mentamben dan Dirut Pertamina, yang isinyaantara lain yaitu, "bahwa Menurut perkiraan, dengan negosiasi yangtegas jumlah final lumpsum fixed price dari konsorsium sebesar US $1,959 juta masih dapat turun lagi menjadi sekitar US

Surat Direktur Utama Pertamina kepada Mentamben No.1016/C000/89S2 tangal 10 Agustus 1989 perihal : Penjelasanterhadap tanggapan Surat Staff Ahli Meneg Riset dan Teknologi No.2/KKH/8/89 tanggal 8 Agustus 1989 mengenai proyek Exorl ;Keterangan saksi Drs. Yoesoef Soejoed (halaman 26).

Riset dan teknologi informasi ;i. Pengembangan sumber daya manusia; dan ; j.

Dasar Lembaga dapat melakukan uji tes DNA karenaKesepakatan Bersama Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI denganKepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penelitian Pengembangandan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung tugaskepolisian Nomor : 011/M/KB/VI/2011 No.Pol : B/13/VI/2011 tanggal 8Juni 2011 dan Perjanjian kerjasama antara Pusat Kedokteran danKesehatan POLRI dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman tentangPenelitian Pengembangan IPTEK dan Pelayanan di Bidang DNA

Putusan Nomor 309 K/TUN/2016dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, BPH Migas, danmasih banyak lagi;2) Dengan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dapat dipastikan roda pemerintahan baikkegiatanekonomi, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan diIndonesia akan mengalami gangguan;d.

Silalahi. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Saksi mengetahui adanya surat Menteri Riset dan Teknologi PendidikanTinggi tanggal 30 Maret 2016 tersebut setelah mendapatkan pemberitahuandari pengurus daerah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yangmengelola Yayasan Karya Dharma, di sana ditetapbkan bahwa Akademi MaritimVeteran telah berubah menjadi Akademi Politeknik Maritim, dan diketahuibahwa AMI Veteran yang semula adalah legium Veteran, oleh karena kataVeteran telah dihilangkan

surat dari Penuntut Umum berupa:

Kereta Api Deli Sooor Maskapai (DSM) Hal 54 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN 17 Bukti: P 17 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 041/IMSD/VII/1996 tanggal11 Desember 1996, yang di tanda tangani oleh Sulthan Deli AzmiPerkasa Alam Alhaj 18 Bukti: P 18 Foto copy Peraturan pemerintah R.I No. 22 Tahun 1973 tentangPerluasan Daerah Kotamadya Medan 19 Bukti: P 19 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 0485/14.2/HK.02.01/2021tanggal 31 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Balai Bahasa provinsi SumateraUtara yang di tandatangani oleh Kasubbag Tata Usaha Salbiyah NurulAini, SE., MM Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukanalat bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah diberi materaidengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya,seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T 1 s/d T 5 yakni sebagaiberikut : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhurterdaftar

Nomor : 081/SMK.P/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Lindung Saut Maruli Sirait dkk;

Menetapkan barang bukti berupa;

Putusan Nomor : 16/Pid.SusTPK/2019/PT.DKIBudisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota KomisiVil DPRRI yang membidangi energi, riset dan teknologi, danlingkungan hidup.

Menindaklanjuti permintaan Johanes Budisutrisno Kotjo tersebut,bertempat di ruangan kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar)Gedung Nusantara DPRRI, Setya Novanto memperkenalkan JohanesBudisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota KomisiVil DPRRI yang membidangi energi, riset dan teknologi, danlingkungan hidup.

Dan dalam pertemuan tersebut, Setya Novantomemperkenalkannya dengan Eni Maulani Saragih yang pada saat itu selakuanggota Komisi VIl DPRRI membidangi energi, riset dan teknologi, sertalingkungan hidup dan meminta kepada Eni Maulani Saragih untuk membantuJohanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU, dan Johanes BudisutrisnoKotjo menjanjikan akan memberikan fee, kemudian Eni Maulani Saragihmeyanggupinya.Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Setya Novanto terjeratkasus hukum eKTP dan ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada tanggapan terhadap suratpermohonan yang diajukan ke PT PLN (Persero) tersebut, maka pada awaltahun 2016 Johanes Budisutrisno Kotjo meminta bantuan Setya Novanto untukdapat dipertemukan dengan pihak PT PLN (Persero), atas permintaan tersebutyaitu bertempat di ruang kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) GedungNusantara DPRRI, Setya Novanto memperkenalkannya dengan Eni MaulaniSaragih yang pada saat itu sebagai anggota Komisi VII DPRRI yangmembidangi energi, riset

dan teknologi, serta lingkungan hidup, denganmenyampaikan kepada Eni Maulani Saragihn supaya Johanes Budisutrisnodalam proyek PLTU.Menimbang, bahwa oleh karena ada fee yang dijanjikan oleh JohanesBudisutrisno Kotjo, kemudian Eni Maulani Saragih secara aktif mengawalperusahaanperusahaan yang diwakili oleh Johanes Budisutrisno Kotjo sepertiBNR, Ltd. dan CHEC, Ltd. dengan tujuan untuk mendapatkan proyek PLTU Mt.Riau1 dari PT PLN (Persero).Menimbang, bahwa Eni Maulani Saragih pada tahun 2016 memintaSofyan

Kereta Api Deli Sooor Maskapai (DSM) Hal 54 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN 17 Bukti: P 17 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 041/IMSD/VII/1996 tanggal11 Desember 1996, yang di tanda tangani oleh Sulthan Deli AzmiPerkasa Alam Alhaj 18 Bukti: P 18 Foto copy Peraturan pemerintah R.I No. 22 Tahun 1973 tentangPerluasan Daerah Kotamadya Medan 19 Bukti: P 19 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 0485/14.2/HK.02.01/2021tanggal 31 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Balai Bahasa provinsi SumateraUtara yang di tandatangani oleh Kasubbag Tata Usaha Salbiyah NurulAini, SE., MM Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukanalat bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah diberi materaidengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya,seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T 1 s/d T 5 yakni sebagaiberikut : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhurterdaftar