GAPKI dalam Uji Materiil terhadap Keputusan Gubernur KalimantanSelatan 188.44/0135/KUM/2007 tanggal 22 Maret 2007 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jo.

KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/ KUM /2007tanggal 23 Apri 2007 Tentang Perubahan Atas KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yangpermohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimanatertuang dalam Putusan No. 14 P/Hum/2007 (Vide Bukti P7);Bahwa PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap haknya baikselaku kKumpulan anggota maupun selaku Warga Negara dan hakhakpara anggotanya dirugikan dan/atau akan

P.65/MenhutIl/2009 tanggal 19Oktober tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada IzinPemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam RangkaPembangunan Hutan Tanaman (Bukti P6)Putusan Perkara No. 14 P/HUM/2007 tentang Uji Materiil ternadapKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan 188.44/0135/KUM/2007 tanggal22 Maret 2007 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi(UMSP) Jo.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0159/KUM/2007 tanggal 23 April 2007 Tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0135/2007Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (Bukti P7)Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 22 P/HUM/201410.11.12.13.14.15.16.17a.17b.18a.18b.19a.19b.20a.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang PengendalianKerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitandengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Bukti P8)UndangUndang

Gubernur Kalimantan Tengah No.478/DISDIK/2011 Tanggal 25 Oktober 2011 22) 1 (satu) Buku Asli Pedoman Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Dana APBD Kalteng Tahun 201123) 1 (satu) Berkas Asli Bank Kalteng Nomor : KCU.102/SB-033A/I-2012 tanggal 04 Januari 2012 PerihalTentang Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah No.478/DISDIK /2011 Tanggal 25 Oktober 201124) 1 (satu) Asli surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 188.44

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YONU39) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/306/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Penetapan Bantuan Hibah Untuk Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran.40) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 421.1/173/PNFI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Keaksaraan Fungsional (KF) Dinas Pendidikan

APBD pada Bidang PNFI Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 beserta lampiran.53) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 421.1/2383/PNFI/X/2012 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Progam Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA dari Dana APBD Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran54) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44

/432/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Penetapan Bantuan Hibah Penyelenggaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran.55) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1019/KEU dengan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 421.1/432/PNFI/2011 dengan Direktur Utama PT..

BANK KALTENG Tentang Kerjasama Penyaluran Bantuan Hibah Untuk Lembaga / Kelompok Belajar enyelenggara Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP Dan Paket C Setara SMA Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 HARI Seni Bulan Nopember 2012 128) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ 378 / 2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Penerima Bantuan Hibah Penyelenggaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP Dan Paket C Setara SMA Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

/432/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentangPenetapan Bantuan Hibah Penyelenggaraan Paket A Setara SD,Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA Se Kalimantan TengahTahun Anggaran 2011 beserta lampiran.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala BiroKeuangan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :188.44/1019/KEU dengan Kepala Dinas Pendidikan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : 421.1/432/PNFI/2011 dengan DirekturUtama PT..

Lintas 0000542492Kaliamantan Km. 14,Desa TarungManuah, Kec.Basarang Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/340/2012Tentang Penerima Bantuan Hibah UntukPenyelenggaraan Program Kecakapan Hidup seKalimantan TengahTahun Anggaran 2012 Tanggal 05 September 2012, dinyatakan PKBM diwilayah Kabupaten Kapuas yang menerima dana bantuan hibah adalah :NAMA KETUA /No. NAMA PKBM PENYELENGG REKENING BESARARA BANTUAN1.

/432/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentangPenetapan Bantuan Hibah Penyelenggaraan Paket A Setara SD, PaketB Setara SMP, Paket C Setara SMA Se Kalimantan Tengah TahunAnggaran 2011 beserta lampiran.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala BiroKeuangan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :188.44/1019/KEU dengan Kepala Dinas Pendidikan PropinsiKalimantan Tengah Nomor : 421.1/432/PNFI/2011 dengan DirekturUtama PT..

Selat 188.44/432/2011 Tentang Penetapan Bantuan Hibah Untuk PenyelenggaraanPAKET A Setara SD, PAKET B Setara SMP, PAKET C Setara SMA seKalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011 Tanggal 28 Nopember 2011,Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalteng NomorPKBM di Wilayah Kabupaten Kapuas yang menerima bantuan Hibah adalah:KETUA/No. NAMA PKBM PENYELE REKENING BANTUANNGGARAPAKET A Halaman 120 dari 157 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN Plk 1.

Kapuas Kuala Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan TengahNomor :188.44/378/2012 Tentang Penetapan Bantuan Hibah UntukPenyelenggaraan PAKET A Setara SD, PAKET B Setara SMP, PAKET CSetara SMA seKalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 Tanggal 12Oktober 2012, dinyatakan PKBM di wilayah Kabupaten Kapuas yangmenerima Bantuan adalah : NAMANo NAMA PKBM KETUA / NO BESARPENYELENG REKENING BANTUANGARAPAKET A1.

agraria pada waktu ituyakni diawali dengan permohonan sertifikathak milik atas tanah Negara oleh ARIANA LESIyang ditujukan kepada Tergugat, kemudianatas dasar permohonan Tergugatmenindaklanjuti dengan mengadakan prosesawal pengukuran lapang yang dihadiri oleh pemerintahsetempat yang hasilnya sesuai Surat Ukur dibawahNomor 2212/1981, tanggal 07 Desember 1981,selanjutnya diproses lebih lanjut dandikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Sulawesi Utara, tanggal 18Desember 1981, No. 188.44

Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi Utara, tanggal 18 Desember 1981,No. 188.44/HM/Prona/1519/1981, Tergugat menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 452/Ranotana Weru atas namaARIANA LESI ;4.

, SuratUkur No. 2212 Tahun 1981, tanggal 07 Desember 1981 atasnama ARIANA LESI, yang telah dialihkan kepada ACHNIKATULIS dengan dasar Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Sulawesi Utara, tanggal 18 Desember1981, Nomor : 188.44/HM/Prona/1519/ 1981 ;Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan Penggugatselebihnya telah dibantah Tergugat, sehingga Penggugatharus membuktikan dalil dalil gugatannya yang telahdibantah tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempertahankan~ dalil dalilgugatannya yang telah

, Surat Ukur No.2212 Tahun 1981, tanggal 07 Desember 1981 atas namaARIANA LESI, yang telah dialihkan kepadaACHNI KATULIS yakni Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Sulawesi Utara, tanggal 18 Desember1981, Nomor 188.44/HM/Prona/1519/ 1981 (vide Bukti P.12= T.1) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakanTergugat menerbitkan obyek sengketa terbukti telahbertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku, khususnya Keputusan

2011 diperbaharui denganSurat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan UmmiKalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKDBelanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan UmmiHal. 9 dari 135 hal.

, Bendahara PengeluaranPembantu Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang MenandatanganiSurat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui denganSurat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011mempunyai tugas antara

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, Jaludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan saksiUmmi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKDBelanja Bantuan Hibah dan Sosial pada Biro Perekonomian Sekretariat DaerahProvinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah

tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011, terakhirdiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/839/KPTS/2011 tanggal19 Agustus 2011 adalah orang yang berwenang dan mempunyai tugas :a.

., MAP selaku PlIt Kepala DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang; BuktiP2: Fotocopy' salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/40/KPTS/TAHUN 2013 tentang Upah MinimumHalaman 9 dari 19Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2018/PN.MdnSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugaseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.744.000/bulan;BuktiP3: Fotocopy' salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/980/KPTS/TAHUN 2013 tentang

Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugatseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.944.000/bulan;Bukti P4 : Fotocopy salinan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/65/KPTS/TAHUN 2015 tentang Upah MinimumSektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2015 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugatseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.156.050/bulanBukti P5 : Fotocopy salinan Keputusan Gubernur

Sumatera UtaraNomor 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 sesuai denganKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugatseharusnya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.403.996/bulan;Bukti P6: Fotocopy salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/55/KPTS/TAHUN 2017 tentang Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang tahun 2017 sesuai dengan KlasifikasiLapangan Usaha Indonesia (KLUI) Penggugat seharusnyamendapatkan gaji sebesar Rp. 2.715.864

Bahwa berdasarkan Surat Walikota Banjarbaru nomor 621/ 659/ BM/DPU&PR/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 tersebut maka Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan keempat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentang RencanaUmum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20122032 yang pada lampiran II surat keputusan tersebut tercantum nama ruasjalan yaitu Simpang 3 Lingkar Utara Banjarbaru.5.

Penggugat merupakan pemilik yang sah berdasarkan PutusanPengadilan; Bahwa Pemilik tanah tidak pernah dihubungi oleh Pemprov saatpembangunan jalan akses bandara tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi jika harga tanah tersebut kirakiraRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) permeter;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telahmengajukan bukti Surat berupa: Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44

/0321/KUM/2012 tentang Rencana UmumJaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 20122032diberi tanda TI.I; Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan KeempatKeputusan GUbernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan tahun 20122032 diberi tanda TI.II; Fotocopy sesuai asli Surat Usulan Peningkatan Status Ruas JalanKota Banjarbaru menjadi Ruas

Jalan Provinsi/Strategis Provinsi diberitanda TI.III; Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44/0527/KUM/2018 tentang Ketetapan Nilai BarangMilik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanTahun Anggaran 2018 diberi tanda TI.IV; Printout dari website berita dengan judul Sebuah Inovasi dari KotaBanjarbaru diberi tanda TI.V; Printout dari File proposal Pembangunan Jalan Besar TanpaBayar diberi tanda TI.VI;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut

nilai jualbeli tanah sekitar tanah objek sengketa sebagai pembanding;Menimbang, bahwa karena nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)permeter tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka Majelis Hakimberpendapat nilai yang paling layak dan adil untuk menentukan harga tanahobjek sengketa adalah nilai Nilai Jual Objek Pajak, yang dapat diperoleh dariHalaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Bjbbukti surat Tergugat yaitu TI.IV berupa Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI1;2.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI2;3.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII1;2.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII2;3.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara Tanggal 4 Mei 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TIl3;4. Fotocopy Analisis Pembanding Tanah, yang selanjutnya bukti tersebutdiberi tanda TII4;Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Tjs5.

Bahwa adapun Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.938.524,00 (dua jutasembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/1441/KPTS/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2019;3.

Bahwa oleh karena Tergugat membayar upah kepada Penggugat hanyasebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari, tindakanmana telah bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018 tertanggal 21 November 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 jo.pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 1441/ KPTS / 2018 tertanggal 21 November 2018 tentang Penetapan UpahMinimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2019, selanjutnya disebut sebagaibukti P5;6. Fotocopy Surat Pernyataan Anhari tertanggal 28 September 2020,selanjutnya disebut sebagai bukti P6;7. Fotocopy Surat Selip gaji Karyawan periode Januari 2019, selanjutnyadisebut sebagai bukti P7;8.

Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PejabatPengelola Keuangan Daerah yang Menandatangani Surat Perintah MembayarBelanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan BelanjaSosial ;17.18.19.20.21.22.23.24.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatanganioleh Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal

Safii, M.Si, selanjutnyaditerbitkan Surat Keputusan Pengangkatansaksi yang terbaru yakni Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 padatanggal 19 Agustus 2011 dan sebagaiKepala Biro Keuangannya adalah Drs. H.Mahmud Sagala, M.Sp.

Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PengeluaranPembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang MenandatanganiSurat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial ;17.1.

Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal14 Januari 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud setiaporang dalam hal ini adalah Terdakwa Subandi, dengan demikian unsur setiaporang ini telah terpenuhi ;Ad. 2.

Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/18/KPTS/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PengeluaranPembantu, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah dan Belanja Sosial ;17)1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara(ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara) Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/978/BPMPD/2010 tanggal 31 Desember 2010 beserta Lampirannya,yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2011 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yangditerima yaitu 15 kg/RTM.

No. 1100 K/Pid.Sus/2015bulan Mei 2012 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi KepulauanBangka Belitung tanggal 14 Mei 2012 yang telah menetapkan subsidisebesar Rp. 1.600, (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Juni 2012sampai dengan Desember 2012 serta bulan ke13 tahun 2012.

No. 1100 K/Pid.Sus/2015(seribu enam ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang PelaksanaanProgram Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Januari 2013 sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tanggal 20 Juni 2013, untuk bulanJanuari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 serta bulan ke13,bulan ke14 dan

Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan ProvinsiHalaman 24 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN Tjs10.Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda buktiT.I1;Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnyadiberi tanda bukti T.1I1;2.

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.II2;3.

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanHalaman 26 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN TjsTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan UtaraTanggal 4 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.II3;Fotokopi Analisis Pembanding Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T.II4;5.

Mengenai Permohonan Keberatan Tidak Menyebutkan Penetapan LokasiSecara Lengkap, Cermat Dan Jelas: Bahwa pemohon telah menguraikan dengan tidak cermat dan tidak jelastentang dasar atau ketetapan bahwa lahan Pemohon akan digunakanuntuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan berdasarkan SPPT,Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Nomor 58/Pat.G/2020/PN Tjssedangkan penetapan tersebut seharusnya adalah Surat KeputusanGubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan

AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas20.000 Ha.Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (LOKgabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/IlI/Ekbang/2006 tahun 2006.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2) Berupa barang :Lima ton buah kelapa sawit, (dalam kondisi rusak/busuk berada di Masubdenpom XI1/21Sampit).Mohon dikembalikan kepada PT. AKPL.d.

AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas20.000 Ha dan ILOK (izin lokasi No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (LOK Gabungan dari Gubernur)seluas 20.000 Ha. ILOK PT. AKPL No. 303.400.9.62.02/VII/2010 tahun 2010 seluas2300 Ha. IUP (zin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/III/Ekbang/20065 Bahwa PT. AKPL memiliki hak atas pohon kelapa sawit yang tumbuh danberada di lahan Blok E Kuayan Estate di Desa Keminting Kec. BukitSantuai Kab. Kotim Prop.

AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas20.000 Ha.g Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (LOKgabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.h Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/IlI/Ekbang/2006 tahun 2006.2.

AKPL No. 613.460.42 tahun 2004 seluas20.000 Ha.Empat lembar foto copy ILOK (Izin Lokasi) No. 188.44/130/2007 tahun 2007 (LOKgabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.Tiga lembar foto copy IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL No. 525.26/172/IlI/Ekbang/2006 tahun 2006.Tetap dilekatkan dalam berkas perkarab. Berupa barang : Lima ton buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada PT.

No. 181 K/Pid.Sus/2010PLG (PBRRT) sebanyak 300 unit rumah yang diperuntukkan untuk 300 kepalakeluarga (kk) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor :188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan TransmigrasiPenerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru PolaPemberdayaan Masyarakat Transmigran yang bangunannya akan dikerjakansecara swakelola oleh warga penerima, yang mana kegiatan tersebutditempatkan di lokasi eks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125Unitkk

dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.875.000.000, (satu miliar delapanratus tujuh puluh lima juta rupiah), Dadahup A.2 sebanyak 75 Unit/kk dengannilai pagu Rp.1.125.000.000, (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)dan Dadahup A.5 sebanyak 100 Unit/kk dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,(satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan GubernurKalteng Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang PenetapanTransmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah /PembangunanBaru

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP. 11/MEN/V2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penetapan danPengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja DanTransmigrasi, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44

Nomor : KEP. 11 / MEN / I /2007 tanggal 09 Januari 2007 ;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor ; 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentangPerubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapandan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan TugasPembantu Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di LingkunganDinas Kependudukan dan Tarsmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan

Nomor : KEP. 11 / MEN / I /2007 tanggal 09 Januari 2007 ;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor ; 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentangPerubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/15/2007tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan PenunjukanPelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Provinsi(APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukandan Tarsmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan

No. 181 K/Pid.Sus/2010PLG (PBRRT) sebanyak 300 unit rumah yang diperuntukkan untuk 300 kepalakeluarga (kk) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor :188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan TransmigrasiPenerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah/Pembangunan Baru PolaPemberdayaan Masyarakat Transmigran yang bangunannya akan dikerjakansecara swakelola oleh warga penerima, yang mana kegiatan tersebutditempatkan di lokasi eks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125Unitkk

dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.875.000.000, (satu miliar delapanratus tujuh puluh lima juta rupiah), Dadahup A.2 sebanyak 75 Unit/kk dengannilai pagu Rp.1.125.000.000, (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)dan Dadahup A.5 sebanyak 100 Unit/kk dengan nilai pagu Rp.1.500.000.000,(satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan GubernurKalteng Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang PenetapanTransmigrasi Penerima Bantuan Ramuan Perbaikan Rumah /PembangunanBaru

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP. 11/MEN/V2007 tanggal 9 Januari 2007 tentang Penetapan danPengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja DanTransmigrasi, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44

Nomor : KEP. 11 / MEN / I /2007 tanggal 09 Januari 2007 ;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor ; 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentangPerubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/15/2007 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapandan Penunjukan Pelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan TugasPembantu Provinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di LingkunganDinas Kependudukan dan Tarsmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan

Nomor : KEP. 11 / MEN / I /2007 tanggal 09 Januari 2007 ;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor ; 188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentangPerubahan Pertama Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/15/2007tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan PenunjukanPelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu Provinsi(APBN) Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Dinas Kependudukandan Tarsmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;1 (satu) eksemplar Photo Copy Keputusan

rumah tangga, karena ituterpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama selama 9(sembilan) tahun (dari tahun 2012 s/d sekarang) dan berbeda keyakinan.Keputusan Gubernur Sumatera Utara, No:188.44

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABURSERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)9.10.Bahwa dalam gugatan ini, penggugat mendalilkan keputusangubernur Sumatera Utara nomor 188.44/40/KPTS/2020 Tentang IzinCerai.

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah sering terjadi pertengkaran laluPenggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medandan setelah diadakan mediasi diantara kKeduanya yang akhirnya tidak berhasiluntuk berdamai ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajaribukti P4 berupa : Surat Keputusan Gubernur No. 188.44

Pemeriksaan tanggal 19Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil juga, sehingga sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor5250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Nomor 3234), maka Gubernur Sumatera Utara telah mengabulkanpermohonan jjin cerai Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat IzinCerai No. 188.44

acarapemeriksaan tanggal 19 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil jugasehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil LeembaranNegara Tahun 45 tahun 5250 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234 maka Gubernur SumateraUtara telah mengabulkan permohonan izin cerai Penggugat sebagaimanatermaktub dalam Surat Izin Cerai Nomor 188.44

di Daerah.Bahwa Pasal 1 (satu) ayat 8 (delapan) Undangundang Nomor : 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :Ayat 8 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan ataupejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Penggugat, bahwa Tergugat didirikanberdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepadaGubernur.Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019 tentangPembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianPerdagangan Lada.Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat yangmenyatakan CV.

,Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada, tertanggal 14 Oktober2019.Bahwa Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran LadaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya di dalam Gugatanini disebut sebagai BP3L, adalah Organisasi Non Struktural yang bersifatindependen yang bertanggung jawab atas Pengelolaan, Pengembangan,dan Pemasaran Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44 / 996 /DISPERINDAG / 2019 tentang Pembentukan

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 41.42.43.44,Bahwa Tergugat didirikan berdasarkan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Perdagangan Lada, Tugas' Tim Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada tertanggal 14Oktober 2019, hal mana Bagian Kedua dari Keputusan Gubernurtersebut mengatur sebagai berikut:A.

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendaliankepada Gubernur.Bahwa sebagaimana huruf B dan C bagian kedua Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Perdagangan Lada tersebut, Tergugat bertugas untukmengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran ladabekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini BP3L dan KPB, danTergugat juga memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukumterhadap pelanggaran

Put.No.281/Pdt.G/2019/PA.Pspk10.11.1213.Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugatdan Tergugat ;Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat IzinPerceraian dari Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/626/KPTS/2019 tanggal 11Oktober 2019;Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat jugamenggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat denganTergugat bernama : XXXXXXXXXxXxx, perempuan

Desember 2019, sedangkanketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturanperundangundangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelummelakukan perceraian terlebin dahulu harus memperoleh surat izin untukmelakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempatPenggugat bekerja dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmengurus Surat izin dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan suratizin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 188.44

R.Bg Majelis Hakim telah dapatmemeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempatPenggugat bekerja dan untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmengurus Surat izin dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan suratizin untuk melakukan perceraian dengan Nomor: 188.44

Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah di KalimantanSelatan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44/0230/KUM/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)Minyak Tanah di Kalimantan Selatan tanggal 03 Juni 2008 ;e Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi M.Marief dan saksiKrismandra terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam melakukanpenjualan / niaga BBM jenis minyak tanah tersebut tanpa adanya ijin niaga daripihak yang berwenang ;Perbuatan

Berdasarkan harga eceran tertinggi(HET) minyak tanah di Kalimantan Selatan yang diatur dalam Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/0230/KUM/2008 tentang Penetapan HargaEceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kalimantan Selatan tanggal 03 Juni 2008.Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi M.Marief dan saksiKrismandra terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam melakukanpenjualan / niaga BBM jenis minyak tanah tersebut tanpa adanya ijin niaga daripihak yang berwenang; dengan

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Lebih Subsidair: mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat IImengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Tergugat I:12Bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dikarenakan tanah tempat berdirinya kantor Tergugat I saat iniberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraNomor 188.44

W Tutuarima (bukti T1);Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada PTUN terhadap GubernurKepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara atas Surat Keputusan Nomor: 188.44/HP/tanggal 22 Oktober 1984;Oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan Negeri Limboto menolak atau tidakmenerima gugatan Penggugat dan menyatakan PTUN yang berwenang memeriksamengadili perkara ini;Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan;a Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat Imengatasnamakan

Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yangdisengketakan;Oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan menolak atau tidak menerima gugatanPenggugat dan menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk itu;3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Bahwa tanah tempat berdirinya kantor Tergugat I saat ini diperoleh Tergugat Idari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sesuai Kutipan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.44

dari Penggugat untuk membuktikan adanya peristiwa tersebutsebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPperdatayang berbunyi, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,atau guna meneguhkan hanknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan haknya atau peristiwatersebut:d Bahwa dasar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 188.44

Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan provinsi Kalimantan Utara tanggal 23 Oktober 2018,selanjutnya disebut bukti T 1;2.

Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 tentang perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan provinsi Kalimantan Utara tanggal 2september 2019, selanjutnya disebut bukti T I 2;3.

Fotokopi Salinan Keputusan gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 4 mei 2020, selanjutnyadisebut bukti T 3;4.

Fotokopi Surat dari fotokopi Salinan Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 tentang Penetapan LokasiHalaman 28 dari 45 Putusan Perdata Nomor 59/Pat.G/2020/PN TjsPembangunan Pelabuhan Pesawan provinsi Kalimantan Utara tanggal 23Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti T Il 1;2.

Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 tentang perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan provinsi Kalimantan Utara tanggal 2september 2019, selanjutnya disebut bukti T Il 2;3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernu Kalimanta UtaraNomor188.44/K514/2020 tentang Perpanjangan Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan provinsi Kalimantan Utara,Selanjutnya disebut bukti T II 3;A.