Bahwa padahal dalam Surat TERGUGAT 1 Nomor 30.01/Jtrust/CARIIV/2018 Tanggal 30 April 2018 a quo dengan jelas menyatakanbahwa Pembayaran PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 telahdipergunakan untuk pembayaran denda dan bunga secara sistem;26. Bahwa seharusnya dikarenakan PENGGUGAT 1 masih taatmembayar bunga perbulan sebagaimana dimaksud pada butir 21 diatas,Hal 8 dari 62 hal Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Utr.seharusnya posisi hutang bunga dan denda PENGGUGAT 1 adalahNIHIL.27.

Utr.21.Bukti TI2122.Bukti TI2223.Bukti TI2324.Bukti TI2425.Bukti TI2526.Bukti TI2627.Bukti TI2728.Bukti TI2829.Bukti TI2930.Bukti TI3031.Bukti TI3132.Bukti TI32Surat Tergugat kepada Penggugat No.30.01/JTrust/CAR/RCC/IV/2018, tanggal 30 April 2018perihal Penyelesaian Kredit PT.Mustika TrimegahLogistic;Surat Penggugat kepada Tergugat perihal SuratPermohonan Perpanjangan Fasilitas KreditPT.Mustika Trimegah Logistic tanggal 14 Mei 2018;Surat Tergugat kepada Penggugat No.21.01/JTrust/CAR/V/2018 tanggal

Bukti T1 : Fotokopi sesuai print out, Surat Direktorat JenderalMineral dan Batubara Nomor: 1481/30.01/DJB/2020tanggal 8 Desember 2020 Hal: KewenanganPengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yangditujukan kepada seluruh Gubernur di seluruh Indonesia;2.

perundangundangan.Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuanketentuantersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kKewenanganperizinan berusaha, knususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi dibidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Pit.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020,Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang PertambanganMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alammemberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masihmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa PeningkatanIUP

VioResources, tanggal 16 Oktober 2018 (Sesuai dengan asli);Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor:2082/30.01/DBM.PU/2018, Perihal: Mohon Konfirmasi IUP PT.Vio Resources, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 26Oktober 2018 (Sesuai dengan asili);Berita Acara Rekonsiliasi Data (IUP) Provinsi Sulawesi Tengah,tanggal 15 November 2018, dan lampirannya (Sesuai denganfotokopi);Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi

PL10.11.12.13.Clean (CnC). hal mana terhadap keterangan saksi sejalan denganberita acara rekonsiliasi data IUP Propinsi Sulawesi Tengah padalampiran IX poin 12 serta surat Direktorat Jenderal Mineral danBatubara nomor : 2082/ 30.01/ DBM.PU/2018 tanggal 26 oktober2018 perihal mohon konfirmasi IUP PT Vio Resource (vide bukti T19 dan T20 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernamaMashudi.

Sumiran melakukan pembelian danpembayaran dengan sah;Bahwa tanah tersebut telah dibangun dan digunakan untuk tempat ibadah Gereja BethelIndonesia Pondok Pemulihan dan tempat kegiatan Yayasan Pelayanan Irian Jaya yangmembawahi sekolah Kristen yaitu BAIK (Bina Anak Iman Kasih), yaitu PAUD, TK, SD,SMP, sesuai dengan Akta Notaris Nomor: 2, tanggal 01 Desember 1997;Bahwa secara tibatiba PELAWAN menerima surat Nomor W.30.01 / 169 / HK.02.06 / 1 /2016 tertanggal 21 Januari 2016 dari Pengadilan Negeri Kelas

Surat pengantar ADA No. 00386 dengan nilai Rp. 30.01 8.000,6. Surat pengantar ADA No. 00413 dengan nilai Rp. 7.560.000,Dikembalikan kepada saksi IBRAHIM, SHiOo ON Oa FPF W PO =. Bon/faktur EY No.. Bon/faktur FB No.. Bon/faktur EV No.. Bon/faktur EV No.. Bon/faktur EY No.. Bon/faktur EX No.. Bon/faktur FB No.. Bon/faktur EX No..

BambangSusigit, MT atas penjelasan terhadap surat dari PENGGUGAT;Bahwa mengetahui kepentingan PENGGUGAT dirugikan oleh Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi Objek Gugatan setelah adanya Surat JawabanTergugat Nomor: 48/30.01/DBM.PU/2018 tertanggal 8 Januari 2018;Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGGUGAT mewakilikepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh Objek Gugatanberpotensi terhadap kerusakan lingkungan;Bahwa gugatan Aquo ini diajukan sebagai bentuk pertanggung jawabanorganisasi

Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014,Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimuat dalam BeritaNegara Republik Indonesia No. 292, 2012 (fotokopi darifotokopi);Percakapan melalui WhatsApp tertanggal 22 November 2017group pobayakpk (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 23November 2017 kepada Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral (fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, DirektoratJenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 48/30.01

Bukti P8 : Fotokopi Jawaban dari DirektoratJenderal Mineral dan Batubara Nomor:1099/30.01/DBB.PU/2017 tertanggal 20 Juli 2017, yangpada intinya menyatakan bahwa Berdasarkan jangkawaktu, PT. Bara Prima Pratama masih dapatmengajukan perpanjangan IUP Eksplorasi sesuaidengan ketentuan Undangundang serta kewenanganatas penerbitan perizinan IUP PT.

Fotokopi Surat Perihal Penyelesaian Pembangunan Masjid NomorKd.30.01/3/BA.01.1/1973/2008 tanggal 16 Juli 2008, dikeluarkan olehKepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo. Surat buktitersebut dapat dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, diberitanda T2.7.. Fotokopi Surat Perihal Tindak Lanjut Penolakan Pembangunan Masjidbaru Kelurahan Hutuo, Nomor 24/DP.MUI/KAB.GTLO/IX/2015 tanggal10 September 2015, dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Majelis UlamaIndonesia (MUI) Kabupaten Gorontalo.

Fotokopi Surat Perihal Penyelesaian Pembangunan Masjid NomorKd.30.01/3/BA.01.1/1973/2008 tanggal 16 Juli 2008, dikeluarkan olehKepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo. Surat buktitersebut dapat dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, diberitanda T3.7..

mencapai 100 jutaanton pertahun, sementara konsumsi hanya 70 juta ton (LENSA NEWS, 15Februari 2021).Oleh karena itu pembangunan pabrik semen dan atau operasipenambangan batuan untuk semen di wilayah Kampung Lengko Lolok,Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur,Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertentangan dengan rencana programnasional pemerintah pusat.Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesaiDirektorat Jendral Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor742/30.01

4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 49591 dan Undang Undang lain yang mengaturtentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang PertambanganMineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan terhitung sejak Undang Undang ini mulai berlaku atausampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang Undangini.Bahwa kemudian diperkuat lagi berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:809/30.01

Bukti P40Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di ProvinsiNusa Tenggara Timur;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor:742/30.01/DJB/2020, tanggal 18 Juni 2020, Hal : PenundaanPenerbitan Perizinan Baru Bidang Pertambangan Mineral DanBatubara;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup Republik Indonesia, Nomor : 17 Tahun2012, tanggal 5 Oktober 2012, Tentang PedomanKeterlibatan Masyrakat Dalam Proses

Bukti T.123:2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas DanFungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara;Print out, Derektorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara, Nomor :742/30.01/DJB/2020, tanggal 18 Juni 2020, hal : PenundaanPenerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral;Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Kendali check list alurpemeriksaan kelengkapan persyratan IUP Operasi ProduksiBatuan PT.

Pada tanggal 21 Maret 2007 an.Menteri Energi dan SumberDaya Mineral, Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumimemutuskan: menetapkan dengan Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral No. 27.K/30.01/DJB/2007 tentang PenciutanWilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubaradalam tahap Kegiatan operasi Produksi PT Multi HarapanMenetapkan : Pertama : Penciutan Wilayah perjanjian kerjasama PengusahaanPertambangan Batu Bara PT Multi Harapan Utamaseluas 1.014 ha (dari luas wilayah

Pada tanggal 21 Maret 2007 an.Menteri Energi dan SumberDaya Mineral, Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumimemutuskan: menetapkan dengan Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral No. 27.K/30.01/DJB/2007 tentang PenciutanWilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubaradalam tahap Kegiatan operasi Produksi PT Multi HarapanMenetapkan : Pertama : Penciutan Wilayah perjanjian kerjasama PengusahaanPertambangan Batu Bara PT Multi Harapan Utamaseluas 1.014 ha (dari luas wilayah

Rina Sekhanya, beserta lampirannya;Fotokopi dari fotokopi, UndangUndang RI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Fotokopi dari fotokopi, UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;Fotokopi dari fotokopi, UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja;Fotokopi sesuai dengan printout, Surat Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 8 Desember2020 Nomor: 1481/30.01

Sukabumi menggunakan dana SPP tersebut denganmaksud untuk kepentingan diri terdakwa atau orang lain sehinggamemperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain, sebagaimana hasiltemuan Tim Penanganan Masalah (Tim 7) dengan rincian sebagai berikut; Jabatan Dalam Buktiy Nama PNPM Atau HanyPenerima jJabatan Di Tanggal Kwit * Jumlah Dana Masyarakat Atau ansi Catat (Rp)Lainnya anUPKTanpa Tidak 30.01 Nama Tipikor ada v 00.000Tanpa Tidak Vv 17.000.02 Nama Kejaksaan ada 00Tanpa Tidak Vv 10.000.3 Nama Wartawan

Rp. 9.250.000,TARIGAN, SE. menampung Aspirasimasyarakat di KecamatanBukit Batu dalam rangkapersiapan raperda peneranganjalan umum dan pajakpengguna tenaga listrik padatanggal 06 s/d 07 Januari 2006.Tanggal 28 Februari 2006ST. 09.01/AII/BDPRD/2006 AGUSROMANSYAH,SH.Biaya bantuan kegiatansosialisasi mengenai tapalBatas Kecamatan Bukit Batudengan Kecamatan Rakumpitdi Mungku Baru pada tanggal28 Januari 2006.Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01/AII/BDPRD/2006106.c/BKU/ 2006.Rp. 9.050.000.

Kecamatan Bukit Batu denganKecamatan Rakumpit di MungkuBaru pada tanggal 28 Januari2006.Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01/AII/BDPRD/20064. AGUS Biaya bantuan kegiatan 106.c/BKU/ 2006. Rp. 4.750.000,ROMANSYAH, pertemuan dengan masyarakatSH. mengenai pengaturan tapalbatas Kelurahan dan Kecamatandi Kecamatan Sebangau padatanggal 30 Januari 2006. Hal. 237 dari 287 hal. Put.

2006.Rp.12.475.000, HATIR SATATARIGAN, SE.Biaya bantuan kegiatanmenampung Aspirasi masyarakatdi Kecamatan Bukit Batu dalamrangka persiapan raperdapenerangan jalan umum danpajak pengguna tenaga listrikpada tanggal 06 s/d 07 Januari2006.Tanggal 28 Februari 2006ST. 09.01/AII/BDPRD/2006110.b/BKU/ 2006.Rp. 9.250.000, AGUSROMANSYAH,SH.Biaya bantuan kegiatansosialisasi mengenai tapal BatasKecamatan Bukit Batu denganKecamatan Rakumpit di MungkuBaru pada tanggal 28 Januari2006.Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01

ARMY ROZA ;Photo Copy Bukti Kwitansi pembayaran angsuran Unit 30.01 ApartemenTREE PARK CITY ;Photo Copy Faktur Pajak atas nama RENNY NURAENI ;Photo Copy Surat Pemesanan Unit atas nama RENNY NURAENI ;Photo Copy Surat FOREM Konfirmasi pemesanan Unit ;Photo Copy Tabel cara bayar ;Photo Tabel transaksi pembayaran atas nama transaksi RENNYNURAENI ;Dirampas Untuk Negara ;Fotocopy Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening (NasabahPerorangan) Bank DANAMON No.

Lamakatanggal 08 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Desa DiapatihNomor : 470.542/30.01/Kades atas nama Maryam Bahmidtanggal 08 Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Desa DiapatihNomor : 470.542/19.01/Kades atas nama Iwan tanggal 08Januari 2013 (foto copy sesuai dengan asli); P17.DQ:P17.DR:P17.DS:P17.DT:P17.DU:P17.DV:P17.DW :Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Desa DiapatihNomor : 470.542/01.01/Kades atas nama

2006.Rp.12.475.000, HATIR SATATARIGAN, SE.Biaya bantuan kegiatanmenampung Aspirasi masyarakatdi Kecamatan Bukit Batu dalamrangka persiap an raperdapenerangan jalan umum danpajak pengguna tenaga listrikpada tanggal 06 s/d 07 Januari2006.Tanggal 28 Februari 2006ST. 09.01/AII/BDPRD/2006110.b/BKU/ 2006.Rp. 9.250.000, AGUSROMANSYAH,SH.Biaya bantuan kegiatansosialisasi mengenai tapal BatasKecamatan Bukit Batu denganKecamatan Rakumpit di MungkuBaru pada tanggal 28 Januari2006.Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01

Rp. 9.050.000,Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01/AII/BDPRD/20064. AGUS Biaya bantuan kegiatan pertemuan 106.c/BKU/ROMANSYA dengan masy arakat mengenai 2006.H, SH. pengaturan tapal batas kelurahan dankecamatan di Kecamatan Sebangaupada tanggal 30 Januari 2006. Rp. 4.750.000, Hal. 156 dari 308 hal. Put.

Rp. 9.050.000,Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01/AII/BDPRD/20064. AGUS Biaya bantuan kegiatan pertemuan 106.c/BKU/ROMANSYA dengan masy arakat mengenai 2006.H, SH. pengaturan tapal batas kelurahan dankecamatan di Kecamatan Sebangaupada tanggal 30 Januari 2006. Rp. 4.750.000,Tanggal 28 Februari 2006ST. 31.01/AII/BDPRD/20065.

Rp. 9.050.000,Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01/AII/BDPRD/20064. AGUS Biaya bantuan kegiatan pertemuan 106.c/BKU/ROMANSYA dengan masy arakat mengenai 2006.H, SH. pengaturan tapal batas kelurahan dankecamatan di Kecamatan Sebangaupada tanggal 30 Januari 2006.

kegiatanmenampung Aspirasimasyarakat di KecamatanBukit Batu dalam = rangkapersiapan raperdapenerangan umum danpajak tenagalistrik pada tanggal 06 s/d07 Januari 2006.Tanggal 28 Februari 2006ST. 09.01/A II/B DPRD/2006BiayauntukpendukungdaerahrangkaRaperdaumum danjalanpengguna/BKU/ 2006.110.b/BKU/ 2006.Rp.12.475.000,Rp.9.250.000, AGUSROMANSYAH,SH.Biaya bantuan kegiatansosialisasi mengenaitapalBatas Kecamatan Bukit Batudengan Kecamatan Rakumpitdi Mungku Baru pada tanggal28 Januari 2006.Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01

HATIR Biaya bantuan kegiatan 110.b/BKUSATA menampung Aspirasi masyarakat / 2006.TARIGAN, di Kecamatan Bukit Batu dalamSE. rangka persiapan raperdapenerangan jalan umum danpajak pengguna tenaga listrik Rp.pada tanggal s/d 07 9.250.000, 319 Januari 2006.Tanggal 28 Februari 2006ST. 09.01/A II/B DPRD/2006 AGUSROMANSYAH, SH.Biaya bantuan kegiatansosialisasi mengenai tapalBatas Kecamatan Bukit Batudengan Kecamatan Rakumpit diMungku Baru pada tanggal 28Januari 2006.Tanggal 27 Februari 2006ST. 30.01/A II

219.01/A 11/B DPRD/2006 ; 220.01/A 11/B DPRD/2006 ; 221.01/A 11/B DPRD/2006 ; 241.01/A 11/B DPRD/2006 ; 242.01/A 11/B DPRD/2006 ; 243.01/A 11/B DPRD/2006 ; 273.01/A 11/B DPRD/2006 ; 276.01/A 11/B DPRD/2006 ;Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang masuk dalam Komisi Iditerima oleh saksi Agus Romansyah,SH.MH. ~ sebesar Rp.633.882.000, (enam ratus tiga puluh tiga juta delapanratus delapan puluh dua ribu rupiah),pembayarannya merujuksurat tugas antara lain nomor 27.01/A 11/B DPRD ; 29.01/A 11/B DPRD ; 30.01

terakhir.Bahwa TERGUGAT II telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasikendala sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dengan mengirimsurat sebagai berikut:a.surat TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV Nomor 2403/30/DBM.PU/2015 tanggal 16 Desember 2015 untuk meminta klarifikasikepada TERGUGAT IV selaku pihak yang menerbitkan perizinanTERGUGAT terkait permasalahan lahan yang disampaikan olehPENGGUGAT;Halaman 69 dari 193 Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT BDG.b. surat TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV Nomor 138/30.01

/DBM.PU/2017 tanggal 26 Januari 2017 untuk meminta kelengkapandokumen penyesuaian IUP Operasi Produksi TERGUGAT I;c. surat TERGUGAT II kepada TERGUGAT Nomor 105/30/DBM.PU/2017 tanggal 19 Januari 2017 dan Nomor 1003/30/DBM.PU/2017 tanggal 7 Juni 2017 untuk meminta kelengkapandokumen penyesuaian IUP Operasi Produksi.d. surat TERGUGAT II kepada TERGUGAT Nomor 1294/30.01/DBM.PU/2017 tanggal 20 Juli 2017 hal Penjelasan terkaitPenyesuaian IUP PT Megatop Inti Selaras;Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT