Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Aceh Cq Pemerintah Kota Banda Aceh Cq Pemerintah Kecamatan Meuraxa Cq Pemerintah Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota BAnda Aceh
Pembanding/Tergugat II : Tuha Peut Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
Terbanding/Penggugat : IZUDDIN M, BSC

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 September 2022 Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bna yang dimohonkan banding;
• Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Pembanding/Tergugat I : BUKHARI
Terbanding/Penggugat : JAUHARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ANWAR
Turut Terbanding/Tergugat III : REZA KAMILIN CQ CAMAT BANDA RAYA
Turut Terbanding/Tergugat IV : BPN KOTA BANDA ACEH

1. Menyatakan terdakwa (I) TAMRIN Alias BAPAK BANDA Bin PUANG ITTANG dan Terdakwa (II) ACAN Alias AMBE MANISA BIN WATANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama ikut serta main judi di mukan umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Memerintahkan barang

Penuntut Umum:
FRI HARMOKO, SH
Terdakwa:
TAMRIN ALS BAPAK BANDA BIN PUANG ITTANG

Penggugat:
CV Makkah
Tergugat:
Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

PLN (PERSERO) WILAYAH I CABANG BANDA ACEH

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI BANDA ACEH ; FAJAR HEIDI SURYA bin JAMIDIN EFFENDI

Baiturrahman BandaAceh;Agama : IslamPekerjaan : Anggota Polriterdakwa berada di dalam tahanan :1.Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 16Nopember 2006;Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2006 sampai dengan tanggal3 Desember 2006Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Nopember 2006sampai dengan tanggal 19 Desember 2006Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Desember 2006sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2007Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda

Aceh sejak tanggal 12Januari 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2007Ketua Pengadilan Tlnggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Pebruari 2007 s/dtanggal 16 Maret 2007;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Mei 2007Hal. 1 dari 11 hal.

Muchtaryang dikeluarkan oleh pihak RS Fakinah Banda Aceh (asili); 1 (satu) lembar foto copy laporan harian pasien yang dikeluarkan olehpihak RS Fakinah Banda Aceh;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.234/Pid.B/2006/PN.BNA tanggal 15 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Fajar Heidi Surya bin Jamidin Effendi bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan yang

Muchtaryang dikeluarkan oleh pihak RS Fakinah Banda Aceh (asli);Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.29/Pid/2007/PT.BNA tanggal 7 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permohonan banding dari terdakwa dalam perkara ini;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Pebruari2007 No.234/Pid.B/2006/PNBNA sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan

No.1923 K/Pid/2007Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.234/akta.Pid/2006/PN.BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2007 Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Mei 2007 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6

• Menerima Permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 Maret 2018 Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Bna yang dimohon banding tersebut ;
• Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pembanding/Penggugat : RIDWAN MUHAMMAD S H M Hum
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH
Terbanding/Tergugat I : Cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk KANTOR CABANG BANDA ACEH
Terbanding/Tergugat IV : IMRAN AHMAD
Terbanding/Tergugat II : Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

Indra Santoso; yang kemudian Gatot Muharto, selakuKepala KPKNL Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk Chikhalaman 1 Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT BNADitiro Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Gedung CLantai Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusitertanggal 12 Februari 2018 memberikan kuasanya kepada: 1. A.Hidran Hakim dan 2. Fakhri Nurfaiz selanjutnya disebut sebagaiterbanding Il semula Tergugat II;3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDA ACEH,Beralamat di Jalan H.

Aceh, Propinsi Daerah Banda Aceh, tertulis atas namaRIDWAN MUHAMMAD dengan luas tanah 100 M2.

kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat I, yangantara lain menyatakan bertanggung jawab atas segala gugatan perdatamaupun tuntutan dan dengan ini membebaskan Pejabat Lelang dariKPKNL Banda Aceh terhadap segala gugatan yang timbul sebagai akibatdari pelelangan, dalam hal ini termasuk tuntutan ganti rugi kepadaKPKNL Banda Aceh.

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh :Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda AcehT. TARMULI, S.HNip. 19611231 1985 03 1029Halaman 27 Putusan Nomor 46/PDT/2018/PT BNA

Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2417 tanggal 24 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 00128/Lamlagang/ 2014, tanggal 21 Mei 2014, Luas 282 M2 yang terletak di Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atas nama AZWIR;3.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2417 tanggal 24 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 00128/Lamlagang/2014, tanggal 21 Mei 2014, Luas 282 M2 yang terletak di Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh atas nama AZWIR;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.513.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH., 2. A Z W I R.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, Berkedudukan diJalan Ir. Mohd.

Luas 282 M2, terletak diDesa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Atas namaAZWIR adalah cacat hukum dan karenanya harus batal demi Hukum.;V.

yang terletak di Desa Lamlagang,Kecamatan Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh adalah sahdan berkekuatan hukum;3.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Peta Pendaftaran Tanah Desa / Gampong LamlagangKecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.(fotokopi darifotokopi);Fotokopi Peta Pendaftaran Tanah Desa/ Gampong Ateuk Jawo,Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Banda Raya Kota Banda Aceh ;Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan diatas, gugatan yang diajukanPenggugat tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum ;.

Penggugat:
SUTRISNO
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk CABANG BANDA ACEH

AKTA PERDAMAIANPada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, dalam persidanganPengadilan Negeri Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tok CABANG BANDA ACEH, berkedudukandi Jalan Cut Meutia Nomor 17 Kota Banda Aceh yang diwakili olehENDO RAFANO, bertindak mewakili Direksi PT.Bank RakyatIndonesia Persero Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.Satria Dharma Sakti, 2.

,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, HakimPengadilan Negeri Banda Aceh , dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Rabu tanggal 11September 2019 sebagai berikut:1.

Segala biaya yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusansebagai berikut:Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian No.37/PDT.G/2019/PN Bna PUTUSANNomor 37/Pdt.G/2019/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian

Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untukmentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut; Menghukum Penggugat/Pihak Kedua untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Banda

,M.H. dan JUANDRA, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda AcehNomor 37/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 25 Juli 2019, dan diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SAIFUL BAHRI, Panitera Penggantidan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,NANI SUKMAWATI, S.H., M.H SADRI, S.H., M.HJUANDRA, S.H.Panitera Pengganti,SAIFUL

Penggugat:
MUZAKKIR
Tergugat:
Pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kantor Cabang Banda Aceh

PUTUSAN.Nomor 92/ Pdt.G/ 2018/ PN Bna.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara: MUZAKKIR, tempat/tanggal lahir Puedada 28 Juni 1974, pekerjaanWiraswasta, Agama Islam, Pemegang Kartu. Tanda Penduduk No.117106280674001, alamat di JI. Amd Lr. Hasyimi Nain (Pamplet Cuci Helm)Kota Banda Aceh dalam ini memberikan kuasa kepada H.

Dahlan No. 111 Kota Banda Aceh, selanjutnyadisebut TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah memperhatikan buktiObukti yang diajukan kepersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Banda Aceh pada tanggal 5 Desember 2018 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/ 2018/ PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

Muzakkir (Bukti T 3) yang terletak di Jalan Hasyim Naim, KelurahanPeunyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yangtelah diikat Hak Tanggungan Peringkat sebesar Rp 880.000.000, (delapanratus delapan puluh ribu rupiah) (Bukti T 4) dan diikat Hak TanggunganPeringkat Il sebesar Rp 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah)(Bukti T 5); Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo, Tergugat wajib melaksanakanprestasinya yakni menyediakan dana kredit dan menyalurkan kepada Debitur/

Oleh karena itu kami mohonkepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agardapat secara hatihati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yangdiajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang kelirudan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Terhormat untukmemberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi :1. Menerima Eksepsi Tergugat ;2.

Najmi, S.T.Banda Aceh, Juni 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, S.HNIP. 19610712 198203 1 004 Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 20 dari 20

HAJI TEUKU SOELAIMAN bin TEUKU NYAK GANI, DKKLawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAACEH, DKK

Pemohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
Termohon:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

Nyak Arief BandaAceh, Provinsi Aceh ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWANLEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Sakti,Lorong LBH Banda Aceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, KecamatanUlee Kareng, Kota Banda Aceh;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020, telahmemberikan kuasa kepada:1. DESI AMELIA, S.H. ;2. KHAIRUL AYYAMI, S.H.;3. FELAANGRENI, S.H. (asisten advokat);4. MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H.(asisten advokat);5. ARABIYANI, S.H.

(asisten advokat);Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor 1 dan2 adalah Advokat/Penasihat Hukum dan selanjutnya nomor 3, 4, dan 5adalah Asisten Advokat pada Lembaga bantuan Banda Aceh yangberalamat di Jalan Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1 Desa PangoRaya, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:15/PENMH/2020/PTUN.BNA, tanggal O06 April 2020, tentang PenunjukanMajelis Hakim;Halaman 2 dari 28 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/KI/2020/PTUN.BNA2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:15/PENPPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 06 April 2020, tentang PenunjukanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;3.

Termohon juga bersedia menghadirkanbuktibukti tambahan apabila dipandang perlu. oleh Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.5.

BuktiT10 : Fotokopi dari fotokopi DaftarRancangan Qanun Aceh Program Legislasi Aceh (Prolega)Prioritas Tahun 2020, untuk membuktikan bahwaRancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan yangdiinisiasi oleh LBH Banda Aceh masuk Prolega Prioritas2020;11. BuktiT11 : Fotokopi dari fotokopi DraftQanun Aceh tentang Pertanahan untuk menjelaskanketerllbatan LBH Banda Aceh dalam PenyusunanRancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan;12.

ACEH MEDIA GRAFIKA (AMG) BANDA ACEH ATAU HARIAN SERAMBI INDONESIA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH., II. KHAWALED;

OBJEK SENGKETA:1.Sertipikat Hak Milik Nomor 2057, tanggal 15 Februari 2008 Atas NamaBukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor 02/2008, tanggal 11 Februari 2008;Sertipikat Hak Milik Nomor 2206 Tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012 AtasNama Khawaled, Luas Tanah 400 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan

Sertipikat Hak Milik Nomor 2057 Tanggal 15 Februari 2008 AtasNama Bukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di DesaPeuyeurat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, ProvinsiAceh, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Acehberdasarkan Surat Ukur Nomor 02/2008, Tanggal 11 Februari 2008;b.

Menyatakan batal atau tidak sah :1.2.Sertipikat Hak Milik Nomor 2057, tanggal 15 Februari 2008 atas namaBukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor,: 02/2008, Tanggal 11 Februari 2008:Sertipikat Hak Milik Nomor 2206 Tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012 atasnama Khawaled, Luas Tanah 400 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda

Sertipikat Hak Milik Nomor 2057, tanggal 15 Februari 2008 atas namaBukhari Hamzah, Luas Tanah 820 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor 02/2008, tanggal 11 Februari 2008;2.

Sertipikat Hak Milik Nomor 2206 Tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012 atasnama Khawaled, Luas Tanah 400 M2, terletak di Desa Peuyeurat,Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkanSurat Ukur Nomor 50/2012, tanggal 20 April 2012:4.

Penggugat:
1.NELLY
2.BENNY AFRIZAL
3.INDAH YULIA FITRI
4.YOPIE NOVENTRI
5.CITRA ADMELIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR ACEH Cq WALIKOTA BANDA ACEH
2.PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH

SyechMudawali, No. 23D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;Lawan:1. Pemerintah republik indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Acehcq. Walikota Banda Aceh, beralamat di jalan Tgk. Abu LamU, BandaAceh, selanjutnya disebut : Tergugat ;Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2018/PNBna2.Pemerintah Kota Banda Aceh cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBanda Aceh, beralamat di Jalan Prof.

Pada akhirnyakepala bahagian tata pemerintahan Pemerintah Kota Banda Aceh saat ituyaitu Bapak Muzakir menyarankan agar permasalahan tanah ParaPenggugat tersebut diajukan saja ke pengadilan.

Bahwa wilayah Kota Banda Aceh khususnya wilayah kecamatan MeuraxaKota Banda Aceh termasuk salah satu wilayah terparah bencana alamgempa dan tsunami tahun 2004, dan itu merupakan fakta hukum yang tidakperlu. dibuktikan lagi karena telah diketahui secara publik, sehinggaPembangunan di wilayah Kota Banda Aceh selurunya dilaksanakan olehsuatu Badan Pelaksana yang disebut Badan Pelaksana Rehabilitasi DanRekonstruksi yang dibentuk oleh PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo PerPresNomor : 34 Tahun 2005, sebagai pengelola

Foto Copy Akta Jual Beli No. 92/V/MRX/204 tanggal28 Mei 2004 (objek sengketa) luas + 550 m2 terletak di Gampong Blang,Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, diberi tanda : P1;2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10November 2017 yang ditandatangani oleh Kechik Gampong Panteriek Nomor593/028/2017 tanggal 13 November 2017 dan mengetahui Camat LuengBata Kota Banda Aceh, diberi tanda : P2;3.

FotoCopy Putusan Isbat Nikah dari MahkamahSyariyah Banda Aceh No. 212/Pdt.G/2017/MS, Bna tanggal 26September 2017, diberi tanda : P3;4. Foto Copy Surat Undangan No. 005/456 tanggal 3Desember 2015 dari Tergugat kepada Para Penggugat Ahli Waris Alm.Bahar, diberi tanda : P4;5. Foto Copy Peta Situasi tanah Obyek sengketa yangdibuat olen Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, diberi tanda : P5;6.

Penggugat:
TAN HUANG HAI
Tergugat:
1.cq Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.cq Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh
Turut Tergugat:
WINAI BUNPHICIT

PENETAPANNomor 43/Pdt.BTH/2019/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkaraperdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahanyang diajukan oleh:Tan Huang Hai, warga negara Malaysia, pemegang Kartu Pengenal Malaysia(Identity Card) Nomor : 770523086503, tinggal di No. 1, Lorong Satu,Jalan Foo Ling Kong, Sugai Pinang Besar 32300 Pangkor Perak, dalamdalam hal ini memberikan kuasa kepada A. D.

Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq. KepalaKejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh;selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;3.

Winai Bunphicit, beralamat di PhitsanulokThailand,saat Ini untuk sementara bertempat/berkedudukan di PangkalanPengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) LampuloBanda Aceh, di Jalan Indra Budiman No. 12 Lampulo Banda AcehPropinsi Aceh;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BandaAceh Nomor 43/Pdt.BTH/2019/PN Bna tanggal 22 Agustus 2019, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;Halaman

Penggugat:
TAN HUANG HAI
Tergugat:
1.cq Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.cq Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh
Turut Tergugat:
SURIYON JANNOK

Penggugat:
MUHAJIRIN
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota banda aceh
Intervensi:
SAIDATURRAHMI

Bank Perkreditan Rakyat Banda Raya
Tergugat:
PT. Banyu Biru Resources

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 2/G/2023/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 310.500,- (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Penggugat:
Arifin bin Abdul Hamid
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh