Ditemukan 195 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
dilakukanâ
dilakukan
dilakukannya
dlakukan
dilakukn
dilakukanã
dilakukanya
dilakukaan
dilakukang
dilakukann
Register : 03-10-2016 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Tanggal 29 Juli 2015 — - UNGKAP ARITONANG (PENGGUGAT)
- MARTALENA SITORUS (TERGUGAT I)
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA (TERGUGAT II)
- AIDA SELLI SIBURIAN (TERGUGAT III)
- Tuan Insinyur HENRY DUMATER TAMPUBOLON disebut juga HENRI DUMATER TAMPUBOLON (TERGUGAT IV)
- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA (TERGUGAT V)
- Tuan SALWINDER SINGH (TERGUGAT VI)
- BINSAR PARDAMEAN SIREGAR, SH., MKN (TERGUGAT VII)
38 — 10
38 — 10
Bahwa Tergugat Il didalam menerbitkan Sertifikat aquo telahmenempuh prosedur berdasarkan Peraturan PerundangUndanganyang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1dan 2, Psal 20 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Jo Pasal 13 ayat 4, Pasal 14, Pasal 17ayat 1, 2 dan 3, Pasal 23 Ayat a point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, dimana telah dilakukana pemeriksaan data fisikdan data yuridis
Register : 21-11-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG Tanggal 4 Februari 2013 — WADIONO, CS
52 — 29
52 — 29
kemudian dicocokan dengan data yang ada danmereka tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan data yang lengkap;Bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa I telah menyetorkansebesar Rp 46.000.000, sedangkan Terdakwa II telah mneyetorkan sebesar Rp205.000.000,Bahwa terdakwa I menjabat sebagai ketua sejak tahun 2006tahun 2009 maka diabertanggungjawaab dari tahun tersebut;Bahwa saksi tidak tahu pasti berpa uang yang dipakai oleh Terdakwa;Bahwa masih ada kekurangannya dari yang telah dilakukana
Register : 15-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 436/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
178 — 133
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
I Made Anom Antara
178 — 133
., M.Kn; Bahwa berdasarkan keterangan dalam Akta pengikatan Jual beliNomor 33 dan Nomor 34 pada bagian Obyek Jualk Beli dijelaskan bahwapada saat dilakukana pengikatan jual beli obyek tanah tersebut sufah adapermohonan pemblokiran dari pihak ketiga dan setelah dilakukanpengecekan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badungbenar tanah tersebut dalam keadaan terblokir pada saat dilakukanPengikatan Jual beli tanggal 10 Agustus 2011; Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tanah yang dijualbelikan
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
112 — 46
112 — 46
Terhadap korban dilakukana. Perawatan lukab. Pemasangan alat bantu nafas dan pemberian obatobatanc. Pemasangan selang yang menghubungkan rongga diantarasekaput pembungkus paru dengan udara luar (WSD)7.
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
163 — 86
163 — 86
Terhadap korban dilakukana. Perawatan lukab. Pemasangan alat bantu nafas dan pemberian obatobatanc. Pemasangan selang yang menghubungkan rongga diantarasekaput pembungkus paru dengan udara luar (WSD)Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Pap. (Perlindungan Anak)7.
Putus : 25-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 25 April 2019 — - MAHSAR TORADA,S.E.,S.H.,M.H.,
114 — 19
114 — 19
Bahwa terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebasar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penyidik Reskrimsus PoldaGorontalo yang telah dilakukana Penyitaan berdasarkan Surat Perintah penyitaanNomor : SP.Sidik./35.a/11/2017 ditreskrimsus tanggal 3 Februari 2017 dan beritaacara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 yang kemudian telah dimintakan penetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017eonennnnn Perbuatan terdakwa tersebut
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 7 Desember 2015 —
258 — 189
258 — 189
Pasal 12 ayat (1) : PerubahanAPBDes dapat dilakukana. Keadaan yangmenyebabkan harusdilakukan pergeseran antarjenis belanja.b. Keadaan darurat.c. Keadaan luar biasa.d. Adanya kebijakanpemerintah.Pasal 12 ayat (3) : Perubahan APBDes dilakukan dengan cara merubah Perdestentang APBDes.3. Pasal 15 =: Penatausahaanpengeluaran wajid dilakukanBendahara Desa.4. Pasal 24 ayat (1): Pelaksanaankegiatan sepenuhnya dilaksanakanoleh Tim Pelaksana Desa.5.
Putus : 30-10-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 30 Oktober 2015 — ROHMAT HARIANTO, SP.,MM Bin BROTO SOEWARNO.
KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
56 — 18
56 — 18
ketiga yang di ajukan kepadaKepala Dinas Pertanian setelah ada instruksi dari terdakwa Rohmat Harianto tanpa harusmenunggu adanya SPJ / Laporan Penggunaan dana dari kelompok penerima bantuanmaupun tanpa menunggu laporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan konsultandikarena untuk 29 kelompok penerima bantuan tahap kedua tersebut saksi yangdiperintahkan oleh Rohmat Harianto untuk menyusun SPJ / Laporan penggunaaan danauntuk 29 kelompok penerima bantuan tersebut.Bahwa pencairan dana termin pertama dilakukana
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp Tanggal 4 September 2019 — Terdakwa
152 — 67
152 — 67
Terhadap korban dilakukana. Perawatan lukab. Pemasangan alat bantu nafas dan pemberian obatobatanc. Pemasangan selang yang menghubungkan rongga diantara sekaputpembungkus paru dengan udara luar (WSD).
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 3 Agustus 2015 — M. NUR SASONGKO BIN M. TOHA
KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
65 — 30
65 — 30
Sepengetahuan saksitujuannya hanya untuk mengukur kesiapan penyedia barang dalam pelaksanaanpengadaan, karena Pak SON SUDARSONO pernah menyampaikan bahwauntuk kesiapan penyedia barang, sehingga dibuat persyaratan tersebut.Saksi tidak tahu Apakah pelaksanaan lelang/pengadaan dilakukana dengan caramengkondisikan pemenang lelangnyaBerdasarkan petunjuk teknis, tidak terdapat persyaratan adanya Sertifikat SNIproduk yang mendapatkan pengakuan SNI, namun dalam RKS dibuatpersyaratan tersebut.
Putus : 31-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 31 Juli 2015 — KEKE AJI NOVALYN BINTI TARMUDJI
KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
79 — 20
79 — 20
Sepengetahuan saksitujuannya hanya untuk mengukur kesiapan penyedia barang dalam pelaksanaanpengadaan, karena Pak SON SUDARSONO pernah menyampaikan bahwauntuk kesiapan penyedia barang, sehingga dibuat persyaratan tersebut.Saksi tidak tahu Apakah pelaksanaan lelang/pengadaan dilakukana dengan caramengkondisikan pemenang lelangnyaBerdasarkan petunjuk teknis, tidak terdapat persyaratan adanya Sertifikat SNIproduk yang mendapatkan pengakuan SNI, namun dalam RKS dibuatpersyaratan tersebut.
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 3 Agustus 2015 — ANANG PASETYO
kejaksaan negeri Ponorogo
57 — 15
57 — 15
Sepengetahuan saksitujuannya hanya untuk mengukur kesiapan penyedia barang dalam pelaksanaanpengadaan, karena Pak SON SUDARSONO pernah menyampaikan bahwauntuk kesiapan penyedia barang, sehingga dibuat persyaratan tersebut.Saksi tidak tahu Apakah pelaksanaan lelang/pengadaan dilakukana dengan caramengkondisikan pemenang lelangnyaBerdasarkan petunjuk teknis, tidak terdapat persyaratan adanya Sertifikat SNIproduk yang mendapatkan pengakuan SNI, namun dalam RKS dibuatpersyaratan tersebut.
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
67 — 25
67 — 25
penyampaian SPJfungsional tersebut karena tidak dilengkapi dengan bukti setoran atas sisa belanja(UUDP) dan pengembalian kelebihan atas realisasiBahwa perbuatan Terdakwa APRILIYANTONI,A.Md. telah menyalah gunakanwewenang dengan cara :2 Bahwa pengelolaan dana APBD pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKota Palangka Raya Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan ketentuan dimanaterdapat pengeluaranpengeluaran atas kegiatan yang tidak ada mata anggarannya,sehingga untuk menutupi kekurangannya telah dilakukana
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.SUS/2017/PT JAP Tanggal 12 April 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
66 — 43
66 — 43
meliputi JasaKonsultansi;Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 41 bahwa Penetapan MetodePemilinan Penyedia Jasa Konsultansimeliputi :Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnk halaman 206 dari 3561) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia JasaKonsultansi;2) Pemilinan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melaluinegosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesualdengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;3) Pemilinan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukana
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE
KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
164 — 488
164 — 488
wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur Jawa Timur .Pasal 15 ayat (4),Belanja hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggung jawabkan dalam bentuk bukti tanda terimauang dan buktibukti penggunaan dana sesuai naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) / Proposal permohonanbantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan .Pasal 16Apabila penerima belanja Hibah berupa uang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukana