Ditemukan 901 data
153 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkanpengecekan dokumen kembali secara detail bahwa koroeksi positif sebesar Rp.27.396.829.606,00 meliputi koreksi atas pendapatan/peredaran usaha yang semestinyasesuai peraturan perpajakan tidak terutang PPN tetapi oleh Terbanding dianggap dandikoreksi menjadi terutang PPN, yaitu : Transportation/trucking revenue Rp. 12.860.515.540,00 Accrued income Rp. 1.103.876.089,00 Documentation dan clearance administration Rp. 12.497.768.924,00 Agency dan handling
Desember 2005 ;Bahwa bukti pendukung dokumendokumen tersebut diatas telah diserahkankepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung ;Bahwa berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yangberlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan karenanyasewajamya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;6Sanggahan atas koreksi Agency and handling chargesBahwa sanggahan Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yangdiberikan yaitu sama dengan
MISAEL ASARYA TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
ADE TRINANDA alias ADE bin ALI AMRAN alm
79 — 5
Swadharma Sarana Informatika Tentang PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI (ATM Replenishment) UntukATM Di Wilayah Pekanbaru Nomor B741/KWXVII/LOG/08/2016 NO :SSI/DIR/2133/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani olehSumaryono selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tokdengan John Yuwono selaku Direktur Utama PT. Swadharma SaranaInformatika, terjadi perjanjian kerjasama antara PT.
Swadharma Sarana Informatika untuk PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI.Bahwa dalam melaksanakan kontrak kerja tersebut, PT. SSI mendistribusikanwilayah kerjanya menjadi beberapa wilayah sentra operasi, salah satudiantaranya yaitu sentra operasi Rengat untuk mengoperasikan 45 (empat puluhlima) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI).Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT.
Swadharma Sarana Informatika Tentang PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI (ATM Replenishment) UntukATM Di Wilayah Pekanbaru Nomor B741/KWXVII/LOG/08/2016 NO :SSI/DIR/2133/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani olehSumaryono selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tokdengan John Yuwono selaku Direktur Utama PT. Swadharma SaranaInformatika, terjadi perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok dengan PT.
Swadharma Sarana Informatika untuk PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI.Halaman 9 dari 45 halaman Perkara No : 153/Pid.B/2019/PN.RgtBahwa dalam melaksanakan kontrak kerja tersebut, PT. SSI mendistribusikanwilayah kerjanya menjadi beberapa wilayah sentra operasi, salah satudiantaranya yaitu sentra operasi Rengat untuk mengoperasikan 45 (empat puluhlima) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI).Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT.
16 — 7
syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak teruolonoorang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpatdan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.Menimbanp, hahwa dnri kenkciiari, r.ara Qpkci femehiif, rnmeli hakim hempnHnnalbahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon I dengan Pemohon II hidup rukursampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah ataisesusuan dengan wali nikah ayah handling
206 — 67
HD oO Ss Os1olaerb>AaoMn Bok Ar KMOsSicabB oh Beban Overburden OB Stripping $ 22,66213.956 213.956VAT 10% (OB $ 2,27Stripping) 21.396Land Compensation $ 5,33 50.326Reclamation $ 1,00: 9.442Infill Drilling $ 2,00 18.884VAT 10% (Infill $ 0,20Drilling) 1.888Labour $ 1,00 9.442Camp/Meals $ 0,70 6.609Beban Coal MiningA Coal Clean & $ 0,85Excavate 8.026 8.026b Coal Hauling $ 8,3378.652 78.652C Hauling Supervision$ 0,999.348 9.348D Road Maintenance $ 0,09850 850E Crush/Screen $ 2,40 22.661F Stockpile Handling
124 — 26
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:Memperhatikanbahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkandata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis ; yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling
SYARIFATUN
48 — 5
;Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannyadan menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa guna menguatkan dalildalil permohonannya, pemohonmengajukan bukti tertulis berupa:Fotokopi Surat Keterangan No. 474/229/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018,yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;Fotokopi Surat Keterangan dari AR Handling Officer PT.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan petunjuk pada butir 2diatas, maka :a. apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebutjuga memberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling oleh kontraktorkepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang Pajak PertambahanNilai;b. sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebutmengenakan PPN terhadap perusahaan penerbangan Indonesia, maka ataspenyerahan jasa ground handling dimaksud, terutang Pajak PertambahanNilai
;Bahwa walaupun Undangundang Pajak Pertambahan Nilai tidakmenyebutkan jasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan danpenyimpanan pesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasional yangdiserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkena PajakPertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut diatas dinyatakanjasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena alasanpemberlakuan azas
integral antara jasa pelabuhan dengan jasa angkutan lautyang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai; Adanya suatu kelaziman di dunia internasional bahwa jasa pelabuhan bagipelayaran internasional dikecualikan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai; Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia oleh negarayang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan diatas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional (sepertijasa ground handling
Pemohon Banding tidak mungkin lagimembebankan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 dimaksudkepada konsumennya, sehingga ketetapan Terbanding tersebuttelah menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;bahwa di negaranegara lain seperti Hongkong, China, Thailand,Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Services Tax(GST) / Value Added Tax (VAT) Zero Rated dimana jasa yangtidak dikenakan pajak di atas adalah jasa Landing, Parking,Aerobridge, Route Air Navigation Charge, Cargo HandlingCharges, Catering Handling
Charges, Passenger SecurityCharges dan jasajasa tersebut di atas bila di Indonesia dengannama : Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, PenyimpananPesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP),Garbarata (Aviobridge) dan Ground handling;bahwa apabila Terbanding berpendapat Jasa Kebandarudaraanuntuk Penerbangan Internasional terutang PPN maka tindakanTerbanding juga kurang sejalan dengan asas nondiscriminationdalam perpajakan sehingga seharusnya jasa angkutan udaraluar negeri lainnya juga
113 — 108
dalam Formulir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak Dalam Rangka Impor menyebutkan: Impor atas dasarinden adalah suatu kegiatan memasukan barang ke dalam daerahpabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas namapemesan (Indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barangimpor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaanimpor antara lain pembukaan L/C, Bea, pajak maupun biaya yangberhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentordan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi (handling
189 — 28
dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:bahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkanMemperhatikanMengingatdata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis ; yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) Apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling oleh kontraktorkepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) Sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud
, terutang Pajak Pertambahan Nilai;Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena
Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti Jasa Ground Handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam pelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission
yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.870.009.894,00 (apabila diterapbkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.518.190.813,00 ataurevenue/DPP PPN sejumlah Rp3.518.190.813,00 dan PPN (10%) sebesarRp351.819.081,00.
Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan.Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.
57 — 19
Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknyabahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidakakan mengulangi kembali ;Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwatersebut,selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada Tuntutannya semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa W I Y A DI oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa WIYADI sebagai Ar Handling
Astra SedayaFinance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan PembelianMobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87ECakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handling Officer (ARHO)menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan ;Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku karyawan
Terdakwa WIYADI adalah Ar Handling Officer (ARHO)yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yangmengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dariJadwal yang telah ditetapkan.
Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Saksi IWAN, Sdr WAHYU,Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARISNURMAN. AR ARHO diyabat oleh Sdri RULLIA.(2) Under Writing : Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan SdriJUWITA. Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT danSdr EKO. Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.(3) Service : Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA. Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.
Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadapcostumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8(delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.c.
143 — 76
ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karenadaluwarsa ; Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan pasal 76 KUHP tersebut, Majelis Hakim akanmengkomparasikannya dengan ketentuanketentuan lain dalam KUHP yang memiliki korelasi terhadapketentuan pasal 76 KUHP dalam hal ini adalah ketentuanketentuan yang diatur dalam Buku KesatuBab, VI mengenai Perbarengan Tindak Pidana, yang secara teoriitis, dibagi dalam 3 (tiga) bentukPerbuatan, yakni concursus idealis (pasal 63 KUHP), voorgezette handling
Majelis Hakim akanmenguraikan terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 63 KUHP (concursusidealis), pasal 64 KUHP (vorgezette handling), pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP (concursus realis),dengan uraian sebagai berikut :Tentang Concursus Idealis :1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP ditegaskan tentang adanya Perbuatan Pidanayang dilakukan oleh si pelaku melanggar lebih dari satu aturan Pidana, maka yang dikenakan hanyaaturan pidana saja.
No. 22 tahun 2009 ; Tentang Vorgezette Handling :1. Bahwa didalam pasal 64 KUHP ayat (1) tersebut ditegaskan tentang adanya beberapa perbuatanPidana yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar satu aturan Pidana, perbuatan tersebut salingberhubungan dan dipandang sebagai perbuatan berlajut, maka terhadap beberapa perbuatan tersebutcukup dikenakan satu aturan pidana saja.
Bahwa yang menjadi substansi Vorgezette Handling ini yakni adanya beberapa perbuatan yangsaling berkaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, perbuatanperbuatan tersebutmelanggar ketentuan pidana yang sejenis. Sehingga didalam pasal 64 ayat (1) tersebut memuatimperative menyebutkan kalimat harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
Yang jikadikongklusikan sebagai Perbarengan Beberapa Perbuatan (Consursus Realis/Pasal 65 KUHP), dimanaPerbuatan tersebut adalah Perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana sejenis. darikongklusi tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dari rangkaian peristiwa pidana yang dimuat dalamperkara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky maupun dalam perkara ini, merupakan satu rangkaianPeristiwa Pidana yang dsebut sebagai Perbuatan Berlanjut atau vorgezette handling (pasal 64 KUHP) ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
perusahaan freight forwarder yangkomponen jasanya termasuk bidang pengurusan jasa angkutan umum di laut/pelayaran dan angkutan udara luar negeri yang sesuai dengan peraturan di atasmerupakan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN;Bahwa berikut adalah perincian pendapatan Pemohon Banding : SUMMARY OF REVENUEFOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2004DESCRIPTION SALES VAT(USD) (USD)REVENUE FROM INTERNATIONAL TRAFFIC 8,899.72 ADMINISTRATION 18,383.89 DOCUMENTATION 6,116,480.03 INTERNATIONAL FREIGHT 96,336.06 HANDLING
No. 149/B/PK/PJK/2009.pengerjaannya di tahun 2002, namun baru di"closed" ditahun 2003 (per laporan audit)Selisih 3,689.61Total pendapatan per laporan audit 6,741,054.23 Bahwa menurut Pemohon Banding, penyerahan Jasa Kena PajakPemohon Banding adalah sebesar Rp. 2.001.934.320,00 (atau USD235.671,80) yang merupakan penyerahan jasa dalam Daerah Pabean sebagaiberikut: Jasa Administrasi; Jasa Dokumentasi; Jasa Transportasi/Trucking; Jasa Handling; Jasa Gudang.Bahwa atas objek Jasa Kena Pajak sebagairnana
No. 149/B/PK/PJK/2009.1414terdiri dari jasa freight, jasa gudang, jasa pengangkutan, jasadokumen impor/ekspor dan jasa handling kepada customernya,karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding bukan merupakanperusahaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga tidaktermasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai ;bahwa Pasal 1 butir 19 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 565/B/PK/PJK/2016 2 Deck Machinerye Parts for Windlasse Mooring Winche Capstan Boat Winche Steering geare Lifte Handling Hoiste Handling Crane Derrick Bow Thrustere Hydraulic Pump Unite Refrigerating Plant 3 dst IV CARGO PART Cargo Handlinga4 MachineryParts For Cargo Handling Machinery, Such ase Cargo Hosee Cargo Pumpe Cargo Heatere Cargo Measuring Equipmentse Inert Gas Generator Plante Tank Cleaning Equipmentse Butter Worth Heatere Self Unloading Cargo Control and2 .ss Instrumentation
138 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak dalam membuat kesimpulan hanyamendasarkan karena pemohon banding menerbitkan faktur atas namaPemohon Banding sendiri, maka tagihnan atas biaya yang sudahdikeluarkan Pemohon Banding sebelumnya (/nward & outward) yangditagihkan pada customer Pemohon Banding adalah merupakan objekPajak Pertambahan Nilai, Majelis Hakim tidak mempertimbangkansubtansinya bahwa faktur yang dimaksud hanya tagihan kami ke customeratas biaya yang kami bayar terlebin dahulu dan disertai perjanjian(quotation for handling
Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkan QuatitaionFor Handling Charge yang telah disetujui oleh pihak supplier;7.
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding Il ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerakdalam bidang usaha jasa pelayanan kegiatan penerbangan di Bandar Udaradan bertindak selaku Handling
Company termasuk Freight Forwarder /Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Perdagangan Umumyang memiliki Kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam jasa bidangGround Handling dan telah mendapat ijin beroperasi di Bandar Udara PoloniaMedan ;Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut Penggugatmemerlukan peralatan tambahan dan untuk itu Penggugat telah mengadakanperikatan hukum dengan Tergugat dalam hal pengadaan peralatan berupaHal. 1 dari 17 hal.
86 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pam Lyonaise Jaya memerintahkan saksiAMOS HARIANJA (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat diPT. Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi kebeberapa titik konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan JakartaUtara. Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran airbersih dan diketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambungdengan menggunakan pipa milik Terdakwa.
Pam Lyonaise Jaya memerintahkan saksiAMOS HARIANJA (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat diPT. Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi kebeberapa titik konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan JakartaUtara. Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran airbersih dan diketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambungdengan menggunakan pipa milik terdakwa.
Terbanding/Tergugat : PT. Wisata Islami Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Herman Susilo
185 — 166
Kemudian pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat jugasudah sangat maksimal sehingga bisa dikatakan ALL IN pada seluruhkegiatan Flight Ticket mulai dari biaya Basic fare, Airport Tax, City Tax,dan Issued Fee serta proses CheckIn, Handling, bahkan saat tiba diParis yang notabenenya semua serba dikerjakan secara mandiri (selfservice).
Proses handling di Bandara Soekarno Hatta pada saatkeberangkatan sudah dipenuhi oleh Tergugat. Bahkan Tergugatsendirilan yang langsung mengangkat dan memindahkan koper pesertayang jumlahnya lebih kurang 200 koper besar dengan ukuran diatas 24inchi.
Padahal sebelumnya pada Group Whatsapp antara Penggugatdan Tergugat, Wakil Direktur Penggugat (dalam hal ini Istri Penggugat)yang menyatakan bahwa proses handling juga akan dibantu dan dibiayaioleh Penggugat untuk memudahkan Tergugat mengingat informasi akhirbahwasannya koper yang dibawa peserta sangat banyak.Dapat dikatakan handling sudah dilakukan dengan sangat maksimalbahkan sampai terjadi lukaluka pada diri Tergugat dan kucuran keringatyang luar biasa.
Hal tersebut terbuktidengan tidak adanya tenaga handling pada saat tiba di bandara Parissehingga para peserta sendiri yang dengan terpaksa menghandlebarang bawaannya masingmasing.d. Bahwa terbukti fasilitas hotel yang disediakan sejak hari pertamakedatangan para peserta di Paris adalah hotel di bawah standartbintang 4, yaitu hanya berbintang 2 dan bintang 3.
Hal tersebut tentu berakibat padalambatnya proses handling barang di bandara maupun proseskeberangkatan ke lokasi Penginapan dan juga setiap harinya padaagenda ke beberapa lokasi tujuan wisata yang berakibat mengalamiOver Time Bus pada beberapa kesempatan. Oleh karena kurangnyafasilitas handling yang tidak memadai tersebut tentunya sangatberpengaruh pada kejadian Overtime Bus pada setiap tour ke lokasiwisata.
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling olehkontraktor kepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud
Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena alasan pemberlakuan azas timbal
Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.