kesenian dan social budaya masyarakatsenilai Rp. 25.688.800, (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapanribu delapan ratus)7) Kegiatan pembinaan dan pelatinan kesenian dan social budaya masyarakatsenilai Rp. 20.625.000, (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor : 4/TIPIKOR/2020/PT.BDG.8) Kegiatan inventarisasi dan penetapan nama Jalan di Desa senilai Rp.33.223.800, (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratusrupiah)9) Kegaiatan

ribu lima ratus rupiah)6) Kegiatan pembinaan dan pelatihnan kesenian dan social budaya masyarakatsenilai Rp. 25.688.800, (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapanribu delapan ratus)7) Kegiatan pembinaan dan pelatinan kesenian dan social budaya masyarakatsenilai Rp. 20.625.000, (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)8) Kegiatan inventarisasi dan penetapan nama Jalan di Desa senilai Rp.33.223.800, (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratusrupiah)9) Kegaiatan

Angka 3 yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesiabaik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelanggarakan kegaiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

TOHARI bersama anaknya berada dikapal sedang mengantarkan sejumlah galon milik kami yang telah terisi air minum,maka setelah itu anaknya memindahkan drum ke perahu miliknya dan selanjutyamembwa jerigen naik ke kapal dan langsung menuju ke kamar mesin danmengambilBahwa Mengenai keberadaan kapal tempatnya bekerja tersebut meruapakan kapalyang hanya melakukan kegaiatan pemindahan batu bara ditengah laut dan tidakada kegiatan lain untuk memberikan pelayanan keperluan solar kepada pihak lainataupun kepada

Selaku Nahkodamengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegaiatan yang ada dikapal termasuk keselamatan seluruh ABK,Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapat unsursetiap orang telah terpenuhi menurut hukum.Ad.2/ UNSUR ~ MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAPIKANBERBENDERA ASING:Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatubentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Nomor 17Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 54/Pid.SusPrk/2017/PN RanTahun 2008

Pembayaran harus dilampiri denganberita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yangdilakukan fasilitator kKecamatan ;Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebin dahulu kemasyarakat, selanjutnya diikuti pencairan dana yang berasal dariAPBN ;Bersaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke Masyarakatharus utuh tidak termasuk pajak, retribusi, atau biaya lainnya.Bahwa mekanisme penyaluran dana dari rekening kolektif BLM yangdikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegaiatan

Bersaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke Masyarakatharus utuh tidak termasuk pajak, retribusi, atau biaya lainnya.Bahwa mekanisme penyaluran dana dari rekening kolektif BLM yangdikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegaiatan(TPK) di desa, sebagai berikut :1. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antaraUPK dengan TPK ;2.

UNIKA DISAIN selaku konsultan pengawas dalam melakukanpengawasan terhadap kegiatan tersebut dibuatkan kontrak Surat perjanjianKerja (SPK) nomor: 650/ 615/ DTRP/ 2012 tanggal 21 Mei 2012 dengannilai SPK: Rp. 49.950.000, (empat puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah) Kegiatan Penataan Pedestrian di Jalan Gajah Madatahun anggaran 2012. antara PPK Pada Kegaiatan Penataan Pedestrian diJalan Gajah Mada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasardengan CV. UNIKA DISAIN Jl.

Saksi : INYOMAN WINDIA, (Staf tata ruang)bahwa tugas dan tanggung jawab yang saksi terima secara lisan dari PPKyaitu untuk membantu melakukan pengawasan terhadap tugastugas PPKdilapangan selama kegiatan pendesirian jalan gajah mada denpasardikerjakan oleh pelaksana (kontraktor), dalam hal memfasilitasi dibidangadministrasi, pengawasan material dilapangan dan koordinasi denganmasyarakat disekitar tempat kegaiatan tersebut.Bahwa Dalam penugasan tersebut saksi seorang diri, dan saksi membantutidak dalam

Dan pada waktu kegiatan tersebut meliputipengamatan secara visual secara keseluruhan terhadap kegaiatan yangtelah dilakukan oleh pelaksana, kemudian dilakukan pengukuran denganmempergunakan meteran terhadap hasil kegiatan yang dilakukanpelaksana. Setelah itu baru dilakukan pengukuran Volume dari simpangjalan Wahidin terus ketimur sampai didepan lampu merah Bank BNI.

Dan pada waktu kegiatan tersebut meliputipengamatan secara visual secara keseluruhan terhadap kegaiatan yangtelah dilakukan oleh pelaksana, kemudian dilakukan pengukuran denganmempergunakan meteran terhadap hasil kegiatan yang dilakukanpelaksana. Setelah itu baru dilakukan pengukuran Volume dari simpangjalan Wahidin terus ketimur sampai didepan lampu merah Bank BNI.Hal. 46 dari 149 hal.

Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan; Melaksanakan pelatihnan dan pendampingan kepada OMS, KPP,dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;Hal 10 dari 177 Putusan Nomor : 40/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK.Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

pada tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;Melaksanakan pelatinan dan pendampingan kepada OMS, KPP,dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai;Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;e Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;e Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, danKD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;e Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagaipenggganti FM pada saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

tangggungjawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;e Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social,perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnyakepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;e Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, danKD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;e Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KDsebagai penggganti FM pada saat program selesai;e Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untukmelancarkan kegaiatan

Saksi MUHAMMAD ZAIDI bin SUTRIMANBahwa saksi bertugas sebagai manager (kepala kantor) di PR Unggul KaryaPratama dan saksi bertugas mengurusi administrasi perizinan, membuatlaporan CK4 ke Bea dan Cukai, memesan pita cukai dan mengambil pitacukai di KPPBC TMP A Semarang, mengawasi penempelan pita cukai di PRUnggul Karya Pratama, menerima penitipan honor karyawan dari Muh NurAlim;Bahwa uraian tugas saksi tersebut hanya untuk kegiatan produksi baranglegal, sedangkan untuk kegaiatan menjahit (jasa menggiling

Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan danmenyerahkan objek sengketa kepada Penggugat serta tidakmelakukan kegaiatan di obyek sengketa;5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 28.136.000, (DuaPuluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Enam RibuRupiah);6. Menolak Gugatan Penggugatselain dan selebihnya;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan NegeriSaumlaki Nomor 30 / Pdt.G/2016/PN Sml tanggal 15 Mei 2017 olehRonald O.

Angka 3 yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesiabaik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelanggarakan kegaiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Saksi MUHAMMAD ZAIDI bin SUTRIMANBahwa saksi bertugas sebagai manager (kepala kantor) di PR UnggulKarya Pratama dan saksi bertugas mengurusi administrasi perizinan,membuat laporan CK4 ke Bea dan Cukai, memesan pita cukai danmengambil pita cukai di KPPBC TMP A Semarang, mengawasipenempelan pita cukai di PR Unggul Karya Pratama, menerima penitipanhonor karyawan dari Muh Nur Alim;Bahwa uraian tugas saksi tersebut hanya untuk kegiatan produksi baranglegal, sedangkan untuk kegaiatan menjahit (jasa menggiling

Selaku Nahkoda KM BL 91088 TS,Terdakwa LE THANH PHONG mengendalikan dan bertanggung jawabterhadap seluruh kegaiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruhAnak Buah Kapal (ABK) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makaMajelis Hakim berkeyakinan unsur hukum setiap orang telah terpenuhimenurut hukum ;Ad.2 Unsur Hukum Memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalahsuatu bentuk navigasi, berdasarkan

Dalam hal ini siapasaja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yangmempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabanatas segala tindakannya menurut undang undang;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Unsur Setiap Orang meliputi seseorang baik warga Negara Indonesia atau warga NegaraAsing, selaku pribadi, beberapa orang atau berupa Korporasi atau BadanHukum Indonesia dan Asing yang melakukan kegaiatan penangkapan ikandi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan

Selaku Nahkodamengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegaiatan yang ada dikapal termasuk keselamatan seluruh ABK,Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapat unsursetiap orang telah terpenuhi menurut hukum.Ad.2 Unsur Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing:Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.SusPrk/2016/PN RanMenimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatubentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Nomor 17Tahun 2008 Tentang

Persetujuan oleh tetangga yang berbatasan dalam konteks iniadalah didalam rangka pembuatan Gambar Ukur dan NomorIdentifikasi Bidang oleh BPN,hal ini dilakukan agar tiap bidang tanahyang terdaftar dapat diketahui batasbatasnya secara detail dan pastidalam rangkaian kegaiatan pendaftaran tanah pertama kali dalamproses pengakuan hak. Perlu Penggugat pahami bahwa AsasContradictoire Delimitatie adalah merupakan Asas Hukum yangberlaku secara khusus dalam pendaftaran tanah. Menurut Prof.

KontrakHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN BkoPerjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, UJPdan IUP untuk Penjualan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikankewenangan, pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan. yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan Informasi dariMasyarakat adanya kegaiatan

., sebagai Pejabat PengelolaTeknis Kegaiatan dimana hal ini dituangkan dalam Berita Acara PersetujuanKemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 112/BAPK/PW/TR/2007 tanggal 6Nopember 2007.15. GUNTUR NAINGGOLAN, ST., telah setuju dan sepakat menerima seluruhpenyerahan pekerjaan pengawasan pengembangan kinerja air minum dan air limbahtahun anggaran 2007 dari Terdakwa I DUMA ROTUA F.

ANTHONIUS HUTABARAT sebesar50% (lima puluh persen) dari Rp. 148.002.000, (seratus empat puluh delapan jutadua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 74.001.000, (tujuh puluh empat juta seriburupiah) yang diketahut GUNTUR NAINGGOLAN, ST., sebagai Pejabat PengelolaTeknis Kegaiatan dimana hal ini dituangkan dalam Berita Acara PersetujuanKemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 112/BAPK/PW/TR/2007 tanggal 6Nopember 2007.GUNTUR NAINGGOLAN, ST., telah setuju dan sepakat menerima seluruhpenyerahan pekerjaan pengawasan

UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaaan dan Surat Keputusan Bupati MelawiNomor : 140/42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaanpada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Januari2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain di tahun2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Unit Pengelola Kegaiatan

2016 cair sebesar Rp. 341.288.400, (tiga ratus empat puluhsatu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kemudianoleh Terdakwa Abdul Haji Tella ambil sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh limaHalaman 72 dari 116 hal Putusan Nomor 37/Pid.S usTPK/2017/PN Ambjuta rupiah) dan menyerahkan sisa dana sebesar Rp. 306.288.400, (tiga ratusenam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepadasaksi Rakiba Rumasukun untuk belanja bahan material pembangunan jalansetapak dan kegaiatan

ratusHalaman 103 dari 116 hal Putusan Nomor 37/Pid.S usTPK/2017/PN Ambempat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)kemudian oleh Terdakwa Abdul Haji Tella ambil sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) dan menyerahkan sisa dana sebesar Rp. 306.288.400, (tiga ratusenam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepada saudaraRakiba Rumasukun (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk belanja bahanmaterial pembangunan jalan setapak dan kegaiatan

2016 tanggal 13 Oktober 2016 cair sebesar Rp. 341.288.400, (tiga ratusempat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)kemudian Terdakwa Abdul Haji Tella ambil sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh limajuta rupiah) dan menyerahkan sisa dana sebesar Rp. 306.288.400, (tiga ratus enamjuta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) kepada saksi RakibaRumasukun (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk belanja bahanmaterial pembangunan jalan setapak dan kegaiatan

Selaku Nahkodamengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegaiatan yang ada dikapal termasuk keselamatan seluruh ABK,Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapat unsursetiap orang telah terpenuhi menurut hukum.Ad.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKANBERBENDERA ASING:Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatubentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Nomor 17Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkansuatu