wilayahnyaTerdakwa berdiam, bertempat tinggal atau ditangkap, apabila tempat kediamansebagian terbesar dari saksisaksi lebin dekat dengan tempat kedudukanPengadilan Negeri ini, dari pada dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeriyang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan (Yurisprudensi MA tanggal 22agustus 1958 No. 50 K/Kr/1956;Bahwa berdasarkan uraian tentang dalildalil penolakan yang diajukanoleh Termohon Banding/Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukanPemohon banding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan

Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan Surat Pernyataan di Kantor11.Kejasaan Negeri Batam sebagaimana dimaksud pada angka 9 poin 2gugatan ini dan hingga tanggal disampaikannya gugatan ini, ternyataTergugat hanya melunasi/mengangsur sebesar Rp2.100.000,00 (dua jutaseratus ribu rupiah) sehingga masih tetap menunggak pengembalian danatunjangan komunikasi intensif DPRD sebesar Rp62.160.000,00 (nam puluhdua juta seratus enam puluh ribu rupiah);Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan melaluiSekretariat

Bahwa mengenai dalil butir. 10 yang didalikan Penggugat untukmenyita harta Tergugat adalah dalil yang berlebihnan karenafaktannya semua harta benda milik Tergugat telah dirampas olehNegara melaui Pengacara Negara dalam hal ini Kejasaan negeriSamarinda atas printanh Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.908/Pid.B/2018/PN.Smr tertanggal 19 Desember 2018 yang telahdiserahkan kepada Penggugat, sehungga tidak ada lagi harta yangtersisa milik Tergugat, sehingga menurut hukum dalil butir. 10Penggugat tersebut

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.Catatan :Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Jaksa PenuntutUmum pada Kejasaan Negeri Denpasar telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 864/Pid.An/2012/PN.Dps ; PANITERA PENGGANT It.t.d. GEDE KETUT RANTAM, SH Untuk salinan remiPenitera Pengadilan Negeri DenpasarTIDI GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH.NIP : 19630424 198311 1 001

penjatuhan hukuman itu hanya melihat kesalahan Para Terdakwayang menghambat program pemerintah dalam pemberantasanpenyalahgunaan narkotika, tidak melihat dan mempertimbangkanpenyimpangan KUHAP, yaitu1. surat dakwaan nomor: PDM 32/Simal/ N2.24/Euh.2/01/2019 yangbaca Jaksa Penuntut Umum Dedy Chandra Sihombing, SH, bukan dibuatoleh Dedy Cahndra Sihombing,SH yang ditunjuk olen Kepala KejaksaanNegeri Simalungun sebagai peuntut umum melainkan dibuat oleh JaksaBarry Sugiarto,SH yang tidak ditunjuk Kepala Kejasaan

Purwakarta;Agama : Islam;Pekerjaan : Buruh;Terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan dengan jenispenahanan rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :e Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal O1 Januari2013 ;e Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejasaan Negeri Purwakartasejak tanggal O2 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ;e Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18Pebruari 2013 ;e Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal

Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B35/P.4.36.3/Eoh.1/X1/2019yang dikeluarkan oleh Kepala Kejasaan Negeri Luwu Timur tanggal21 November 2019;29. Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang dibuat oleh KepolisianSektor Towuti tanggal 23 November 2019;30. Surat Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan Barang Bukti No.Pol. :SP.Sita/16.a/X/2019/Reskrim yang ditujukan Kepada Ketua PengadilanNegeri Kelas IA Makassar yang dibuat tanggal 28 November 2019;31.

., PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang dihadiri oleh PANDE KETUTSUASTIKA, SH, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sikka dan di hadapanTerdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H. JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.MIRA HERAWATY, S.H.Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN MmePanitera Pengganti,ALBERTUS ASAN GELI, S.H.Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mme

., masingmasingsebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan padapersidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota Majelis yang sama, dibantu oleh YACOBUS KASI, PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang dihadiri oleh AHMAD JUBAIR,SH, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sikka dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,DODI EFRIZON

., Penuntut Umumpada Kejasaan Negeri Sijunjung dan dihadapan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,RAHMI AFDHILA, S.H., MASDUKI, S.H.FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,Panitera Pengganti,Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Swi.ADRIF, S.H,

Bahwa mengenai dalil butir. 10 yang didalikan Penggugat untukmenyita harta Tergugat adalah dalil yang berlebihnan karenafaktannya semua harta benda milik Tergugat telah dirampas olehNegara melaui Pengacara Negara dalam hal ini Kejasaan negeriSamarinda atas printanh Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.908/Pid.B/2018/PN.Smr tertanggal 19 Desember 2018 yang telahdiserahkan kepada Penggugat, sehungga tidak ada lagi harta yangtersisa milik Tergugat, sehingga menurut hukum dalil butir. 10Penggugat tersebut

harinyaterdakwa melakukan pembayaran untuk satu malam pertama dan setelah ituterdakwa memperpanjang nginapnya sampai dengan diketahui terdakwatelah menipu kepada pihak Hotel Pagji;Bahwa aturan Hotel Pagi dilakukan pembayaran saat chek in tetapi karenasaat itu kita percaya dengan terdakwa dan satu malam pertama terdakwasudah membayar dan meminta perpanjangan untuk menginap dengan alasanmasih sibuk pekerjaan sehingga kami dari pihak Hotel percaya saja saat itu;Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Kejasaan

MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 28OKTOBER 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh PURWADI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi,serta dihadiri SRI ASTUTI, SH Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Bekasi danterdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,SIGID PURWOKO, SH. MH. MARPER PANDIANGAN, SH.MH GEDE MAYUN, SH, MH.PANITERA PENGGANTIPURWADI ,SH Halaman 23 dari 23 hal. Pts.

., M.H Penuntut Umum Pada Kejasaan NegeriMamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat HukumnyaHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN MamHakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Nurlely, S.H Budiansyah, S.H., M.H,Mawardy Rivai, S.HPanitera Pengganti,Norpaida, S.H., M.HHalaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam

Dakwaan kami, Penuntut Umum.Bahwa terhadap memori banding terdakwa yang menyatakan PutusanPengadilan Negeri Salatiga terdakwa tidak sependapat dan salah dalammenerapkan hukum acara oleh karena itu putusan Majelis Hakim tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan, atau setidak tidaknya MajelisHakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengubah sekedarHalaman 26 Putusan Nomor 60/Pid/2018/PT SMGmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa /pembanding.Oleh karena itu Penuntut Umum pada Kejasaan

oleh karena GARDA TTU sebagai pihak pemilik hajatanaksi damai yang resmi mengantongi izin Kepolisian pada saatkejadian hari Rabu, tanggal 7 September 2011, tidak dilaporkandan diproses sebagai pelaku utama kasus pengrusakan di GedungBale Biinmafo ;j) Bahwasanya kasus Bale Biinmaffo yang terjadi pada hari Rabu,tanggal 7 September 2011 telah mengundang perhatian dan rasakeprihatinan mendalam banyak pihak, terutama dari kalangan tokohagama berupa seruan moral tertulis yang dilayangkan kepadaKepala Kejasaan

Perpanjangan Kepala Kejasaan Negeri Kota Pasuruan, sejak tanggal 14Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7Agustus 2017 ;4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengantanggal 30 Agustus 2017;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AWALOEDIN SAMON,S.H.

adalah Negara Majudan pikiran positif / negatif terhadap tetangga dari asal usul Cina yangdisembunyikan dan mempertimbangkan asset asset Tergugat di era Reformasi ;Menghukum Tergugat I untuk memberikan Referensi menjadi Pegawai Negeri diLAPAN / Staff KBRI / ITB / BPPT kepada Penggugat apabila diperlukan olehNegara ;Menghukum Tergugat I untuk memberikan hukuman kepada oknum oknumTergugat I (rekan rekan Penggugat) yang telah mensabotase Nilai nilai Rapor /Ijazah dan Hasil hasil Ujian Penggugat untuk Kejasaan

yang disembunyikan di era Reformasi ;Menghukum Tergugat IT untuk memberikan Referensi menjadi Pegawai Negeri diLAPAN / BPPT /LIPI / BAKOSURTANAL / IPTN /Staff KBRI, Pegawai padaBoeing Corp / Bea Siswa ke MIT / TIT / ITB kepada Penggugat apabiladiperlukan oleh Negara ;Menghukum Tergugat IT untuk memberikan hukuman kepada oknum oknumTergugat II (rekan rekan Penggugat) yang telah mensabotase Nilai nilaiTranskrip Semester I VI (1987 1991) dan Hasil hasil Penggugat di Instansi instansi Bea Siswa untuk Kejasaan

;Bahwa penelitian berkas perkara dilakukan oleh Tim dari Kejaksaan TinggiJawa Barat;Bahwa penyerahan Tersangka dan barang bukti (tahap 2) dilakukaan olehPenyidik Polda Metro Jaya di Kejasaan Negeri Depok pada tahun 2017;Bahwa ada 1 (satu) unit Mobil HondaAll JazzRS CVT, No.Rangka :MHRGK5860FJ402636, No.Mesin : L15Z51019349, Warna Ralle Red, Tahun2015, Nomor Polisi : B1024ZFT atas nama Turut Terlawan SymphorosaShinta Adi Wulandari yang disita sebagai barang bukti dalam perkara Nomor426/Pid.Sus/2017

dari Penyidik PoldaMetro Jaya ke Kejaksaan Negeri Depok (tahap 2) Terpidana saat iniSaturnimus meme Nage memang menyampaikan bahwa barang bukti a quotersebut memang diperoleh dari hasil pengumpulan dana masyarakat secaraillegal;Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Dpk Bahwa pada saat pemeriksaan berkas perkara, pelimpahan Tersangka danbarang bukti dari Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Depok(tahap 2) dan tahap persidangan ada informasi dari Penyidik Polda MetroJaya ke Kejasaan

berikut:Dari sprindit itu kemudian penyidik membuat surat pemberitahuandalamproses penyidikan spdp setelah dikirim ke JPU perlu sayadijelaskan pasal 109 spdp itu kKemudian jika sudah kita diberikan dalamjangka waktu 30 hari harus diserahkan kepada PU dan terlapor danjuga dalam perkara ini yang ditanggapi,tentang spdpitu bisa di terbit duakali, didalam peraturan perundangan kejaksaan sendiri itu dalam 30 hari, kalau tidak ada pemberitahuan perkara, maka perkara itu tidak jalandan didalam aturan kejasaan