KEPALA KEJAKAAN NEGERI KOTA MEDAN Cq KASI PIDUMPADA KEJARI MEDAN, beralamat di Jalan Adinegoro Nomor 5Gaharu Medan, Kota Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebutsebagai Termohon II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri MedanNomor 86/Pid.Pra/2018/PN Mdn tanggal 9 November 2018 tentangpenunjukan Hakim;Penetapan Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn Hal 1Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan

Iskandar, SH, MH., danAziarni Hasibuan, SH., sedangkan Termohon tidak hadir kepersidanganwalaupun telah dipanggil secara patut dan sah, untuk Termohon II hadirmenghadap Kepala Kejakaan Negeri Kota Medan Cq Kasi Pidum PadaKejari Medan akan tetapi belum melengkapi surat Kuasanya, kemudiansidang berikutnya tanggal 3 Desember 2018 Pemohon hadir Kuasanya O.K.Iskandar, SH, MH., dan Aziarni Hasibuan, SH., untuk Termohon II hadirKuasanya Eric sebagai Sekretaris Kejari Medan, sedangkan Termohon tidak hadir

MEMUTUSKAN Menolak eksepsi dan Penasihat Hukum para terdakwa untuk seluruhnya ; Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejakaan Negeri Makassar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Hadiah binti Boha dan terdakwa II Borahima alais Bora perkara

ZADIM EFFISIENSI, MSi, dibawah sumpah pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut := Bahwa saksi kenal dengan terdakwatetapi tidak ada hubungan keluarga ;= Bahwa saksi pernah diperiksa olehPeyidik pada Kejakaan Negeri Batudan membenarkan isi BAP sertamenyatakan tetap pada keterangannya ;= Bahwa benar saksi sebagai Komisarispada PT.

EDY ANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikanketerangan sebagai berikut := Bahwa saksi kenal dengan terdakwatetapi tidak ada hubungan keluarga ;= Bahwa saksi pernah diperiksa olehPeyidik pada Kejakaan Negeri Batudan membenarkan isi BAP sertamenyatakan tetap pada keterangannya ;= Bahwa benar saksi sebagai Komisarispada PT.

Saksi ABDUL LATIEF CHALED, SH, dibawah sumpah pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut := Bahwa saksi kenal dengan terdakwatetapi tidak ada hubungan keluarga ;= Bahwa saksi pernah diperiksa olehPeyidik pada Kejakaan Negeri Batudan membenarkan isi BAP sertamenyatakan tetap pada keterangannya ;= Bahwa benar saksi menjabat DirekturUtama pada PT.

MSA, dibawah sumpahpada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut := Bahwa saksi kenal dengan terdakwatetapi tidak ada hubungan keluarga ;= Bahwa saksi pernah diperiksa olehPeyidik pada Kejakaan Negeri Batudan membenarkan isi BAP sertamenyatakan tetap pada keterangannya ;= Bahwa benar saksi sebagai StafAkuntansi Keuangan pada PT. BATUWISATA RESOURCE yang diangkatoleh Direktur PT.

BATU WISATA RESOURCE ditahun 2011, tetapi tidak mempunyaihubungan saudara ataupun hubunganpekerjaan ;= Bahwa saksi pernah diperiksa olehPeyidik pada Kejakaan Negeri Batudan membenarkan isi BAP sertamenyatakan tetap pada keterangannya;= Bahwa benar saksi bekerja sebagaiAkuntan Publik pada kantor akuntanHalaman 81 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby82dbs&d Malang sejak tahun 2009sampai dengan sekarang ;Bahwa benar PT.

di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan dengancara sebelumnya terdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidak terpakai lagi daritempat sampah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian lembaran disposisitersebut di fotocopy terdakwa kemudian merubah isi suratnya seolaholah Kejaksaan TinggiSumatera Utara telah menerima surat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsidi Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebut distempel basahdengan stempel berlogo Kejakaan

menanyakan kabar saja;Bahwa Saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada saksi Fachrini lrawati Sitorusmengenai suratsurat yang berasal dari Kejaksaan Agung RI yang diserahkanTerdakwa kepada saksi Fachrini lrawati Sitorus;Bahwa Saksi juga tidak pernah meminta oleholeh kepada saksi Fachrini lrawatiSitorus, ataupun menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar meminta oleholeh kepada saksi Fachrini lrawati Sitorus;Bahwa Saksi tidak pernah memperlihatkan bentuk surat yang berasal dariKejaksaan Agung RI ataupun Kejakaan

Terdakwadengan cara sebelumnya terdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidakterpakai lagi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian lembaran disposisitersebut difotocopy Terdakwa dan kemudian diubah isi suratnya agar terlihat seolaholah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima surat laporan pengaduan tentangdugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan;e Bahwa selanjutnya lembaran disposisi tersebut distempel basah oleh Terdakwa denganstempel berlogo Kejakaan

James datang kembali ke rumah terdakwa meminta sisa pembayaranyang Rp. 500.000, (lima ratus ribu ) lagi, barulah pada rabu 20 Mei 2020terdakwa menjemput TV LED di rumah saksi Damri Manulang (berkas dipisah),sedangkan untuk compressor belum terdakwa bawa pulang, masih berada dirumah saksi Damri Manulang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 480 ayat (1) KUHP.Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan Negari Tanjung PatiNo.Reg.Perk:PDM73/PYKB/08/2020 tanggal 17

Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan dengan cara sebelumnyaTerdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidak terpakai lagi daritempat sampah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudianlembaran disposisi tersebut di foto copy Terdakwa kemudian merubah isisuratnya seolaholah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerimasurat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di DinasTenaga Kerja Kabob Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebutdistempel basah dengan stempel berlogo Kejakaan

Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan dengan cara sebelumnyaTerdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidak terpakai lagi daritempat sampah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudianlembaran disposisi tersebut di fotocopy Terdakwa kemudian merubah isisuratnya seolaholah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerimasurat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di DinasTenaga Kerja Kabupaten Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebutdistempel basah dengan stempel berlogo Kejakaan

No. 1363 K/PID/2015lembaran disposisi tersebut di fotocopy Terdakwa kemudian merubah isisuratnya seolaholah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerimasurat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di DinasTenaga Kerja Kab Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebutdistempel basah dengan stempel berlogo Kejakaan Tinggi Sumatera Utarayang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan lembaran disposisi tersebutdiberitahukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kab.

Evi Sovianty, SoPKHalaman 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDGdengan hasil terdakwa dalam urine terdakwa positif mengandung positifMethamphetamine (ecstacy, sabusabu);Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika;Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan Negari PesisirSelatan No. Reg.

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa telah menerima laporanadanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa di DesaTamalantik TA 2018, selanjutnya Kepala Kejakaan Negeri Mamasa selakuPenyelidik menerbitkan Surat Perintah Tugas Survailance PengumpulanData, Bahan Keterangan dan Survei Lokasi Nomor Prin 02 /P.6.13.4/Fs.1/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 (T1) dan berdasarkan suratperintah tersebut Penyelidik kejaksaan kemudian melakukan pengumpulandata dan surve lokasi secara tertutup dan

Bahwa selanjutnya Kepala Kejakaan Negeri Mamasa selaku Penyelidikmenerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print:32/P.6.13.4/Fd.1/09/2020, Tanggal tanggal 03 September 2020 (T2) danberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Penyelidik KejaksaanHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN PolNegeri Mamasa kemudian melakukan permintaan keterangan untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana gunamementukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan kepada

rangka :MH1JM1128KK398994 Nomor Mesin : JM11E2381509 tersebut tidak memilikiSuratSsurat yang sah berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), platnomornya tidak ada, kunci kontaknya sudah rusak, dan harganya murah.Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebihkurang sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah).Perbuatan terdakwa HANDIKA PRASETIA PGL ANDIKA LAUAK aliasLAYAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke1KUHPidana.Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan

bahwa oleh karena Anak meskipun dinyatakan bersalahdan dipidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di bebankan padaNegara;Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana, Pasal 77 Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 14Halaman 6 dari 8 halaman Perkara Anak No.26/Pid.Sus.Anak/2017/PTMdnhuruf f Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejakaan

2002 tanggal 11 Januari 2002, adalah dilaksanakan melaluimekanisme rapat anggota secara bertingkat melalui tingkat KUD.Bahwa 224 KUD seSulawesi Utara sebagai pemilik DanaPenyertaan Modal (DPM), tidak mau tunduk pada hasil Keputusan RATINKUD karena yang berhak mengatur pengelolaan Dana Penyertaan Modal(DPM) adalah KUDKUD pemilik DPM bukanlah INKUD maupun PUSKUD;Bahwa kasus dana penyertaan modal ini sedang dalam penyidikanKejaksaan Tinggi Suluwesi Utara berdasarkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejakaan

Penggugat/Termohon Kasasi adalahpetani cengkih dan 224 KUD seSulawesi Utara yang merupakan pemilikDana Penyertaan Modal (DPM).Bahwa 224 KUD seSulawesi Utara sebagai pemilik Dana PenyertaanModal (DPM), tidak mau tunduk pada hasil Keputusan RAT INKUD karenayang berhak mengatur pengelolaan Dana Penyertaan Modal (DPM)adalah KUDKUD pemilik DPM bukanlah INKUD maupun PUSKUD.Bahwa kasus dana penyertaan modal ini sedang dalam penyidikanKejaksaan Tinggi Suluwesi Utara berdasarkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejakaan

ICHWAN ALFASIH diLaboratorium Medis terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaanbahwa urine Terdakwa (+) positif methamphetamine (Shabu) dan (+) positifAMP (Ekstasi);Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan jenis shabutersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resepdokter;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan

menghendaki (willen)perbjatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Wetten) akan akibatdari perbuatan itu;Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding (Terdakwa) uraikantersebut diatas mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarangyang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan memoripermohonan Banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnyamemutuskan memberikan putusan sebagai berikut:Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umumpada Kejakaan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejatanggal s/d tanggal ............Bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejakaan NegetTasikmalaya Pasal ......... 114 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentanNarkotika ;Bahwa Penuntut Umum pada tanggal telah menjatuhkan tuntutan kepada terdakwyang amarnya sebagai berikut :MENUNTUT

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2254/Akta.Pid/2008/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Pemohon Kasasi :Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal O07 September 2009 dariPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejakaan

,M.H masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh HakimHakim anggota, dibantu oleh ARISTO PRIMA, SH Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri tersebut, di hadapan Terdakwa, dihadiri oleh DONI HARAHAP, SH JaksaPenuntut Umum Pada Kejakaan Negeri Lubuk Pakam; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAAHMAD YANI, SH.,M.H H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H23DERMAN P. NABABAN, S.H.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang (RumahTahanan) tanggal 1 April 2013 No.112/Pen.Pid/2013.PN.PDG, terhitungsejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 8 Juni 2013 ;Dalam persidangan ini, Terdakwa menghadap sendiri, tidak bersedia didampingiPenasehat Hukum;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah memperhatikan suratsurat dalam berkas perkara;Telah memperhatikan buktibukti, keterangan saksi dan terdakwa;Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejakaan Negeri Padangyang pada pokok

Keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan dengan alasan:Mengenai Surat Keterangan dari Kepala Kejakaan Negeri Samarinda,bahwa pihak yang terkait secara langsung dalam hal terjadinya perbuatanmateril mark up adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Peranyang dimainkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat signifikandalam terjadinya kerugian kKeuangan negara;Bahwa kedudukan Sadr. Aidil Fitri selaku Manager dan Sdr.

./52/VIII/RES.1.10/2019 pada tanggal 29 Agustus 2019 ;Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/PenetapanPenahanan :1.Penyidik Polres Alor tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor SPHan/48/VIVRES 1.10/2019, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 30Agustus 2019 sampai dengan 18 September 2019 ;Perpanjangan oleh Kepala Kejakaan Negeri Alor tertanggal 13September 2019 Nomor; 23/N.3.21/Ep/1/09/2019, untuk paling lama 40 hari,Sejak Tanggal 19 September 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019 ;Penuntut

./126/X1I/2017/Reskrim pada tanggal 11 Desember 2017 ;Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/PenetapanPenahanan :1.Penyidik Polres Alor tertanggal 11 Desember 2017 Nomor SPHan/72/X1I/2017/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 11Desember 2017 s/d. tanggal 30 Desember 2017 ;Perpanjangan oleh Kepala Kejakaan Negeri Alor tertanggal 22Desember 2017 Nomor; 37/P.3.21/Ep/1/12/2017, untuk paling lama 40 hari,Sejak Tanggal 31 Desember 2017 s/d. 08 Februari 2018 ;Penuntut Umum tertanggal