Commitment fee : 0,25% p.a dari undrawnportion ;10.Jaminan Kredita. Jaminan utama :3 unit kapal kargo ;b. Jaminan tambahan :1. tanah seluas 948 m2 dan bangunan seluas1.200 m2 SHM No. 604/Gandaria Utara a.nMuhamad Daud Ad terletak di JI. Salim No.22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilaiRp.4.003,3 juta ;2.

Jaminan Kredita. Jaminan utama :3 unit kapal kargo ;b. Jaminan tambahan :3. Tanah seluas 948 m2 dan bangunan seluas1.200 m2 SHM No. 604/Gandaria Utara a.nMuhamad Daud Ad terletak di JI. Salim No.22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilaiRp.4.003,3 juta ;4.

ini Pengambil kreditdengan rela dan tanpa paksaan akan menyerahkan/mengosongkan tanah danbangunan yang dijaminkan tersebut;Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2020/PN BtmBahwa Pasal 14 ayat 5 menentukan: Apabila pernyataan dalam ayat 4 tersebuttidak dilaksanakan, maka Bank dengan bantuan pihak yang berwajib akanmengosongkan tanah dan bangunan tersebut dengan biaya yang seluruhnyaditanggung oleh Pengambil kredit;Menimbang, bahwa jika fakta bahwa Penggugat dalam perjanjian kredita

/PN.SmgooFotocopy data Pemohon atas nama IGNATIUS ANJAR PRAMONO, S.Sostertanggal 26 Mei 2017. diberi tanda TII3;Fotocopy Faormulir Pengajuan Kredita Data Pasangan an. MARIAANASTHASIA RIWI MULATSIH tertanggal 26 Mei 2017. diberi tanda TII4;Fotocopy slip Kas Keluar realisasi an.

Bdg. agar berkenanmemutuskan perkara ini sebagai berikut :DALAM KONPENSIDalam Eksepsi :Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnyaMenyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima.Dalam Provisi :Menolak tuntutan provisi Para PenggugatPokok Perkara :Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;DALAM REKONPENSI :1.Memerintahkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat DalamKonpensi untuk serta merta melakukan pengosongan terhadap agunan kredita quo selambatlambatnya 3 (tiga) hari

in Judicio) untuk mengajukan gugatan terkait objek jaminan kredita quo.

Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahuisecara pasti apabila pembayaran pinjaman kredita oleh Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi lancar atau macet dalam periode waktu yang diperjanjikan sebagaimanabukti P4/T5.

berdasarkan PerjanjianKredit Modal Kerja Nomor CRO.SMG/0223/KMK/2013 tanggal 23Agustus 2013 yang terakhir diubah dengan Addendum KetigaPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SMG/0223/KMK/2013tanggal 15 Agustus 2016 dan Perjanjian Kredit Investasi NomorCRO.SMG/0131/KI/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang terakhirdiubah dengan Addendum Ke2 (dua) Perjanjian Investasi NomorCRO.SMG/0131/KI/2014 tanggal 20 Agustus 2015, dimana tanahSertifikat Hak Milik Nomor 1312/Cipayung merupakan obyek agunanfasilitas kredita

Bukti TIV15 Bukti Realisasi / Pencairan Kredita. Bukti Realisasi / Pencairan Kredit Sebesar Rp.34.500.0. 000, catatan pada form tujuanrealisasi adalah pembayaran PO Nomor PTPNV/427KERNEL/00525 dan PTPN V/425MIKOCPO/00515.

diindahkanoleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi juga belummelaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran akhirnya PenggugatRekonvensi pada tanggal 20 Januari 2015 mengirim Surat Peringatan Ill (ketiga)agar Tergugat Rekonvensi segera melunasi seluruh pinjamannya, mengingatapabila sampai jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2015 Tergugat Rekonvensi jugatidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat Rekonvensi dapatmelaksanakan seluruh hakhaknya seperti yang tercantum dalam perjanjian kredita

diindahkanoleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi juga belummelaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran akhirnya PenggugatRekonvensi pada tanggal 09 Februari 2015 mengirim Surat Peringatan Ill (ketiga)agar Tergugat Rekonvensi segera melunasi seluruh pinjamannya, mengingatapabila sampai jatun tempo tanggal 21 Pebruari 2015 Tergugat Rekonvensi jugatidak melaksanakan kewajibannya maka Penggugat MRekonvensi dapatmelaksanakan seluruh hakhaknya seperti yang tercantum dalam perjanjian kredita

Putusan Perdata No.49/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.03/201712.20.21.22.23.Note :rekan yang masih mempercayai, namun PENGGUGAT optimis dengantekad dan semangat baja, menata ulang untuk bangkit kemball;Bahwa kemudian dari pada itu, karena keterlambatan keterlambatanpembayaran yang merupakan kewajiban PENGGUGAT, sehinggaTURUT TERGUGAT sebagai pihak yang memberikan fasilitas kreditmelayangkan Surat Peringatan 1, dengan surat NomorSAM.SA1/JKO.797/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, PerihalPenyelesaian Kredita

Dalam ketentuan Perjanjian Kredit telah disepakati seluruh fasilitas kredita quo Saling terkait secara agunan (cross collateral), antara lain terhadapSertipikat Hak Milik Nomor 20026/Baru atas nama MUHAIMINCHANDRA, yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 20026/Baru a quotelah dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, hal mana dapat dibuktikandengan :1) Sertipikat Hak Tanggungan

;Bahwa dalam petitum butir 5 Para Penggugat meminta agar perjanjian kredita guo batal, namun dalam butir 7 Para Penggugat meminta agar dilakukanrestrukturisasi kredit. Adapun restrukturisasi kredit mengacu atas perjanjiankredit, sehingga terdapat kontradiksi atas kedua petitum tersebut;2. Bahwa menurut M.

Ade yang mewakili Tergugat tidak pernah bertemu denganPenggugat dan Penggugat Il tetapi Saksi Ade selalu berhubungan denganTergugat IV yang menandatangani seluruh dokumen atas nama Penggugat Il,dikarenakan data saat akad kredit dalam isi perjanjian kredit a quo, tidak sesuaidengan data yang dimiliki Penggugat Il maka secara jelas perjanjian akad kredita quo adalah cacat hukum dengan demikian perjanjian tersebut harusdinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat gugatan Para

Bahwa sudah jelas permasalahan dalam perkara a quoadalah terkait tidak lancarnya pembayaran angsuran perjanjiankredit sehingga Tergugat melakukan upaya lelang atas SHMjaminan perjanjian kredita quo. Sedangkan terhadap Tergugat IIItidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apayang menjadi dasar gugatanPenggugat kepada Tergugat IIIsehingga Penggugat mendalilkan Tergugat III memberikansanksi terhadap Tergugat I.6.

dengan PEMOHON KEBERATAN merupakankewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor JasaKeuangan.Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Baradan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No.46/PtsArb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017.BPSK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA DANMENGADILI PERKARA PERDATA YANG BERSUMBER DARIPERSELISIHAN PERJANJIAN KREDITa

Dalam ketentuan Perjanjian Kredit telah disepakati seluruh fasilitas kredita quo Saling terkait secara agunan (cross collateral), antara lain terhadapSertipikat Hak Milik Nomor 20026/Baru atas nama MUHAIMINCHANDRA, yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 20026/Baru a quotelah dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, hal mana dapat dibuktikandengan :1) Sertipikat Hak Tanggungan

Dalam ketentuan Perjanjian Kredit telah disepakati seluruh fasilitas kredita quo Saling terkait secara agunan (cross collateral), antara lain terhadapSertipikat Hak Milik Nomor 20026/Baru atas nama MUHAIMINCHANDRA, yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang,Kota Makassar, dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 20026/Baru a quotelah dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum danperaturan perundangundangan yang berlaku, hal mana dapat dibuktikandengan :1) Sertipikat Hak Tanggungan

tidak ada pada saksi dan surat pernyataan tersebutsaksi serahkan kepada Andika;Bahwa Nama orang yang menggunakan dokumen permohonan kredit atas namasaksi tersebut saksi tidak tahu dan berkalikali saksi tanyakan kepada terdakwamengenai nama orang yang menggunakan dokumen kredit atas nama saksi tersebutakan tetapi terdakwa tidak pernah menjelaskannya;Bahwa Saksi pernah ditagih oleh pihak Adira Finance tapi saksi katakanpermohonan kredit saksi tersebut dipergnakan oleh orang lain;Bahwa Ya, angsuran kredita

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan BankIndonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada angka 26yang menyebutkan bahwa :Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukanBank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yangdilakukan antara lain melalui :Penurunan suku bunga kreditPerpanjangan jangka waktu kreditPengurangan tunggakan bunga kreditPengurangan tunggakan pokok kredita

Surat Persetujuan Membuka Kredita no. 118 tanggal28 Agustus 2009 Pasal 16 mengatakan mengenai perjanjian ini dan segala akibatserta pelaksanaannya Bank dan Debitur memilih domisili hukum yang tetap danseumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengantidak mengurangi hak dan wewenangnya Bank untuk menunjuk pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur berdasarkanperjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilanpengadilan lainnya dimanapunjuga di dalam wilayah