Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus memotius menurus mertus
Pengadilan PA SENGETI Perdata Agama Perceraian
Register : 25-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA SENGETI Nomor 103/Pdt.G/2015/PA.Sgt
Tanggal 11 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 6
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon danTermohon datang menghadap sendiri.Bahwa Termohon secara lisan mengajukan eksepsi tentangkewenangan mengadili (relative kompetensi), bahwa Pengadilan AgamaSengeti tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanpermohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :1.
    Bahwa yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh;Bahwa atas dasar halhal tersebut di atas, Termohon mohon kepadaMajelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon agar :1. Mengabulkan eksepsi Termohon;2.
    Manyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan alasanPutusan Nomor:103/Pdt.G/2015/PA.Sgt.
    Makaeksepsi Termohon patut untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan AgamaSengeti tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, makapokok perkara mengenai permohonan perceraian Pemohon tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan
    Menyatakan Pengadilan Agama Sengeti tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkarayang hingga kini dihitung sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluhsatu ribu rupiah);Putusan Nomor:103/Pdt.G/2015/PA.Sgt.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 22-05-2013 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.JBI
Tanggal 25 Juli 2012 — ERYENI BINTI ELYAS YAKUP VS ZAHARA BINTI AHMAD SALIM, DKK
47 — 11
  • - Menyatakan Tergugat tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan memutus perkara ini dengan Verstek ;- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.461.000.- ,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;
    dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa oleh karena Tergugattergugat tidak hadir makaharuslah dinyatakan putusan ini dengan Verstek ;Menimbang, bahwa karena Gugatan penggugat tidak dapat diterimamaka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang yang bersangkutan danPeraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menyatakan Tergugat tergugat yang telah dipanggil secara sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan memutus
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2014 — Putus : 09-03-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PA BENGKULU Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Bn
Tanggal 9 Maret 2015 —
28 — 9
  • Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut: Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    mendamaikanPenggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidakmau lagi membina rumah tangga bersama Terugat ; Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 201 50096 halaman 2 dari 11 halaman bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkuluuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
    bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilinnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI
Register : 26-01-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0413/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 3 Maret 2015 —
8 — 0
  • Kediri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 0413/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, tanggal 26 Januari 2015;2. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).
    persidangan perkara inidipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
    Kediri tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara Nomor 0413/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr,tanggal 26 Januari 2015;2. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp.311.000, (tiga ratus sebelas ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 Hijriyah, dan padahari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Drs.
Pengadilan PA LAHAT Perdata Agama Perceraian
Register : 19-08-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PA LAHAT Nomor 492/Pdt.G/2015/PA.Lt
Tanggal 28 September 2015 — Ferry Kurniawan bin Ilham Mansyur melawan Hellena Apriana binti Henny M. Djoeni
50 — 4
  • Menyatakan Pengadilan Agama Lahat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
    hukumnya meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Palembang yangrelaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 492/pdt.G/2015/PA.LtBahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di muka sidang namunTermohon mengirim surat bermeterai cukup tanggal 14 September 2015 yang isinyatelah dibacakan dan pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili(relatif kompetensi) bahwa Pengadilan Agama Lahat tidak berwenang untukmemeriksa, memutus
    tercatat di Kantor Urusan Agama IB.IPalembang;2 Saya sebagai Tergugat (Termohon) sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuadi Palembang;3 Saya memiliki 3 orang anak kecil yang berusia 5 tahun (satu orang) dan 2.5 tahun(dua orang/kembar) yang membutuhkan perawatan, pengasuhan serta perhatian darisaya sebagai ibu;Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut diatas, Pemohon mengajukan jawabansecara lisan pada pokoknya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan PengadilanAgama Lahat berwenang untuk memeriksa, memutus
    Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu eksepsi Termohon patut dikabulkan sehingga Pengadilan Agama Lahattidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonanPemohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Krs
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
ABDUL KARIM
Tergugat:
Kepala Desa Liprak Kidul
4 — 1

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;
    2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 27-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PTUN KENDARI Nomor 07/G/2017/PTUN.Kdi
Tanggal 11 April 2017 — Ir. ABDUL MANSUR AMILIA, M. Tp (P) Vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH (T)
138 — 61
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.Kdi karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.204.000,- (Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) ; -----------------------------------------------------------------
    memperoleh kejelasan mengenai dalildalil yangdiungkapkan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggilPihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2017 untuk hadir didengarketeranganya dan pihak Penggugat telah hadir dalam acara Proses Dismissal tersebut sedangkan pihak Tergugat tidak hadir ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 50 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa PengadilanTata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus
    Kdiyang bersangkutan telah digunakan jo Pasal 51 ayat (8) disebutkan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terhadapKeputusan Komisi Pemilihaan Umum mengenai pemilihan Calon Gubernur, CalonBupati dan Calon Walikota yang merupakan objek sengketa tata usaha negarasebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka
    3 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 jo Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, apabila timbulsengketa tata usaha negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara setelah melalui seluruh upaya administrasi dilaksanakan Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Nomor :50/Kpts/KPUKab.026.419168/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016 TentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
    Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek sengketa tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyatanyatatidak termasuk wewenang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, olehHal.6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 07/G/2017/PTUN.
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.kKdikarena pokok gugatan nyatanyata tidak termasuk dalam wewenang PengadilanTata Usaha Negara ; 3.
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Perceraian
Register : 22-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 26-03-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 48/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 27 Februari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
19 — 14
  • Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan gugatan penggugat ;2. Memutuskan perkawinan penggugat (Minarta Sihotang Binti KarudinSihotang) dengan tergugat (Tommi Sosiadi Bin Drs. Mulyanto);3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 149/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 19 Februari 2013 — HIRMELA Br SINAGA. lawan Raden KRISTIAWAN SULISTYO WIBOWO
60 — 5
  • Memutus perkara ini dengan Verstek.3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 370.000,- ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )
    Dankarenanya layak dan pantas apabila Pengadilan Negeri menetapkan hakasuh anak ada pada Penggugat serta mewajibkan kepada Tergugat untukmemberikan nafkah kepada anak hingga15.Bahwa gugatan ini didukung oleh saksi saksi dan bukti tertulis yang kuat,maka sangat layak untuk dikabulkan oleh Pengadilan;Berdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, makadengan ini kami Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan negeriYogyakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara
    Memutus perkara ini dengan Verstek.Hal. 15 daril7 hal.Putusan No.149/Pdt.G/2012/PN.YK.3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamgugatan ini sebesar Rp. 370.000, ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah )Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hariRabu tanggal 13 Pebruari 2013 oleh kami BAMBANG PURWOPRASETYO,SH.Sebagai ketua majelis, dengan H M. KADARISMAN,SH dan SRIPURNAMAWATI, SH.
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Trk
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 37

  • M E N G A D I L I

    Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

    Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.143.000,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

    PUTUSAN SELANOMOR 6/PDT.G/2018/PN.TRKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara :MOERDIATUN, lahir di Trenggalek tanggal 12 Oktober 1945,warganegara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 19RW 05 Desa Karangan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek,yang dalam hal ini menunjuk Kuasanya Drs.
    Eksepsi Kompetensi Absolut (pertama)Halaman 10 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Trk.Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 1 (satu) sampai dengannomor 5 (lima) menguraikan Penggugat adalah ahli waris atas obyeksebidang tanah yang menurutnya seharusnya diperoleh/merupakanbagiannya dari warisan almarhum ayahnya yang bernama Murdiman,pokok perkara yang diajukan dalam perkara in casu adalah mengenaihak waris, yangmerupakan yurisdiksi dan kompetensi absolut dari Pengadilan yangberwenang memeriksa dan memutus
    gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard)2) DALAM POKOK PERKARAa) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyab) Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor172 Desa Jati Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek SuratUkur Nomor 207/1975 luas 4.100 m2 atas nama Tarimo Kaboeladalah sah dan mempunyai kekuatan hukumc) Membebankan biaya perkara ini kepada PenggugatApabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka TergugatIl memohon untuk memutus
    Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, Majelisberpendapat oleh karena duplikat sertifikat adalah keputusan tata usaha negara,maka obyek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugatmempermasalahkan terbitnya obyek sengketa, sedangkan obyek sengketamerupakan keputusan tata usaha negara, maka sesuai Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang memeriksa, memutus
    danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis berpendapat oleh karena gugatan a quo merupakan sengketa tatausaha negara yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata UsahaNegara, maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Trenggalek tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo,Halaman 26 Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Trk.maka terhadap eksepsi para Tergugat terkait masalah kompetensi absolut inidapat dikabulkan
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 01-11-2023 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Idm
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat:
Sujatmoko
Tergugat:
1.Mien Djuminah Jusida
2.Ibnu Hakim
Turut Tergugat:
2.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
3.Citra Yoanita, S.H., M.Kn.
44 — 40

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
Pengadilan PN MUARA TEWE
Register : 26-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 04/Pdt.G/2015/PN MTw
Tanggal 30 Maret 2015 —
22 — 4
  • - Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan ;- Memutus perkara ini dengan diluar hadirnya Para Tergugat ( Verstek ) - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
    yang dimaksud sehingga dengandemikian maka gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; (nietOntvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat Kitab Undang undang Hukum Perdata, Rbg serta peraturan lainyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI ;e Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidakhadir dipersidangan ;13e Memutus
Pengadilan PA KOTAMOBAGU
Register : 21-05-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 367/Pdt.G/2013/PA Ktg
Tanggal 26 Juni 2013 —
10 — 4
  • M E N G A D I L ISebelum memutus Pokok Perkara: 1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas. 2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir.
    R.Bg, secara exofficio Majelis Hakim patut memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpahdengan rumusan sumpah sebagai berikut :Wallahi, Wabillahi, Watallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa segala dalildalildalam surat gugatan saya dalam perkara ini dan segala keteranganketerangan saya didalam persidangan perkara ini adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundangan dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILISebelum memutus
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Agama
Register : 19-12-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 12-01-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 398/Pdt.P/2018/PA.JB
Tanggal 10 Januari 2019 — Pemohon:
1.Muhammad Ali bin Sakib
2.Maryati binti Maruki
14 — 1

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PN SAMPANG Perdata
Register : 03-02-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN SAMPANG Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Spg
Tanggal 23 Juni 2022 — Penggugat:
1.H. BADRUD TAMAM
2.Hj. FATIMAH
3.ROBIATUL ISNAIN
4.SYAFI DUMYATI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR c.q KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR c.q KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
86 — 34

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
    3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 24 Mei 2017 — IRFANSYAH lawan KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA, Cq. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH Cq. KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH
72 — 27
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,-, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
    timbul dalamperkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa materi gugatan dalamsengketa ini, dilakukan pemeriksaaan dalam tahapan Proses Dismissal sesuaidengan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk membuktikanapakah gugatan yang diajukan Penggugat Tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Dalam Rapat Permusyawaratan, KetuaPengadilan berwenang memutus
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 219.000,, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 4 of 6 HalamanDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 24 Mei 2017 oleh YUSRI ARBI, S.H, M.H.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-05-2012 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Nnk
Tanggal 24 Mei 2012 — Muhammad Albar, SE PENGGUGAT M E L A W A N Ir. Khotaman TERGUGAT I Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Cq. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2011 TERGUGAT II Tergugat I dan Tergugat II 1. AZWAR, SH, (Kajari Nunukan selaku Jaksa Pengacara Negara), 2. Arman Jauhari, SH, (Kabag Hukum Sekda Kab. Nunukan), 3. Samsul, SH, (Kasubag Hukum Sekda Kab. Nunukan), dan 4. Evrransherwin, SH, (Staf Bagian Hukum Sekda Kab. Nunukan)
117 — 47
  • M E N G A D I L I :- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ; - Menyatakan Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memutus dan mengadili perkara ini ; - Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
    Bukti T I11.15, Bukti T 111.18, Bukti T IlI.19, Bukti T III.26,Bukti T Ill.27, Bukti T 111.30, Bukti T IIl.32 hanya merupakan fotocopy dari foto COpy ; 299 n0n nn none once nnn cn ncn nenee Menimbang, bahwa sehubungan dengan salah satu materieksepsi yang diajukan Para Tergugat menyangkut aspek kompetensiabsolut dimana Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenangmengadili perkara ini, maka mengacu pada Pasal 160 R.Bg/134H.I.R maupun karena jabatan, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan serta memutus
    para pihak yang berperkara sebagaimanaditentukan dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR serta PeraturanMahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 namun belum berhasil, olehkarenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaanSurat gugatan penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakantidak ada melakukan perubahan atas gugatannya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut,para tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi abolut,dimana Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memeriksaserta memutus
    dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/PK/TUN/2000tertanggal 28 Nopember 2006 dan No. 44 PK/TUN/2003 tertanggal27 Januari 2006, bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dariadanya penetapan penyedia barang dan jasa pemerintah dimaksud,harus diselesaikan dan atau merupakan kewenangan absolut dariPeradilan Tata Usaha Negara ;wnn Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbanganpertimbangan diatas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendirianbahwa Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 26-07-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 29-08-2022
Putusan PN PARIAMAN Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pemohon:
1.ISKANDAR
2.ASMAR YUNUS
3.ADITYA WARMAN
4.ARNIDAWATI
5.ASNELDAWATI
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH ATR BPN SUMATERA BARAT selaku KETUA PANITIA
70 — 15

  • Mengadili:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan keberatan aquo;
    2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN SUKADANA Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Sdn
Tanggal 27 Januari 2022 — Pemohon:
Tri Rahayu
29 — 7

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Perceraian
Register : 20-01-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 26-03-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 42/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 13 Februari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
18 — 5
  • Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :Primer :1. Mengabulkan gugatan penggugat ;2. Memutuskan perkawinan penggugat (Zubaidah Binti Umar) dengan tergugat (Suwignyo Bin Sarpat);3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;