Ditemukan 323 data
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Turut Terbanding/Penggugat II : MARTA DILA
Turut Terbanding/Penggugat III : KATARINA BANDONG
63 — 17
BADAN PERTANAHAN NASIOANL RI cq. KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT cq.
104 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan KehutananKabupaten Landak;Bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Barat menyatakan status tanah terlantar HGU a quotersebut dan mengusulkan penetapan tanah HGU tersebut sebagai tanahterlantar nyatanyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (6) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang menyebutkan:(6): Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimanadan dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengusulkankepada Kepala Badan Pertanahan Nasioanl
118 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo;Bahwa tatacara, prosedur dan pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atastanah telah diatur dalam ketentuanketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan perbuatan hukum adminstrasinegara (recht beschikking) yang merupakan kewenangan KantorPertanahan (Badan Pertanahan Nasioanl
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAIberdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.30 Tahun 1987 yang dikeluarkan BadanPertanahan Nasioanl (BPN) Cirebon;. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyewakan Rumah Dinas AssetPT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 3 Cirebon kepada saksi H. Rubanidengan menerima keuntungan dari uang sewa sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian kepada PT. KeretaApi Indonesia (Persero) DAOP 3 Cirebon padahal Terdakwa tidak berhakHal. 28 dari 37 hal. Put.
119 — 61
Buktitangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai PeduliRakyat Nasioanl yang mengajukan pasangan calonformulir model B2KWK tertanggal Kabila, 10 April2010 (Foto copy sesuai dengan asli);19 : Surat Pernyataan Politik tidak akanmenarik pencalonan atas pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai MatahariBangsa yang mengajukan pasangan calon formulirmodel B2KWK tertanggal Kabila, 10 April 2010(Foto copy sesuai dengan asli);20 : Surat Pernyataan
81 — 47
Foto copy Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Balik Nama atas SHMNo.1628/Muktiwari, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasioanl Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 Juni 2016, yang selanjutnya di beritanda TI15 ;.16 Foto copy Surat dengan Perihal informasi perkembangan penangananLaporan Polisi Nomor: LP/174/91SPKT/K/I/2016/Resta Bks, yangdikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro JayaResort Kota Bekasi
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional cq Badan Pertahanan Nasioanl Wilayah PropinsiJambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo;Bahwa apabila tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanahyang saat ini ditanami dengan kelapa sawit oleh Tergugat , terhadaptanah tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh BadanHal. 16 dari 40 Hal. Put.
129 — 18
Sumsel PS /VIIl /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 ,LSM PPPC Lawan Dinas Pendidikan Nasioanl Kab. Musi Banyuasin ,karena Batas Waktu yang diajukan oleh Pemohon HAMPIR SAMAterhadap putusan objek Perkara Nomor : 002 /PTS/KIProv. Sumsel PSVIV2016 tertanggal 26 September 2016, sedangkan selaku MajelisKomisioner terhadap objek perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel PS /VIll /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, adalah Majelis Komisionerterhadap putusan objek Perkara Nomor : 002 /PTS/KIProv.
81 — 12
diberikannya atas fasilitas pinjamanoleh TERGUGAT I dan II usaha PENGGUGAT menjadi Lancar hal ini terbuktiPENGGUGAT mampu melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya.Pernyataan dari PENGGUGAT bahwa kelima jaminan tersebut adalah objeksengketa adalah tidak benar mengingat sebelum PENGGUGAT diberi fasilitaspinjaman oleh TERGUGAT I dan II proses pemasangan Hak Tanggungan ataskelima objek jaminan telah melalui prosedur yang berlaku diantaranyaa Pihak Bank mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasioanl
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
tegas 1) Perselisihan yang berkenan dengan Kepengurusan.2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.4) Penyalah gunaan kewenangan5) Pertanggung jawaban Keuangan dan atau6) Keberatan terhadap Keputusan PartaiBahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Perselisihan InternalPartai Politik sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Agung yangmemeriksa Perkar di tingkat Kasasi sudah tidak ada lagi oleh karena padaPelaksanaan Munas Partai Peduli Rakyat Nasioanl
89 — 10
Yusuf ( Suami Tergugat l/orang tua Para Tergugat ), makasaat itu Sarinten ( orang Tua Sumiati/Nenek Penggugat ) bisa membantahnyakepada Pihak Badan Pertanahan Nasional ( Turut Tergugat) yaitu pada saatPengumuman Penerbitan Sertifikat Hak Milik itu dibuat, karena setiapHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2015/PNSAB23.2A,25:Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Usman Yusuf( Suami Tergugat Orang Tua Para Tergugat ) atau Badan Hukum, makaBadan Pertahanan Nasioanl
106 — 17
SitiMaryam sebagai penjual dan Rachmad Effendi sebagai pembelimaka kemudian dimohonkan penerbitan sertifikat hak Milik kepadaBadan Pertanahan Nasioanl, selanjutnya berdasarkan Akta Jual bellitersebut terbitlah sertifikat hak milik Nomor 1107 atas namapemegang hak Rachmat Effendi.
88 — 7
Saksi AHMAD IRING Bin NANGKU; Bahwa saksi mengetahui masalah yang diajukan kepersidangan ini yakni penerimaansiswa baru di SMA Negeri I Enrekang ;e Bahwa masalah penerimaan siswa baru di SMA Negeri I Enrekang yakni ada yangtidak lulus ujian nasional bisa masuk SMA Negeri I Enrekang, sedangkan ada yanglulus ujian nasional dan punya ijazah tapi tidak lulus masuk SMA Negeri IEnrekang, termasuk kemanakan saya ;19e Bahwa saksi mengetahui ada siswa yang masuk SMA Negeri I Enrekang tapi tidaklulus ujian nasioanl
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149/Gerem, Luas 14.338 atasnama Tubagus Iman Ariyadi terbit tanggal 28 Januari 2010, dasarpendaftarannya adalah surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasioanl Provinsi Banten Nomor 12550.1.282009 tanggal11 Desember 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atassebidang tanah seluas 14. 338 m? terletak di Kelurahan Gerem atasnama Tubagus Iman Ariyadi;b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Gerem, Luas 17.931 m?
RUSLAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
192 — 95
tertentu yang membebaninya.Pasal 8 ayat (1) dan(2) huruf(a) dan( b)(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, KepalaKantor Pertanahan dibantuoleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk olehMenteri atau Pejabat yang ditunjuk.(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:a) Seseorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat olehseorang pegawai Badan Pertanahan Nasional.b) Beberapa orang anggota yang terdiri dari:(1) Seseorang pegawai Badan Pertanahan Nasioanl
Terbanding/Terdakwa I : T. MAHYUDDIN
Terbanding/Terdakwa II : NAZARUDDIN, A.Md
61 — 36
dicadangkanpemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yangdimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisis darurat kepemulihan sebagaiaman yang diatur dalam Perka BNPB Nomor :6a tahun2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana.Bahwa untuk menindaklanjuti usulan Dana Siap Pakai (DSP) KegiatanTransisi Darurat ke Pemulihan yang diusulkan oleh Pemerintah Kab.Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen, Badan Nasioanl
dicadangkanpemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yangdimulai dari status siaga darurat, tanggap Oarurat dan transisis darurat kepemulihan sebagaiaman yang diatur dalam Perka BNPB Nomor :6a tahun2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana.Bahwa untuk menindaklanjuti usulan Dana Siap Pakai (DSP) KegiatanTransisi Darurat ke Pemulihan yang diusulkan oleh Pemerintah Kab.Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen, Badan Nasioanl
53 — 6
Aquo pihak TergugatTergugat yang digugatdalam surat Gugatan adalah pihak yang telah melakukan perjanjian jual beli denganPenggugat dan menurut dalil gugatan penggugat pihak TergugatTergugat (Tergugat I, II,III) telah melakukan wanprestasi dan oleh karena dalam petitum Gugatan aquo tidak adamencantumkan tuntutan pembatalan terhadap Akta Jual Beli dan pencabutan SertifikatTanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional maka dengan tidak diikutsertakan pihak Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasioanl
72 — 30
Berdasarkan ketentuan Hukum Pertanahan Nasioanl yang berlaku,Tergugat 1 sudah mempunyai hak dan persyaratan mengajukan pendaftaran tanahkebunnya untuk memperoleh sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Mamuju Utara, namun Penggugat selalu menghalanghalanginyasehingga konsep sporadic yang diajukan kepada Kepala Dusun Tinapu tidak ditandatangani tanpa ada alasan yang dibenarkan adalah Perbuatan Melawan Hukum(Bukti T3).Jawaban gugatan angka 12 dan 13Penggugat tidak mempunyai Dasar
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbandingdan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para TurutTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknyaatas dalildalil:1.Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 37 A Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) junctoKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BadanPenyehatan Perbankan Nasioanl
Ir.Muhammad Yusuf Siagian, M.MA
Tergugat:
BUPATI LABUHAN BATU
196 — 58
Menteri Pertanian Nomor: 1.Kp.340.92.139.Sk.tanggal 16 Juni 1992 beserta lampirannya ;Piagam Penghargaan Komite Il Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara tanggal 2013:;Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik IndonesiaMenganugrahkan Tanda kehormatan Satyalancana Karya SatyaXX Tahun tertanggal 6 Agustus 2012:;Sertifikat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ahli Pengadaan Nasional Menyatakan bahwaMuhammad Yusuf Siagian, Ir,MMA 196504171991031004Lulus Ujian Nasioanl