Ditemukan 323 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional national naisonal naisional nasiman nasioanal nasioal nasioan nasionalã
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : YUSTIAWATI
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Turut Terbanding/Penggugat II : MARTA DILA
Turut Terbanding/Penggugat III : KATARINA BANDONG
63 — 17
  • BADAN PERTANAHAN NASIOANL RI cq. KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. KEBUNARIA vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
104 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan KehutananKabupaten Landak;Bahwa tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Barat menyatakan status tanah terlantar HGU a quotersebut dan mengusulkan penetapan tanah HGU tersebut sebagai tanahterlantar nyatanyata bertentangan dengan Pasal 8 ayat (6) PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang menyebutkan:(6): Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimanadan dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah mengusulkankepada Kepala Badan Pertanahan Nasioanl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1189 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — ANI ROHAENI, DK lawan RADEN BAMBANG SOEGIARTO dan KANTORBADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG
118 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • quo;Bahwa tatacara, prosedur dan pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atastanah telah diatur dalam ketentuanketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan perbuatan hukum adminstrasinegara (recht beschikking) yang merupakan kewenangan KantorPertanahan (Badan Pertanahan Nasioanl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 12-11-2015 — Upload : 14-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1128 K/PID/2015
Tanggal 12 Nopember 2015 — : H. KALIL HARTONO bin (almarhum) MASKUN
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAIberdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.30 Tahun 1987 yang dikeluarkan BadanPertanahan Nasioanl (BPN) Cirebon;. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyewakan Rumah Dinas AssetPT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 3 Cirebon kepada saksi H. Rubanidengan menerima keuntungan dari uang sewa sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian kepada PT. KeretaApi Indonesia (Persero) DAOP 3 Cirebon padahal Terdakwa tidak berhakHal. 28 dari 37 hal. Put.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 17-05-2010 — Putus : 16-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Juni 2010 — Penggugat Drs . Zainal Abdi Ilolu, M.Si, dk Melawan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Kota Gorontalo; Tergugat II Intervensi: Drs. Karim Pateda, MM, dk
119 — 61
  • Buktitangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai PeduliRakyat Nasioanl yang mengajukan pasangan calonformulir model B2KWK tertanggal Kabila, 10 April2010 (Foto copy sesuai dengan asli);19 : Surat Pernyataan Politik tidak akanmenarik pencalonan atas pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai MatahariBangsa yang mengajukan pasangan calon formulirmodel B2KWK tertanggal Kabila, 10 April 2010(Foto copy sesuai dengan asli);20 : Surat Pernyataan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 207/Pdt.G/2016/PN.Bks.
Tanggal 21 Nopember 2016 — LEMONO HJ sebagai Penggugat Melawan 1. JOKO SURYANTO, SH sebagai Tergugat I 2. DAHLIA RASYID SUDARMAN, SH sebagai Tergiugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, sebagai Turut Tergugat
81 — 47
  • Foto copy Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Balik Nama atas SHMNo.1628/Muktiwari, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasioanl Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat, pada tanggal 30 Juni 2016, yang selanjutnya di beritanda TI15 ;.16 Foto copy Surat dengan Perihal informasi perkembangan penangananLaporan Polisi Nomor: LP/174/91SPKT/K/I/2016/Resta Bks, yangdikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro JayaResort Kota Bekasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — PT PERSADA ALAM HIJAU, ; YENI ARIANTI, dkk
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional cq Badan Pertahanan Nasioanl Wilayah PropinsiJambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo;Bahwa apabila tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanahyang saat ini ditanami dengan kelapa sawit oleh Tergugat , terhadaptanah tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh BadanHal. 16 dari 40 Hal. Put.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perjanjian
Putus : 30-11-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 188/Pdt. Sus-KIP/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Nopember 2016 — EDI ERMAN, SH M E L A W A N MUHAMMAD AHSIN SIDQI
129 — 18
  • Sumsel PS /VIIl /2016 tertanggal 30 Agustus 2016 ,LSM PPPC Lawan Dinas Pendidikan Nasioanl Kab. Musi Banyuasin ,karena Batas Waktu yang diajukan oleh Pemohon HAMPIR SAMAterhadap putusan objek Perkara Nomor : 002 /PTS/KIProv. Sumsel PSVIV2016 tertanggal 26 September 2016, sedangkan selaku MajelisKomisioner terhadap objek perkara Nomor : 023 /PTS/KIProv. Sumsel PS /VIll /2016 tertanggal 30 Agustus 2016, adalah Majelis Komisionerterhadap putusan objek Perkara Nomor : 002 /PTS/KIProv.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 66/Pdt.G/2015/PN Unr
Tanggal 14 Maret 2016 — PENGGUGAT : SITI ROCHYATUN
81 — 12
  • diberikannya atas fasilitas pinjamanoleh TERGUGAT I dan II usaha PENGGUGAT menjadi Lancar hal ini terbuktiPENGGUGAT mampu melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya.Pernyataan dari PENGGUGAT bahwa kelima jaminan tersebut adalah objeksengketa adalah tidak benar mengingat sebelum PENGGUGAT diberi fasilitaspinjaman oleh TERGUGAT I dan II proses pemasangan Hak Tanggungan ataskelima objek jaminan telah melalui prosedur yang berlaku diantaranyaa Pihak Bank mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasioanl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2012 — Upload : 30-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/TUN/2011
Tanggal 19 Januari 2012 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, dk
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tegas 1) Perselisihan yang berkenan dengan Kepengurusan.2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas.4) Penyalah gunaan kewenangan5) Pertanggung jawaban Keuangan dan atau6) Keberatan terhadap Keputusan PartaiBahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Perselisihan InternalPartai Politik sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Agung yangmemeriksa Perkar di tingkat Kasasi sudah tidak ada lagi oleh karena padaPelaksanaan Munas Partai Peduli Rakyat Nasioanl
Pengadilan PN SABANG Perdata Tanah
Register : 15-04-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN SABANG Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Sab
Tanggal 23 Maret 2016 — DINA SARTIKA MELAWAN RAHMA., DKK.
89 — 10
  • Yusuf ( Suami Tergugat l/orang tua Para Tergugat ), makasaat itu Sarinten ( orang Tua Sumiati/Nenek Penggugat ) bisa membantahnyakepada Pihak Badan Pertanahan Nasional ( Turut Tergugat) yaitu pada saatPengumuman Penerbitan Sertifikat Hak Milik itu dibuat, karena setiapHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2015/PNSAB23.2A,25:Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Usman Yusuf( Suami Tergugat Orang Tua Para Tergugat ) atau Badan Hukum, makaBadan Pertahanan Nasioanl
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata Tanah
Register : 18-07-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 22/Pdt.G/2014/PN.Pbl
Tanggal 28 Januari 2015 — ABDUL AZIS sebagai Penggugat lawan RACHMAD EFFENDI sebgai Tergugat dan DJAUHARI atau H ABD HADI
106 — 17
  • SitiMaryam sebagai penjual dan Rachmad Effendi sebagai pembelimaka kemudian dimohonkan penerbitan sertifikat hak Milik kepadaBadan Pertanahan Nasioanl, selanjutnya berdasarkan Akta Jual bellitersebut terbitlah sertifikat hak milik Nomor 1107 atas namapemegang hak Rachmat Effendi.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-05-2009 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 19/Pid.B/2009/PN. Ekg
Tanggal 12 Mei 2009 — Terdakwa 1: Drs.EFFENDI, M.Si Terdakwa 2: Drs HAMZAH MUNDI, MM Bin MUNDI
88 — 7
  • Saksi AHMAD IRING Bin NANGKU; Bahwa saksi mengetahui masalah yang diajukan kepersidangan ini yakni penerimaansiswa baru di SMA Negeri I Enrekang ;e Bahwa masalah penerimaan siswa baru di SMA Negeri I Enrekang yakni ada yangtidak lulus ujian nasional bisa masuk SMA Negeri I Enrekang, sedangkan ada yanglulus ujian nasional dan punya ijazah tapi tidak lulus masuk SMA Negeri IEnrekang, termasuk kemanakan saya ;19e Bahwa saksi mengetahui ada siswa yang masuk SMA Negeri I Enrekang tapi tidaklulus ujian nasioanl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — HJ. EVY SHOFAWI HAYS, SH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON;
76 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149/Gerem, Luas 14.338 atasnama Tubagus Iman Ariyadi terbit tanggal 28 Januari 2010, dasarpendaftarannya adalah surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasioanl Provinsi Banten Nomor 12550.1.282009 tanggal11 Desember 2009 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atassebidang tanah seluas 14. 338 m? terletak di Kelurahan Gerem atasnama Tubagus Iman Ariyadi;b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Gerem, Luas 17.931 m?
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 67/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
192 — 95
  • tertentu yang membebaninya.Pasal 8 ayat (1) dan(2) huruf(a) dan( b)(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, KepalaKantor Pertanahan dibantuoleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk olehMenteri atau Pejabat yang ditunjuk.(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:a) Seseorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat olehseorang pegawai Badan Pertanahan Nasional.b) Beberapa orang anggota yang terdiri dari:(1) Seseorang pegawai Badan Pertanahan Nasioanl
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 24 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SAIFUDDIN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa I : T. MAHYUDDIN
Terbanding/Terdakwa II : NAZARUDDIN, A.Md
61 — 36
  • dicadangkanpemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yangdimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisis darurat kepemulihan sebagaiaman yang diatur dalam Perka BNPB Nomor :6a tahun2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana.Bahwa untuk menindaklanjuti usulan Dana Siap Pakai (DSP) KegiatanTransisi Darurat ke Pemulihan yang diusulkan oleh Pemerintah Kab.Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen, Badan Nasioanl
    dicadangkanpemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yangdimulai dari status siaga darurat, tanggap Oarurat dan transisis darurat kepemulihan sebagaiaman yang diatur dalam Perka BNPB Nomor :6a tahun2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada StatusKeadaan Darurat Bencana.Bahwa untuk menindaklanjuti usulan Dana Siap Pakai (DSP) KegiatanTransisi Darurat ke Pemulihan yang diusulkan oleh Pemerintah Kab.Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen, Badan Nasioanl
Pengadilan PN BINJAI
Register : 20-11-2013 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 23 /Pdt.G/2013/PN.BJ
Tanggal 7 Juli 2014 —
53 — 6
  • Aquo pihak TergugatTergugat yang digugatdalam surat Gugatan adalah pihak yang telah melakukan perjanjian jual beli denganPenggugat dan menurut dalil gugatan penggugat pihak TergugatTergugat (Tergugat I, II,III) telah melakukan wanprestasi dan oleh karena dalam petitum Gugatan aquo tidak adamencantumkan tuntutan pembatalan terhadap Akta Jual Beli dan pencabutan SertifikatTanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional maka dengan tidak diikutsertakan pihak Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasioanl
Pengadilan PN PASANGKAYU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-01-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN PASANGKAYU Nomor 1/PDT.G/2015/PN.PKY
Tanggal 21 Oktober 2015 — HASIB alias Papa AGUS (HJ. Nuraeni, dkk) sebagai Penggugat Melawan Ny. YEMMING, dkk, sebagai Para Tergugat
72 — 30
  • Berdasarkan ketentuan Hukum Pertanahan Nasioanl yang berlaku,Tergugat 1 sudah mempunyai hak dan persyaratan mengajukan pendaftaran tanahkebunnya untuk memperoleh sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Mamuju Utara, namun Penggugat selalu menghalanghalanginyasehingga konsep sporadic yang diajukan kepada Kepala Dusun Tinapu tidak ditandatangani tanpa ada alasan yang dibenarkan adalah Perbuatan Melawan Hukum(Bukti T3).Jawaban gugatan angka 12 dan 13Penggugat tidak mempunyai Dasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL-BPPN cq PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)-PT PPA VS Dg. ENGONA binti MAKKA, DKK
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbandingdan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para TurutTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknyaatas dalildalil:1.Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 37 A Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) junctoKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BadanPenyehatan Perbankan Nasioanl
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-12-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 154/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
Ir.Muhammad Yusuf Siagian, M.MA
Tergugat:
BUPATI LABUHAN BATU
196 — 58
  • Menteri Pertanian Nomor: 1.Kp.340.92.139.Sk.tanggal 16 Juni 1992 beserta lampirannya ;Piagam Penghargaan Komite Il Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara tanggal 2013:;Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik IndonesiaMenganugrahkan Tanda kehormatan Satyalancana Karya SatyaXX Tahun tertanggal 6 Agustus 2012:;Sertifikat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ahli Pengadaan Nasional Menyatakan bahwaMuhammad Yusuf Siagian, Ir,MMA 196504171991031004Lulus Ujian Nasioanl