Ditemukan 342 data
81 — 29
tahun 2015 maka Tergugat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun2015 1 (satu) bulan upah sebesar Rp. 24.315.175 (dua puluh empat jutatiga ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat;Bahwa Tergugat untuk Menyerahkan BPKB mobil COP B 279 DIK kepadaPenggugat dengan nomer BPKB HO06328182 atas nama pekerja DidikMohammad Ridwan yang diterima Penggugat bulan Oktober 2010 dan telahdicicil sampai lunas pembayarannya oleh Penggugat.Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggran
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, Pasal 59 ayat(5) dan ayat (7);Oleh karenanya sejak terjadi pelanggran ketentuan tersebut demi hukumstatus hubungan kerja berubah menjadi PKWTT/Karyawan permanen;Sehubungan dengan penolakan Tergugat untuk mempekerjakan/memberi pekerjaan kepada Penggugat di mama hal tersebut telahmenimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yaknikehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan;Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jikaPengadilan
Terbanding/Tergugat II : PATAHUDDIN
Terbanding/Tergugat I : ASDAR
31 — 14
menyampaikan kepada Penggugat untukmengumpulkan buktibukti nyata untuk kemudian dilaporkan kepadaLembaga atau Intansi yang berwenang ,dan persoalan pelanggaran aturanwewenannya pengawas baik pengawas Desa,Kecamatan maupunKabupaten,Karena itu panitia pelaksana tingkat Desa adalah sebagaipelaksana kegiatan tehnis bukan penentu kebijakan atau penentu persalahatau tidak bersalah.Jadi panitia hanya mempunyai kewenangan untukmempasilitasi tata tertib dan surat pernyataan tetapi tidak untukmengeksekuti pelanggran
Terbanding/Penggugat : PT. MULTI MAYAKA
Turut Terbanding/Tergugat : CHAU RITA SUWANDI
34 — 16
barangbarang yang sudah dibeli dari Penggugat sesuaidengan jatuh tempo yang telah ditentukan adalah sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1513 KUHPer(Burgerlijk Wet Boek) yang selengkapnya menyatakan : Kewajiban utamasi pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempatsebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian.Maka dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak melakukanpembayaran secara lunas atas barangbarang yang sudah dibelinya dariPenggugat merupakan pelanggran
91 — 10
UndangUndang nomor : 22 tahun 2001 tidak mengatur dan mengantisipasibila mana terjadi kelangkaan terhadap LPG Tertentu yang menjadi sebabakibat dari perkara yang didakwakan kepada Terdakwa sekarang ini, akantetapi di dalam peraturanperaturan sebagaimana disebutkan di atas telahdiaturnya, yakni terhadap pelanggran ijin, pengangkutan dan niaga LPGtertentu hanya dikenal hukuman administrative ;4.
ANDI DHARMAN KORO, SH
Terdakwa:
Dra. HAJJA. JALIA binti SARADDA
99 — 15
JALIA Binti SARADDA yang merupakan PNS aktifsebagai Guru SMA Negeri 1 Pinrang, yang mana mobil tersebut adalahmobil miliknya atau mobil yang dikuasainya, kemudian saksi pernahmenemuinya dan menyampaikan tentang pelanggran Netralitas ASNserta dugaan terjadinya tindak pidana Pemilihan, namun saat. ituterdakwa Dra. HJ.
365 — 49
Nasional dan pengkapan yang dilakukan secarasembarangan tanpa ijin akan mengganggu keadaan populasi hewan tersebutyang dapat menggangu ekosistem dan konservasi Sumber daya Alam Hayatisebagaimana amanat dari UU no 05 tahun 1990;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila memasuki wilayahKawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas adalah dilarang tanpa adanyaijin dari pihak yang berwenang, dan perbuatan Terdakwa bersama denagn sdrRoni dan temantemannya tersebut yang memasuki Kawasan Hutan jelasmelakukan pelanggran
47 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuanPasal 26 (1 ) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, yang diantaranya tidak melakukan pengumuman terlebih dahulusehingga Penggugat merasa dirugikan ;Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggran terhadap Pasal 31 ayat (1)(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, disebutkan bahwa dalam proses penerbitan sebuah sertipikat hakatas tanah, syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh seseorang adalahdengan
101 — 29
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal13 Januari 2017 karena pelanggran yang telah dilakukan oleh Penggugat;Hal. 5 dari 22 hal.Put.
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Sri Wiyoko
228 — 109
Terdakwamengikuti pendidikan Secaba Reguler di PusdikKav setelah lulus dan dilantik dengan pangkatSerda Terdakwa kemballi tugaskan diYonkav2/Serbu Ambarawa, pada tahun 2009Terdakwa dipindahkan' tugaskan ke MinvetIV/12/Wonosobo dan saat melakukan perbuatanyang menjadi perkara ini masih berstatus dinasaktif dengan pangkat Serma.Bahwa Terdakwa telah mengabdi sebagai PrajuritTNIAD selama 24 tahun.Hal 34 dari 64 hal, Putusan Nomor 36K/PM II11/AD/III/201910.Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernahmelakukan pelanggran
Yonkav2/Serbu Ambarawa, padatahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikanSecaba Reguler di Pusdik Kav setelah lulus dandilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembalitugaskan di Yonkav2/Serbu Ambarawa, padatahun 2009 Terdakwa dipindahkan tugaskan keMinvet IV/12/Wonosobo dan saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini masihberstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.Bahwa benar Terdakwa telah mengabdi sebagaiPrajurit TNI AD selama 24 tahun.Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belumpernah melakukan pelanggran
108 — 46
Dan pada tanggal 28 Agustus 2015 Penggugat hendak2526masuk kerja dihadang oleh security dan dilarang masuk bekerja atas perintahbagian HRD, Penggugat menanyakan alasan pelarangan tersebut, dan padasaat bertemu dengan bagaian HRD (Tergugat) menyatakna sudah menjadiperaturan.Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2015 Tergugatmenerbitkan surat Nomor:007/PHK/QC/TV/IX/2015, mengenai pemberitahuankeputusan akan melakukan PHK terhadap Penggugat, oleh karenaPenggugat melakukan pelanggran dalam masa
DELIANA
Tergugat:
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan
185 — 71
Pelanggran non teknis ;Pasal 61Ayat (1) pelanggaran teknis sebagaimana dimaksud dalamPasal 60 huruf a adalah bangunan yang didirikan/dibanguntidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan berupapelanggaran ketentuan penataan ruang dan ketentuanpentaan bangunan ; Ayat (2) Pemberian Sanksi admistratif ataspelanggaranteknis. ....teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankewenangan DPKPPR ; Pasal 63Ayat (1) Pelanggaran non teknis sebagaimanadimaksud dalam pasal 60 huruf b adalah bangunan yangdidirikan
157 — 91
2020/PT SMG13.Bahwa atas peristiwa dan permasalahan yang dialami Penggugat, makapada akhirnya Penggugat membuat Pengaduan ke Propram Polri yangmana atas pengaduan Penggugat tersebut berujung dengan pemecatanBrigtar ABDU NAVI GEOVANI sebagai Taruna AKPOL, sedangkan hukumanterhadap Tergugat yakni KARUMKIT BHAYANGKARA SEMARANG POLDAJATENG mengeluarkan Keputusan Sanksi Hukuman disiplin berat berupaPenurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun karenaTergugat terbukti telah melakukan pelanggran
64 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Atas dugaan Pemalsuan Surat Dokter yang dilakukan olehPenggugat pada Bulan Agustus dan September 2015, penggugat telahmemberikan Sanksi atas Pelanggran yang dilakukan Penggugat berupaSurat Peringatan (SP) Ill;.
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
CPB dan menyatakan penolakan atassurat panggilan kerja tertanggal28 Februari 2010, bahwa atas penolakan tersebut pihak HC (SDM) PT.CPB telah menyatakan tidak menerima dengan memberikan sanksi Suratperingatan ke II, salah satu butir dalam Surat Peringatan ke II adalahapabila dikemudian hari saudara masih melakukan kesalahan/pelanggran yang sama atau yang lain terhadap peraturan yang berlakudi Lingkungan Perusahaan, maka akan dikenakan sanksi lebih lanjut"artinya surat peringatan tersebut telah mewakili
Terbanding/Tergugat I : H. Dahlan Dg. Magassing
Terbanding/Tergugat II : H. M. Darwis, SH Dg Parauf
Terbanding/Tergugat III : Hj. Darwati Dg Moga
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Dahlia Dg Mameng
Terbanding/Tergugat V : Dahniar Dg Tadaeng
Terbanding/Tergugat VI : Salim Dg Lurang
Terbanding/Tergugat VII : Momi Dg Sunra
Terbanding/Tergugat VIII : M. Ali Dg Rahmat
Terbanding/Tergugat IX : Amir Dg Sitaba
Turut Terbanding/Penggugat II : Rohani
Turut Terbanding/Penggugat III : Rostina
48 — 16
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan PengadilanNegeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Pengguatsekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggran terhadapasas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisfrudensiPutusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusanPengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secarayuridis haruslah dibatalkan.2.
122 — 72
air minum dalam kemasan 1500 ml merek Water Lingdicantumkan tulisan bisa membantu menyembuhkan : Panas dalam,Maag, Sesak napas, Reumatik, asam urat, sakit kepala, kesemutan danlainnya dimana air tersebut belum pernah dilakukan pengujian; Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya bahwa airproduksinya belum boleh dipasarkan, tapi setelah dijelaskan olehpenyidik bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOMRl, sudah memperdagangkan air minum dalam kemasan merek WaterLing merupakan pelanggran
106 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 249 K/TUN/2014.2222bukan personil di Sat Narkoba Polres Pematangsiantar melainkanbertugas sebagai Ba Polsek Siantar Selatan yang tidak adapenugasannya untuk melakukan penangkapan terhadap tersangkapemakai/pengguna Narkoba sehingga perbuatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Terperiksa) berada dalam tempatkejadian apalagi melakukan penyamaran tanpa dilengkapi suratperintah sudah jelas merupakan pelanggran Disiplin Polri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) PPRI Nomor 2 Tahun
29 — 11
barangbarang yang sudah dibeli dari Penggugat sesuaidengan jatuh tempo yang telah ditentukan adalah sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1513 KUHPer(Burgerlijk Wet Boek) yang selengkapnya menyatakan : Kevayiban utamasi pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempatsebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian.Maka dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak melakukanpembayaran secara lunas atas barangbarang yang sudah dibelinya dariPenggugat merupakan pelanggran
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRADA HIDAYATOLLAH PALISOA
65 — 36
harus dijatuhi pidana.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilaisifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sertahalhal lain yang mempengaruhi sebagai berikut: Bahwa sifat perobuatan Terdakwa melakukanpemukulan kepada Saksi2 adalah merupakan sifatarogansi yang ditunjukkan Terdakwa sebagai prajuritTNI, mestinya Terdakwa diminta oleh Saksi2 untukjalan di jalur yang benar, langsung mengikutinya namunTerdakwa jutru menolak dan melakukan pelanggran