Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (ObscuurLibel ) karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturanmahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata carapenyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi danUndang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi1) Pada Permohonan keberatan menyatakan para Pihakadalah sebagai Pengugat dan tergugat yang seharusnyaadalah Pemohon keberatan dan termohon keberatan sepertipada pasal

Bahwa Gugatan Pemohon keberatan tidak jelas (ObscuurLibel ) karena Pemohon keberatan tidak memahami Peraturanmahkamah Agung Nomo 2 Tahun 2011 Tentang tata carapenyelesaian Sengketa Informasi di pengadilan dan Perki Nomor1 tahun 2013 Prosedur penyelesaian sengketa Informasi danUndang Undang Nomo 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi1) Pada Permohonan keberatan menyatakan para Pihakadalah sebagai Pengugat dan tergugat yang seharusnyaadalah Pemohon keberatan dan termohon keberatan sepertipada pasal

Bahwa, legaliltas Termohon Keberatan/Pemohon Informasi berdasarkanketentuan pada UU 14 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 1 angka 12 jo Pasal 8dan Pasal 9 PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan InformasiPublik;b. Bahwa, tidak ada dalam ketentuan peraturan perundang undangan yangmengatur apabila meminta informasi Publik kepada 3 (tiga) Badan PublikDAPAT DINYATAKAN atau DINILAI memiliki LEGALITAS DIRAGUKAN.c.

DAUS menurunkan Battrey Tower dari dalam mobil danmenyimpan Battrey Tower tersebut di dalam semak belukar yang ada disekitartempat tersebut dan saksi FERY pada saat itu perki ke Desa Sungai Kudisuntuk mencari bantuan, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wibsaksi SUHERMAN menghubungi / menelpon sdr. EKO dan menawarkanBattrey Tower tersebut kepada sdr. EKO, akan tetapi sdr.

Juni Hartawan.Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket PekerjaanPembangunan Bendung Sayap dan Bangunan Penangkap PLTMH harusdiselesaikan dalam jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima hari)kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengantanggal 17 Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.196.110.000,(seratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah),dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki sat Harga Sat Jumlahraan (Rp ) (Rp

sembilan puluh enam juta seratus sepuluh riburupiah),Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket Pekerjaan PembangunanBendung Sayap dan Bangunan PenangkapPLTMH harus diselesaikan dalamjangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima hari) kalender terhitung sejak tanggal03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dengan anggaransebesar Rp.196.110.000, (seratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluhribu rupiah), dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut : No Uraian Analisa Perki

Juni Hartawan.Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket PekerjaanPembangunan Bendung Sayap dan Bangunan Penangkap PLTMH harusdiselesaikan dalam jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima hari)kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengantanggal 17 Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.196.110.000,(seratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah),dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki sat Harga Sat Jumlahraan (Rp ) (Rp

sembilan puluh enam juta seratus sepuluh riburupiah),Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket Pekerjaan PembangunanBendung Sayap dan Bangunan PenangkapPLTMH harus diselesaikan dalamjangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima hari) kalender terhitung sejak tanggal03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dengan anggaransebesar Rp.196.110.000, (seratus sembilan puluh enam juta seratus sepuluhribu rupiah), dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut : No Uraian Analisa Perki

dilihnat pada bagian pertimbanganhukum poin 4.1 pada halaman 17 yang menyatakan menimbangbahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalahmengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publiksebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c,pasal 37 Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaaninformasi publik (UU KIP) juncto pasal 5 huruf b, dan pasal 13 huruf bPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedurpenyelesaian sengketa informasi publik (Perki

Bahwa ketentuan pada tahap Permohonan Permintaan InformasiPublik diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 27 PERKI(Peraturan Komisi Informasi) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar LayananInformasi Publik Jo Pasal 26 28 Peraturan Gubernur (PERGUB) BantenNomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik DanDokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;6.

Kota Bambu Selatan No.9 Kota Bambu SelatanPalmerah Jakarta Barat ; Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkanyang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ; Bahwa saksi membenarkan berada Hotel Bamboo Inn Jakarta untukmengikuti Pelatinan ACLS (sertifikasi Jantung untuk dokter Umum) yangdiselenggarakan oleh Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (PERKI) ; Bahwa saksi membenarkan memarkirkan kendaraan saksi diBasment saat itu dihampiri oleh terdakwa yang berkata "ibu dokter yangakan mengikuti

Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FASCC, FAPSIC, FESC,FSCAI, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan KardiovaskularIndonesia (PP PERKI)Dr. Dafsah Arifa Juzar, SoJP(K), FIHA, FAPSIC, FAsCC, FESC,Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia(PP PERKI)DR. Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, KKV, FINASIM, FACP,Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis PenyakitDalam Indonesia (PB PAPDI)DR. Dr. Irsan Hasan, SpPD, KGEH, FINASIM, Ketua KolegiumIImu Penyakit DalamDR. Dr. Tirza Z.

demikian 2 (dua)putusan terdahulu tidak mengikat Pembantah Aquo;Dengan demikan bantahan sekarang tidaklah Ne Bis In Idem;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas Eksepsiterbantah I haruslah ditolak ;II.Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagaimanatersebut diatas ;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembantah dengan Terbantah Idan Terbantah II terdapat fakta hukum yang sudah sama diakui kebenarannya oleh parapihak sehingga tidak perki

dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP) dinyatakan:Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaanInformasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.Bahwa Permohonan Informasi yang diajukan oleh TermohonKeberatan kepada Pemohon Keberatan juga dapat dikatagorikansebagai Permohonan Informasi yang tidak dilakukan dengansungguhsungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Perki

batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada KomisiInformasi Pusat, sengketa informasi publik, serta halhal yang berkaitan denganmekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi,dan pengajuan permohonan' penyelesaian sengketa Informasi Publik,berdasarkan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan KomisiInformasi Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik (Perki

Sekira pukul 11.30 Wib setelah saksi selesaimotong karet ketika hendak pulang kerumah saksi melihat tumpukan yangke dua dengan luas 2m x 2m yang berisi tumpukan daundaun kering,yang berjarak sekitar 15m dari onggokan pertama dan pada saat itu saksimelihnat para terdakwa melakukan pembakaran dan saksi tidak adamenegur karena sehari sebelumnya saksi pernah menegur para terdakwa; Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 WIB,saksi perki kekebun karet milik saksi dan ketika pulang

dengan sdra AGIL dan saksi menerimauang dari sdra AGIL sebesar Rp. 2.325.000 untuk pembayaran 5 dusindomilk kaleng , saksi dan kepala toko kembali ke rumah pelaku akan tetapikami tidak menemukan pelaku, kemudian sekitar pkl 20.30 Wita sdraZAKARIA menelepon kepala toko dan memberitahukan sdra AGIL selakupemilik toko menelepon sdra ZAKARIA dan memberitahukan bahwa pelakuHalaman 14 dari 30 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Pyaakan datang ke tokonya, kepala toko langsung memerintahkan sdraZAKARIA untuk perki

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,berapa rupiah bantuan diterima penerima, alamat penerima bantuan,komunikasi penerima bantuan, jenis kegiatan, tanggal dan tempatpelaksanaan kegiatan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk setiapbidan dan secara nasional merupakan tuntutan yang tidak beralasandan tidak berdasar;Bahwa berdasarkan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013 disebut antaralain sebagai berikut : Pada hari pertama sidang Makelis Komisioner memeriksa bataswaktu pengajuan permohonan sengketa informasi

Juni Hartawan.e Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket PekerjaanPembangunan Bak Pengendap, Penenang, rumah pembangkit dan Pipa9Pesat PLTMH harus diselesaikan dalam jangka waktu selama 75 (tujuhpuluh lima hari) kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dengan anggaran sebesarRp.132.895.000, (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah), dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki

Hartawan.Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket PekerjaanPembangunan Bak Pengendap, Penenang, rumah pembangkit dan PipaPesat PLTMH harus diselesaikan dalam jangka waktu selama 75 (tujuhpuluh lima hari) kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dengan anggaran sebesarRp.132.895.000, (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah), dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)sebagai berikut:pengeluaran No Uraian Analisa Perki

Juni Hartawan.BahwaberdasarkanSPK danSPtersebut,PaketPekerjaanPembangunan Bak Pengendap, Penenang, rumah pembangkit dan PipaPesat PLTMH harus diselesaikan dalam jangka waktu selama 75 (tujuhpuluh lima hari) kalender terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dengan anggaran sebesarRp.132.895.000, (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah), dengan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki /sat Harga

,Bahwa berdasarkan SPK dan SP tersebut, Paket Pekerjaan Pembangunan BakPengendap, Penenang, rumah pembangkit dan Pipa Pesat PLTMH harusdiselesaikan dalam jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima hari) kalenderterhitung sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember2012 dengan anggaran sebesar Rp.132.895.000, (seratus tiga puluh dua jutadelapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian RencanaAnggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: No Uraian Analisa Perki /sat Harga Jumlahraan

batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada KomisiInformasi Pusat, sengketa informasi publik, serta halhal yang berkaitan denganmekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi,dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik,berdasarkan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik (Perki

Pasal 1 ayat (7) Perki 1 Tahun2013;Bahwa dalam persidangan terbukti Termohon (Pemohon InformasiPublik) telah dapat membuktikan tentang legal standingnya,sehingga adalah telah tepat dan benar pertimbangan yangdiberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI;Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor: 221/G/KI/2018/PTUNJKTTidak Ada Ultra Petita Dalam Putusan Komisi Informasi Pusat RepublikIndonesia Nomor: 33/V/KIPPSA/2017 PADA TANGGAL 06 Sepember20181.

berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara seksamaterhadap dasar pertimbangan Putusan Komisi Informasi Kabupaten SumenepNomor : 090/KI.KAB.SMPPTS/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentangKedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon merujuk pada Pasal 1 angka 12,dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik juncto Pasal 5 dan Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik (Perki