M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PERKA YOGI SETIAWAN Bin RUSWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan; Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang

Terdakwa:
PERKA YOGI SETIAWAN Bin RUSWAN

PERKA OCY yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainyaitu milik saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T.

PERKA OCY yang dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembalidan dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemilliknya yang sah yaitusaksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T.

SYAMSIBARhingga ke sebuah caf, saksi korban PERKA OCY Als OCY Bin H. T.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perka ini sejumlah Rp. 114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perka ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perka;

2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp..............

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perka sebesar Rp. 306.000,00 ( Tiga ratus enam ribu rupiah );

MENETAPKAN:1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Bwn dari Penggugat;2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

1. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perka ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Mengadili

1.Menyatakan guagtan Penggugat NOMOR 1136/pDT.g/2020 gugur;

2. membebankan biaya perka kepada Penggugat sejumlah Rp670,000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkanTermohon berstatus perawan dan selama dalam pernikahan tersebutantara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAKKANDUNG umur 11 tahun ;Putusan perka nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PAPo.ra Halaman 1 dari 13 halaman4.

Surat Keterangan Ghoib dari Kabupaten PonorogoNomor:474/04/40530.3.11/2015 tanggal 27 Juli 2015; lalu Ketua Majelismemberi tanda L.3Putusan perka nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PAPo.ra Halaman 3 dari 13 halamanBahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksisaksimasing masing sebagai berikut :1.

Kompilasi Hukum Islam pasal19 huruf ( f );Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkanPutusan perka nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PAPo.ra Halaman 9 dari 13 halamankemadhorotan dan perselisinan yang berkepanjangan salah satu pihak ataukedua belah pihak.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu roj'i kepada Termohon di hadapan sidangPengadilan Agama Ponorogo ;Putusan perka nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Po.ra Halaman 11 dari 13 halaman4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untukmengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Ponorogo dan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenBanjarnegara ;5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000.

Siti KnhomariyahPutusan perka nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Po.ra Halaman 12 dari 13 halamanPerincian Biaya Perkara 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp.300.000 ,4. Redaksi Rp. 5.000,5. Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp.391.000.(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiahPutusan perka nomor: xxxx/Pdt.G/2015/PA.Po.ra Halaman 13 dari 13 halaman

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 78/Pdt.G/2020/PA.Bwn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perka sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dari perkawinan SAMIYEM dan WARDOYO telah dikarunia 5(lima) orang anak yang bernama :Dewi Anggraeni,Perempuan lahir di Klaten 25101984;Wiluwati,Perempuan lahir di Klaten 08021986;Wigura, Lakilaki lahir di klaten 02071989;Titis Pramono,Lakilaki lahir di Klaten pada tanggal 21081998;Wenang Saka Dewa, Lakilaki lahir di klaten 05022001.Halaman 1 dari 8 halaman Perka No. 111/Pdt.P/2018/PN Klnpi PF fo fe3.

Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan permohonannya danPemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya tersebut,Pemohon di persidangan telah mengajukan buktibukti Surat berupa :Halaman 2 dari 8 halaman Perka No. 111/Pdt.P/2018/PN Kln1.

Saksi Sriyono; Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu bekerja di rumahnyaPemohon; Bahwa suami pemohon bernama Wardoyo; Bahwa Pak Wardoyo sudah lama meninggal dunia untuk waktunyasaksi lupa; Bahwa Pemohon menikah dengan Pak Wardoyo dikaruniai 5 (lima)orang anak, sedangkan nama anakanak tersebut saksi lupa;Halaman 3 dari 8 halaman Perka No. 111/Pdt.P/2018/PN Kln2.

Pemohon menikah dengan Pak Wardoyo mempunyai hartaberupa tanah dan bangunan dan sekarang ditempati oleh Pemohon dananakanaknya; Bahwa harta berupa tanah dan bangunan tersebut asalnya dariwarisan, Bahwa sertipikat tanah atas nama Dewi Anggraeni, Waluwati,Wigura, Titis Pramono, Wenang Saka dewa dan Samiyem (Pemohon); Bahwa pemohon bekerja mengumpulkan barangbarang berupa bijibiji plastik dirumahnya; Bahwa setahu saksi Pemohon akan mencari modal untukmengembangkan usahanya;Halaman 4 dari 8 halaman Perka

WACHID USMAN, S.H.Perincian Biaya:Pendaftaran :Rp. 30.000,BNBP Relas : Rp. 5.000,Biasa Proses/Administrasi Rp. 50.000,Biaya Panggilan Rp. 80.000,Meterai Rp. 6.000,Redaksi :Rp. 5.000, Halaman 8 dari 8 halaman Perka No. 111/Pdt.P/2018/PN KlnJumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Halaman 9 dari 8 halaman Perka No. 111/Pdt.P/2018/PN KlnHalaman 10 dari 8 halaman Perka No. 111/Pdt.P/2018/PN Kln

Disini PemohonKeberatan mengemukakan dalil bahwa Komisi Informasi Pusat tidakmenyertakan satupun bukti atau argument yang dapat mendukungpernyataan bahwa sejumlah informasi dalam ketiga Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional (Perka. BNN) harus dikecualikan karenadikhawatirkan menghambat proses penyidikan.

BNN) Nomor :3 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di BawahPengawasan ;b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) Nomor : 4Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikan PembelianTerselubung; c Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka.

No.195/G/2012/PTUNJKT.untuk menghadap Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, padaHari Rabu, Tanggal 16 Januari 2013, dengan tujuan untuk memberikan kelengkapandan penjelasan data, dan telah dihadiri oleh Kedua BelahMenimbang, bahwa kepada Majelis Hakim oleh Pihak Pemohon Keberatantelah menyampaikan penjelasan data mengenai gugatan a quo, dan Pihak TermohonKeberatan telah menyampaikan kelengkapan data yakni ketiga Peraturan KepalaBadan Narkotika Nasional (Perka.

BNN) yang telah disebutkandiatas ; Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan agar dipublikasikanketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN) tersebutkepada publik, dengan mengemukakan latar belakang adanya kasuskasuskejadian temanteman Pemohon Keberatan yang menggunakan istilah jalanandicepukin artinya di jebak oleh Penyidik baik Kepolisian maupun BadanNarkotika Nasional untuk melakukan tidak pidana narkotika, pada hal merekaHal 11 dari 16 hal Put.

BNN), dengan ketentuan dari ketiga Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional (Perka. BNN), yang jika diungkapkan dinilai dapatmelemahkan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Narkotika Nasional dalammemberantas kejahatan narkotika ;6 Bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tujuan publikasi ketiga PeraturanKepala Badan Narkotika Nasional (Perka. BNN), untuk mengkros chekapabila ada lagi kejadian temanteman Pemohon Keberatan dicepukin.

Karenanya kesalahan pencantuman suratkeberatan/penolakan Penggugat No mor:489/S.Penolakan/XII/2015 tanggal 21 Desember2015 dalam Objek Gugatan tersebut sangatmerugikan Penggugat dan bertentangan denganketentuan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No.18Tahun 2014;Add. g.h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitamdan Daftar Hitam NasionalBahwa, ketentuan tentang pencantuman/pemasukandalam daftar hitam dan daftar hitam nasional diaturdalam Pasal 14 dan 15 Perka LKPP No.18 Tahun2014.

sanksi pencantuman dalam DaftarHitam.Bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perka LKPP Nomor18 Tahun 2014, Plt.

2014;b. asas tidak menyalahgunakan kewenanganBahwa berdasarkan Pasal 5 Perka LKPP Nomor 18Tahun 2014 jo.

(Perka LKPP No.18 Tahun 2014) dan Objek Gugatanmelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik(UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 berikutpenjelasannya)..

LKPP No. 18 Tahun 2014 BAB Ill Pasal 3 point f;Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP No. 18 Tahun2014 menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksipencatuman dalam Daftar Hitam apabila :a.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon dari semula bernama Manihar MM Situmeang sebagaimana di dalam Akta Perkawinan nomor 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011, diubah menjadi Manihar Situmeang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan sendiri perubahan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Marpaung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14Maret 2011;2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkwaninan Nomor010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohontercatat sebagai MANIHAR MM SITUMEANG;3.

Bahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menggantinama Pemohon dari semula MANIHAR MM SITUMEANG sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor : O10/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011,Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Bindiubah menjadi MANIHAR SITUMEANG, sesuai dengan Akta Kelahiran, danSurat Keterangan Beda Nama;4.

Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama Pemohon di dalamAkta Perkawinan dari semula MANIHAR MM SITUMEANG, sebagaimanaKutipan Akta Perkawinan Nomor : 010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu, diubah menjadi MANIHAR SITUMEANG adalah sah;3.

Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310062608150011 atas nama kepalakeluarga Manihar Situmeang, yang telah dicocokan dan sesuai denganaslinya serta diberi tanda bukti P2; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 05/44/VI/CS/1997 atas namaManihar Situmeang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenDati Il Tapanuli Utara pada tanggal 25 Juni 1997, yang telah dicocokan dansesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P3; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor010/IST/PERKA

Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon darisemula bernama Manihar MM Situmeang sebagaimana di dalam AktaPerkawinan nomor O10/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011 yang diterbitkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu padatanggal 14 Maret 2011, diubah menjadi Manihar Situmeang;3.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perka kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2024;

Membebankan biaya perka kepada Penggugat sebesr Rp. 381.000.-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

MODAL ("PERKA BKPM No.14")Keputusan TUN tersebut selain melanggar Perka BKPM No. 17 jugamelanggar Perka BKPM No. 14 dengan alasanalasan diuraikan dibawah ini.1: Habis masa berlakunya lIzin Prinsip Penggugat bukanmerupakan dasar pencabutan suatu izin prinsip berdasarkanPerka BKPM No. 14.Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwapertimbangan dalam paragraf h dari Keputusan TUN adalahpertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Perka BKPMNo. 14.

Penggugat telah melaksanakan bentukbentuk kegiatan nyata yangdisyaratkan dalam Pasal 24 Perka BKPM No. 17 tersebut.

Surat Obyek Sengketa TUN Melanggar Asas Kepastian Hukum dan107.108.Asas Tertib Penyelenggaraan NegaraKeputusan TUN tersebut telah melanggar AUPB karena denganjelas telah melanggar isi dan semangat dari Perka BKPM No. 17,Perka BKPM No. 14 dan UU Administrasi Pemerintahan.Keputusan TUN tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Perka BKPMNo. 17 yang telah menegaskan secara terbatas alasanalasan apayang dapat dijadikan dasar pencabutan perizinan penanamanmodal.

Diktum kedua Keputusan TUN tersebutjuga bertentangan dengan Perka BKPM No. 17 dan Perka BKPMNo. 14 karena Tergugat tidak memiliki kKewenangan untuk mencabutizin usaha Penggugat yaitu IUP Operasi Produksi tidakmensyaratkan bahwa IUP Operasi Produksi akan dicabut apabilaIzin Prinsip Penggugat dicabut.

Namun Penggugat telah gagalmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon dari semula bernama Nurhaida Silaen sebagaimana di dalam Akta Perkawinan nomor 010/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011, diubah menjadi Nurhaida Br Silaen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan sendiri perubahan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Marpaung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14Maret 2011;2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkwaninan Nomor010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohontercatat sebagai NURHAIDA SILAEN;3.

Bahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menggantinama Pemohon dari semula NURHAIDA SILAEN sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011, diubah menjadiNURHAIDA BR SILAEN sesuai Surat Keterangan Beda Nama, dan ljazah;Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bin4.

Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan nama Pemohon di dalamAkta Perkawinan dari semula NURHAIDA SILAEN, sebagaimana KutipanAkta Perkawinan Nomor : O10/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTanah Bumbu, diubah menjadi NURHAIDA BR SILAEN adalah sah;3.

Silaen yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan padatanggal 23 September 1998, yang telah dicocokan dan sesuai dengan aslinyaserta diberi tanda bukti P3; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor010/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011 antara Manihar MM Situmeang denganNurhaida Silaen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Maret 2011, yang telah dicocokandan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P4; Fotokopi

Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon darisemula bernama Nurhaida Silaen sebagaimana di dalam Akta Perkawinannomor 0O10/IST/PERKA/CATPILTB/III/2011 yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14Maret 2011, diubah menjadi Nurhaida Br Silaen;3.

Pasal 29 Perka BKPMNo. 17.Apabila Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukanpelanggaranpelanggaran (quod non), maka alasan pencabutanperizinan PMA harus merujuk pada Pasal 34 Perka BKPM No. 17.Faktanya, Keputusan TUN bertentangan dengan Pasal 34 PerkaBKPM No. 17 tersebut.Kami kutip isi Pasal 34 ayat (1) Perka BKPM No. 17, sebagai berikut:"(1) Sanksi administratif berupa Pembatalan/PencabutanPerizinanPenanaman Modal dan/atau kegiatan usahadan/atau fasilitasPenanaman Modal sebagaimanadimaksud

Perka BKPM No. 17 jugamelanggar Perka BKPM No. 14 dengan alasanalasan diuraikan dibawah ini.Alasan 1: Habis masa berlakunya Izin Prinsip Penggugat bukan47.48.49.merupakan dasar pencabutan suatu izin prinsip berdasarkanPerka BKPM No. 14Mohon = perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwapertimbangan dalam paragraf h dari Keputusan TUN adalahpertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Perka BKPMNo. 14.

Keputusan TUN tersebut telah melanggar AUPB karena denganjelas telah melanggar isi dan semangat dari Perka BKPM No. 17,Perka BKPM No. 14 dan UU Administrasi Pemerintahan.Halaman 64 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJKT108.109.110.Keputusan TUN tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Perka BKPMNo. 17 yang telah menegaskan secara terbatas alasanalasan apayang dapat dijadikan dasar pencabutan perizinan penanamanmodal.

Diktum kedua Keputusan TUN tersebutjuga bertentangan dengan Perka BKPM No. 17 dan Perka BKPMNo. 14 karena Tergugat tidak memiliki kKewenangan untuk mencabutizin usaha Penggugat yaitu IUP Operasi Produksi tidakmensyaratkan bahwa IUP Operasi Produksi akan dicabut apabilaIzin Prinsip Penggugat dicabut.

Namun Penggugat telah gagalmelaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (1) Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015.