Ditemukan 2065559 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; Bupati bungo vs supriadi dan ketua badan permusyawaratan dusun (bpd) sirih sekapur Kec. jujuhan Kabupaten bunggo Provinsi jambi; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-09-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 29-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Sak
Tanggal 23 Maret 2016 — Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak -Tergugat 3. DA’MI
64 — 14
  • Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak-Tergugat 3. DAMI
    Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Belutu,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, beralamat di Jl.Pemda, DusunGarut, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il;3. DAMI, bertempat tinggal di Dusun Garut, Kampung Belutu,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT Ill;kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.NURIMAN,SH.
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acarapemilihan dari Panitia Pemilihan;Bahwa tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara serentaktahun 2015 di Kabupaten Siak telah dibuat Pedoman PelaksanaanPemungutan Suara Serentak Tahun 2015 Di Kabupatern Siak olehTurut Tergugat Il dengan ditandatangani oleh Abdul Razak, S.H,;Bahwa di Kabupaten Siak sebutan untu Desa adalah Kampung, dansebutan untuk Kepala Desa adalah Penghulu, serta sebutan untukBadan Permusyawaratan
Pengadilan PA PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 30-08-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 09-04-2017
Putusan PA PATI Nomor 1816/Pdt.G/2016/PA.Pt
Tanggal 17 Januari 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
10 — 0
  • Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
    verstek;3 Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinanputusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo II Kabupaten Margoyoso untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000, ( Dua ratus tuju puluh satu ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 136/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
1.SYAHARUDDIN
2.MUHARDIN, A Ma
3.SUDIRMAN
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG
78 — 93
  • Penggugat:
    1.SYAHARUDDIN
    2.MUHARDIN, A Ma
    3.SUDIRMAN
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG
    SulawesiSelatan, emal: habibi.kaharuddin @gmail.com atauirffanidhamislami@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Desember 2019, selanjutnya disebutsebagai PARA PENGGUGAT 5MELAWAN:Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks1.2.Nama Jabatan : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE,KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATENBANTAENG TAHUN 2019 ;Tempat kedudukan di: Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, KabupatenBantaeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I:;Nama Jabatan : BADAN PERMUSYAWARATAN
    Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks; Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.MksMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan, pada pokoknya,meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilinan Kepala DesaBiangkeke, Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, tentang Berita Acara HasilPerhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode EVoting,Desa Biangkeke, tanggal 19 Oktober 2019 dan Surat Badan Permusyawaratan
    Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 254.000 , (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); Demikian diputuskan dalam MRapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020,oleh BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONANSIMAMORA, S.H., dan SUDARTI KADIR, S.H., masingmasing selaku HakimHalaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.MksAnggota.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 5 September 2017 — ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP.,M.Sc
196 — 116
  • Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Pematang Tebih Nomor 08 Tahun 2015;4) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan
    Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Cipang Kanan Nomor 06 Tahun 2015;7) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan
    ) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Lubuk Bendahara Timur Nomor 04 Tahun 2015;13) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Nomor
    dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam;16) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta (beserta lampiran), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan
    kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam, dan Peraturan Desa Pasir Maju Nomor 03 Tahun 2015;21) 1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam,
    BPD(Badan Permusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam, danPeraturan Desa Cipang Kanan Nomor 06 Tahun 2015;Halaman 3 dari 200 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPk/2017/PN Pbr.10)11)12)1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Pemandang Kecamatan Rokan IVKoto Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari SP2D (Surat Perintah PencairanDana), SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Pelatinan Bagi AparaturPemerintahan Desa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban)kegiatan Bimtek bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa
    SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagiBPD (Badan Permusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam;1 (Satu) bundel dokumen dari Desa Kepenuhan Barat KecamatanKepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tterdiri dari SPJ (SuratPertanggungjawaban) kegiatan Pelatihan Bagi Aparatur PemerintahanDesa di Jogjakarta, SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Bimtek bagiBPD (Badan Permusyawaratan Desa) seKabupaten Rokan Hulu di Batam,dan Peraturan Desa Kepenuhan Barat Nomor 06 Tahun 2015;1 (Satu) bundel
    Perjalanan Dinas Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa : Pekanbaru Batam(pp) Rincian PenerbanganBiaya Transportasi Pesawat Yang Kecamatan!
    Perjalanan Dinas Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa : Pekanbaru Batam (pp)Biaya Transportasi Pesawat YangRincian Penerbangan Dipertanggungjawabkan/SPJ (Rp) Tiket a .Kecamatan/ .
    Rokan Hulu;Bahwa untuk Bimtek bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) SeKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015, dana bagiPendamping dari BPMPD Kab.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-09-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2023/PT PLG
Tanggal 31 Oktober 2023 —
Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
64 — 0

  • Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
    Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN JENEPONTO Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Jnp
Tanggal 28 April 2020 — ., MH
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
2.Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
3.Camat Kecamatan Bontoramba
4.Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten Jeneponto
59 — 6
  • ., MH
    Tergugat:
    1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang
    2.Ketua Bada Permusyawaratan Desa Bulusibatang
    3.Camat Kecamatan Bontoramba
    4.Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa PMD Kabupaten Jeneponto
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 24-03-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 19 Juli 2017 — 1. Nama : LA SUWU LA HEJA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : KIFLI Hi. ABD. HALIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : JAKARIA JA ATA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Desa Sambiki, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 memberikan kuasa kepada 1. DARWIS MOHD. SAID, S.H.; 2. MALIK LA DAHIRI, S.H., M.H.; 3. MUAMMAR HUSEN, S.H.; 4. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DARWIS MUHD. SAID, S.H. Dan REKAN, beralamat kantor di Jalan Cendrawasih No.18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
157 — 45
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 312 Tahun 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengisian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 20 Desember 2016;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang mengangkat kembali Para Penggugat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Sambiki Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Periode 2016 2022;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
    HALIM dan JAKARIA JA ATA, sebagai AnggotaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa SambikiKecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan : 1.Berita Acara Hasil Paripurna Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Sambiki Kecamatan Obi Nomor: 03/BPD/DS/X1V/2016.2. Surat Camat Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:138/256/X1/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal PengusulanPergantian Antara Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Sambiki. 3.
    Pasal 64 huruf a dan huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yakni, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :(a) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakatdesa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa,(d) melanggar sumpah/anji jabatan dan Pasal 76 ayat (2) huruf d,Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yakni Anggota Badan Permusyawaratan Desadiberhentikan
    Pasal 65 huruf b dan huruf c, Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yakni:Pasal 65Mekanisme musyawerah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:b. Musyawarah Badan Permusyaweratan Desa dinyatakan sah apabiladihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggotaBadan permusyawaratan Desa;c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah gunamencapai mufakat;5.
    Bukti P5 : Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Sambiki MenolakPemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Desa Sambiki, tertanggal 18 Januari 2017, (fotocopydari fotocopy);6.
    Melanggar larangan sebagai anggota Badan permusyaweratanDesa;Ayat (8) : Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkanoleh pimpinan Badan Permusyawaratn Desa kepadaBupati/Walikota atas dasar hasil musyawerah BadanPermusyawaratan Desa;Ayat (4) : Peresmian pemberhentian anggota Badan PermusyawaratanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapbkan dengankeputusan bupatiMalikota;Menimbang, bahwa Prosedur Penggantian Antar Waktu AnggotaBadan Permusyawaratan Desa adalah sebagaimana ketentuan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 03-02-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2020/PTUN.PLK
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
JAGORUSTAMAN
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
Intervensi:
SUNARDIE
211 — 155
  • Menyatakan batal :
a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie ;
b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan
Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut :
a) Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 655 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dengan lampiran keputusan Bupati Katingan Nomor 655 Tahun 2019 atas nama Sunardie ;
b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Penggugat:
JAGORUSTAMAN
Tergugat:
1.BUPATI KATINGAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA RANTAU PUKA KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA RANTAU PUKA, KECAMATAN KATINGAN HULU KABUPATEN KATINGAN
Intervensi:
SUNARDIE
Nama Jabatan : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,DESA RANTAU PUKA, KECAMATANKATINGAN HULU, KABUPATENKATINGAN ;Tempat Kedudukan : Di Desa Rantau Puka, Kecamatan KatinganHulu, Kabupaten Katingan ;Selanjutnya disebut sebagai.. TERGUGAT II; 3.
Nomor : 655 Tahun2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala DesaRantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atasnama SUNARDIE 5 Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 6 dari 86 hal.b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka (BPD)B.Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Pemilinan Kepala DesaRantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Nomor01/KPTS/BPD/DSRPK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 ;Berita
TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan berupa :a) Surat Keputusan Bupati Katingan (Tergugat I) Nomor : 655 Tahun2019, tanggal 20 Desember 2019, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PLKHal. 9 dari 86 hal.Rantau Puka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, atasnama SUNARDIE ;b) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka(BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin PemilihanKepala
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Puka(BPD) Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Kepala Desa Rantau Puka Kecamatan Katingan HuluKabupaten Katingan Nomor 01/KPTS/BPD/DSRPK/XII/2019tanggal 6 Desember 2019 ;c. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Rantau Puka Tahun20192025 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa RantauPuka Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan tanggal 6Desember 2019 54.
Keputusan Badan Permusyawaratan DesaNomor:01/KPTS/BPD/DSRPK/XII/2019 tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilin Pemilihan Kepala Desa Rantau PukaKecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan, tanggal 06Desember 2019 a.n. SUNARDIE 58. Surat Pengantar Nomor :02/BPD/DSRPK/XII/2019, tanggal 06Desember 2019 yang dibuat oleh Ketua BPD ;7.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 16-06-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 384/PDT/2023/PT SBY
Tanggal 6 Juli 2023 — Pembanding/Penggugat : ABUL HASAN Diwakili Oleh : Erryck Gunawan, SH
Terbanding/Tergugat : Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Terbanding/Turut Tergugat I : Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
36 — 1
  • Pembanding/Penggugat : ABUL HASAN Diwakili Oleh : Erryck Gunawan, SH
    Terbanding/Tergugat : Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
    Terbanding/Turut Tergugat I : Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
    Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 26-04-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN KALIANDA Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.SAIDAH
2.MUSIDIK
Tergugat:
1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
3.KEPALA DESA KARANG SARI
4.CAMAT JATI AGUNG
5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
4 — 2
  • Penggugat:
    1.SAIDAH
    2.MUSIDIK
    Tergugat:
    1.KETUA PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA KARANG SARI
    2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG SARI
    3.KEPALA DESA KARANG SARI
    4.CAMAT JATI AGUNG
    5.BUPATI LAMPUNG SELATAN
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-02-2022 — Putus : 03-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 3 Agustus 2022 — Penggugat:
DANIEL LENDE KALLI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara
101 — 61
  • Penggugat:
    DANIEL LENDE KALLI
    Tergugat:
    1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
    2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
    3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
    4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bkt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
ZULHENDRA
Tergugat:
1.Niniak Mamak Nan 10 Kanagarian Panampuang
2.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panampuang
3.Niniak Mamak Nan 33 Kanagarian Panampuang
4.Panitia Pemilihan Wali Nagari Panampuang Tahun 2021
5.Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Panampuang
107 — 15
  • Penggugat:
    ZULHENDRA
    Tergugat:
    1.Niniak Mamak Nan 10 Kanagarian Panampuang
    2.Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Panampuang
    3.Niniak Mamak Nan 33 Kanagarian Panampuang
    4.Panitia Pemilihan Wali Nagari Panampuang Tahun 2021
    5.Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Panampuang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 2/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
BUYUNG HAMZAH
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN GORONTALO UTARA
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA
95 — 38
  • Penggugat:
    BUYUNG HAMZAH
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
    2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATEN GORONTALO UTARA
    3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA
    Nama Jabatan : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaMolangga, Kecamatan Tolinggula,KabupatenGorontalo Utara; 002nc enn nnnTempat kedudukan : Jin Trans Sulawesi Desa Molangga, KecamatanTolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, KP 96255; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Selanjutnya secara bersama Tergugat ITergugat IIIdisebut PARA TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :2/PEN.DIS/2019/PTUN.GTO, tanggal 15
    BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATENGORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/I/2019, TANGGAL 11JANUARI 2019, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH TAHUN 2019, Penggugat terima tanggal 11 Januari 2019; berdasarkan Pasal 55, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, sebagaimana telah di rubah melalui UndangUndang RIHalaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.GTO.No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
    Narwan Pongoliu sebagai Kepala DesaMolangga Terpilih; 5.38 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 2019; bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut: a.
    BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATENGORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/I/2019, TANGGAL11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH TAHUN 2019; 0 22220 20maka Penggugat merasa sangat di rugikan: 1.
    TANGGAL 11 JANUARI 2019; 1.3 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 201 9;3.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 29-11-2022 — Putus : 15-05-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sit
Tanggal 15 Mei 2023 — Penggugat:
HERIYANTO ;
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
2.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN ;
Turut Tergugat:
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
3.BUPATI SITUBONDO ;
88 — 3
  • Penggugat:
    HERIYANTO ;
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
    2.PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN ;
    Turut Tergugat:
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KILENSARI , KECAMATAN PANARUKAN , KABUPATEN SITUBONDO ;
    3.BUPATI SITUBONDO ;
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pilkada
Register : 03-11-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 21 Februari 2018 — MUHAMAD AZAR VS PANITIA PILKADES KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN
313 — 216
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor : 08/BPD-S/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ; 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor : 08/BPD-S/2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ; 4.
    OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah SuratKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor : 08/BPDS/2017,tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penetapan Hasil Pemungutan SuaraPemilinan Kepala Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin ; ll.
    Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara PemilihanKepala Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tanggal 16Oktober 2017, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yangberisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkanoleh pejabat yang membuatnya (einmatige) ; Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor :08/BPDS/2017.
    Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.Bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor :08/BPDS/2017, tanggal 16 Oktober 2017. Tentang Penetapan HasilPemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Seling Kecamatan TabirKabupaten Merangin yang menjadi objek perkara a quo, bersifatkongkrit, individual dan final dengan alasanalasan sebagai berikut : a.
    Bukti P10Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SelingNomor : 08/BPDS/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentangPenetapan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepla DesaSeling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. (Fotokopidari fotokopi) ; 222222222 22 2e=Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan SuaraDitempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan KepalaDesa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tanggal7 Oktober 2017.
    (Fotokopi dari fotokopi) ; Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SelingNomor : 02/BPD/I/2017 tanggal 3 Agustus 2017, tentangPembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa SelingKecamatan Tabir Kabupaten Merangin (Fotokopi darifOtOKOPI) 5 22 eon nn nnn n nn nn nnn en en nn nen neeSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SelingNomor : 03/BPD/I/2017, tanggal 10 Agustus 2017, TentangRevisi Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa SelingKecamatan Tabir Kabupaten Merangin (Fotokopi darifOtOKOPI) 5 22
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 50/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 April 2014 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( Panitia Pilkades), Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 4. KEPALA DESA NGUNUT, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro vs 1. ALI MUSTOFA. Dk
27 — 12
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ( Panitia Pilkades), Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 4. KEPALA DESA NGUNUT, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro vs 1. ALI MUSTOFA. Dk
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Ngunut, Kecamatan Dander,Kabupaten Bojonegoro, tempat kedudukan Desa Ngunut, KecamatanDander, Kabupaten Bojonegoro ; Disebut : Tergugat!/ Turut Pembanding ;3.
    Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 29 Juni52013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ;b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/230/KEP/205.412/2013 tanggal 14Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa NgunutKecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ; 3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 29 Juni2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Ngunut KecamatanDander Kabupaten Bojonegoro ; 4. Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:141/230/KEP/205.412/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro; 5.
    Walaupun terdapat adanya kesalahan secara yuridis formal, akan tetapikesalahan itu tidak bersifat esensial dan menentukan, karena substansinya sudahjelas dan terang adalah tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin DesaNgunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, apalagi sudah diperbaikidengan judul Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Nomor 06 Tahun 2013,tanggal 29 Juni 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilin DesaNgunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (vide bukti T2) ; Menimbang
    Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada duatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah. ) ; 16Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 olehYOSRAN,S.H,M.Hum, DR.RATNA HARMANILS.H,C.N,M.H dan RIYANTO,S.H,masingmasing sebagai ketua majelis dan hakim anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 28-12-2018 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 28 Desember 2018 — Penggugat:
Nurmuji
Tergugat:
1.Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Jati Baru Kec. Mandi Angin Kabupaten Sarolangun
2.Panitia Pemilihan Kepala Desa
Turut Tergugat:
1.Sujarwadi
2.Camat Mandi Angin
3.Kadis PMPD
4.Bupati Sarolangun
64 — 28
  • Penggugat:
    Nurmuji
    Tergugat:
    1.Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Jati Baru Kec. Mandi Angin Kabupaten Sarolangun
    2.Panitia Pemilihan Kepala Desa
    Turut Tergugat:
    1.Sujarwadi
    2.Camat Mandi Angin
    3.Kadis PMPD
    4.Bupati Sarolangun
    Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatibaru Kec. MandianginKab Sarolangun; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah,S.Ag Advokat berkantor pada LBH MITRA ADIL SEJAHTERAberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0132/SKK/Pdt/MASLBH/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, selanjutnya disebutSCDAQAL ... oc. eee cee cee eee eee eee eee eee see tee ses sesataetsesesaeeaesesse ERGUGAT I2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Cq.
    Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Pengugat terhadap Tergugat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jati Baru Kec.Mandiangin Kab. Sarolangun adalah mengenai kKewenangan dan penerimaanBakal Calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan KepalaDesa di Tingkat Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin, KabupatenSarolangun..
    Mandiangin Kab.Sarolangun terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan Kepala Desa Jati Baru tentang pendaftaran dan penetapan BakalCalon Kepala Desa Jati Baru, yang jelas termasuk dalam ranah hukumadministrasi yang semestinya diselesaikan secara hukum administrasi pula,dan kalaupun ada kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang telahdilakukan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Tergugat !) Jati BaruKec. Mandiangin Kab.
    Sarolangun adalah mengenai kewenangandan penerimaan Bakal Calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh PanitiaPemilihan Kepada Desa di Tingkat Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin,Kabupaten Sarolangun ;Menimbang, bahwa tuntutan gugatan Penggugat tersebut diatas menurutMajelis Hakim adalah telah menyangkut pertanggung jawabanterhadapkewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa (Tergugat !) Jati Baru Kec.Mandiangin Kab.
    MemahamiUndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa siapaSaja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuberwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapatdianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa menyebutkan adanya wewenang desa dalam Pasal 11 PP No.72 Tahun 2005 tegas menyatakan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desadan Badan Permusyawaratan
Pengadilan PN SINJAI Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SINJAI Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ERFAH BASMAR. S. KOM. SH
Terdakwa:
ILHAM M, SE ALIAS ILE BIN MADDO
100 — 48
    1. Menyatakan terdakwa ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda
    diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  • Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 ( satu ) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan
      Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama ILHAM MADDO, SE sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua);
    • 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab.
      Sinjai, periode Juli-September 2018;
    • 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Oktober-Desember 2018;
    • 1 (satu) buku Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019;
    • 1 ( satu ) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an.
      ILHAM M, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018;

    tetap terlampir dalam berkas perkara;

    5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

    Menetapkan barang bukti berupa :1 ( satu ) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua,Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa SekecamatanSinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran SuratKeputusan tersebut terdapat nama ILHAM MADDO, SE sebagai WakilKetua pada poin 2 (dua); 1 (Satu) lembar foto copy daftar namanama yang menerima tunjanganBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan
    ILHAMM, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Askatertanggal 31 Desember 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.
    Sinjai Selatan) meminta salinanSurat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, danmeminta salinan daftar tunjangan Anggota BPD, dan setelah saksi MUH.AKBAR Bin JAMALUDDIN (Ketua panwascam Kec.
    Sinjai, periode JuliSeptember 2018; 1 (Satu) lembar foto copy daftar namanama yang menerima tunjanganBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan SinjaiSelatan, Kab.
    ILHAMM, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Askatertanggal 31 Desember 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 oleh kami AgungNugroho Suryo Sulistiyo, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra,S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 23-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 23-03-2022
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Krs
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
1.NURHASAN
2.SLAMET JAILANI
3.HUZAIMI
Tergugat:
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KREJENGAN Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JORONGAN Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
5.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUMBERKARE Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo
6.BUPATI PROBOLINGGO in casu Plt BUPATI PROBOLINGGO
Turut Tergugat:
6.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa JORONGAN Kecamatan Leces Kabupaten
21 — 5
  • Penggugat:
    1.NURHASAN
    2.SLAMET JAILANI
    3.HUZAIMI
    Tergugat:
    3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KREJENGAN Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
    4.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JORONGAN Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
    5.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SUMBERKARE Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo
    6.BUPATI PROBOLINGGO in casu Plt BUPATI PROBOLINGGO
    Turut Tergugat:
    6.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa JORONGAN Kecamatan Leces Kabupaten
    Probolinggo
    7.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa SUMBERKARE Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo
    8.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Tingkat Kabupaten Probolinggo
    9.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (tingkat) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
    10.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (tingkat) Kecamatan Leces Kab.
    Probolinggo
    11.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (Tingkat) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo
    12.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa KREJENGAN Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 21-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PA PALU Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Pal.
Tanggal 2 Mei 2018 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 6
  • Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
    Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadian Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Rabu,tanggal 2 Mei 2018 M. bertepatan dengan 16 Syaban 1439 Hijriyah, olehDrs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh.