,bersifat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata, selanjuinya dalamreplik Penggugat dalil tersebut dibantah dengan mendalilkan bahwa kuasatersebut sudah sangat jelas untuk mendampingi proses pengadilan PerkaraPerdata Nomor: 06/PdtG/2006/PN Pso;Bahwa dar pertentangan dailildalil para pihak tersebut Majelis Hakimmenyimpulkan dan berpendapat tidak berwenang menilai dalildalil para pihaktersebut diatas oleh karena kuasa dimaksud terhadao Perkara Nomor :O06/PdtG/2006/PN Pso dan telah diputus oleh

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/unum litis consoriium);Bahwa. dalil eksepsi ini pada pokoknya mengenai tidak ditanknya pihakpihakyang masuk dalam perjanjian pada tanggal 2 Agustus 2015 yaitu R Metole, YSBadili, Abd Manan Abas dan Emmil P selanjutnya dalil tersebut telah dibantahPenggugat dalam repliknya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pihakpihak yang dimaksud Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum sehingga tidakdiikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;Bahwa dar pertentangan dailildalil

Salah Sasaran Pihak yang digugat (gemis aanhoedanig heic);Bahwa. dalil eksepsi ini pada pokoknya bahwa unsurunsur wanprestasi tidakterpenuhi karena Tergugat IV dan Tergugat V tidak ikut menandatanganiperjanjian sehingga keliru di ikut sertakan dalam gugatan Penggugat, selanjuinyadalil tersebut telah dibantah Penggugat dalam repliknya dengan mendalilkan padapokoknya bahwa diikut sertakan Tergugat V tepat dan beralasan karena TergugatV sebagai pihak yang menguasai obyek gugatan aquo;Bahwa dar pertentangan

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalildalil dari para pihak tersebutdiatas Majelis Hakim mempertimbangkan seluruhnya terhadap halhal yang diajukanoleh para pihak sedangkan halhal yang tidak dipertentangkan dan diakui tidak perudipertimbangkan lagi (vide : Pasal 311 Rbg);Menimbang, bahwa untuk membukikan dalildaliinya pihak Penggugat telahmengajukan alat bukt berupa surat yang diberi tanda, yaitu P.1 sid P9 danmengajukan 6 (enam) orang saksi sedangkan para Tergugat mengajukan alat buktiberupa

surat yang diberi tanda, untuk Tergugat yaitu T.l.1 s/d T.19, untuk Tergugat IlHalaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Padt.G/2018/PN Peso.yaitu T.lL1 sd TAL3, untuk Tergugat Ill yaitu T.lll1 s/d T.ll4 dan untuk Tergugat Vyaitu T.V.1 sid TV.3 serta untuk Tergugat VI telah melepaskan haknya dengan tidakmengajukan jawaban maupun pembuktian;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pertentangan dalil para pihakaquo Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi mahkamah Agung No.492/K/Sip/1970

prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, juga tidak sesuaidengan protokoler dan aturan persidangan;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang ketiga adalah dalam halputusan yang dibacakan dalam persidangan tidak sesuai dengan putusan yangditerimanya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama telah terjawab denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana telah dengan rincimenganalisa gugatan Penggugat dengan kesimpulan bahwa gugatan Penggugatobscuur libel, yaitu terdapat pertentangan

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingmenambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tentang obscuurlibel, yaitu adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan, dimanaPenggugat dalam positanya telah mengakui bahwa saat BAPAKNYAPEMBANDING meninggal dunia tahun 2006, IBUNYA PEMBANDING dan anakanaknya yang berjumlah 11 orang sebagai ahli waris BAPAKNYA PEMBANDING,sedangkan dalam petitumnya tidak mengikutsertakan mereka untuk ditetapkansebagai ahli waris BAPAKNYA PEMBANDING

telah benar memberi putusan PHK dengan memberikompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 karena terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan adanyabukti daftar pekerja harian lepas yang membuktikan bahwa setiap bulanPara Penggugat bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) harisebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 KemenakaertransNomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karenakesaksian mengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugatbekerja, terjadi pertentangan

pertimbangannya oleh Judex Jurismaupun Judex Facti bahwa Termohon Peninjuan Kembali dahuluTergugat/Pemohon Kasasi /Termohon Kasasi Il tidak dapatmembuktikan bahwa setiap bulan Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Para Penggugat/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi Ilbekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 12 Kemenakaertrans Nomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karena kesaksianmengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugat bekerja,terjadi pertentangan

Nomor 140 PK/Pdt.SusPHI/2017Nomor 100/Men/VI/2004, bukti ini menjadi beban Pengusaha karenakesaksian mengenai berapa hari dalam satu bulan Para Penggugatbekerja, terjadi pertentangan antara keterangan para saksi pihakPenggugat dengan keterangan para saksi pihak Tergugat;. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatanterhadap pertimbangan hukum dan putusan Judex Juris tersebut di atasdengan alasan sebagai berikut:3.1.

Nomor 140 PkK/Pdt.SusPHI/2017Pengusaha karena kesaksian mengenai berapa hari dalam satubulan Para Penggugat bekerja, terjadi pertentangan antaraketerangan para saksi pihak Penggugat dengan keterangan parasaksi pihak Tergugat sehingga jelas dan terang PemohonPeninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasil/Pemohon Kasasi II adalah Demi Hukum sebagai pekerja tetap diperusahaan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan tidak terdapat unsurunsur yang dapat

perHariketerlambatan di kali jumlah Angsuran perbulan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 4 dan 8gugatan Penggugat tersebut maka diketahui bahwa Tergugat sebagai debiturmempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugatsebagai kreditur dan dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan wanprestasinamun sejak kapan Tergugat dapat dianggap tidak melakukan pembayaranangsuran kepada Penggugat tersebut tidak disebutkan Penggugat secara tegasdan konsisten dan dapat menimbulkan pertentangan

Pertentangan tersebutdapat terlihat pada posita angka 4 gugatan Penggugat yang menyebutkanbahwa sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga saat gugatan wanprestasi inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Grobogan Tergugat tidakpernah sama sekali melakukan kewajibannya kepada Penggugat sesualperjanjian sedangkan pada posita angka 8 gugatan Penggugat menyebutkanbahwa Tergugat menurut data Penggugat hingga pertanggal 25 Juni 2018belum ada pembayaran sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;Menimbang

KBBI)kata hingga mengandung makna batas penghabisan; batas;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan posita gugatanPenggugat angka 8 yang mencantumkan kata hingga pada kalimat BahwaTERGUGAT menurut data PENGGUGAT hingga pertanggal 25 Juni 2018belum ada pembayaran sampai gugatan ini di ajukan oleh PENGGUGAT danseterusnya dapat dimaknai Tergugat sampai batas per tanggal 25 Juni 2018belum melakukan pembayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengandemikian telah terjadi pertentangan

No. 163PK/Pid/20105.6.dan terlampir dalam Memori Peninjauan Kembali ini ;Bahwa dengan demikian dari kedua Putusan PengadilanNegeri Rantau' Prapat yang locus. delictienya tersebutsama, terjadi pertentangan dalam putusannya,pertentangan tersebut dapat terlihat daria. Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa Il KHAIRUDDINRITONGA) membuat pengaduan terhadap Saksi Korban(JAMALUDDIN RITONGA) atas perbuatannya merusak pagarkawat yang dibuat di tas tanah ~milik = PemohonPeninjauan Kembali;b.

Bahwa akan tetapi malah Terdakwa dan II (PemohonPeninjauan Kembali) yang diadukan melakukan pencurianterhadap satu unit sepeda dayung dan satu janjangkelapa sawit walaupun pada akhimya dakwaanJaksa/Penuntut Umum merubahnya dengan tindak pidanaperbuatan tidak menyenangkan ;Bahwa dengan demikian secara terang dan nyata telahterjadi pertentangan antara 2 (dua) putusan yang dibuatoleh Pengadilan Negeri yang sama atas tindak pidanayang dilakukan di tempat kejadian yang sama pula sertaoleh pihak yang juga

diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan penganiaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalamkeadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

duakepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukumatau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandangtidak terdapat adanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahanTerdakwa maupun alasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

penutup dari positagugatan (alinea terakhir, halaman 4 surat gugatan), bukanpada kata pembuka dari petitum gugatan (alinea pertama,halaman 5 surat gugatan), sedangkan pada bagian penting darisurat gugatan tersebut, kata Pengadilan Agama Tigaraksa itu,ada dan jelas dicantumkan, sehingga adanya kata kataPengadilan Agama Jakarta Barat adalah sebagaikekeliruan/kesalahan ketik yang tidak berakibat fatalnyasuatu surat gugatan;Menimbang, bahwa untuk alasan pada huruf b, seandaianyabenar telah terjadinya pertentangan

dalam kasus ini sebagai jalan terbaik;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan hartabersama yang oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksatelah dikabulkan sebagian, serta terhadap pertimbangan danputusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi AgamaBanten tidak sependapat, sehingga akan mempertimbangkannyakembali;Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, angka 5.1 hingga5.7, petitum keenam dan ketujuh dengan petitum kedelapan,kesembilan dan kesepuluh dari gugatan Penggugat, telahterjadi pertentangan

Perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atauperkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikatburuh berhubung dengan tidak adanya persesesuaian pahammengenai hubungan kerja, syarat syarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.d. tindakan tersebut pada Pasal 6 undangundang ini, ialah salahsatu dari perbuatan perbuatan sebagai berikut :1.dari pihak majikan menolak buruhburuh seluruhnya atausebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibatperselisinan perburuhan, dilakukan

Bahwa dalam perkara aquo antara Termohon Il Intervensi danPemohon tidak terjadi pertentangan berhubung dengan tidak adanyapersesuaian paham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerjadan/atau keadaan perburuhan. Bahwa yang terjadi pada waktu itu. Termohon Il Intervensimengundurkan diri secara tertulis atas kKemauan sendiri dengan tidakmenuntut uang pesangon atau sejenisnya.

Bahwa di satu pihak pengunduran diri secara tertulis atas kemauansendiri dengan tidak menuntut uang pesangon atau sejenisnya dariTermohon Il Intervensi bukan pertentangan dengan Pemohonberhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenaihubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Bahwa di lain pihak bagi Pemohon pengunduran diri secara tertulis ataskemauan sendiri dengan tidak menuntut uang pesangon atausejenisnya dari Termohon Il Intervensi bukan pertentangan denganTermohon Il Intervensi berhubung dengan tidak adanya persesuaianpaham mengenai hubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaanperburuhan.

YUSRIL THZA MAHENDRA,; Yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut := ana n e Bahwa dalam segi keilmuan, apabila diputuskan telah terjadi pertentangan normamaka seketika sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum makanorma tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat; Bahwa ada pengaturan yang tidak seimbang yang berlaku di Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi padahal apabila dikembalikan pada pasal 24A dan 24C UUD 1945 baik Mahkamah

Agung maupun Mahkamah Konstitusi memilikikewenangan ...26kewenangan yang sama dalam menguji peraturan perundangundangan hanyaperbedaannya adalah Mahkamah Agung menguji peraturan perundangundangandi bawah UndangUndang terhadap UndangUndang, sedangkan MahkamahKonstitusi menguji UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar 1945,dimana putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika ketika diucapkandihadapan sidang yang terbuka untuk umum apabila terdapat pertentangan normamaka dinyatakan tidak berlaku sedangkan

putusan Mahkamah Agung dalamPerma Nomor Tahun 2011 setelah dinyatakan bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi, maka memerintahkan kepada pejabat yang menerbitkan untukmencabut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, semestinya untukmenguji UndangUndang tidak bisa dinyatakan sekian hari karena sudah jelasadanya pertentangan norma tersebut seketika itu juga norma tersebut tidakberlaku; Bahwa apabila norma yang tinggi dijadikan sebagai rujukan untuk menerbitkannorma yang lebih rendah

dicabut kemudian ada peraturan baruyang dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung maka tidak bisa peraturan yanglama diberlakukan kembali;Bahwa apabila norma baru dibuat harus disesuaikan dengan klausulaklausulaperalihan, dimana klausulaklausula peralihan sifatnya harus sesuai dengan apasubstansinya yang diputuskan oleh Mahkmah Agung sehingga apa yangdiberlakukan norma yang lama itu dalam konteks yang sangat terbatas sampainorma baru yang dibuat memberlakukan ketentuan yang lama yang sudahdinyatakan pertentangan

asasasas umum pemerintahan yang baik maka dinyatakan batal atautidak sah oleh putusan pengadilan tata usaha Negara dan pejabat tersebutdiberikan tenggang waktu untuk melaksanakan putusan dari pengadilan tatausaha Negara tersebut, dimana tidak bisa pengujian peraturan perundangundangan ...20undangan disamakan dengan proses pengujian surat keputusan dalam tata usahaNegara sehingga Perma tersebut harus diubah;Bahwa terhadap 3 (tiga) norma yaitu ketentuan pasal 16 ayat (1), pasal 19 danasal 20 terdapat pertentangan

Di samping itu adanya pertentangan antaradakwaan dengan visum. Dalam hal ini dalam dakwaan diuraikan bahwakekerasan dilakukan dengan cara memukul pundak dan menendang pantatkorban. Namun visum hanya menjelaskan kekerasan hanya terjadi padabagian pundak dan lengan korban.3.

Adanya pertentangan antara dakwaan pertama dengan dakwaan kedua.Dakwaan pertama tidak menjelaskan maksud dari kekerasan fisik yangseharusnya diuraikan dalam dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 UndangUndang No. 23 Tahun 2004.

demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu : ada pertentangan

Demikian juga terdapat pertentangan antara butir putusan yangsatu dengan yang lainnya, yaitu melepas TerdakwaTerdakwa dari tuntutanhukum dan barang bukti khususnya 88 (delapan puluh delapan) lembarpapan dikembalikan kepada Veronika Bhoju (saksi korban yang selama inimenguasai secara nyata tanah diatas pohon yang dicuri, sedangkan papanitu dihasilkan oleh para Terdakwa ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan

terjadi selisihpaham Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga selingkuh dan Tergugattidak memberi nafkah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidakhadir dipersidangan;Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat antara isisurat gugatan Penggugat dan isi dalam surat kuasa kusus saling bertentangandengan dengan demikian mengakibatkan surat kuasa kusus tidak sah;Menimbang, memperhatikan surat gugatan Penggugat angka Nomor 6dan 7 adalah kabur dan terjadi pertentangan

Penggugat angka nomor 6dan 7 terjadi antara posita dengan petitum maka yang mengakibatkan gugatanPenggugat kabur (obscour libel), karena antara posita dengan petitum tidaksingkron dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat formil suratgugatan, dan berdasarkan Putusan MARI No. 1075.K/Sip/1980, yang kaidahhukumnya menyatakan ..karena petitum bertentangan dengan posita gugatan,gugatan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan isi Surat gugatanPenggugat terjadi pertentangan

Berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menilai telahterjadi pertentangan antara petitum dengan posita, disatu sisi paraPenggugat menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama antara Duandan Sakdiya Bhisa (Pewaris) disatu sisi para penggugat menuntut agarditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Pewaris (Duan dan SakdiyaBhisa ), sehingga sasaran dan maksud dari gugatan para Penggugat a quodipandang tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi

atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para Penggugattersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijk en bepaaldeconclucide) dan terjadi pertentangan serta tidak saling mendukung antaraposita dan petitum dalam gugatan para Penggugat serta para pihaknya tidaklengkap karena pihak yang didudukkan sebagai para Penggugat tidaklengkap (Plurium litis consortium), sehingga gugatan para Penggugattersebut dinilai kabur (obscuur libel), sebagaimana yang dimaksud dalampasal 8 ayat (3) Rv (

Oleh karena itu patutlah kiranya Yang Mulia Majelis HakimPemeriksa Perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat mengenaiGugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil suatu Gugatan danselanjutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)KARENA DALIL GUGATAN MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN:9.

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) KarenaDalil Gugatan Mengandung Saling Pertentangan:1. Bahwa Penggugat pada halaman 2 Gugatannya mendalilkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa terlanggal05 Oktober 2017, bahwa sekitar tanggal 15 Mei 2015 telah terjadipeminjaman uang kepada Sadr.

Dalildalil Penggugattersebut jelas merupakan suatu pertentangan karena jelas antara pinjammeminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat II dilaksanakansetelah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat Ildilaksanakan secara tunai dan penuh sesuai dengan hukum yang berlaku:.

Oleh karena adanya pertentangan antara dalildalil GugatanPenggugat, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkaraberkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatanyang kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan selanjutnya menyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Gugatan Penggugat Cacat Formil Error In Persona Karena SalahMenarik Tergugat Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo:1.

Eksepsi gugatan yang kabur (obscuur libel), karena tidak jelas mengenaipersengketaan yang menjadi dasar gugatan Penggugat, karena dalilHalaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2z017/PN Baggugatan mengandung saling pertentangan, dan karena penggugat tidakmenyebutkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;2. Eksepsi error in persona karena salah menarik Tergugat sebagai pihakdalam perkara a quo;3. Eksepsi Persona Standi Non Yudisio;4.

Mulya Mustika) mempunyaikaitan yang sangat erat dengan TERGUGAT yang tidak pernah diketahuioleh PENGGUGAT sebelumnya, hal ini menimbulkan pertentangankepentingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppes)Repubilk Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,khususnya Persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana bunyi Pasal 5huruf e yang pada pokoknya mencegah terjadinya pertentangan kepentingan(conflict of interest) ;

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasatanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatantercapainya tujuan pengadaan barang/jasa... ".Atas fakta hukum ini, jelas TERGUGAT memiliki kaitan erat dengan keduaperusahaan itu sehingga menguatkan dugaan telah terjadi konspirasi danpelanggaran hukum sebagaimana Kepres 80 Tahun 2003 tentangmenimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dariTERGUGAT baik sebagai Pejabat PT. Telkom ataupun selakupribadi/pengusaha.

Disamping pertentangan kepentingan, TERGUGAT telah memotong jalur kKomunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGATll, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan VI dengan cara mengambil alihtanggungjawab utang, akan tetapi utang tersebut tidak pernah diselesaikanoleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;Bahwa oleh karena itu jelas TERGUGAT , TERGUGAT Ill TERGUGAT IV,TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan PERBUATANMELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365

Mulya Mustika telahmenimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest), melanggar pasal 5ayat e juncto pasal 11 ayat 4;Pasal 11 ayat 4 tentang pertentangan kepentingan , sebagai berikut..Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangankepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa... " ;TERGUGAT Il telah mengabaikan prinsipprinsip Prakualifikasi danPascakualifikasi ;Bahwa tujuan diadakannya Prakualifikasi dan Pascakualifikasi sebagaimanaPasal 14 sebagai berikut :"..Prakualifikasi

24thn) dan Anak Kedua(Usia 21thn ).Pada tahun 2000 Penggugat sudah punya rumah sendiri, yang dibuat olehTergugat.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2001 rumah tanggaPenggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan tergugat sudah punya istri lagi denganorang lain tanpa seizin penggugat, maka Tergugat jarang pulang dankurang memberi nafkah lagi.Bahwa puncak perselisihan dan pertentangan

172 ayat ( 1) angka (4) R.Bg;Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat para saksi tidak melihat secara langsung, namundalam kenyataan bahwa dalam setahun terakhir ini Tergugat sudah tidaktinggal bersama Penggugat, akan tetapi telah tinggal bersama istri Tergugat6yang kedua,dan tidak lagi memberikan tanggung jawab nafkah kebutuhan hidupbagi Penggugat dan anaknya, sehingga relevan dengan dalil yangdikemukakan Penggugat tersebut dan pula tidak terdapat pertentangan

Terhadap saksisaksi yang demikianseharusnya Judex Facti diminta ataupun tanpa diminta oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi agar tidak melakukan penyumpahan kepada saksisaksi yangdiajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;Pertimbangan Putusan Mengandung Saling Pertentangan atau kontradiktif;Saling pertentangan tersebut terjadi antara pertimbangan dengan amar putusan dandengan petitum gugatan sebagaimana tertuang pada halaman 37 alinea 5 yang manamenyebutkan Tergugat I terbukti masih

sebanyak Rp525.801.08511(lima ratus duapuluh lima juta delapan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah)secara tunai dan seketika, oleh karena itu petitum angka 5 gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan;Petitum Gugatan Penggugat angka 5: Menghukum Tergugat I dan Tergugat IT untukmembayar sisa tagihan pembayaran/hutang Tergugat I dan II kepada Penggugatsebesar Rp525.801.085 (lima ratus duapuluh lima juta delapan ratus satu ribudelapan puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;Kontradiktif atau pertentangan

PUTUSANNomor 0802/Pdt.G/2020/PA.Mt> e Vo peSoluygilod 551 Suis Lagi alo IS exe IJ roi ode ov aero ill addled agit ol bulgaily aslolall gro 27 5Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anakdan perkembangan mereka.

Pertentangan dalildalil tersebut menunjukkan bahwaPEMBANDING tidak cermat dan asalasalan. Oleh karena itusebagaimana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3097 K.Sip/1983yang dapat menjadi Yurisprudensi dalam perkara a quo menyatakanbahwa:dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antaradalil yang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatanyang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.Dengan demikian gugatan harus dinytakan tidak diterima.

Nomor 3646 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , IV, dan Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat dan Tergugat IV: Tentang hubungan hukum; Tentang gugatan yang obscuur libel; Tentang pertentangan positum dan petitum;Dalam eksepsi Tergugat V: Tentang gugatan kurang pihak; Tentang pertentangan positum dan petitum;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriWatampone telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Wotp.