Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUNJKT.Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentangBangunan Gedung dan Keputusan Gubernur Propinsi DKI JakartaJakarta No. 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh jinMendirikan Bangunan di Propnsi DKI Jakarta yang sudah diperbaharuidengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata CaraPemberian Pelayanan di Bidang Perijinan Bangunan.11.

Berapapun Dana yang turun dari propnsi , hak dari PembuatProposal sebesar Rp.5.000.000(Lima juta rupiah) selebihnya dikembalikan ke pada Pak BAGONG untuk di pergunakan sebagaiDana Aspirasi Mensukseskan Pilgub BIBITRUSTRI.b. Proporsal pengajuan yang di tujukan Kepada Gubernur jawaTengah rangkap 1(satu)..

Berapapun Dana yang turn dari propnsi , hak dari PembuatProporsdal sebesar Rp.5.000.000(Lima juta rupiah)selebihnya di kembalikan ke pada Pak BAGONG untuk dipergunakan sebagai Dana Aspirasi Mensukseskan PilgubBIBITRUSTRI.b. Proporsal pengajuan yang di tujukan Kepada Gubernur jawaTengah rangkap 1(satu)yang sudah ada Foto Coy BukuRekening atas nama penerima dana serta kwitansi asli yangsdauh di tanda tangani sebanyak rangkap enam bermeterai 6ridu rupiah.Bahwa benar Sdr.

termuat dalamsertifikat tanah hak milik Tergugat , maka secara nyata bahwa Tergugat ) csdalam melakukan pengembalian batas salah letak lokasi yaknimengakui dan mengukut tanah seluas 24538 M2 yang merupakan bagiandari obyek tanah milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik No.2113/Desa Arang Limbung tanggal 14 Mei 1988 dan Gambar Situasi No.710/1987 tanggal 3 Maret 1987, seluas 72.800 M2 yang terletak di JalanWonodadi Il sekunder C, Desa Arang limbung, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya Propnsi

Januari 2008 di DPD PDIP jawatengah yang dibicarakan bahwa BAGONG bilang pada saya begini Pak di daerahkebumen ada tidak yang mengajukan Proporsal ubntuk turunya danaaspirasi untuk kKemenangan pasangan BIBITRUSTRI dalam Pil GubJawa tengah dan saya menjawab coba nanti saya tanyakan dansaya tawarkan ke PAC di kebumen saya menjawab itu karena sayatahu kalau teman saya UNTUNG SUPARYONO adalah orangkebumen dan saya tanya apa syaratsyratnya dan BAONGmenjelaskan antara lain :a.Berapapun Dana yang turun dari propnsi

Berapapun Dana yang turn dari propnsi , hak dari PembuatProporsdal sebesar Rp.5.000.000(Lima juta rupiah) selebihnyadi kembalikan ke pada Pak BAGONG untuk di pergunakansebagai Dana Aspirasi Mensukseskan Pilgub BIBITRUSTRI.b.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propnsi Jambi Nomor: KW.05.4/3/HK.00.5/2041/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Madrasah Ibtidaiyah (MTs) penerima bantuan rehabilitasi gedung dilingkungan kantor wilayah departemen agama propinsi Jambi tahun anggaran 2009 yang telah dilegalisir.21.

Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup yaituberupa Buku Tanah Propnsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan ,Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Karang Jati, diberi tanda T.III.1.

Gambir Trading Co.Ltd;9 1 (satu) bendel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Kelompok TaniMukti;10 1 (satu) bendel fotocopy Surat Kontrak Perjanjian JualBeli No.01/SKPJB/VII/2012 antara Wahid Khasan, SE dan Sugiyat, S.Pt;11 1 (satu) bendel Rincian Belanja Satker Tahun Anggaran 2012Kementerian Pertanian / Mata Anggaran untuk Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Propnsi Jawa Tengah;12 1 (satu) bendel Keputusan Kepala DInas Peternakan dan KesehatanHewan Provinsi Jawa Tengah No:524.2/644 tahun 2012;Tetap

Bahwa sesuai gugatan halaman 5 angka 5 huruf a penggugatmengutip surat dari Unit Pengelola Taman Margasatwa RagunanDinas Kehutanan Propinsi DKI Jakarta tanggal 7 Februari 2018 yangberbunyi : tanah yang diklaim, terletak di dalam pagar area TamanMargasatwa Ragunan dan sudah dikuasai oleh Unit Pengelola TamanMargasatwa Ragunan Propnsi DKI Jakarta sejak tahun 197533.

., Notaris di Sukabumi (fotokopi darifotokopi).Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PintalinaSinaga, Nomor KTP: 32.72.04.1003.00876, dikeluarkanoleh Camat Kecamatan Warudoyong (fotokopi darifotokopi).Sertipikat Hak Milik Nomor 599/Gunungpuyuh atasnama Pintalina Baru Sinaga, Surat Ukur/GambarSituasi tanggal 18 Desember 1993, Nomor 198/1993,seluas 65 m2 (enam puluh lima meter persegi) yangterletak di Kelurahan Gunungpuyuh, KecamatanGunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propnsi Jawa Baratyang diterbitkan oleh

Bahwa Sumber dana berasal dari APBD I Biro keuangan Propnsi NTBTA 2012 sedangkan untuk Kabupaten Bima Adapun anggaran yangditerima untuk Kabupaten bima sesuai dengan SK Gubernur NTBNomor : 477 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan bantuanstimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni dari peropinsi NTBmenerima dana anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) Untuk 400 penerima bantuan dari 29 kelompok, selain daridana APBD I pemerintah kab/kota selaku penerima bantuandiwajibkan menyediakan

dilaporkan kepada Bupati bukan penggunaan anggaranyang Rp.2.000.000.000, dari APBD Tk.I melainkan dana pendukungyang Rp.80.000.000, dari APBD Tk.II;Bahwa mengenai pengakuan Terdakwa dan Abdurahmanyangmenyerahkan Rp. 10.000.000, kepada Saksi selaku Kepala BPMDesKabupaten Bima adalah tidak benar karena Saksi sedang mengikutisekolah diklat PIM II di Surabaya ;Benar dalam kegiatan rehabilitasi rumah tersebut ada dibuatkelompok, prosedur pembentukan kelompok tersebut yaitu setelah adainformasi dari propnsi

hukum Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebutdiatas, ternyata letak bidang tanah Objek Sengketa sejak tahun 1973 telah masukWilayah Kotamadya Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 22 Tahun 1973 Tentang Perluasaan Daerah Kotamadya Medan,yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang kepada PemerintahDaerah Kotamadya Medan tanggal 4 Desember 1973, dihadapan dan disaksikanGubernur Propnsi

Hardaya Inti Plantations Propnsi Sulawesi Tengah. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor : 34 / HGU / BPN / 98 tanggal16 Juni 1998 tentang Pemberian hak Guna Usaha Atas TanahTerletak di Kabupaten Buol ToliToli, Propinsi SulawesiTengah. 1 (satu) buah fotocopy buku Sertifikat Tanda Bukti Hak dari BadanPertanahan Kabupaten Buol ToliToli, daftar isian 208 no. 758 /1998 , daftar isian 307 no. 2303 / 1998, tanggal 28 Agustus 1998. 1 (satu) buah fotocopy

Cipta Cakra MurdayaDi Wilayah Kecamatan BunoBogu Bokat dan Momunu, KabupatenDati Buol ToliToli, Propinsi Dati Sulawesi Tengah dengan luas :17.091,60 Ha. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perkebunan No : 39 / IX BUT / 1998 tanggal 27 April 1998 perihal Perpanjangan IIPersetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Tahun Ill PT.Hardaya Inti Plantations Propnsi Sulawesi Tengah. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional nomor : 34/ HGU / BPN /

Hardaya Inti Plantations Propnsi Sulawesi Tengah. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor : 34 / HGU / BPN / 98 tanggal16 Juni 1998 tentang Pemberian hak Guna Usaha Atas TanahTerletak di Kabupaten Buol ToliToli, Propinsi SulawesiTengah. 1 (Satu) buah fotocopy buku Sertifikat Tanda Bukti Hak dari Badan Pertanahan Kabupaten Buol ToliToli, daftar isian 208 no. 758 /1998 , daftar isian 307 no. 2303 / 1998, tanggal 28 Agustus 1998. m. 1 (satu) buah fotocopy

Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bima,yang berkedudukan di jalan Lintas Bima Sumbawa Desa Dadi Bou,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propnsi Nusa Tenggara Barat,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai TergugatXI;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Halaman 3 dari 83 Halaman Putusan Perdata Nomor 125/PDT/2020/PT.MTRTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnyadipersidangan

sengketa a quo terjadi pada saat adanyadualisme kepengurusan DPP di tubuh Partai GOLKAR baik ditingkat Pusatmaupun ditingkat Daerah walaupun keputusan MUNASLUB Partai GOLKAR diBali telah merehabilitasi dan memulihkan kembali hakhak pengurus dananggota Partai GOLKAR di seluruh Indonesia sebagai langkah rekonsiliatif atasadanya dualisme kepengurusan ditubuh Partai GOLKAR dan dalam faktanyadimana setelah adanya keputusan MUNASLUB Partai GOLKAR di Bali sebagianbesar pengurus DPD tingkatlIl di wilayah DPD Propnsi

Dinas Pariwisata Propnsi Maluku dan PTASDP Ferry Indonesia Persero Ambon (Tergugat !)

BBK ;Surat BAPLAN kpd Dinas Kehutanan Propnsi Sumsel dan Dinas Kehutanan Kb.Muara Enim No. 1062/VII/KP4.2.2/2004 tanggal 12 oktober 2004 tentang surat tugaspelaksana ;7676151617181920212223242526Surat Dirut PT.BBK kpd Bupati Muara Enim 01/DUBBK/SRT/1I/2005 tanggal 7Januari 2005 tentang Pengurusan Jjin pinjam pakai kawasan hutan ;Surat BAPLAN kpd PT. BBK No.

BBK ;Surat BAPLAN kpd Dinas Kehutanan Propnsi Sumsel dan Dinas Kehutanan Kb.Muara Enim No. 1062/VII/KP4.2.2/2004 tanggal 12 oktober 2004 tentang surat tugaspelaksana ;767615161718192021222324Surat Dirut PT.BBK kpd Bupati Muara Enim 01/DUBBK/SRT/1I/2005 tanggal 7Januari 2005 tentang Pengurusan Ijin pinjam pakai kawasan hutan ;Surat BAPLAN kpd PT. BBK No.

Haryono Perum BTN Cipta Mandiri 2 Blok J.28Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang KabupatenSintang Propnsi Kalimantan Barat, 2. Tantan Hadiyansyah, S.H.

Dinas Pariwisata Propnsi Maluku dan PT ASDP FerryIndonesia Persero Ambon (Tergugat ), dimana pada saat itu ada pihak lainyang berkeberatan dan tetap mengacu pada Putusanputusan peradilan itu,maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SEKRETARIS DAERAH PROVINSIMALUKU menyampaikan Surat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambondengan Surat Nomor : 180/1013, tanggal 05 Mei 2008, meminta dan ataumemohon Penjelasan Hukum Terkait dengan Putusan Putusan Peradilan yangdisebutkan diatas.

Di Propnsi Jawa Timur sedangkan sasaranyang menerima MPASI adalah bayi dari keluarga miskin untuk bayi usia 611 bulanmendapat 12 Kg, pemberian setiap hari 100 gram selama ratarata 120 hari (4 bulan) ;Bahwa dasar pelaksanaan Proyek perbaikan Gizi Propinsi Jawa Timur dengankegiatan pengadaan MPASI Tahun 2003 adalah :Surat Keputusan bersama menteri keuangan RI dan Kepala Bappenas Nomor : S.42/A/2000 dan S.2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang petunjuk teknispelaksanaan Keppres No. 18 tahun 2000