Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 9 Januari 2021 s/dtanggal 9 Maret 2021;Perpanjangan Penahanan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 10 Maret2021 s/d tanggal 8 April 2021;Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 3684/Pid.Sus/2020/PN MdnTerdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersediadidampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan danmenghadapi sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Nomor 3684/Pid.Sus/2020/PN Mdntanggal 10 Desember

2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke I, sejak tanggal 12 April 2020 s/d tanggal11 Mei 2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke Il, sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal10 Juni 2020;Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d tanggal 27 Juni 2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke I, sejak tanggal 28 Juni 2020 s/d tanggal27 Juli 2020;Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d tanggal 15 Agustus 2020;Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 16 Agustus 2020 s/dtanggal 14 Oktober 2020;Perpanjangan oleh PT.Medan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 71/PID/2014/PT.MDN. tanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ; Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan tanggal. 07 Februari 2014,Nomor : 71/PID.B/2014/PT.MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalamperkara ini ; === === 722 29+ 229222 222 nnn ono Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tentang penetapanhari sidang pembacaan putusan tanggal. 26 Februari 2014 No.71/PID/2014/PT.Medan

: Kontruksi.Pendidikan : SMU Kelas Il.Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :N Ogos ON >Penyidik sejak tanggal 08092016 s/d 27092016 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28092016 s/d 06112016 ;Perpanjangan PN.Medan sejak tanggal 07112016 s/d 06122016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 01122016 s/d 20122016 ;Perpanjangan PN.Medan II sejak tanggal 21122016 s/d 19012017 ;Majelis Hakim sejak tanggal 13012017 s/d 11022017 ;Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 12022017 s/d 12042017;Perpanjangan PT.Medan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 459/ Pdt/2002/PT.Medan tanggal 20Februari 2003 Jo.

Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d tanggal 15 September2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke , sejak tanggal 16 September 2020 s/dtanggal 15 Oktober 2020;Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d tanggal 6 November 2020;Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 7 November 2020 s/dtanggal 5 Januari 2021;Perpanjangan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 6 Januari 2021 s/dtanggal 4 Februari 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tita Rosmawati, SH.,Christopher P.

tanggal 16 Oktober 2020 s/dtanggal 14 November 2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke Il, sejak tanggal 15 November 2020 s/dtanggal 14 Desember 2020;Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d tanggal 29Desember 2020;Perpanjangan oleh PN.Medan ke I, sejak tanggal 30 Desember 2020 s/dtanggal 28 Januari 2021;Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Januari 2021 s/d tanggal 20 Februari2021;Perpanjangan Wakil Ketua PN.Mdn sejak tanggal 21 Februari 2021 s/dtanggal 21 April 2021;Perpanjangan Penahanan oleh PT.Medan

Pid/ 2018/ PN Sim tanggal20 Desember 2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medantertanggal 1 Maret 2019 Nomor : 223/Pid.Sus/2019/PT.Medan serta berkasperkara No.674/Pid.Sus/2018/PN Sim, dan suratsurat yang bersangkutantersebut ;Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriSimalungun Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :DAKWAAN ;KESATU : Bahwa ia Terdakwa MARTOGI HERIANTO SILALAHI padahari Kamistanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul

Perpanjangan oleh PT.Medan ke I, sejak tanggal 18 Januari 2021 s/dtanggal 16 Februari 2021Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 3162/Pid.Sus/2020/PN MdnTerdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersediadidampingi oleh Penasehat Hukum yang sediakan oleh Pengadilan danmenghadapi sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Nomor 3162/Pid.Sus/2020/PN Mdntanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara tersebut

RAJA BOLON OMPU BUNTULAN MANURUNG yang dikuatkan Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor 63/Pdt.G/199U/PNTrt, tanggal 31 Agustus 1992 YoPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 188/PDT/1993 / PT.Medan,tanggal 14 Agustus 1993 Yo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 Yo Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Nomor 662 PK tanggal 15 April 1999 yang telahdilaksanakan Eksekusi terhadap Tanah tersebut sesuai Berita AcaraEksekusi Nomor 63/PadtTrt tanggal 12 Agustus 1997;Bahwa

RAJA BOLON OMPUBUNTULAN MANURUNG sebagai pemilik yang sah tanah perkara sesuaisesuai Keputusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 63/Pdt.G/1991/PNTrt,tanggal 31 Agustus 1992 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor188/PDT/1993 / PT.Medan, tanggal 14 Agustus 1993 Yo Putusan MahkamahAgung Nomor 2094 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 Yo PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 662 PK tanggal 15 April 1999yang telah dilaksanakan Eksekusi terhadap Tanah tersebut sesuai BeritaAcara Eksekusi Nomor

RAJA BOLON I OMPU BUNTULAN MANURUNG yangdikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 63/Pdt.G/1991/PNTrt,tanggal 31 Agustus 1992 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :188/PDT/1993 / PT.Medan, tanggal 14 Agustus 1993 Yo Putusan MahkamahAgung Nomor 2094 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 Yo PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 662 PK tanggal 15 April 1999yang telah dilaksanakan Eksekusi terhadap Tanah tersebut sesuai Berita AcaraEksekusi Nomor 63/PdtTrt tanggal 12 Agustus 1997;

Raja Bolon Ompu Buntulan Manurung beralasan bahwa tanahterperkara adalah milik dari Penggugat bersama keturunan lainnya dari Alm.Raja Bolon Ompu Buntulan Manurung yang dikuatkan Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor 63/Pdt.G/1991/PNTrt tanggal 31 Agustus 1992 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 188/PDT/1993/PT.Medan tanggal14 Agustus 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/PDT/1994tanggal 15 Februari 1996 jo.

Putusan Pengadilan TinggiMedan Nomor 188/PDT/1993/PT.Medan tanggal 14 Agustus 1993 jo. PutusanMahkamah Agung Nomor 2094 K/PDT/1994 tanggal 15 Februari 1996 jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 662 PK tanggal 15April 1999.

2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejari Medan sejaktanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 25 April 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 26 April 2019s/d tanggal 25 Mei 2019;.Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019;Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 11 Juni 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 12 Juni 2019s/d tanggal 10 Agustus 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT.Medan

sejak tanggal 11 Agustus 2019s/d tanggal 9 September 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PT.Medan sejak tanggal 10 September2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hj.

No. 612 K/PID/2015Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakanKasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 526/Pid/2014/PT.MEDAN tanggal 20 Nopember 2014 adalah sehubungan dengan amarputusan Majelis Hakim pada poin nomor 2 yang berbunyi Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masingmasing selama 4 (empat) bulan;Sehubungan

),sejak tanggal 4 September 2017 s/d 3 Oktober 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan kell(Kedua),sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d 2 November 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5November 2017;Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 25 November 2017 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 26November 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT.Medan

kel, sejak tanggal 25Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua PT.Medan kell, sejak tanggal 24Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 468/Pid/2018/PTMDN Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan olehWakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 April 2018 sampaidengan tanggal

No. 418 K/Pdt/2012.tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Tergugat dan Tergugat Il dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya ialah :1.12Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 35/Pdt/PT.Medan tanggal16 April 2010, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Medan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember

., Advokat dan PenasihatHukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) YESAYA 56 Medan beralamatJalan Belawan Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober2018;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medantertanggal 26 Pebruari 2019 Nomor : 215/Pid.Sus/2019/PT.Medan serta berkasperkara No.2.911/Pid.Sus/2018/PN Mdn, dan suratsurat yang bersangkutantersebut ;Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBelawanTerdakwa telah didakwa

(sekarang dengan perumahan penduduk ukuran + 167 fiBahwa dalam putusan tersebut, gugatan Darianus Lungguk Sitorusdikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan dikuatkan oleh PengadilanTinggi Medan dengan putusan Nomor 311 /PDT/2007/PT.Medan, tanggal19 Maret 2008, dan selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi dengan putusannya Nomor 1682 K/PDT/2004, tanggal 14September 2005;Bahwa namun demikian, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor425/Pdt.G/2002/ PN.Mdn. tertanggal 5 Mei 2003 Jo

Putusan Makhamah Agung Republik Indonesia Nomor 1682 K/Pdt/2004,tertanggal 14 September 2005 tersebut telah dinyatakan tidak dapatdilaksanakan (non eksekutabel) melalui putusan Mahkamah Agung Nomor2284 K/PDT/2009 tanggal 30 November 2010;Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PDT/ 2009 tanggal 30November 2010 tersebut adalah putusan yang telah membatalkan putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PDT/2007/PT.Mdn, tanggal 19 Maret2008, dimana putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PDT/2007/PT.Medan

setidaktidaknya telah menyimpan Narkotika Golongan bukantanaman jenis sabusabu yang telah siap untuk diedarkan, dengan demikianHakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal putusan Hakim Majelis Pengadilan TinggiMakassar tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup sebagaimanaMahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 12/K/Ks/1968 menyatakanmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 57/1967/PT.Medan

suratsuratketerangan dan surat pernyataan maupun kwitansi penyerahan uangRp.60.000.000, (PK5), semuanya tidak bersifat menentukan ;Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusanhakim (Pasal 67 huruf f UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tidak benar,karena putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 1999 No.240/Pdt.G/1999/PN.Mdn. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan,tanggal 10 Oktober 2000, No.277/Pdt/2000/PT.Medan

Oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tanggal19 Juni 1972 No. 35 KTS/1972/PN.MDN, telah menjatuhkan hukuman pidanayang kemudian putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Desember 1972, No. 122/Pid/ 1972/PT.Medan, dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Hal. 2 dari 15 hal. Put.

:Bahwa tidak benar tentang dalil gugatan mengenai RUPS luar biasa berhasil mendapatkanpenetapan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 7 Januari 2003 di bawah Register No.978/PDT.P/2002/PN.Medan, karena penetapan tersebut dan RUPS luar biasa tersebut telahdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Putusan No.115/PDT.G/2003/PN.Medan Jo Putusan PT.Medan No.225/PDT/2004/PT.Medan Jo Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1044 K/PDT/2006. ; 222 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn cnn neneeeBahwa