01/G/2012/PTUN.ABN

Gubernur MalukuKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum dari GubernurPropinsi Maluku, tempat kedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1Ambon, berdasarkan Surat Tugas Pemerintah Provinsi Maluku Nomor841.5DD/0068 THN 2012 tanggal 17 Januari 2012 dan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Januari 2012 ; 02 22 2225Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 00nn nnn nennnPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/PEN/2012/PTUN.ABN

tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 0O1/PENHS/2012/PTUN.ABN tanggal 10 Januari 2012 tentang Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PENHS/ 2012/PTUN.ABN tanggal O06 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan telah pulamendengar keterangan Para Pihak, Keterangan

Saksi, dan Keterangan Abhli dipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal5 Januari 2012 dengan register perkara nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN yang telahdiperbaiki tanggal 6 Pebruari 2012, yang isinya sebagai berikut ; 1.

Surat Kepala BKN Nomor K.2630/V.80.9/99 tanggal 27 Juli 2006 tentang BatasUsia Pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon dan Eselon Ilangka 1 huruf a 1.2 dan huruf b 1.2 ; (4)(5)Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; .

PNBP ~2 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nce Rp. 35.000,JUMIAN 22222 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Rp. 441.000,Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.ABN

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamSengketa Tata Usaha Negara ini.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2014/PTUN.ABN,Tanggal 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 562 Desa Waiheru Tanggal 01Februari 2012, Surat Ukur No. 00009/Waiheru/2012 Tanggal 01 Februari2012, Luas 2.022 M?

dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp.250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan/diberitahukankepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal O02 Juli 2015, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor DIRUT/1197/10/VII/2015 tanggal 07Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 Juli 2015,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2014/PTUN.ABN

Bahwa Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat berkeberatan danmenolak Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Makassar Nomor:34/B/2015/PT.TUN.MKS yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 510 K/TUN/2015Mengadili : Menerima permohonan banding dari tergugat II Intervensi/Pembandingtersebut ; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 28/G/2014/PTUN.Abn., tanggal 21 Januari 2015 yangdimohonkan banding tersebut;Mengadili Sendiri: Menyatakan

untuk memeriksa dan memutuskansengketa a quo .Bahwa oleh karena sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketayang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahaNegara sebagaimana yang diterangkan diatas, maka tindakan 2 (dua)orang hakim Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam perkara a quo yang mendasarkan pertimbanganhukumnya berdasarkan kepemilikan atau perolehan kepemilikansecara perdata dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 28/G/2014/PTUN.Abn

9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 510 K/TUN/2015MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAANUMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS)tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 34/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 26 Mei 2015 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 28/G/2014/PTUN.ABN

09/G/2011/PTUN.ABN.

red0;P U TUS ANNomor : 09/G/2011/PTUN.ABN.

tertanggal 13 Juli 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 14 Juli2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan : Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 03Agustus 2011 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon

Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang =; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28September 2011 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 01Juli 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 07 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 09/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus

Bukti P6 :Surat keterangan MHasil Penelitian Personel Nomor : SKHP/2619/XI/2010/ Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABN PAMINAL, tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kasubbid Paminal Propam Polda Maluku; Bukti P7!

Pol.:7 Tahun 2006 TentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peraturan Kepala Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABN KKepolisian Negara Republik Indonesia No.

15/G/2016/PTUN.ABN

. & Rekan, beralamat kantordi Jalan HaruhunKarang Panjang, No.4 RT.002/RW.02,Kelurahan Waihoka, Kecamatan SirimauKota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/KAWT/SKTUN.G/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 15/PENMH/2016/PTUN.ABN, Tanggal 20 Juli 2016, tentang Penetapan PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

dan menyelesaikanSengketa ;2 == $= 22 nn nan nn nnn nee nn cnn ne nn ee ce nee nnn ee nc nce cnn ce neSurat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:15/G/2016/PTUN.ABN, Tanggal 20 Juli 2016, tentang Penunjukan PaniteraPengganti dan Jurusita Pengganti ;02 200222"Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 15/PENPP/2016/PTUN.ABNTanggal 22 Juli 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 15/PENHS/2016/PTUN.ABNTanggal 24 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari

Sidang ;Surat Permohonan Intervensi atas nama Corneles Manuputty, tertanggal 7SY=0) (21801 0=1 640 8 hs eePutusan Sela Nomor: 15/G/2016/PTUN.ABN, Tanggal 14 September 2016 ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 15/PENMH/2016/PTUN.ABN, tertanggal 9 November 2016, tentang Penunjukan danHalaman 3 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor: 15/G/2016/PTUN.ABNPergantian Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanPerkara Nomor: 15/G/2016/PTUN.ABN 8.

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara.TENT ANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannyatertanggal 18 Juli 2016 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon pada Tanggal 19 Juli 2016 dengan Register Perkara Nomor:15/G/2016/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada Tanggal 24 Agustus 2016, yangpada pokoknya memuat sebagai berikut ;Objek Sengketa : n n nnn nnn nnn nan nnn nnn nnn nen nner nee neeSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat;Demikian Jawaban Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 15/G/2016/PTUN.ABN,mendahuluinya kami haturkan terima kasih ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat PermohonanIntervensi atas nama CORNELLES MANUPUTTY tertanggal 7 September 2016yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalamsengketa a quo, atas permohonan intervensi

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 19/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 13 Februari 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusantersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 90/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 10 Agustus

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor19/G/2016/PTUN.ABN tanggal 13 Pebruari 2017.3.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ambon kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 24 April 2019 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang sengketatersebut diatas, bahwa pembacaan putusan perkara Nomor:10/G/2018/PTUN.ABN

Putusan Nomor 77/B/2019/PTTUN Mks.formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonanbanding oleh Tergugat / Pembanding tersebut sepantasnya menurut hukumdapat diterima untuk dapat diperiksa kemball;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019, berita acara pemeriksaanpersiapan, berita acara persidangan, alat alat bukti surat, saksisaksi, memoribanding

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara ini padadua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019oleh kami H.

Gugatan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Ambon, dengan Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN.,tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebutHalaman 2 dari 11 halaman.

perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 216/B/2020/PT.TUNMks., tanggal 3Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 216/B/2020/PT.TUNMks., tanggal 3 Februari 2021, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor11/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

20/G/2012/PTUN.ABN

LOPPIES, Hal. 1 dari 50 halaman Putusan Perkara No.20/G/2012/PTUN.ABN S.Sos, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan/JabatanKepala Seksi Sengketa,Konflik dan PerkaralPertanahan, Alamat KantorPertanahan Kota Ambon =;2. ABDULLAH PELU, SH,Warga Negara Indonesia,Pekerjaan/Jabatan KepalalSeksi Pengkajian danPenanganan PerkaralPertanahan, Alamat KantorWilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Maluku; 3.

PETRUS TEHUPEIORY,Warga Negara Indonesia,Pekerjaan/Jabatan KepalalSub Seksi PerkaralPertanahan, Alamat KantorPertanahan Kota Ambon;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 690/SKK.81.71/VIII/2012, tanggal 02 Agustus 2012; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 20/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 17 Juli 2012 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 20/PENHS/2012/PTUN.ABN tertanggal 18 Juli 2012tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 20/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal O7 Agustus 2012 tentangPergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 20/PENHS/2012/PTUN.ABN tertanggal 15 Agustus2012 tentang Hari Sidang

;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 20/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 06 September2012 tentangPergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12Juli 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 16 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 20/G/2012/PTUN.ABNdan telah diperbaiki pada tanggal 15 Agustus 2012 ;Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 20/G/2012/PTUN.ABN

dan jugatelah mendengarkan Keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12Juli 2012 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 Juli 2012 dengan register perkaraHal. 3 dari 50 halaman Putusan Perkara No.20/G/2012/PTUN.ABNNomor : 20/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Agustus2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;Objek objek sengketa.Bahwa

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :14/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkanbanding tersebut;Ill.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor.14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 Perkara antaraBupati Halmahera Tengah, PT. Mineral Trobos melawan PT.

PerkaraKasasi Nomor : 338 K/TUN/2013 tanggal 21 Mei2013 adalah Bupati Konawe Utara.Yang menjadi objek sengketa adalah samasamasurat keputusan Bupati dalam Perkara PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/2015/PTUN.Abn Tanggal 02 Desember 2015 jo.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G/2015/Ptun.Abn Tanggal 02 Desember 2015 yang dimohonkanBanding tersebut;3.

Bahwa dengan adanya kekhilafan yang nyata dari PengadilanTingkat Pertama dalam mengeluarkan Penetapan No.14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 Apri 2015, makaberalasan menurut hukum Penetapan tersebut harus dibatalkanoleh Judex Juns Pada Tingkat Peninjauan Kembali, danmemerintankan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonuntuk mengirim berkas perkara Kasasi dalam perkaraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 14/G/ 2015/PTUN.Abn jo.

11/G/2012/PTUN.ABN.

red0;P U TUS ANNomor : 11/G/2012/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Nama : Drs.

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Pekerjaan AAdvokad/PengacaraSelanjutnya disebut sebagai; PENGGUGATIlUntuk selanjutnya keduanya disebut sebagai; PARAPENGGUGATMELAWAN Hal. 1 dari 46 halaman Putusan No.11/G/2012/PTUN.ABN Na ; JKOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MALUKUma TENGAH,Jabata atKedudukan Te : Wl. R.A.

Kartini No. 21 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Malukump Tengah SelanjutnyaTERGUGATdisebut sebagai; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 11/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal 28 Maret 2012,Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara =; .

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 11/PENHS/2012/PTUN.ABN,tanggal 29 Maret 2012, Tentang Penetapan Hari PemeriksaanPersiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 11/PENHS/2012/PTUN.ABN,tanggal 12 April 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.

Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada tanggal 26 Maret 2012 denganregister perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada tanggal 12 April 2012 ; 5. Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautdengan sengketa ini ; 6.

10/G/2012/PTUN.ABN

PUTUSANNOMOR : 10/G/2012/PTUN.ABN.

HalmaheraBarat ;Alamat Jalan Pengabdian Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Perkara No.10/G/2012/PTUN.ABN Nomor 1, PornitiKec. Jailolo Kab.Halmahera Barat 2. Nama INIP JabatanKepala BagianPemerintahan SetdaKab. HalmaheraBarat Alamat Jalan Pengabdian No.1, Porniti Kec. JailoloKab. Halmahera Dalam hal ini memberikan Hak Substitusi kepada :FIREL E. SAHETAPY, SH, SAMUEL AR SAHETAPY, SH, EDUWARDDIAS, SH, Ketiganya Warga Negara Indonesia, berkantor pada Kantor FIRELE.

SAHETAPY, SH & REKAN, Jalan Danau Kopra No. 1/29 Ambon,pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 09 April2012 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 10/PEN/2012/PTUN.ABN. tertanggal 14 Maret 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa ini ; e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor

: 10/PENHS/2012/PTUN.ABN tertanggal 15 Maret2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 10/PENHS/2012/PTUN.ABN tertanggal 10 April2012 tentang Harie Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;e Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi Penggugat dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2012 yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon pada tanggal 13 Maret 2012dengan register perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN.ABN yang telah diperbaiki tanggal 09April 2012, yang isinya sebagai berikut :Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara yaitu Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :185 Tahun 2011 TentangPengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada MantanKepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 19Desember 201 ;Adapun dalildalil

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14November 2011 yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14 Nopember 2011, yang dimohonkan banding, denganmemperbaiki amar putusan khusus garis datar kesatu, garis datar kedua dan garisdatar ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa:1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali, tanggal 19 September 2005,Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor06/G/2011/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, permohonan

Perkara Nomor 367 K/TUN/201212II3, bukti T II4) serta keteranganketerangan saksi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam persidangan yaitu,ELISA PATTIANAN dan VENTY MEYER;2 Bahwa berdasarkan butirbutir di atas, terbukti bahwa Putusan Judex Factie(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) Nomor 09 /B.TUN/2012/ PT.TUN.MKS tertanggal 23 April 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanTingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tertanggal 14

tertanggal 14 November 2011telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) butir d tersebut, makaberdasarkan pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang TentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Putusan Judex Factie (Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makasar) Nomor 09/B.TUN/ 2012/PT.TUN.MKS tertanggal23 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama(Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tertanggal

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III dan Tergugat II Intervensi/Pembanding IV ; ----------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 18/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM

Perkara Nomor : 04/B/2015/PT.TUN.MKS.tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa tersebut ; 29 22 nnn nnn non nnn nen nnn nnn nae eneSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor18/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 14 Oktober 2014 ; Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut dalam Bundel A danBundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; Halaman 4 dari 15 hal.

Put 04/B/2015/PT.TUN.MKSTENTANG DUDUK PERKARA:Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 18/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 14 Oktober 2014 dalamsengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : seeeeeecicteceeeeceneneeneee MENGADIL :~~......DALAM EK SEPSN : acnsssanssssccinteensnercecanstinnrseeante hsrarninaentrriinnnssnisnnrinn1.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 18/G/2014/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dengan dihadirioleh Para Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat Il, Kuasa Tergugat Ill,serta Kuasa Tergugat Il Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; Menimbang, bahwa Tergugat VPembanding , Tergugat /Pembandingll, Tergugat Ill / Pembanding Ill dan Tergugat Il Intervensi / Pembanding IVtelah mengajukan

Put 04/B/2015/PT.TUN.MKSMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai SuratPemberitahuan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masingmasing tertanggal 25 November 2014 ; 022002 one non one =TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 18/G/2014/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam persidangan yangterobuka

neonMemperhatikan ketentuanketentuan dalam UndangUndang NomorNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding , TergugatVPembanding Il, Tergugat IlVPembanding Ill dan Tergugat iIntervensi/Pembanding IN ; 222722 nnn ene none Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :18/G/2014/PTUN.ABN

Surat laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui SuratNomor : W4.TUN3/160/H.03.06/II/2017, untuk Perkara Nomor32/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat , dan Surat Nomor :W4.TUN3/161/H.03.06, tanggal 24 Februari 2017, untuk perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat II, Perihal : LaporanTidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;2.

Surat Permohonan yang disampaikan Kepada Kementerian AgamaRepublik Indonesia melalui Surat Nomor : W4.TUNS / 1036 / H.03.06 /XII / 2016, untuk perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN atas namaPenggugat , dan Surat Nomor : W4.TUN3/1035/H.03.06/XII/2016,untuk perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat Il,tanggal 29 desember 2016, Perihal : Mohon Memerintahkan RektorInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ;3.

Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melaluiSurat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/II/2017, tanggal 27 februari 2017,Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBPerihal: Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN,Perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.

Moh Yamin Rumra, M.Si melawan Rektor IInstitut AgamaIslam Negeri Ambon serta telah berkekuatan hokum tetap sebagaimanaPenetapan Nomor: 32/Pen.Inkraht/2015/PTUN.ABN.

Husin AnangKabalmay, M.H melawan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon sertatelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Penetapan Nomor:33/Pen.Inkraht/2015/PTUN.ABN.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi Penggugat tidak mempunyai /ega/l standing dan GugatanPenggugat kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 4 Mei 2017, kKemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan PutusanNomor 130/B/2017

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 130/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 19 September 2017 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor30/G/2016/PTUN.ABN, tanggal 04 Mei 2017:3.

Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa a quo, KeputusanBupati Maluku) Tengah Nomor 141449 Tahun 2016 tentangPengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ihamahu, Kecamatan SaparuaTimur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 24 September 2016:Pemohon Kasasi II:Mengadili: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor130/B/2017/PT.TUN.MKS, tertanggal 19 September 2017 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor30/G/2016/PTUN.ABN

No. 314 K/TUN/2005Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G.TUN/2003/PTUN.ABN. tanggal 2 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijverklaard);2.

Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganputusan No. 61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS tanggal 25 Januari 2005yang amarnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo.01/GTUN/2003/PTUN.ABN

No. 314 K/TUN/2005sebagai Pihak Ke Ill yang membela haknya / Penggugat Intervensi atausebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak dalamperkara ini;Masuknya Pihak ke II Oktavia Yauw dengan gugatannya yang didaftarpada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 12 Mei2003 dan melalui Penetapan Ketua Majelis No.01/G.TUN/2003/PTUN.Abn tanggal 19 Mei 2003 yang menggabungkan permohonanOktavia Yauw maka ia sebagai Pihak ke III yang berkedudukan sebagaiPihak yang membela haknya atau Pihak

OKTAVIA YAUW dan Il.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Januari 2005 yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.01/G.TUN/2003/PTUN.ABN. tanggal 2 September 2004 serta MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka harus

No. 314 K/TUN/2005Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Januari 2005yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.01/G.TUN/2003/PTUN.ABN. tanggal 2 September 2004MENGADILI SENDIRI :Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansebesar Rp. 500.000.

Nama : MARLYN TUHUMURY;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : Penginjil;Tempat tinggal : Desa Urimessing RT.008/RW.03, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Izin Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Oktober 2017, memberikan izin sebagai Kuasa Insidentil kepada Drs.

23/G/2017/PTUN.ABN

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE: HATANE &ASSOCIATES yang beralamat di Jalan CendrawasihNo.18, Soya Kecil, Kelurahan Rijali, KecamatanSirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ilINTERVENSI2;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 September 2017 Tentang Lolos Dismissal;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 September 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim;. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 September 2017 oleh Plt. PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 23/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 September 2017 TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 23/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 September 2017 TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umum;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penetapan MajelisHakim;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 5 Maret 2018 Tentang Penetapan MajelisHakim;Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/P TUN.ABN1.8.

, tanggal 31 Oktober 2017, yang menetapkan sebagaiPihak Tergugat Il Intervensi 2 dalam perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi 2 telah mengajukan Jawabannya dalam Duplik, tertanggal 7November 2017 yang pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:1.

LABOBAR ALENTUJI, S.H., M.H.ANDI ATIKA NUZLI, S.H.PANITERA PENGGANTIHUSIN SLAMAT, S.H.Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 331.000,4. Meterai : Rp. 18.000,5. Biaya Pemeriksaan Setempat >: Rp. 2.500.000.JUMLAH : Rp. 3.004.000, :(tiga juta empat ribu rupiah)Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.ABN

13/G/2011/PTUN.ABN.

PUTUSANNomor : 13/G/2011/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Drs.

;NURNITA TEHUAY(O,S.H. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa PengacaraNegara, Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 6 Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK85/S.1/Gtn.2/08/2011Hal. 1 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABNtertanggal 24 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 13/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 22 Agustus 2011 tentangPenunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ; 2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 23Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 10Oktober 2011 tentang Hari Sidang ; 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN

tertanggal 12September 2011 tentang $Penundaan Hari Sidang ; 5 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28September 2011 tentang Hari Sidang ; 6 Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 19 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2011; 7 Telah membaca

Perincian Biaya Sengketa: Biaye Pan GO att se ccccsunccsscesssenccmmnecommnonememmmnccmvaeemen Rp. 250.000, PNBP oicicescssccsesssesecssecsesceseseeseeesesssecascseseesesesssessaeceseaaeees Rp. 35.000, MOGEE) PUTISED, sasimas s concen mcasmmsarseniansvremansonems a snnewmansenwecess Rp 6.000,+JU AD wesc ceseceeeceeeeeceeecaeeeeeeeeaeeeneeceaeeeseeeeneees Rp. 291.000,(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 39 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN

10/G/2017/PTUN.ABN

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KantorBupati Halmahera Selatan di Jalan Karet PutihNomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/PENMH/2017

/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017Tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Maret 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor10/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar

keterangan saksisertamendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 22 Maret 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 24 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 27 April 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNOBJEK

;Menimbang bahwa dari surat keterangan yang diajukan oleh PihakKetiga atas nama 1) Rahman Lahati, 2) Maryani Sandrang dan 3) TasminAbdullahtersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Ketiga atas nama1) Rahman Lahati, 2) Maryani Sandrang dan 3) Tasmin Abdullah telahmelepaskan haknya untuk ikut serta sebagai pihak Intervenient dalam perkaraNomor 10/G/2017/PTUN.ABN sedangkan Pihak Ketiga atas nama 1) DarwinMuhammad, dan 2) Juldin Hi.

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 707.000,4. Meterai : Rp. 6.000.JUMLAH : Rp. 868.000, .(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN

20/G/2020/PTUN.ABN

JOHN NETTANA, S.H.Halaman I Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.ABN.6. OSCAR ANTARANI, S.H.7. HARREL M.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/PENDIS/2020/PTUN.ABN., tanggal 25 September 2020, Tentang Lolos Dismissal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/PENMH/2020/PTUN.ABN., tanggal 25 September 2020, Tentang PenunjukanMajelis Hakim;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 20/G/PENPP/2020/PTUN.ABN., tanggal 25 September 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 20/G/PENHS/2020/PTUN.ABN., tanggal 12 Oktober 2020 TentangHari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) SecaraElektronik;5.

Berkas Perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.ABN. beserta seluruh lampiranyang terdapat di dalamnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannyatanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register PerkaraNomor 20/G/2020/PTUN.ABN., pada tanggal 23 September 2020 dan terakhirdiperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 12 Oktober 2020, laludiajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem

Panitera PenggantittdHasan Attamimi, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor 20/G/2020/PTUN.ABN Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 ATK : Rp. 205.000,00 Panggilan Rp. 24.000,00 Meterai :Rp. 6.000,00 Redaksi :Rp. 10.000,00 PNBP :Rp. 20.000,00+Jumlah : Rp. 295.000,00(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)Halaman 45 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.ABN.