09/G/2011/PTUN.ABN.

red0;P U TUS ANNomor : 09/G/2011/PTUN.ABN.

tertanggal 13 Juli 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 14 Juli2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan : Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 03Agustus 2011 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon

Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang =; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28September 2011 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 01Juli 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 07 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 09/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus

Bukti P6 :Surat keterangan MHasil Penelitian Personel Nomor : SKHP/2619/XI/2010/ Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABN PAMINAL, tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kasubbid Paminal Propam Polda Maluku; Bukti P7!

Pol.:7 Tahun 2006 TentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peraturan Kepala Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABN KKepolisian Negara Republik Indonesia No.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sesuai Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ambon kepada kedua belah pihak yang berperkara padatanggal 24 April 2019 telah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajariberkas perkara (Inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang sengketatersebut diatas, bahwa pembacaan putusan perkara Nomor:10/G/2018/PTUN.ABN

Putusan Nomor 77/B/2019/PTTUN Mks.formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonanbanding oleh Tergugat / Pembanding tersebut sepantasnya menurut hukumdapat diterima untuk dapat diperiksa kemball;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019, berita acara pemeriksaanpersiapan, berita acara persidangan, alat alat bukti surat, saksisaksi, memoribanding

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/G/2018/PTUN.ABN tanggal 13 Maret 2019 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara ini padadua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019oleh kami H.

10/G/2013/PTUN.ABN

JabatanKepala BagianHukum dan HAMSetda Halmahere AlamatJalan Trikora BukLoiteglas, DesaWere, KecamataWeda, Kabupate:Halmahera Nama Jabatan Kepala BidangPertambanganKabupatenHalmahera Alamat : Jalan Trikora BukLoiteglas, DesaWere, KecamataWeda, Kabupate:Halmahera Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor =: 180/HK/82/201 3tertanggal 3 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 10/PEN/2013/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor: 10/PENHS/2013/PTUN.ABNtertanggal 17 Juni 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 10/PENHS/2013/PTUN.ABNtertanggal 09 Juli 2013 tentang Hari Sidang ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2013yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor :10/G/2013/PTUN.ABN

dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Juli2013;Hal. 3 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2013/PTUN.ABNe Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN.ABN,BuktiBukti Suratserta telah pula mendengarkan keterangan SaksiPenggugat dan Saksi Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 07Juni 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki

Oktober 2008, sedangkan penetapansidang pada tanggal 22 Desember 2008 dan perubahangugatan baru diterima pada tanggal 24 Desember2008, hal ini jelas jelas bertentangan denganbatasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (8) jo Pasal 63 ayat (38) UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon No. 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

Menghukum Bupati Maluku Tenggara (Tergugat) untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 458.000, (empatratus lima puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks.tanggal 30 Oktober 2009 adalah sebagai berikut Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 17 Juni 2009 No. 21/ G.TUN/2008/PTUN.Abn. yangdimohonkan banding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk

Tata Usaha Negara Makassar No.77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2009diberitahukan kepada Tergugat dahulu)~ Pembanding' padatanggal 18 November 2009 kemudian terhadapnya olehTergugat dahulu Pembanding dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal O07 Januari 2010diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 11 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari AktePermohonan Peninjauan Kembali No.21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo. 21/G.TUN/ 2008/PTUN.ABN tertanggal 17 Juni 2009yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2009 adalah tidakadil dan bertentangan dengan lampiran dan merupakanketentuan hukum yang berlaku sebagaimanadiamanatkan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang TataUsaha Negara dalam suratnya No. 223/td.TUN/X/1993tertanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yangdirumuskan dalam pelatihan

12/G/2013/PTUN.ABN

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 12/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 26 Juni 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;b. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 12/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 27 Juni 2013tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;c.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 12/PENHS/2013/PTUN.ABN tertanggal 18Juli 2013tentang Hari Sidang;d. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 25 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABNdan telah diperbaiki pada tanggal 18Juli 2013;Hal. 3 dari45 halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN.ABNe.

Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN dan jugatelah mendengarkan Keterangan Saksi;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25Juni 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Juni 2013 dengan register perkaraNomor : 12/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 18Juli 2013,yang isinya menerangkan sebagai berikut ;I.

12/G/2015/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:12/PEN.MH/2015/PTUN.ABN Tanggal 1 Juli 2015 Tentang PenunjukanMajelis Hakim 5n nn nnn none nnn nnn nne cnn nen cnn nnn nee nen nnnnne2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PENPP/2015/PTUN.ABN Tanggal1 Juli 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan 53. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN.HS/2015/PTUN.ABN Tanggal27 Juli 2015 Tentang Hari Sidang ; === 222222 one nnn4. Putusan Sela Nomor: 12/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 05 Agustus 2015 ;5.

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak dalam perkara ini ;sonnnenenennenee nen nnncene TENTANG DUDUK PERKARA q2==""2"=Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23Juni 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal 29 Juni 2015, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2015dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2015/PTUN.ABN $Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 19/G/2016/PTUN.ABN,tanggal 13 Februari 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusantersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 90/B/2017/PTTUN Mks., tanggal 10 Agustus

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor19/G/2016/PTUN.ABN tanggal 13 Pebruari 2017.3.

7/G/2017/PTUN.ABN

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KantorBupati Halmahera Selatan di Jalan Karet PutihNomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Nomor 7/G/2017/PTUN.ABNPengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 3 Maret 2017 Tentang Lolos Dismissal; Penetapan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim; Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 Maret 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 7/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 7 Maret 2017 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 7/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 31 Maret 2017 Tentang

HariSidang Terbuka Untuk Umum; Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 1Maret 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN, tanggal2 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan pada tanggal31 Maret 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK

Pada tanggal 29 Maret 2017 padasaat sidang Persiapan Perkara No. 7/G/2017/PTUN.ABN dengan ObjekPerkara Keptusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 94 s/d 122 Tanggal diditetapbkan 6 Januari 2017 Tentang Pengesahan Calon Kepala DesaTerpilin Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Desa Di 15 (Lima Belas)Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. KhususnyaPengesahan Calon Kepala Desa Indomut, Kecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan atas nama Sdr.

RESIMANUK, S.Sos., S.H.Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan Nomor 7/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN:1 PNBP : Rp. 30.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 620.000,4. Meterai : Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 776.000., i(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Halaman 66 dari 66 Halaman Putusan Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN

2/G/2016/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 02/PEN/2016/PTUN.ABN Tanggal 06 Januari 2016Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PENPP/2016/PTUN.ABN Tanggal 06 Januari 2016 Tentang PemeriksaanPersiapan ; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PENHS/2016/PTUN.ABN Tanggal 27 Januari 2016 Tentang Hari Sidang ;4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkanketerangan para pihak ; Hal. 3 dari 65 Hal.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambon tidak bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor02/G/2016/PTUN.ABN, karena Surat Tergugat masih memerlukanpersetujuan Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara, selainitu SuratHal. 21 dari 65 Hal.

yang mencantumkan 2 (dua) Tergugat dan 6(enam) Obyek Gugatan sehingga Surat Kuasa Para Tergugat telahterdaftar di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Ambon masingmasingNomor 09/SK.G.02/2016/I/PTUN.ABN Tanggal 13 Januari 2016 (KepalaDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggarasebagai Tergugat ) dan Nomor 08/SK.G.02/2016/PTUN.ABN Tanggal13 Januari 2016 (Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara sebagaiTergugat Il) oleh karena itu) seharusnya Gugatan Penggugatdibatalkan barulah kemudian mengajukan

Kompetensi Absolut, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambontidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan PerkaraNomor: 02/G/2016/PTUN.ABN, dikarenakan surat yang dikeluarkanHal. 39 dari 65 Hal. Putusan No. 02/G/2016/PTUN.ABN40Tergugat masih memerlukan persetujuan Pokja ULP KabupatenMaluku Tenggara;2.

Putusan No. 02/G/2016/PTUN.ABN

Gugatan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Ambon, dengan Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN.,tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebutHalaman 2 dari 11 halaman.

perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 216/B/2020/PT.TUNMks., tanggal 3Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 216/B/2020/PT.TUNMks., tanggal 3 Februari 2021, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor11/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Putusan Nomor 86 PK/TUN/2014Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor15/G/2012/PTUN.ABN tanggal 5 September 2012 adalah sebagai berikut:I DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;I DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun2012 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Ohoi/Orongkai Kolser danPengangkatan Kepala Ohoi/Orongkai Kolser Kecamatan Kei Kecil,Kabupaten

untuk kepentingan pribadinyatanpa dirasakan oleh marga Maturan Maturbongs;Bahwa dengan alasanalasan dan disertai bukti surat yang diajukan dalamkesempatan pengajuan Peninjauan Kembali, cukup alasan menurut hukum untukmembatalkan putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi dengan Nomor 364 K/TUN/2013 tanggal 24 September 2014 berikut Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Makassar Nomor 164/B.TUN/2012/ PT.TUN MKS tanggal 4 Januari 2013maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor 15/G.TUN/2012/PTUN.ABN

Selanjutnya jikaditeliti secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, maka ditemukan secara jelas dan tegas bahwa kami mengajukan eksepsiatas gugatan Penggugat, yang salah satu eksepsi tersebut tentang kewenanganabsolut sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat II, pada halaman 2 (dua)angka 2 (dua) atau pada uraian putusan Nomor 15/G/2012/PTUN.ABN halaman29 (dua puluh sembilan);Bahwa terlepas apakah kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon mengabulkan eksepsi

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi menegaskan hal ini, karenamemiliki bukti yang sangat mendasar yang termuat di dalam Putusan Nomor 15/G/2012/PTUN.ABN tanggal 5 September 2012. Alasan yang direkayasatersebut, bertentangan dengan uraian putusan pada halaman 42 (empat puluhdua) sampai dengan halaman 43 (empat puluh tiga).

Hal Keberatan,Penolakan Pelantikan Kepala Ohoi/Orongkai Atas Nama YosepMaturbongs Kolser, Perihal Pengangkatan Kepala Ohoi Kolser, tanggal21 Januari 2012 (Bukti Surat Penggugat);e Identitas Penggugat/Terbanding sebagaimana di dalam gugatan, yangoleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dimuatdalam Putusan Nomor 15/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 5 September2012, pada halaman 1 (satu) yang menyebutkan, pekerjaan Penggugat/Terbanding adalah Pensiunan PNS/Kepala Marga/Faam/MatarumahMaturanMaturbongs

11/G/2012/PTUN.ABN.

red0;P U TUS ANNomor : 11/G/2012/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Nama : Drs.

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Pekerjaan AAdvokad/PengacaraSelanjutnya disebut sebagai; PENGGUGATIlUntuk selanjutnya keduanya disebut sebagai; PARAPENGGUGATMELAWAN Hal. 1 dari 46 halaman Putusan No.11/G/2012/PTUN.ABN Na ; JKOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MALUKUma TENGAH,Jabata atKedudukan Te : Wl. R.A.

Kartini No. 21 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Malukump Tengah SelanjutnyaTERGUGATdisebut sebagai; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 11/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal 28 Maret 2012,Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara =; .

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 11/PENHS/2012/PTUN.ABN,tanggal 29 Maret 2012, Tentang Penetapan Hari PemeriksaanPersiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 11/PENHS/2012/PTUN.ABN,tanggal 12 April 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.

Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada tanggal 26 Maret 2012 denganregister perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada tanggal 12 April 2012 ; 5. Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautdengan sengketa ini ; 6.

17/G/2020/PTUN.ABN

Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020, Tentang PenunjukanMajelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 17/PENPP/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 17/PENHS/2020/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2020,Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (CourtCalendar) Secara Elektronik;7.

Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 1 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;8.

Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 4 s/d angka 9 ditanggapisebagai berikut: seharusnya dengan telah diputuskannya permasalahanyang pernah disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon sebagaimana register Perkara Nomor: 16/G/TUN/2009/PTUN.ABN. maka adalah patut Para Penggugat mengetahui tentang permasalahan sebagaimana dalildalil Gugatan a quo bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan absolut PengadilanNegeri Masohi;3.

Goha, S.H., M.H.Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000ATK : Rp. 205.000Panggilan : Rp. 144.000Meterai :Rp. 15.000Redaksi :Rp. 10.000PNBP :Rp. 20.000Jumlah : Rp. 424.000(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN+

47/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor47/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2019 Tentang LolosDismissal;2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor47/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2019 Tentang PenetapanMajelis Hakim;3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 2 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;4.

Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 47/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 2 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 47/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2019 TentangPemeriksaan Persiapan;6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 47/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 9 Januari 2020 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;7.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatantanggal 15 November 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor:47/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 November 2019 dan telah diperbaiki padaPemeriksaaan Persiapan pada tanggal 9 Januari 2020, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut:l.

dalam Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN danmendudukan Pemohon Intervensi atas nama JANNES TANISIWA sebagaisebagai Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Februari2020 yang pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:.

GOHA, S.H., M.H.Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 47/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000,2. ATK : Rp. 205.000,3. Panggilan : Rp. 238.000,4. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 10.000,6. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.500.000.JUMLAH : Rp. 2.995.000,(dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14November 2011 yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tanggal 14 Nopember 2011, yang dimohonkan banding, denganmemperbaiki amar putusan khusus garis datar kesatu, garis datar kedua dan garisdatar ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;e Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa:1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Rijali, tanggal 19 September 2005,Surat Ukur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor06/G/2011/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon, permohonan

Perkara Nomor 367 K/TUN/201212II3, bukti T II4) serta keteranganketerangan saksi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dalam persidangan yaitu,ELISA PATTIANAN dan VENTY MEYER;2 Bahwa berdasarkan butirbutir di atas, terbukti bahwa Putusan Judex Factie(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar) Nomor 09 /B.TUN/2012/ PT.TUN.MKS tertanggal 23 April 2012 yang menguatkan Putusan PengadilanTingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tertanggal 14

tertanggal 14 November 2011telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) butir d tersebut, makaberdasarkan pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang TentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Putusan Judex Factie (Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makasar) Nomor 09/B.TUN/ 2012/PT.TUN.MKS tertanggal23 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama(Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 06/G/2011/PTUN.ABN tertanggal

43/G/2019/PTUN.ABN

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor43/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 310Oktober 2019, Tentang LolosDismissal:Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN. Penetapan Plh.

Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor43/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 31Oktober 2019, Tentang PenetapanMajelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 1 November 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor43/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 1 November 2019 oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 43/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal

Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN, tanggal30 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan padatanggal 4 Desember 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Objek Sengketa:Objek Sengketa dalam perkara Aquo adalah KEPUTUSAN BUPATI MALUKUTENGAH NOMOR 880/456/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENAMELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANAKEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Tertanggal 21 Mei2019, Atas Nama dr.

Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai calon Pegawai NegeriSipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Keputusan BupatiMaluku Tengah Nomor : 821.3/SKCPNSD/01/2004, tertanggal 03Januari 2004 dan bertugas pada satuan organisasi/unit kerja RSUDMasohi.Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN.

,M.HHalaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN:1.ak oO DNBiaya Pendaftaran > Rp. 30.000,ATK : Rp. 205.000,Panggilan Rp. 29.000,Meterai Rp. 6.000.,Redaksi Rp. 10.000,JUMLAH Rp. 280.000.(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)Halaman 59 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN

Surat laporkan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui SuratNomor : W4.TUN3/160/H.03.06/II/2017, untuk Perkara Nomor32/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat , dan Surat Nomor :W4.TUN3/161/H.03.06, tanggal 24 Februari 2017, untuk perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat II, Perihal : LaporanTidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;2.

Surat Permohonan yang disampaikan Kepada Kementerian AgamaRepublik Indonesia melalui Surat Nomor : W4.TUNS / 1036 / H.03.06 /XII / 2016, untuk perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN atas namaPenggugat , dan Surat Nomor : W4.TUN3/1035/H.03.06/XII/2016,untuk perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.ABN atas nama Penggugat Il,tanggal 29 desember 2016, Perihal : Mohon Memerintahkan RektorInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon ;3.

Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon melaluiSurat Nomor : W4.TUN3/170/H.03.06/II/2017, tanggal 27 februari 2017,Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBPerihal: Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN,Perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.

Moh Yamin Rumra, M.Si melawan Rektor IInstitut AgamaIslam Negeri Ambon serta telah berkekuatan hokum tetap sebagaimanaPenetapan Nomor: 32/Pen.Inkraht/2015/PTUN.ABN.

Husin AnangKabalmay, M.H melawan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon sertatelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Penetapan Nomor:33/Pen.Inkraht/2015/PTUN.ABN.

13/G/2011/PTUN.ABN.

PUTUSANNomor : 13/G/2011/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Drs.

;NURNITA TEHUAY(O,S.H. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa PengacaraNegara, Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 6 Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK85/S.1/Gtn.2/08/2011Hal. 1 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABNtertanggal 24 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 13/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 22 Agustus 2011 tentangPenunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ; 2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 23Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 10Oktober 2011 tentang Hari Sidang ; 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN

tertanggal 12September 2011 tentang $Penundaan Hari Sidang ; 5 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28September 2011 tentang Hari Sidang ; 6 Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 19 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2011; 7 Telah membaca

Perincian Biaya Sengketa: Biaye Pan GO att se ccccsunccsscesssenccmmnecommnonememmmnccmvaeemen Rp. 250.000, PNBP oicicescssccsesssesecssecsesceseseeseeesesssecascseseesesesssessaeceseaaeees Rp. 35.000, MOGEE) PUTISED, sasimas s concen mcasmmsarseniansvremansonems a snnewmansenwecess Rp 6.000,+JU AD wesc ceseceeeceeeeeceeecaeeeeeeeeaeeeneeceaeeeseeeeneees Rp. 291.000,(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 39 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN

10/G/2017/PTUN.ABN

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KantorBupati Halmahera Selatan di Jalan Karet PutihNomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/PENMH/2017

/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017Tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Maret 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor10/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar

keterangan saksisertamendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 22 Maret 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 24 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 27 April 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNOBJEK

;Menimbang bahwa dari surat keterangan yang diajukan oleh PihakKetiga atas nama 1) Rahman Lahati, 2) Maryani Sandrang dan 3) TasminAbdullahtersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Ketiga atas nama1) Rahman Lahati, 2) Maryani Sandrang dan 3) Tasmin Abdullah telahmelepaskan haknya untuk ikut serta sebagai pihak Intervenient dalam perkaraNomor 10/G/2017/PTUN.ABN sedangkan Pihak Ketiga atas nama 1) DarwinMuhammad, dan 2) Juldin Hi.

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 707.000,4. Meterai : Rp. 6.000.JUMLAH : Rp. 868.000, .(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN

36/G/2019/PTUN.ABN

., Jabatan KasubagPerundangundangan Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor diJalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A, Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:Membaca:TePenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor36/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 Oktober 2019, Tentang LolosDismissal

;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor36/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 Oktober 2019, Tentang PenetapanMajelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 8 Oktober 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 36/PENPP/2019/PTUN.ABN

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 36/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Oktober 2019 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;7.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7Oktober 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan Register Perkara Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN tanggal7 Oktober 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaaan Persiapan padatanggal 31 Oktober 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK GUGATAN;Bahwa objek gugatan

GOHA, S.H., M.H.Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN:1.ao PF DNBiaya Pendaftaran : Rp. 30.000,ATK: Rp. 205.000.Panggilan Rp. 567.000,Meterai Rp. 6.000,Redaksi Rp. 10.000,JUMLAH Rp. 818.000.(delapan ratus delapan belas ribu rupiah)Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.ABN