M E N G A D I LI :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
• Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp.366.500, (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 25/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 Januari 2020 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29Hamalan 2 dari

6 halaman, Putusan Nomor 86/2020/PTTUN Mks.Januari 2020 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 11 Februari 2020 yang diikutipembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor25/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 11 Februari 2020 dan Akta Permohonan BandingNomor : 25/G/2019/PTUN.ABN , 11 Februari 2020;Minimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2019

/PTUN.ABN., tanggal 12Februari 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan Memori Bandingtanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tanggal 24 Februari 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 25/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengansurat pemberitahuan

tertanggal 24 Februari 2020;Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan atau menyerahkanKontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor : 25/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 13 April 2020;Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telahmemberitahukan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 11Maret 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk MelihatBerkas Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN.ABN.

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor25/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat danKuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2019/PTUN.ABN, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusantersebut pada tanggal 12 Februari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukanmasih dalam

25/G/2012/PTUN.ABN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukandiJalan Jendral SudirmanTantui Kota Ambon ; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : Hal. 1 dari 78 halaman Putusan Perkara No.25/G/2012/PTUN.ABN 1. WILLEM oO. LOPPIES, S.Sos, Warga NegaraIndonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi Pengkajiandan Penanganan Perkara Pertanahan, TempatKedudukan Kantor Wilayah BPN ProvinsiMalUKU jaeesesssee eran seecnc eee eeeeeee nonce nenneemeesten.

EDWARD DIAZ, Nomor : 05/SKTUN/X/FES/2012 tanggal 16 Oktober Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 25/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal O6September 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 25/PEN.HS/2012/PTUN.ABN tertanggal O6September2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua

Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 25/PEN.HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 27September2012 tentang Hari Sidang ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 04September 2012 dengan register perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 27September 2012 ;e Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 17Oktober2012 yang diajukan oleh Pemohon Intervensi (Johcson

Tanudjaya)Hal. 3 dari 78 halaman Putusan Perkara No.25/G/2012/PTUN.ABN melalui Kuasa Hukumnya, untuk turut serta menjadi pihak Intervensidalam perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN ;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN/INTVtanggal 18OkKtober 2012 ;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 25/G/2012/PTUN.ABN dan telahpula mempelajari BuktiBukti Surat serta mendengarkan keterangan SaksiPenggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat

dengan surat gugatannya tertanggal 3September 2012 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 04 September 2012 denganregister perkara Nomor :25/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki padatanggal27 September 2012 yang isinya sebagai berikut ;I.

26/G/2016/PTUN.ABN

.: BRIGADIR / 84010185 Perkara No. 26/G/2016/PTUN.ABN Halaman 1 dari 9 HalamanJabatan : BA BIDKUMKesatuan : POLDA MALUKU5.

Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 26/PENPP/2016/PTUN.ABN Tanggal 14 November 2016 tentangpenetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;.

batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/167/VII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Perkara No. 26/G/2016/PTUN.ABN Halaman 2 dari 9 HalamanDengan Hormat Dari Dinas Kepolisan Republik Indonesia atas nama Munawir Lessytanggal 31 Juli 2016 ; === Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 26/PENMH/2016/PTUN.ABN Tanggal 11 November 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara

tersebut dan juga berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 26/PENPP/2016/PTUN.ABN Tanggal 14 November2016 tentang penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan, telah melaksanakanPersidangan Pemeriksaan Persiapan yang pertama (1) atas Perkara Nomor.26/G/2016/PTUN.ABN hari kamis tanggal 24 November 2016 dengan memanggil pihakPenggugat untuk diberikan saran dan perbaikan gugatan dalam menyempurnakangugatannya serta meminta penjelasan dan keterangan kepada

PATTINASARANNY, SH Perkara No. 26/G/2016/PTUN.ABN Halaman 8 dari 9 HalamanPerincian Biaya Perkara : PNBP Rp. 35.000,BIAYA ATK Rp. 120.000,PANGGILAN PARA PIHAK Rp. 150.000,MATERAL ee Rp. 6.000, (+) JUMLAH. 020 22 eee nne nena Rp. 311.000,(TIGA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH ) Perkara No. 26/G/2016/PTUN.ABN Halaman 9 dari 9 Halaman

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negata Ambon untuk mencoret perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk Register Perkara;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 254.000,- (duaratus lima puluhempatribu rupiah);

5/G/2021/PTUN.ABN

PENETAPANNOMOR : 5/G/2021/PTUN.ABN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon :Telahmembacagugatan Penggugattertanggal 16 Februari 2021 terdaftar diKepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 17 Februari2021 di bawah register perkaraNomor : 5/G/2021/PTUN.ABN yang diajukanoleh :Drs.

HAMIS MAHU, NIP : 196406051994120003.Menimbang,bahwaterh adapgugatantersebutP engguattelahmengajukansuratpermohonanpencabutan gugatansecaratertulismelaluikuasahukumnyadengansuratNomor : 05/PAdv/MP/II/2021 PerihalPermohonanPencabutanGugatanNomor5/G/2021/PTUN.ABN, tertanggal 17 Februari 2021 yang diserahkan diBagianUmumtertan ggal 17 Februari 2021 danditerima diKepaniteraanPerkaratanggal 18 Februari 2021;Menimbang,bahwaPenggugatpadapokoknyamenyatakanakanmencabutgugatantertanggal 16Februari 2021 yang

telahterdaftardengan Register Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN,terhadapkeputusanobjeksengketayaituSuratKeputusanBupati Buru Selatan Nomor888/612/Tahun 2020 TentangPemberhentianTidakDenganHormat DariPegawaiNegeriSipilTanggal 7 Desember 2020 AtasNamaDrs.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negata Ambonuntuk mencoret perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN dari Buku IndukRegister Perkara;3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 254.000, (duaratus lima puluhempatribu rupiah);Demikianditetapbkandalampermusyawaratan padaharikamis, tanggal25Februari 2021, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, SH.

RedakSi ...........0 0c eet teess eee Rp. 10.000,JumlahRp. 254.000,(duaratus lima puluhempatribu rupiah),HalamanS5dari4halamanPenetapanNomor5/G/2021/PTUN.ABN

20/G/2016/PTUN.ABN

Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl DanaKopra No. 1/29 Ambon ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSIT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca ;1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 20/PENMH/2016/PTUN.ABN Tanggal 06 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 20/PENPP/2016/PTUN.ABN Tanggal 07 Oktober 2016 tentang Hari PemeriksaanPersiapan ; Surat Penetapan

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 20/PENHS/2016/PTUN.ABN Tanggal 03 November 2016 Tentang Hari Sidang ;Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalamsengketa Mi 5 === = === === === ===Perkara Nomor. 20/G/2016/PTUN.ABN Halaman 3 dari 78 Halamanwanna nen eens TENTANG DUDUK PERKARA 22Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Oktober2016 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal

Halmahera Barat tertanggal 22 Juli 2016 yangPerkara Nomor. 20/G/2016/PTUN.ABN Halaman 22 dari 78 Halamanmenyampaikan tentang pembatalan hasil penetapan pilkades Desa Moiso danHasil Pleno BPD Desa Moiso Kec. Jailolo Selatan Tahun 2016.

Oleh sebab itu pada point1 (satu) patut untukditolak dan dikesampingkan oleh Majelis hakim yang mulia;Perkara Nomor. 20/G/2016/PTUN.ABN Halaman 27 dari 778 Halaman3.

Oleh sebab itu dalil Penggugatpada point ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yangPerkara Nomor. 20/G/2016/PTUN.ABN Halaman 29 dari 78 Halaman5.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 04 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------

, tanggal 04 Februari 2016;Berkas perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN yang dimohonkan bandingyang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitansebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN tanggal 04 Februari 2016, dalamperkara antara kedua

No : 49 /B/2016/PT.TUN.MksBanding Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 16 Februari 2016 yang dibuatdihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Bahwa, permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 16PREP EIIEL, 20 Gj ~ =~ nnn cn errsBahwa, pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 08 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan

;Bahwa, atas Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut di atas,Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal30 Maret 2016, yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 07 April 2016 sebagaimana dalam Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN.

, tanggal 23 Maret 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 23/G/2015/PTUN.ABN itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 dengan dihadirioleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;02nnn nono nnnHal. 5 dari 8 Hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:23/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 04 Februari 2016 yang dimohonkanHal. 7 dari 8 Hal. Put. No : 49 /B/2016/PT.TUN.MksbandingterSeDUt; 22 nnn nnn nnn nnn ne nnn nn ne nnn ence nena nnn3.

17/G/2016/PTUN.ABN

Maluku Tengah;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 8 dari 545.

DenganPutusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

Menghukum para penggugat ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 14 dari 545. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;---------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding agar membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

No. 07/B/2014/PTTUN.MKSmembacaSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar tanggal 23 januari 2014Nomor : 07/Pen/ 2014/PT.TUN.MKS tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara dalam Tingkat Banding ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN ; Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan ;Surat surat bukti yang diajukan para pihakdipersidangan ; Surat Permohonan Banding tanggal

30 Oktober2013 Nomor : 59/Bakum/X/2013 dari kuasahukum Tergugat/Pembanding ; Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 30 Oktober 2013 oleh KuasaHukum Tergugat/Pembanding ; Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 12/G/ 2013/PTUN.ABN tanggal 31Oktober 2013 kepada Penggugat/ Terbanding ;Surat Pemberitahuan untuk melihat BerkasPerkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal29 November 2013 kepada Penggugat /Terbanding ;9 Surat Pemberitahuan untuk melihat BerkasPerkara Nomor : 12/G

/2013/PTUN.ABN tanggal29.

November 2013 kepada Tergugat/Pembanding ;10 Surat Keterangan Nomor : 12/H.02.06/2013/PTUN.ABN tanggal 30 Desember 2013 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, yang menerangkan bahwa baikpihak Penggugat/Terbanding dan Pihak Tergugat/Pembanding tidak mempergunakan haknya untukmelihat dan memeriksa Berkas Perkara ;11 Surat Keterangan Nomor : 12/H.02.06/2013/PTUN.ABN tanggal 30 Desember 2013 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, yang menerangkan bahwa pihakWalikota

George Roberth Kailola yang ditetapkan padatanggal 21 Mei 2013 ;4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 566.00, (Lima RatusEnam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat melalui salah satu kuasahukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 30 Oktober2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal

• Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 11 Maret 2020;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dengan suratpemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 11 Maret 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 31/G/2019/PTUN.ABN

, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN tersebut, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 20 Januari2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 20 Januari 2020 ;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31/G/2019/ PTUN.ABN, Pembanding

Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks.2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahnukan dandiserahkan kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 11 Maret 2020 :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan Byang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat,

, tanggal 4 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkanMenimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganhalaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/G/2019/PTUN.ABN, tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengandihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh PihakTergugat;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 09/G/2019/PTUN.ABN tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 2 Januari 2020

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor : 125/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 24 Oktober 2019,tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;4.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019;5.Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 125/G/2019/PTUN.ABN yang di dalamnya berisikelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam BundelAdan

Bundel B serta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketaint;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 2/G/2019/PTUN.ABN tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yangamar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000, (tiga ratus empat puluhlima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 2/G/2019/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Tergugat IIIntervensi;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 18 September 2019 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkansalinannya kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensisebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 02/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 September 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, pihakTergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 16Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 125/B/2019

, tanggal 31 Juli 2019 haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 diambil aliholeh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai dasar pertimbanganhukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019 yang diajukan banding tersebut harusdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan MajelisHakimPenunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Juli 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 21/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 12 Juli 2017 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor 21/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal

/G/2017/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan padatanggal 10 Agustus 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :.

Keputusan Terguat tersebut nyata dengan jelasbertentangan dengan; Asas Umum Pemerintahan Yang BaikPutusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 104.2.

Adapun terkait tidak hadirnya salah satu PimpinanPutusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 42Partai Demokrat atau pimpinan Partai lainnya tidak menghalangidilaksanakannya Sidang Paripurna ;3.3.

Bukti P7 : Undangundang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah ;Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 518. Bukti P89.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN.ABN tersebut dari buku register perkara; 3. Membebankan biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

28/G/2016/PTUN.ABN

.; Jabatan : Kasubag Organisasi dan Tata laksana SekretariatDaerah Kabupaten Halmahera Barat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2016, yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 6 Desember 2016 dalam register perkara Nomor :28/G/2016/P TUN.ABN; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 28/Pen.Dis/2016/PTUN.ABN tertanggal 6 Desember 2016tentang Penetapan Dismissal; Telah

membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 28/Pen.MH/2016/PTUN.ABN tertanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 28/Pen.PP/2016/PTUN.ABN tertanggal 7Desember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 28/Pen.HS/2016/PTUN.ABN

berdasarkanketentuan Pasal 76 ayat (1) atas permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABNMenimbang, bahwa Pihak Penggugat secara lisan menyampaikandalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknyaingin mencabut gugatannya dan juga telah mengajukan surat pencabutangugatan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2017, perihal permohonanpencabutan gugatan perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN

Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonuntuk mencoret perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN.ABN tersebut dari buku register perkara;Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN3.

RISAKOTTA, S.H., M.H.Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABNPERINCIAN BIAYA PERKARANOMOR : 28/G/2016/PTUN.ABN :1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,4. Meterai : Rp. 6.000,5. Pemeriksaan Setempat :Rp. JUMLAH : Rp. 286.000,(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN.ABN

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor27/G/2019/PTUN.ABN. tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan banding;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 111/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKStanggal 6 Juli 2020 tentang Musyawarah Majelis Hakim;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 111/PEN.HS/2020/PT.TUN.MKStanggal 6 Juli 2020 tentang Hari Sidang;5.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 899.000, (delapan ratus sembilan puluh sembilan riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Nomor :27/G/2019/PTUN.ABN tanggal11 Maret 2020;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori bandingtertanggal 30 Maret 2020 diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon tanggal 2 April 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN tanggal 27Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat sesuaidengan surat pemberitahuan

,tanggal 6 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yangdidalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, Keterangan Saksi, dan suratSurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarahHalaman 4 dari6 hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat ;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

negara ini di tingkat banding;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 1/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 22 Pebruari2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, Nomor: 1/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 22 Pebruari2021, tentang Persidangan yang terobuka untuk Umum untuk pembacaanputusan ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:12/G/2020/PTUN.ABN

, tanggal 22 Oktober 2020 secara elektronik;Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan PengadilanTata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2020/PTUN.ABN yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimanatersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini;Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor : 1/B/2021/PTTUN.Mks.TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN tersebut, dalam sengketaantara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat mengenai Tidak Ada Kepentingan ParaPenggugat yang Dirugikan;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa inisejumlah Rp. 410.000, (Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 12/G/2020/PTUN.ABN tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Para TergugatIl Intervensi;Menimbang, bahwa pada hari Selasa

Ambon Nomor : 12/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 22 Oktober 2020dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukumuntuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilanyang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan sepertitersebut dalam amar putusan ini;Mengingat

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.ABN dari Buku Register Perkara;
Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 703.000,-(tujuh ratus tiga ribu rupiah);

29/G/2017/PTUN.ABN

Kabupaten Kepulauan Sula;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Kewarganegaraan : Indoneisa;Alamat : Jalan Paskah Suzeta, Desa Pohea,Kecamatan Sanana Utara,Kabupaten Kepulauan Sula,Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 29/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 8 November 2017 Tentang Lolos Dismissal;Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.ABN Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 29/PENMH/2017/PTUN.ABN, tanggal 8 November 2017 Tentang Penetapan MajelisHakim; Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 November 2017 oleh PLT.

PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor29/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 8 November 2017 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor29/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 30 November 2017 Tentang Hari SidangTerbuka Untuk Umum; Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugattertanggal 2 Januari 2018; Telah mendengar keterangan dari para pihak

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untukmencoret Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.ABN dari Buku Register Perkara;3.

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.PANITERA PENGGANTIINCE B.LALLO, S.H.Perincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP > Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Pihak : Rp. 542.000,4. meterai > Rp. 6.000,JUMLAH : Rp. 703.000, (tujuh ratus tiga ribu rupiah)Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.ABN

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABN. dari daftar register perkara yang sedang berjalan ; ---------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 280.000,00. -------------------------------------------------------------------------

28/G/2019/PTUN.ABN

2019 Tentang LolosDismissal ; 722 222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn eee nnn ene cee cece =Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor28/PENMH/2019/PTUN.ABN, Tanggal 05 September 2019 TentangPenetapan Majelis Hakim ; 222222 oo === =Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti tertanggal 06September 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; halaman 2 dari 6 halaman Pencab.

Perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABN Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,Nomor 28/PENPP/2019/PTUN.ABN, Tanggal 06 September 2019 TentangHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara, AmbonNomor 28/PENHS/2019/PTUN.ABN, Tanggal 24 September 2019 TentangHari Sidang Terbuka Untuk Umun ; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor28/PENMH/2019/PTUN.ABN, Tanggal 02 Oktober 2019 Tentang PenetapanPergantian

; 77 77 27 27272 27" =Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini keputusan tatausaha negara yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku, NomorKep/259/V/2010., Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasPOLRI., Tanggal 07 Mei 2010 atas nama ANDRE RONALD PANJAITAN, PangkatBRIPTU NRP 76040724 Jabatan Ba Dit Lantas Polda Maluku, Kesatuan PolresSeram Bagian Barat (SBB) ; 2722 2 = ===Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 28/G/2019/PTUN.ABN.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untukmencoret perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABN. dari daftar register perkarayang sedang berjalan ; o= nnn nen nnn nnn ren nme cnn nen nee nce nen nen nnn3.

Perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABN : 1. BiayaPendaftaran : Rp. 30.000,2. BiayaATK : Rp. 205.000,3. BiayaPanggilan Pihak : Rp. 29.000,4. meterai : Rp. 6.000,5. redaksi : Rp. 10.000,Keseluruhan jumlah biaya ..............0000ewee Rp. 280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)halaman 6 dari 6 halaman Pencab. Perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABN

25/G/2013/PTUN.ABN

Nomor : 25/PENHS/2013/PTUN.ABN Tanggal 07 November 2013 Tentang PemeriksaanPersiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/Pen.HS/2013/PTUN.ABN Tanggal 21 Januari 2014 Tentang Hari Sidang ;Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan parapihak dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 04 November 2013 dengan Register Perkara

Nomor : 25/G/2013/PTUN.ABN ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/196/VI/2013Putusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 3 dari 52 halamanTanggal 12 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasPolri ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melaluiPemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 November2014, yang selengkapnya sebagai berikut ;I OBJEK GUGATANSurat

Bahwa terhadap Penolakan Keberatan Atas Putusan Komisi Kode Etik sertaUsulan yang dikeluarkan oleh Ankum yang dilakukan secara inprosedural,maka pada bulan Agustus 2012 Penggugat selaku Terperiksa mengajukankeberatan kepada Tergugat selaku Atasan Ankum, namun tidak ditanggapiPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 7 dari 52 halamanoleh Tergugat.

Bahwa terhadap penolakan keberatan atas putusan komisi kode etik sertausulan yang dikeluarkan oleh Ankum yang dilakukan secara inporsedural,maka pada bulan Agustus 2012 Penggugat selaku terperiksa mengajukanPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 33 dari 52 halamankeberatan kepada Tergugat selaku Atasan Ankum, namun tidak ditanggapioleh Tergugat.

,ttdFANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.Panitera Pengganti,Putusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 51 dari 52 halamanttdJERIKA W. RISAKOTTA, S.H.Perincian Biaya Perkara : 1. PNBP ooo.ecccsssseeeeeeee Rp. 35.000,2. ATK sun Rp. 75.000,3, Panggilan 0.00 Rp. 135.000zt Meteral 0000000 Rp. 6.000TUMLAH Ip. 741.000, (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

33/G/2014/PTUN.ABN

PUTUSANNOMOR : 33/G/2014/PTUN.ABN*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : M. DAUD SANGADJI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan DirekturUtama PT.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 26September 2014, Nomor: 33/PEN/2014/PTUN.ABN tentang PenunjukanMajelis Hakim; 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 29 September 2014, Nomor: 33/PENHS/2014/PTUN.ABN, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 28 September 2014, Nomor: 33/PENHS/2014/PTUN.ABN, tentang Hari6.

Bahwa alasan dan dasar menggugurkan penwaran Penggugat oleh Tergugatadalah sangat bertentangan dengan aturan serta hukum yang berlaku karenatidak didasarkan pada Perpres Nomor. 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor: 70 Tahun 2012 tentangPerubahan atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;Putusan Perkara Nomor: 33/G/2014/PTUN.ABN Halaman 7 dari13 Halaman6. Bahwa Tergugat telah memenangkan PT.

DHARMABAKTIABAD)); n2 nnn nnn nnn nnn nnn cnc cen cnc cnnBahwa kemudian pada tanggal 11 September 2014 Tergugat telahmengeluarkan surat nomor: 4/RJWB.SGH/PP/SPUKBS/IX/2014 perihalRalat Jawaban Sanggahan yang pada intinya Tergugat membenarkanPutusan Perkara Nomor: 33/G/2014/PTUN.ABN Halaman 9 dari13 Halamansanggahan Penggugat tentang batas akhir masa berlaku Sertifikat BadanUsaha dari kedua perusahaan (PT.

Rp. 300.000, Putusan Perkara Nomor: 33/G/2014/PTUN.ABN Halaman 15 dari13 Halaman Meterai 0... eee Rp. 6.000, JUMLAH Rp. 426.000, (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 29/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :29/G/2020/PTUN.Abn.,tanggal 6 Mei 2021, secara elektronik ;3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat surat tersebutdalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa tata usaha negara ini;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 83/PEN.HS/2021/PTTUN.MKStanggal 5 Agustus 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 83/PEN.HS/2021/PTTUN.MKStanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 29/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 6 Mei 2021, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MENGADILI. DALAM EKSEPSI1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;Il. DALAM POKOK PERKARA1.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 29/G/2020/PTUN.Abn., tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonanbanding atas putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Ambon Nomor:29/G/2020/PTUN.Abn tanggal 6 Mei 2021 sesuai dengan Akta PermohonanBanding Nomor 29/G/2020/PTUN.Abn tanggal 18 Mei 2021 yangdisampaikan secara elektronik;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 83/B/2021/PTTUN MksMenimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh KuasaHukum Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) yang disampaikan secara elektronik;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 29/G/2020/PTUN.Abn, diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hariKamis, tanggal 6 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugatdan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :29/G/2020/PTUN.Abn Tergugat

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN.ABN, dari buku induk register perkara ;-----------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000 ,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;---------

17/G/2015/PTUN.ABN

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat kedudukan :Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon : Telah membaca surat gugatan tertanggal 29 Juli 2015, yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal 5 Agustus 2015 dalam register perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN.ABN ; nnnn ene nnnc nee ec cece ne cece ecencecencncensHal 1 dari 6 halaman Penetapan

Perkara Nomor 17/G/2015/PTUN.ABNTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 17/Pen.MH/2015/PTUN.ABN tertanggal 7 Agustus 2015 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 17/Pen.PP/2015/PTUN.ABN tertanggal 10 Agustus2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara

Ambon Nomor : 17/Pen.HS/2015/PTUN.ABN, tanggal 26 Agustus2015 tentangPenetapanHariSidang;Telah membaca berkas perkara dan mendengar Para Pihak;Tentang Duduknya PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Juli 2015yang didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontertanggal 05 Agustus 2015 dengan register nomor perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN.ABN;Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara iniadalah :1.Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon, Nomor

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untukmencoret perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN.ABN, dari buku indukregisterPGRKANA, jseHasiesssesseencncesenssennnisseasennnneseeeserniensseeemennnnnneseRarnot3.

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.HAKIM ANGGOTA II,Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 17/G/2015/PTUN.ABNPRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,HUSIN SLAMATPERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 17/G/2015/PTUN.ABN :e PANGGILAN : Rp. 125.000,e BIAYAATK : Rp. 120.000, e PNBP : Rp. 35.000.e MATERAI : Rp. 6.000.JUMLAH : Rp. 286.000, (Dua ratus delapan puluh enam riburupiah)