Ditemukan 276 data
15 — 1
cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salahsatu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan faktayang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalamPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repblik
103 — 20
Simbangkulon KecamatanBuaran Pekalongan (Bukti T.VI.2) ;Foto copy Sertifikat SHM No.00798 luas 127 M2 atas nama HajiMuhammad Tasuri yang terletak di Desa Simbangkulon KecamatanBuaran Pekalongan (Bukti T.VI.3) ;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.07/Pdt.G/2008/PN.Pk1 tertanggal 11 Agustus 2008 (Bukti T.VI.4) ;275 Foto copy Salinan Putusan banding Pengadilan Tinggi SemarangNo.48/PDT/2009/PT SMG tertanggal 6 April 2009 (Bukti T.VI.5) ;6 Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Repblik
Dian Anggraini
188 — 190
JoAktaNomor: 13 tanggal 25 Oktober 2011 tentang PernyataanKeputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum PemegangSaham PT Millennium Mining And Resources yang di buatRaden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H, Notaris di Jakarta(Bukti P8D), aktamana telah di terima dan dan di catatdidalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum dan HakAsasi Manusia Repblik Indonesia tanggal 06 Desember 2011Nomor: AHUAH.01.1039383 (Bukti P8E). joAkta Nomor: 107 tanggal 18 Desember 2008 tentangPerubahan PT Millennium
Terbanding/Tergugat II : JOKO PARYANTO alias JOKO PY
Terbanding/Tergugat I : RUSBANDI Diwakili Oleh : H.M. BIMAS ARIYANTA, SE, SH, CN DK
Terbanding/Turut Tergugat : Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta POLDA DIY
59 — 42
Bahwa selain dari pada itu Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat terjadibegitu saja, justru Penggugatlah yang telah lebih dahulu MelakukanPerbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan Laporan Polisi yangpada saat ini sedang dalam Penyelidikan dan Penyidikan KepolisianNegara Repblik Indonesia sebagaimana diakui oleh Penggugat atasLaporan baik yang dilakukan oleh Tergugat Il (Kedua) maupunTergugat (Kesatu) dalam perkara Aquo ini;15.
100 — 44
Menimbang bahwa mengenai Unsur Setiap Orang dimana menurut peraturanMahkamah Agung Repblik Indonesia No.1398 / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995,kataseSetiap Orang adalah sama dengan termologi kata Barang Siapa jadi yang dimaksudSetiap Orang disini adalah Setiap Orang atau pribadi yang merupakan Subjek Hukumyang melakukan perbuatan Pidana atau Subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yangdapat dimintai pertanggung jawab atas seagala tindakannya : Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
1297 — 646
KewajibanPembayaran Utang (UUK dan PKPU) yang menyatakan bahwa:Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalammata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupunyang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karenaperjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh Kreditor untukmendapat pemenuhannya dari harta kekayaanDebitor; 7222222 onan nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa pengertian tersebut juga selaras dengan YurisprudensiMahkamah Agung Repblik
37 — 7
51/TMBIL/04/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa RENDI P DEWA BIN JON SAFRI terbukti secara sak danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika Gol. dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan tanpa hakmenyimpan senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112ayat (2) UndangUndang RI, No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat(1) UndangUndang Darurat Repblik
129 — 53
TJHANG KIAN KIONG (dahulu) sekarang atasnama HENDRICK /PENGGUGAT dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan pasal 6 Undangundang Repblik Indonesia Nomor : 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Bendabenda yangberkaitan dengan tanah atas permintaan Tergugat Ill selaku penjual dalamhal in) PT BANK CENTRA ASIA Tbk. Cabang Utama Singkawang ;Bahwa Tergugat Ill mengajukan pelelangan Eksekusi atas SHM No.6652/Pasiran/2008 an.
505 — 278
menentangPemerintah Republik Indonesia untuk menyerang kedaulatanya dengan caramembentuk satu wilayah Negara yang masih dikuasai secara syah olehpemerintah Negara Republik Indonesia ;Bahwa yang dimaksud dengan Negara Republik Melanesia adalah Negara yangdibentuk didaerah yang berada diwilayah Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat yang masih dikuasai oleh Negara Republik Indonesia ;Bahwa benar saksi menerangkan, wilayah daerah Provinsi Papua dan ProvinsiPapua Barat adalah wilayah daerah Negara Repblik
Indonesia yang masihdikuasai secara syah.Bahwa Negara Repblik Melanesia telah di Proklamasikan Presiden PertamaPemerintahan Negara Republik Melanesia an.
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
Budi Santoso bin Nurdin
158 — 62
Ut.Unsur delik dalam Pasal 85 UndangUndang Repblik Indonesia Nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan, adalah sebagai berikut :Ad 1.
RONALD LOLANG
Tergugat:
1.Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur
2.Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
57 — 6
Prt/Perpu/032/1958 tanggal 30 Oktober1958 tentang Larangan Adanya OrganisasiOrganisasi yang Didirikan oleh DanAtau untuk OrangOrang Warga Negara dari Negara Asing Yang TidakMempunyai Hubungan Diplomatik dengan Negara Repblik Indonesia (T.11);2. Keputusan Penguasa Perang Pusat No.
MULYANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANGERANG SELATAN
75 — 15
Tngdi lingkungan kepolisian negara repblik indonesia dinyatakanbahwa Laporan polisi model A dibuat oleh anggota Polriyang mengetahui adanya tindak pidana .Adanya dugaan tindak pidana Pertolongan Jahat /Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP,berawal pada tanggal 10 Juli 2019 ketika TERMOHONmelakukan penangkapan terhadap ROMAYUDIN Als ROMIBin Alm ASMAIL terkait perkara Memberikan keteranganmenyesatkan dan mengalihkan barang yang menjadi objekjaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 — 20
Jadi menurut saya suami saya melanggar PeraturanPemerintah Repblik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perwainan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil;. Suami saya juga melanggar hak istri dengan menjualharta benda yang dimiliki bersama tanpasepengetahuan saya;. Penyebab mengapa saya sering tinggalkan rumah,6alasannya seagai berikut:a.
109 — 67
menentangPemerintah Republik Indonesia untuk menyerang kedaulatanya dengan caramembentuk satu wilayah Negara yang masih dikuasai secara syah olehpemerintah Negara Republik Indonesia ;Bahwa yang dimaksud dengan Negara Republik Melanesia adalah Negara yangdibentuk didaerah yang berada diwilayah Provinsi Papua dan Provinsi PapuaBarat yang masih dikuasai oleh Negara Republik Indonesia ;Bahwa benar saksi menerangkan, wilayah daerah Provinsi Papua dan ProvinsiPapua Barat adalah wilayah daerah Negara Repblik
Indonesia yang masihdikuasai secara syah.Bahwa Negara Repblik Melanesia telah di Proklamasikan Presiden PertamaPemerintahan Negara Republik Melanesia an.
RUSLIANA TAMBUNAN
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR CENGKARENG
82 — 34
Bahwa dengan penetapan Pemohon menjadi Tersangka tidakdilakukan gelar perkara hingga tidak ada cukup yaitu paling sedikit 2(dua) jenis alat bukti maka Termohon telah melanggar hukumsebagaimana dimaksud pada: Pasal 1 angka 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015, pada halaman 98 Putusan Mahkamah Konstitusi Repblik Indonesia Nomor 21/PUUX11/2014, tanggal 28 April 2015, poin 3.16 angka 1 huruf JSetelah PEMOHON mengurai, membahas secara objektif
17 — 7
Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Suamimempunyai pekerjaan sebagai seorang Pengusaha yang mempunyai penghasilanyang cukup besar sebagaimana telah terurai pada Gugatan Rekonpensi poin (3) dan(6) tersebut maupun pula dalil pada dalil Repblik dalam Rekonpensi poin (4), (5)Him 15 dari 51 hal. Put. No087.
ANIDAYANTI QAMARIYAH PELUPESSY
Tergugat:
1.IRFAN ALIE
2.NY. DJASNAMAWI
3.ROSMA ALIE
4.MUHAMAD NIRWAN ALIE
5.MUHAMAD SYAFRI RADJAB
6.CHALILAH MADJID
7.BOB IRWAN IBRAHIM ABU KASIM
8.SYAFRI IWANSYAH BAKRI
9.SYAH RIZAL BAKRI
10.NOVIE AMELIA BAKRI
11.LUTHFI ACHMAD
12.RIDWAN MADJID
13.ZULHAIDA
14.FAUZI IRAWAN KHARY
15.ROHANY
16.NURMALA RIDWAN
17.BURHAM ABUKASIM
18.HANAFI ABU KASIM
19.RUSDI AMBON
20.Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah LIDYA GOSAL, S.H.
21.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon
124 — 55
Sertifikat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Repblik Indonesia. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor PertanahanKota Ambon, Sertifikat Hak Milik No. 1294 Propinsi Maluku, Kabupaten/KotaAmbon, Kecamatan Sirimau, Desa/Kelurahan Honipopu, Daftar Isian 307No. 4236/2019, Daftar Isian 208 No. 2329/2019 Kantor PertanahanKabupaten/Kota Ambon atas nama Mohamad Bin Hadji Abdul Kader Tjoa,Saida Binti Hadji Abdul Kader Tjoa, Rachma Binti Hadji Abdul Kader Tjoa,bukti (P.4);5.
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) atau Pasal 206 ayat (6) Rbg";Bahwa oleh karena telah dikabulkannya eksepsi Para Terlawan/Para TermohonKasasi tersebut, maka Judex Facti tidak lagi memeriksa pokok perkara danmemutuskan menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Penerapan Hukum;1Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya alinea ke3halaman 28, menyatakan:"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Surat EdaranMahkamah Agung Repblik
Terbanding/Tergugat I : WILLY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : HADRYANTUS MENTILI, SE.,
Terbanding/Tergugat III : RUDY SUTANTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY DWI PRIBADI SH
137 — 72
Selanjutnya aktetersebut diubah berdasarkan akte nomor 11 tanggal 3 Mei 2013 yangdibuat HARDI WIJAYA, Sarjana Hukum, Notaris jakarta dan telah di terimadan di catat di dalam database Sistim Administrasi Badan HukumHal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repblik Indonesia, sesualdengan surat penerimaan Pemeberitahuan Perubahan Data Perseroan,Nomor : AHUAH.01.10.31319 tanggal 29 Juli 2013, dan sesuai dalamakte pada hurup Il romawi halaman 9 menyebutkan
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibenarkan,maka Termohon PK juga harus dihukum untuk membayar kepada Pemohon PKsebesar 3 x US$ 1,000,000,/ tahun = US$ 3,000,000,,karena Pemohon PKkehilangan hasil sewa gedung selama tahun 1997 sampai dengan tahun 2000,sebab fee royalty dibayar dari hasil sewa gedung;12 Perkara perdata ini sama seperti peristiwa pengangkatan jabatanKASAD;Sebagai misal seorang Jenderal X telah diangkat oleh bapak Presiden RepublikIndonesia menjadi pejabat Kasad baru menggantikan Kasad lama berdasarkan suratkeputusan Repblik