Ditemukan 191 data
Terbanding/Tergugat : HADI WIJAYA
166 — 55
Kerugian Immaterill:Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telahdilakukan oleh Tergugattersebut, menyebabkan kredibilitas dankepercayaan para relasi/ teman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana Penggugat tidak dipercaya lagi untukmelakukan transaksi jual beli tanah sebagai seorangan perantara,apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkansebesar Rp. 25.000.000.000,(Dua puluh lima milyar Rupiah);25Bahwa dengan demikian selurun kergian yang PENGGUGAT deritaakibat
78 — 17
Luthfi Bin Sulaiman sebagai seorangan pegawainegeri sipil yang juga sebagai Kepala Badan Kesbang Linmas dan satpol PPKabupaten Pidie selaku Penanggung Jawab Penyaluran Dana Bantuan Diyatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 877 Tahun 2005 tanggal 29Desember 2005 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Diyat KabupatenPidie Tahun 2005Bahwa bantuan dana diyat sebesar Rp. 3.089.000.000, (tiga milyar delapanpuluh Sembilan juta rupiah) dan dana BOP sebesar Rp.106.446.500, (seratusenam juta empat
Luthfi Bin Sulaiman;Menimbang, bahwa terdakwa sesuai dengan kewenangan yang ada padanya,mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, danmenjalankan aturan hukum yang berlaku baik dalam pelaksanaan tugas sehariharisebagai seorangan pegawai negeri sipil yang juga sebagai Kepala Badan KesbangLinmas dan satpol PP Kabupaten Pidie selaku Penanggung Jawab Penyaluran DanaBantuan Diyat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 877 Tahun 2005tanggal 29 Desember 2005 tentang Pembentukan
DANIAR RASYID SETYA WARDHANA, SH
Terdakwa:
SUDARSONO alias PAK NIK bin alm SUTARJO
62 — 39
Ketika siang harinya saksi menanyakan kepada anakkorban kenapa terdakwa ke rumah anak korban tadi pagi, dijawab bahwa mintainjekinjek.Menimbang, bahwa persetubuhan terhadap anak korban juga diketahuiberdasarkan adanya bukti surat Visum et repertum yang menyatakan adanyarobekan lama selaput dara menyerupai seorangan perempuan yang telahmelakukan hubungan suami istri;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa telah terjadi persetubuhanterhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
158 — 50
Dengan demikian Majelis Hakim menilai terdapathubungan sebab akibat antara kerugiankerugian yang dirasakan Penggugattersebut dengan terbitnya objek gugatan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatasdikatikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat adalah seorangan yang merasa kepentingannyadirugikan secara langsung akibat terbitnya objek gugatan, sehingga Penggugatmemiliki kKedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
M. SADRI ATMUAR
66 — 42
Sadri Atmuar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
Agus Eko Wahyudi, S.H.,M.H
Terdakwa:
3.MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER
4.MICHAEL SITUMEANG ALs MICHAEL
28 — 4
Michael Situmeang als Michael telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mayer Suheri Situmeang als Mayer oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II.
115 — 35
Sesuai dengan pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwadalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperundangan perpajakan, untuk Wajib Pajak Badan adalah pengurus, Pasal 32ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurusdimaksud ayat (1) huruf a adalah orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijakansanaan dan atau mengambil keputusandalam menjalankan perusahaan;Bahwa Sesuai dengan pasal 32 ayat (8) UU KUP mengatur bahwa badan dapatmenunjuk seorangan
430 — 351
., yang mempunyai jabatan sebagai Direktur LADUI MUI SUdan atribut pekerjaan sebagai advokat, kehadirannya sebagaiPenggugat dalam perkara a quo lebih tepat dipandang sebagai pribadiperseorangan selaku seorangan Warga Negara Indonesia di hadapanhukum ;Apabila Penggugat mengatasnamakan dirinya mewakili LADUI MUI SU,diperlukan surat kuasa khusus untuk itu dari pemberi kuasa yaitu darianggota LADUI MUI SU kepada H. HAMDANI HARAHAP, SH, M.Hum.
123 — 39
Tentang Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian setiap orangdimaksud dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah memiliki spesifikasi atau persyaratanorang per seorangan itu harus memangku/ memiliki jabatan atau kedudukan, maka perlukiranya
42 — 19
keterangan saksi yang menyatakan berdekatan denganrumah saksi dengan rumah Penggugat / Tergugat ternyata di PS tidaklahdemikian, begitu juga mengenai barangbarang emas milik Penggugatdibeli setelah kawin ternyata gelang emas milik Penggugat semuanya dibelioleh orang tua Penggugat terbukti modelnya sama dengan apa yangdimiliki oleh ibu Penggugat.Dan masih banyak lagi kebohongankebohongan yang dinyatakan olehsaksi, sehingga keterangan saksi ini harus di tolak atau dikesampingkan,karena dia hanya seorangan
134 — 21
dengan terdakwa yang merupakan teman satu partai, tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa saksi sudah menjadi pengurus PDIP sejak tahun 2014, dan saksi sejak tahun2005 sudah ada di partai menjadi kader;Bahwa saksi terlibat sebagai tim pemenangan dalam proses rekruitmen bakal calonkepada daerah dari PDIP untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BaritoUtara tahun 20132018;Bahwa mekanismenya pada waktu itu PDIP membentuk tim pemenangan, untukpenjaringan PDIP membuka melalui jalur seorangan