Ditemukan 279 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MOLTEN ALUMINUM PRODUCER INDONESIA
18666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For non intercompany sales pricing, HTJuses the average of three month aluminium price used by Sigmathe biggest secondary aluminium smelter in Asia;16.8.
Register : 13-04-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst
Tanggal 2 Mei 2018 — IVY DJAYA SUSANTYO X LIMITED LIABILITY COMPANY VI HOLDING,Cs
239122
  • Bahwa diikutkannya Tergugat il dalam perkara ini, adalah karenaTergugat Il merupakan badanhukum yang dibentuk oleh Tergugat untuk melaksanakan kewajiban investasi di Indonesia, dalam hal iniuntuk membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) di wilayah IUPmilik PT AdhiKartiko Pratama;.
Register : 26-11-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN KOLAKA Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
276221
  • .:001/AMINEYR(IKD)/2020/04/01 kepada Consignee (penerima barang)yaitu PT BUKIT SMELTER INDONESIA.Bahwa, sehubungan dengan pembelian muatan sebanyak 4 (empat)kapal tongkang tersebut, PENGGUGAT telah melakukan pembayaranterhadap keseluruhan pembelian biji nikel melalui transfer Bank kerekening TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut:a) Pembayaran pertama dari Tongkang dan pembayaran pertamadari Tongkang II dikurangi potongan cicilan PT.
Register : 29-04-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN Mentok Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Mtk
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DODDY DARENDRA PRAJA, SH
Terdakwa:
1.DARYANTO Als YANTO Bin SUPARDI
2.PRIMA HARIADI Als PRIMA Bin SUGITO
3.SAKIANTO Als SAKI Bin SAKBAN
37344
  • Setjen/Kum.1/7/2018 tentangPedoman Pinpukul Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwapenggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatankehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuanstrategis yang tidak dapat dielakkan, pada ayat (2) menyebutkan bahwakepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah pertimbangan meliputi pertambangan mineral, batu bara,minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter
Putus : 14-07-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 21/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN TBT
Tanggal 14 Juli 2017 — PT.BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK CABANG KUALA TANJUNG lawan EMBRIS BANJAR
19858
  • BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) TBK CABANG KUALA TANJUNG,beralamat di Jalan Smelter Site Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, KabupatenBatu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya memberikan kuasa kepada 1).Bambang Santoso, SH. MH., 2). Erwin Asmadi, SH., MH., 3). Yusna Wulan SariTanjung, SH., MH., 4). Trisno Baskoro, SH., 5). Hendra Julianta, SH., 6).Hermansyah, SH., 7). Nimrod M Ganda Tua Lingga, SH., 8). dam Harahap, SH.
Register : 03-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg
Tanggal 26 Januari 2021 — FAHMI FACHRUROZI Bin H.M. NAJIB SYAMSUL KOMAR
9114
  • .- Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:- Religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisata rohani;- Pertambangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter;- Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan;- Panas bumi;- Telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi
    tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan yaitu:Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyaitujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:Religi, meliputi tempat ibadah, tempat pemakaman non komersial dan wisatarohani;Pertambangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter
Register : 30-01-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.B/2014/PN.PKP
Tanggal 17 Juli 2014 — H. NURZAL BIN JUMAIDI
587
  • ROBBINURDIANTO uang sejumlah Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di belakang Smelter AWI kurang lebih7,5Hectare, dengan batas timur berbatas dengan rawa2 + 275 M, Barat berbatasdengan rawa2 + 275 M, Utara berbatas dengan rawa2 + 275 M, Selatan berbatasdengan Kamarudin atau APING; dimana dengan kwitansi tersebut seolaholahbenar telah terjadi penjualan lahan tanah yang dikuasai oleh terdakwasebelumnya kepada sdr. AKP. ROBI NURDIANTO SH, MH Bin H.
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
7146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua perusahaan afiliasitersebut merupakan perusahaan smelter dengan openaccount sebagai payment methoanya;Berdasarkan hasil analisis kesebandingan yang telahdilakukan dengan transaksi independen yang ada, diketahuibahwa transaksi independen yang ada di Korea dan Jepangmerupakan transaksi pembanding paling sebanding dengantransaksi afiliasi, dengan penjelasan sebagai berikut:Halaman 36 dari 102 halaman.
Register : 01-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 110/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
Baharuddin Bin Abdul Razak
478119
  • Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia;Bahwa pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 pada pasal4 disebutkan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untukkegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan,yang salah satunya ialah kegiatan pertambangan yang meliputipertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana,prasarana dan smelter
    dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Pasal 4 disebutkanbahwa Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyaitujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, yang salah satunya ialah kegiatanpertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gasbumi termasuk sarana, prasarana dan smelter
Register : 02-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PERSEROAN) VS I. GUBERNUR MALUKU UTARA., II. PT. WANA KENCANA MINERAL;
227149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaanmasih tetap tinggi yaitu tahun 2013 sebesar Rp80 milyar, tahun2014 sebesar Rp60 milyar dan tahun 2015 93 milyar, ditambahbeban pengeluaran lainnya, sehingga perusahaan mengalamikerugian pada tahun 2013 sebesar Rp189 milyar, tahun 2014sebesar Rp61 milyar dan tahun 2015 sebesar Rp146 milyar.Walaupun perusahaan mesti mengalami kondisi ini, tetapiperusahaan tetap berharap dapat kembali menjalankan kegiatanoperasionalnya di tahun selanjutnya, yang akan memberikeuntungan kembali, terutama bila smelter
    Dengan adanya ObjekSengketa, akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaanuntuk kembali beroperasi sekaligus memasok hasil produksi untukmendukung bahan baku industri (Smelter) dan kembalimemperoleh keuntungan, serta mengurangi atau mengembalikankerugian yang telah dialami pada 3 tahun terakhir sebesar Rp396milyar ;Alasan dari aspek keberadaan Karyawan, ekskaryawan danMasyarakat; Walaupun karyawan, termasuk karyawan yang berasal darimasyarakat sekitar, sudah sangat banyak yang di PHK, tetapisemua
Register : 24-08-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANTA ENG Nomor 6/PDT.G/2015/PN BAN
Tanggal 29 Februari 2016 — - RAJJA DG. NGALLE Bin BOMBANG - .RAMINA Binti PAJAL LAWAN - MUHCTAR Bin BAHTIAR
7016
  • BACHTIAR MILE tersebut danmenyuruh agar permasalahan tersebut dimusyawarahkan di tingkatdesa;Bahwa, tanah sengketa tersebut sekarang dijadikan smelter;Bahwa, benar ada gambar lokasi yang masih putih (masih bermasalah)ketika ada penjualan tanah kepada PT TITAN;Bahwa nama kepala desa ketika itu adalah AMIRUDDIN SURE;Bahwa, hasil kesepakatan di kepala desa, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan H. BACHTIAR MILE adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan H.
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
257132
  • permohonan tertuliskepada pihak pertama untuk memperpanjang peranjian ini 2 bulansebelum peranjian ini berakhir.Apabila peranjian dengan Pihak Kedua berubah, maka semua bijihtambang harus memenuhi kebutuhan produksi pabrik pengolahanterlebih dahulu, dan perjanjian kerja akan dinegosiasikan lagi.Apabila Pihak Kedua tidak berminat untuk meneruskan kontrak,maka Pihak Kedua wajib menyerahkan semua aset tambang kepadaPihak Pertama, dan aset Pihak Kedua akan dinegosiasi lagi untukpengembaliannya.Setelah smelter
    Semua prosedur terkait yang diperlukan untukkegiatan penjualan akan di sediakan oleh Pihak Pertama.Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangunsmelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal danlegal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalam proyekpembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikut berpartisipasidalam investasi proyek pembangunan smelter, penambahan modalakan dimasukan kepada Pihak Pertama berdasarkan jumlahinvestasi yang diperlukan dalam proyek pembangunan
    Utr.8.10.tes12.Setelah smelter Pihak Pertama selesai dibangun, makakonsentrat pilihan harus dijual kepada pihak Pertama, harga akandihitung sesuai dengan harga pasar.Sebelum jjin ekspor Pihak Pertama selesai diurus, untukkelancaran produksi di tambang maka Pihak Kedua akanbertanggung jawab untuk menjual semua hasil produksikonsentrat, semua biaya yang timbul akibat penjualan tersebutakan dipotong uang talang yang telah dibayar Pihak Kedua untukpengoperasian tambang dan peleburan, serta dipotong uangtalang
    yang dibayarkan untuk Pihak Pertama dan dikurangibagian yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua, sisa uangsetelah pemotongan akan diserahkan kepada Pihak Pertama.Semua prosedur terkait yang diperlukan untuk kegiatan penjualanakan di sediakan oleh Pihak Pertama.Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangunsmelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal danlegal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalamproyek pembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikutberpartisipasi
    dalam investasi proyek pembangunan smelter,penambahan modal akan dimasukan kepada Pihak Pertamaberdasarkan jumlah investasi yang diperlukan dalam proyekpembangunan smelter.Apabila dana yang ditalangi Pihak Kedua telah dikembalikansemua, maka semua biaya yang timbul mulat dari penambangansampai penjualan akan ditangung oleh kedua belahpihak,Penjualan akan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mencaripelanggan.Maka pernanjian perusahaan akan berakhir pada tanggal 30Desember 2025, Jika Pihak Pertama
Register : 11-04-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdi
Tanggal 17 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
JACKSON ANDRE WILLIAM KUMAAT Alias JACKSON Bin NICO KUMAAT
10625
  • Surya Saga Utama;
  • 1 (satu) rangkap local invoice No :215/QZ/INV/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
  • 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama Penambangan Biji Nikel untuk Suplay Smelter diluar pulau Kabaena dengan asal Nickel ore dari PT. Surya Saga Utama, dengan nomor kontrak No : 7 / PKS / SSU CMI / VI / 2018, No.: 003 / SSU CMI / XII / 2018, tanggal 27 November 2018 antara PT. Surya Saga Utama dengan PT.
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
242146
  • permohonan tertuliskepada pihak pertama untuk memperpanjang peranjian ini 2 bulansebelum peranjian ini berakhir.Apabila peranjian dengan Pihak Kedua berubah, maka semua bijihtambang harus memenuhi kebutuhan produksi pabrik pengolahanterlebih dahulu, dan perjanjian kerja akan dinegosiasikan lagi.Apabila Pihak Kedua tidak berminat untuk meneruskan kontrak,maka Pihak Kedua wajib menyerahkan semua aset tambang kepadaPihak Pertama, dan aset Pihak Kedua akan dinegosiasi lagi untukpengembaliannya.Setelah smelter
    Semua prosedur terkait yang diperlukan untukkegiatan penjualan akan di sediakan oleh Pihak Pertama.Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangunsmelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal danlegal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalam proyekpembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikut berpartisipasidalam investasi proyek pembangunan smelter, penambahan modalakan dimasukan kepada Pihak Pertama berdasarkan jumlahinvestasi yang diperlukan dalam proyek pembangunan
    Utr.8.10.tes12.Setelah smelter Pihak Pertama selesai dibangun, makakonsentrat pilihan harus dijual kepada pihak Pertama, harga akandihitung sesuai dengan harga pasar.Sebelum jjin ekspor Pihak Pertama selesai diurus, untukkelancaran produksi di tambang maka Pihak Kedua akanbertanggung jawab untuk menjual semua hasil produksikonsentrat, semua biaya yang timbul akibat penjualan tersebutakan dipotong uang talang yang telah dibayar Pihak Kedua untukpengoperasian tambang dan peleburan, serta dipotong uangtalang
    yang dibayarkan untuk Pihak Pertama dan dikurangibagian yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua, sisa uangsetelah pemotongan akan diserahkan kepada Pihak Pertama.Semua prosedur terkait yang diperlukan untuk kegiatan penjualanakan di sediakan oleh Pihak Pertama.Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangunsmelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal danlegal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalamproyek pembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikutberpartisipasi
    dalam investasi proyek pembangunan smelter,penambahan modal akan dimasukan kepada Pihak Pertamaberdasarkan jumlah investasi yang diperlukan dalam proyekpembangunan smelter.Apabila dana yang ditalangi Pihak Kedua telah dikembalikansemua, maka semua biaya yang timbul mulat dari penambangansampai penjualan akan ditangung oleh kedua belahpihak,Penjualan akan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mencaripelanggan.Maka pernanjian perusahaan akan berakhir pada tanggal 30Desember 2025, Jika Pihak Pertama
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
223131
  • permohonan tertuliskepada pihak pertama untuk memperpanjang peranjian ini 2 bulansebelum peranjian ini berakhir.Apabila peranjian dengan Pihak Kedua berubah, maka semua bijihtambang harus memenuhi kebutuhan produksi pabrik pengolahanterlebih dahulu, dan perjanjian kerja akan dinegosiasikan lagi.Apabila Pihak Kedua tidak berminat untuk meneruskan kontrak,maka Pihak Kedua wajib menyerahkan semua aset tambang kepadaPihak Pertama, dan aset Pihak Kedua akan dinegosiasi lagi untukpengembaliannya.Setelah smelter
    Semua prosedur terkait yang diperlukan untukkegiatan penjualan akan di sediakan oleh Pihak Pertama.Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangunsmelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal danlegal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalam proyekpembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikut berpartisipasidalam investasi proyek pembangunan smelter, penambahan modalakan dimasukan kepada Pihak Pertama berdasarkan jumlahinvestasi yang diperlukan dalam proyek pembangunan
    Utr8.10.tes12.Setelah smelter Pihak Pertama selesai dibangun, makakonsentrat pilihan harus dijual kepada pihak Pertama, harga akandihitung sesuai dengan harga pasar.Sebelum jjin ekspor Pihak Pertama selesai diurus, untukkelancaran produksi di tambang maka Pihak Kedua akanbertanggung jawab untuk menjual semua hasil produksikonsentrat, semua biaya yang timbul akibat penjualan tersebutakan dipotong uang talang yang telah dibayar Pihak Kedua untukpengoperasian tambang dan peleburan, serta dipotong uangtalang
    yang dibayarkan untuk Pihak Pertama dan dikurangibagian yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua, sisa uangsetelah pemotongan akan diserahkan kepada Pihak Pertama.Semua prosedur terkait yang diperlukan untuk kegiatan penjualanakan di sediakan oleh Pihak Pertama.Pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan membangunsmelter, agar Pihak Pertama dapat beroperasi secara normal danlegal, apabila Pihak pertama tidak dapat berinvestasi dalamproyek pembangunan smelter, maka Pihak Kedua akan ikutberpartisipasi
    dalam investasi proyek pembangunan smelter,penambahan modal akan dimasukan kepada Pihak Pertamaberdasarkan jumlah investasi yang diperlukan dalam proyekpembangunan smelter.Apabila dana yang ditalangi Pihak Kedua telah dikembalikansemua, maka semua biaya yang timbul mulat dari penambangansampai penjualan akan ditangung oleh kedua belahpihak,Penjualan akan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mencaripelanggan.Maka pernanjian perusahaan akan berakhir pada tanggal 30Desember 2025, Jika Pihak Pertama
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andrian Syahbana
538216
  • Rockstone Mining Indonesia akan dijual ke smelter namunSaksi tidak tahu akan di jual ke smelter mana;Bahwa setahu Saksi yang menanda tangani dokumen pangapalanperiode tahun 2019 adalah Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur utamaPT. Bososi Pratama dan pada 2020 adalah Delfi Andri selaku KuasaDireksi PT. Bososi Pratama;Bahwa saksi selaku KTT yang mengetahui bahwa PT. PertambanganNikel Nusantara, Pt. Natural Persada Mandiri dan PT. Core AxesIndonesia/PT.
    Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasanhutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapatdielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumitermasuk sarana, prasarana dan smelter
Register : 28-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 15/Pdt.sus-PHI/2014/PN.Gsk
Tanggal 31 Maret 2015 — Perdata Khusus-PHI - Ir. SYAIFUL BACHRI, MSC., MM. Melawan - PT. SMELTING
10833
  • Bahwa, pada saat kejadian dugaan kebocoran gas tanggal 7 Juli 2013 TERGUGAT REKONPENSI telah membuat dan menandatanganisurat pernyataan yang pada intinya menyatakan :..bahwa kebocoran SO2 yang terjadi dan menimpa wearga desaRoomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik adalah diakibatkankebocoran SO2 dumper pabrik Smelter PT. Smelting padahari minggu tanggal 7 Juli 2013 jam 13.42Hal. 19 dari 42 halaman Putusan No : 15/Pdt.SusPHI/2014/PN Gs5. Bahwa6. Bahwa7.
Register : 06-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Afni Carolina
Terbanding/Terdakwa : NUR ALAM
1927834
  • MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;BB No.410: 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakankonstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;BB No.411: 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factoryconstruction for ferronickel and/or nickel matte;BB No.412: 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. BILLYINDONESIA;BB No.413: 1 (satu) lembar print out warna Peta Wilayah Izin UsahaPertambangan PT.
    MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 besertalampirannya;BB No.410: 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kKelayakankonstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/ atau nikel matte;BB No.411: 1 (satu) bundel feasibility study summary report smelter factoryconstruction for ferronickel and/or nickel matte;BB No.412: 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.BILLY INDONESIA;BB No.413: 1 (satu) lembar print out warna Peta Wilayah Izin UsahaPertambangan PT.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIO TINTO INDONESIA
10346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeriksa telahmelakukan pengujian dengan comparable uncontrol method, dimana pembandingnya adalah pembeli independen yangmemiliki tyoe smelter dan Manner of payment Open account;Perbedaan jangka waktu pembayaran provisional invoice antaraperusahaan afiliasi yaitu Atlantic Copper dan PT Smeltingdengan perusahaan independen yaitu Pan Pacific Copper(Nippon), Pan Pacific Copper (Mitsui/Nitetsu), MitsubishiMaterial Corp, Sumitomo Metal Mining Co.Ltd, Dowa MiningCo., Ltd dan Furukawa) menjadi dasar koreksi
Register : 13-08-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Pso
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat: - NURLAN USMAN (Di Wakili Kuasanya A.H. MAKASAU, S.H., M.H. Tergugat: - PT. WAXIANG NICKEL INDONESIA - BUPATI MOROWALI (Turut Tergugat)
221109
  • Kabupaten Morowali terpisah dengan Kabupaten Poso menjadikabupaten tersendiri, Kabupaten Buol terpisah dari kabupaten Buol Tolitoli,sedangkan kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) terpisah dari KabupatenBanggai ;Bahwa pada tahun 2012, datang sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing(PMA) bernama PT Wanxiang Nickel Indonesia,PT (Tergugat) yang bergerak disektor pertambangan nickel, dengan rencana membangun pabrik pemurnian hasiltambang nickel (smelter) dan membebaskan sejumlah areal lahan tanah milikmasyarakat