Ditemukan 4158 data
1.NANANG P., SH.
2.TIMBUL M., SH.
3.Anneke Setiyawati, SH
Terdakwa:
ROBI.
18 — 2
dengandokumen yang sah;Halaman 11 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.PstMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika golongan tidak berwenang
setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan olehIndustri Farmasi, pedangang besar farmasi, dan sarana penyimpananpenyediaan Farmasi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35tahun 2009 bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kapada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan IImu Pengetahuan dan tehnologi dengan tata carapenyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yangbersangkutan yaitu terdakwa ROBI di dalam memiliki, menyimpan atauHalaman 15 Putusan Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pstmenguasai
YENNI MAYA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRA ALIAS KENTANG
15 — 2
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3433/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika
FUAD FARHAN S, S.H
Terdakwa:
ANDI Als ACUAN
16 — 3
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
Terbanding/Terdakwa : ALFRIDEL JINU, S.H. Bin DULIN JINU
320 — 309
Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasidan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP2. Terdakwa bebas dari pidana penjara3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah)4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa5.
Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapatmengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalammenggunakan Tehnologi ITE.
ZAINAL DWI ARIANTO, SH
Terdakwa:
ARIS SAIFUDIN BIN ELIAS ALM.
29 — 16
HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut;Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi
ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut.Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Utr Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
22 — 2
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
SAMUEL, S.H
Terdakwa:
ERFAN TARIHORAN Als PAK SAMPAN
14 — 3
Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Iselain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidananarkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan
28 — 6
netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Iimu Pengetahuan dan Tehnologi
plastik klip masingmasing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
24 — 2
Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuatdan bagian dalam putusan ini dan merupakan' satu kesatuan yang tidakterpisahkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidanganterhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalamhubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 sekitarpukul 14.30 Wib di tempat parkir Fakultas Tehnologi
Sukarno Hatta terdakwamelihat sebuah helm warna ungu merk INK yang diletakkan di atassepeda motor di tempat parkir Fakultas Tehnologi Pertanian KampusUniversitas Brawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang ;e Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui situasi amanterdakwa langsung mengambil helm warna ungu merk INK yang bukanmiliknya, kemudian ketahuan oleh Satpam Kampus UniversitasBrawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang dan dibawa ke Kepolisianbeserta barang buktinya ;e Bahwa terdakwa mengakui maksud dan
44 — 11
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwamenyimpan, menguasai, narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukanuntuk penembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic,serta reagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 111 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa: INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN pada hari Rabu tanggal03 Juli 2010 sekira
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dantujuan terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untukpenembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, sertareagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 114 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;3. Tuntutan Penuntut Umum Nomor.
1.ALFAN AKBAR NUGROHO BUNTARAN , ST
2.NANDA AYU PUSPITASARI ,Amd
29 — 6
tetanggaPara Pemohon;Halaman 6 dari 9 Penetapan No.393/Pdt.P/2019/PN.GskMenimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi
dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan
13 — 9
Foto copy ljazah Sekolah Tehnologi Menengah PGRI Nomor Induk :2415/1864 MU atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh KepalaSekolah Tehnologi Menengah PGRI pada tanggal 24 Mei 1995, fotocopy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda (P,5) : n neon enn nn nnn nnn ncn nnn. Foto copy Kartu Keluarga an.
24 — 14
pernikahannya tidak dicatatkan di Kua Kecamatan Sokaraja,Kabupaten Banyumas.Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian asal usul anakterkait hubungan keperdataan dengan lakilaki sebagai ayahnya, dapatditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagian ketentuanPasal 43 ayat (1) undangundang nomor 1 tahun 1974 berdasarkan Putusanmahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU/IX/2011 yang dian diantaranyamenjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapat dibuktikan berdasrkanimu pengetahuan dan tehnologi
dan /atau alat bulkti lain menurut hukummempunyiai hubungan darah;Hal 7 dari 11 hal Penetapan No.0075/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khusus berdasarkanimu pengetahuan dan tehnologi dan / atau alat bukti lain menuurt hukummempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yang dikenalsecara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwa sepanjangterkait dengan pembuktian atas dalil pengakuan maka alat bukti secara umumsebagaimana telah diatur dalam ketentuan
1.Ari Wicaksono
2.Marina Martha Megawati
26 — 6
dansenantiasa diakui selaku anak dari Para Pemohon oleh keluarga ParaPemohon.Menimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi
dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan
20 — 7
bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izindari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwalakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmupengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahmelawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.
27 — 7
bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengansurat izin dari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebutterdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupunpengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatanterdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
JUMARUDDIN BIN NAJAMUDDIN.
59 — 27
Utrpengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasiKepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meluputi setiapkegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta
reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan
IVAN DAMARWULAN SH
Terdakwa:
MAHADI
12 — 3
Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1730/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu
26 — 6
, penyalahgunaanadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumartinya secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatanatau tindakan mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidakberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
kemudian dalam pasal 8 ayat (1)menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingankesehatan dan dalam dan dalam ayat (2) nya menentukan dalam jumlah terbatasNarkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan seperti telahdiuraikan diatas
, seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan NarkotikaGolongan I, apabila orang tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan dan penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium;13Menimbang, bahwa dari fakta yang ada yaitu berdasarkan keterangansaksi Aman Sugianto Bin H.Hasan Saksri, saksi Leri Abdi
ZAINAL DWI ARIANTO, SH
Terdakwa:
AGUS MAULANA BIN SATIRI.
23 — 7
untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi
UtrMenimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic