Ditemukan 345 data
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bapak UMAR AIDIDdengan Nomor DO KDICB 1200027701 tanggal 14 Februari 2012 dan Nomor2 langsung KDICB 12000277 tanggal 14 Februari 2012 untuk dibawa ke Depo Meratus sebagaidokumen pengambilan container.Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2012, sekitar jam 14.00 WIB, saksi I.B.ARDANA selaku utusan Terdakwa UMAR AIDID, mendatangi bagian inbound PTMeratus Lines Surabaya untuk menyampaikan surat kuasa mengurus dan mengambilDO dan jaminan container serta telex release (surrender notice) untuk pengurusantersebut
Ardanaselaku utusan Terdakwa UMAR AIDID mendatangi bagian inbound PT.Meratus Lines Surabaya untuk menyampaikan surat kuasa mengurus danmengambil DO dan jaminan kontainer serta telex release (surrender notice)untuk pengurusan tersebut. Selanjutnya saksi ILB.
72 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggaran, Pejabat yang melakukanTindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/PPK, Bendahara,Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk MBRDirektif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya;Fotokopi surat PPK Nomor: KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaan pemeriksaanpekerjaan;Fotokopi surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal PenyampaianUsulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan;Fotokopi telex
Anggaran, Pejabat yangmelakukan Tindakan yang ~mengakibatkan pengeluaranBelanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan KerjaPenyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 besertalampirannya;Fotokopi surat PPK Nomor: KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaanpemeriksaan pekerjaan;Fotokopi surat Kasatker MBR Propinsi NTT Nomor: 147/satkerPRNTT/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal PenyampaianUsulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan;Fotokopi telex
47 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti T7.5/Telex dan laporankehilangan);G. Sebagaimana pada poin 8 Posita Gugatan Penggugat disebutkan :"Bahwa atas pelanggaran disiplin tingkat Ill yang dilakukan olehTergugat senyatalah telah melanggar Pasal 28 ayat (2) huruf b joPasal 28 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.
27 — 16
Kantor Camat GunungMegang ;Bahwa pada tanggal 8 Januari 2002 Camat Gunung Megangmenindaklanjuti Telex Bupati Muara Enim tanggal 3 Januari 2002 No.005/0015/1/2001 mengundang saudara Halik Bin Sopar dalam rangkaklarifikasi masalah tanah bangunan UDKP Kecamatan Gunung Megang.Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003 tanah tersebut sebagaimana yangdimaksud pada point 1 (satu), disepakati oleh ahli waris Halik dikuasakankepada Zul Isfahani Bin Halik untuk mengurus sebidang tanah yangterletak di Terminal/Perumahan
Handoko Alfiantoro, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Endri Kuswadi
392 — 380
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum ataubertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengansikap kehatihatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atas diri atauorang lain ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elekronik menurutUU Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektroniktermasuk tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto,elektronik data interchange (EDI) Surat Elektronik (elektronik mail), telegram,telex
130 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak sepakat dengan usulanpenyelesaian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tidakmenandatangani berita acara ini dan meninggalkan ruang rapat;Bahwa berdasarkan telex Mendagri Nomor 136/253/SJ tanggal 1Februari 2010 dan telex Gubernur Sumatera Selatan Nomor005/016/Tel/2010 tanggal 3 Februari 2010, telah diadakan peninjauanlapangan di lokasi perbatasan Kabupaten Musi Banyuasin denganKabupaten Musi Rawas khususnya diantara Pilar P6 sd.
114 — 19
ATRINCOMULIA SEJATI terdakwa membayar sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima jutarupiah) yang diserahkan kepada perusahaan melalui seseorang untukselanjutnya dibuatkan telex visa yang bisa terdakwa proses di KedutaanBesar Repulik Indonesia di Malaysia;Hal. 12 dari 19 halaman Perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.Tng.Bahwa Terdakwa menerangkan yang memberikan cap kedatangan padatanggal 22 April 2016 adalah Petugas Imigrasi Bandara Soekarno HattaTangerang dengan ijin tinggal visa kunjungan bisnis index 212 berlakuselamma
Terbanding/Tergugat I : PT. KONTAK PERKASA FUTURES
Terbanding/Tergugat II : DEDDY RUDIYANTO
Terbanding/Tergugat III : PETER CHRISTIAN SUSANTO
Terbanding/Tergugat IV : FRANSISKA RESKI JAYA PUSPITA
Terbanding/Tergugat V : INAYAH SORAYA IDRIS
Terbanding/Tergugat VI : ANGGA ADITYAWARMAN, S.IKom.
397 — 263
Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secaratertulis ataupun rekaman suara;2. Pialang Berjangka berkewajiban = menyampaikan konfirmasitransaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin danpemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dansecepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalamrekening Nasabah.
Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secaratertulis ataupun rekaman suara;2. Pialang Berjangka berkewajiban = menyampatikan konfirmasitransaksi, laporan rekening,permintaan Call Margin danpemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dansecepatnya pada Nasabah sesuai dengan yang tertera dalamrekening Nasabah.
60 — 16
Bahwa syarat untuk terbitnya SP2D adalah adanya suratpertanggungjawaban mutlak dari Sekwan selaku PenggunaPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 61 dari 168AtasAnggaran, SPP, SPM, dan bukti pengeluaran yang sah danlengkap yang terdiri dari :e Kwitansi dari Bendaharawan Pengeluaran SekretariatDPRD Kab.Tapin ;e Surat Perintah Tugas ;e Surat Perjalanan Dinas ;e Laporan Hasil Perjalanan Dinas ;e Rincian biaya perjalanan Dinas ;e Biaya Pengelolaan transport dan penginapan hotel ;e Undangan dan atau Telex
SARMANI yang tidakdilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPTK yaitu saksiPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 119 dari 168Hj.Wahidah Maslianoor,S.Sos dalam kegiatan Perjalanan Dinas telahdilaksanakan lalu mengajukan permintaan uang panjar langsung kepadaBendahara yaitu saksi MEIRINA SARI tanpa melalui Pengguna Anggarandan tanpa dilengkapi dengan rincian maupun dokumen pendukung sepertiundangan/telex/surat dan atau telaahan staf, surat perintah tugas, SPPD,Kwitansi Perjalanan Dinas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 1 Tahun 2011 tentang BiayaPerjalanan DinasPasal 1 ayat (14) biaya transport at cost adalah uang yangdibayar berdasarkan kebutuhan nyata Pasal 21 biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 diatas dibayarkan secara at costPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 120 dari 168Pasal 30 pemberian uang muka di dasarkan atas permintaandari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggarandengan dilampiri : undangan/telex/surat dan atau telaahan staf,surat perintah tugas
H.SARMANI, juga melakukan perbuatan yaitu tidak dilaksanakan sesuaidengan tugas pokok dan fungsi PPTK yaitu Terdakwa dalam kegiatanPerjalanan Dinas telah dilaksanakan lalu mengajukan permintaan uang panjarlangsung kepada Bendahara yaitu saksi MEIRINA SARI tanpa melaluiPengguna Anggaran dan tanpa dilengkapi dengan rincian maupun dokumenpendukung seperti undangan/telex/surat dan atau telaahan staf, surat perintahtugas, SPPD, Kwitansi Perjalanan Dinas dan rincian biaya perjalanan dinas,yang tidak sesuai
Peraturan Bupati Tapin Nomor 1 Tahun 2011 tentang BiayaPerjalanan Dinas yaitu : Pasal 1 ayat (14) biaya transport atcost adalah uang yang dibayar berdasarkan kebutuhan nyata Pasal 21 biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 diatas dibayarkan secara at cost.Pasal 30 pemberian uang muka di dasarkan atas permintaandari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggarandengan dilampiri : undangan/telex/surat dan atau telaahan staf,surat perintah tugas, SPPD, kwitansi perjalanan dinas danrincian
38 — 5
Telex Dabo Singkep, Kabupaten Lingga,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, memeriksa bukti surat,serta keterangan saksisaksi di muka persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep denganregister Nomor: 0112/Pdt.G/2019/PA.Dbs tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukanhalhal
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanja/PPK, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Satuan KerjaPenyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 besertalampirannya ; 33.Foto copy surat PPK Nomor KU.600/SatkerPRNTT.PPKBelu/26/X1I/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal PermintaanPemeriksaan Pekerjaan ; 34.Foto copy surat Kasatker MBR Provinsi NTT Nomor 147/SatkerPRNTT/X1/2011 tanggal 2 November 2011 perihal PenyampaianUsulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan ; 35.Foto copy telex
yang melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran Belanja/ PPK, Bendahara,Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyediaan Rumahuntuk MBR Direktif Presiden TA. 2012 beserta lampirannya ; 33.Foto copy surat PPK Nomor KU.600/SatkerPRNTT.PPKBelu/26/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihalPermintaan Pemeriksaan Pekerjaan ; 34.Foto copy surat Kasatker MBR Provinsi NTT Nomor147/SatkerPRNTT/XI/2011 tanggal 2 November 2011 perihalPenyampaian Usulan UPK/BKM serta Usulan Lokasi Kegiatan ; 35.Foto copy telex
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:AHLI WARIS SUPARDI bin SULAIMAN (yang dikuasakan kepadaanak kandungnya SUDI HARYANTO bin SUPARDI), bertempattinggal di Jalan Diponegoro RT/RW 022/09, Kelurahan PangkalLalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 19 September 2014;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanBASTARI SULAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Telex
210 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telephone dan Telex sebesar Rp 4.967.020,00d. Contribution sebesar Rp 37.312.100,00e. Sample sebesar Rp 4.115.598,003. Kompensasi Kerugian koreksi sebesar Rp. 10.715.587.889,00Halaman 2 dari 25 halaman.
348 — 293
mengirimkan berarti mendistribusikansesuatu informasi ke HP baik dengan katakata maupun dengan SMSyang berisi ancaman kekerasan atau menakutnakuti yang ditujukansecara pribadi dapat menimbulkan ketakutan bagi orang yangdiancam baik secara psikologis maupun fisik, yang dimaksud denganinformasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapitidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta rancangan, foto,elektronik data interchange (edi) kemudian surat elektronik (elektronikmail) telegram, telex
107 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan juga untuk mengirim 2 (dua) unit Crane tersebut,pada angka (4) di atas, Pelawan telah mentransferkepada Terlawan sejumlah uang melalui Telex Transfer(TT) sebesar Singapore $75.000 (tujuh puluh lima ribuHal. 13 dari 48 hal. Put. No. 1444 K/Pdt/201 19.1.10.9.1.11.dollar Singapore), kepada PT. Putrasindo Machinetama,pada tanggal 19 April 1989, (Bukti P11);Bahwa untuk ~~ pertanggungjawaban PT.
Proyek Bendungan Cilacap Jawa Tengah, sesuai dengan bukti transfer uang tanggal 22Pebruari 1989 dari Empire Machinery Pte Ltd., RekeningNo. 2335654 melalui ABN Bank Singapura ke RekeningLP Baris BV Belanda Rekening No. 2146002 sejumlahUSD10.000 dan tanggal 17 April 1989 ke Rekening No.5068.08.404, sejumlah USD45.000 (empat puluh ribu dollarAmerika);Dan juga untuk mengirim 2 (dua) unit Crane SIMMAtersebut, pada angka (4) di atas, Pelawan telah mentransferkepada Terlawan uang melalui Telex Transfer
1.HJ. SAHINIM
2.SAEFUDIN ZUHRI
3.RUKLI JOHADI
4.INDRAYATI,SE.
5.INDRAYANI
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
2.KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
152 — 101
Telex II NO.3, Karang Bedil, Kota Mataram, ProvinsiNusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT l:LakiLaki, Tempat/tanggal lahir, Mataram, 17041971,Warga Negara Indonesia, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Jl. Telex Il NO.3, KarangBedil, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II:Lakilaki, Tempat/tanggal lahir, Mataram, 23071972,Warga Negara Indonesia, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, beralamat di JI.
Telex Il NO.3, KarangBedil, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mataram, 05051974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di JalanKertanegera V No. 111 Karang Pule, Kota Mataram,Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT IV;Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mataram, 05051974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat
70 — 10
Serie : B2601514 jenis antenna yaitu telex dan jenis kabel RG 8 danmenggunakan frekuensi radio komunikasi pada frekuensi Tx 152.600 MHz danRx 152.775 MHz.Bahwa berdasarkan Surat jin Stasiun Radio (ISR) Nomor : 01553927000SU /0620122013 dari Kementrian Komunikasi dan Informasi RI Direktorat JenderalSumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika bahwa frekuensi radio152.600 MHz adalah milik atas nama PT Antelope yang beralamt di Jl.
14 — 3
., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Telex, No.
53 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2009Golkar tersebut yakni Telex DPD Partai Golkar Nanggroe Aceh DarussalamNo. PB.005/DPDI/GK/VII/2003 tanggal 2 Agustus 2003, tidak ditujukankepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkan kepada Partai Golkar KotaLhokseumawe, sehingga Perjalanan yang dilakukan oleh Drs.MOEHAMMAD THAIB, Drs. SOFYAN ABDULLAH, H. SUKIRMAN. AR, danH. T.
SOFYAN ABDULLAH tersebut adalah untuk mengikuti kegiatan PartaiGolkar dan surat undangan untuk mengikuti kegiatan Partai Golkar tersebutyakni Telex DPD Partai Golkar Nanggroe Aceh Darussalam No.T.31/DPDI/GK/X/2003 tanggal 9 Oktober 2003, tidak ditujukan kepada DPRD KotaLhokseumawe melainkan kepada Partai Golkar Kota Lhokseumawe,sehingga perjalanan yang dilakukan oleh Drs. MOEHAMMAD THAIB danDrs.
SOFYAN ABDULLAHtersebut adalah untuk mengikuti kegiatan Partai Golkar dan surat undanganuntuk mengikuti kegiatan Partai Golkar tersebut yakni Telex DPD PartaiGolkar Nanggroe Aceh Darussalam No.T.31/DPDI/GK/X/2003 tanggal 9Oktober 2003, tidak ditujukan kepada DPRD Kota Lhokseumawe melainkankepada Partai Golkar Kota Lhokseumawe, sehingga perjalanan yangdilakukan oleh Drs. MOEHAMMAD TAHIB dan Drs.
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penarikan rekening giro Bank koresponden dapat ditarik dengan draft ataupayment order tested telex sedangkan untuk perorangan dengan suratbiasa yang ditanda tangani oleh authorized person.. Alat penarikan mana yang dapat diberikan kepada nasabah ditetapkan olehBank berdasarkan penilaian cabang..