Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya saat menikah dan nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp.3.580.000,-4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 222.000,-(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah )

selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi hubunganbadaniah (qablah dukhul), oleh karenanya status anak menjadi tidak jelas (syubhat) dan untuk itutidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa permintaan Termohon tentang biaya saat nikah, sesudah menikah danbiaya melahirkan, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai denganpenghasilan Pemohon dalam setiap bulan, ajelis Hakim hanya mempertimbangkan biaya saatmenikah dan kewajiban nafkah terhutang

(madliyah) yang harus dibayar Pemohon oleh karenanyadipandang adil untuk membayar kepada Termohon berupa := Biaya saat menikah sebesar Rp. 1.00.000, Biaya nafkah terhutang sebesar 170 X Rp. 15.000, = Rp. 2.550.000 sehingga jumlahkeseluruhannya sebesar Rp. 3.580.000,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dengan ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumIslam yang bersangkutan;MENGADILI1.

Bali, tanggal 19September1984 yang kemudian dimutasi menjadi objek pajak Bumi danBangunan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan sebagai berikut :A. sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan ( SPPT ) NOP 51.03.040.006.0040016.0, luas 3.140M2 subjek pajak atas nama Ketut Jingga terletak di Banjar Sulangai,Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, ProvinsiBali, Adapun batasbatas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :Utara : Pura

Ni Wayan KaparBarat : Tanah milik Pan MontogC. sebidang tanah denganSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan (SPPT ) NOP 51.03.040.006.0040018.0, luas 1.225M2 subjek pajak atas nama Nyoman Kapar terletak di BanjarSulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung,Halaman 3 dari 42 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN DpsProvinsi Bali, Adapun batasbatas tanah tersebut yaitu sebagaiberikut :Utara : Tanah milik Ketut JinggaTimur =: ~~ Tanah milik Pan MertaSelatan : Tanah milik

Pan SwandaBarat : Tanah milik Pan MontogD. sebidang tanah denganSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan ( SPPT ) NOP 51.03.040.006.0040019.0, luas4.055 M2 subjek pajak atas nama Nyoman Kapar terletak diBanjar Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, KabupatenBadung, Provinsi Bali.

Bali, tanggal 19September1984yang kemudian dimutasi menjadi objek pajak Bumi danBangunan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan sebagai berikut :A. sebidang tanah dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan ( SPPT ) NOP 51.03.040.006.0040016.0, luas 3.140M2 subjek pajak atas nama Ketut Jingga terletak di Banjar Sulangai,Halaman 7 dari 42 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2017/PN DpsDesa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, ProvinsiBali, Adapun batasbatas

: Tanah milik Pan Montogsebidang tanah denganSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan ( SPPT ) NOP 51.03.040.006.0040019.0, luas4.055 M2 subjek pajak atas nama Nyoman Kapar terletak diBanjar Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, KabupatenBadung, Provinsi Bali.

Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0040017.0, luas 1.225 m? (seribu dua ratus duapuluh lima meter persegi), subjek pajak atas nama Katut Jinggadengan batasbatas:Di sebelah Utara Pura Pengangean;Di sebelah Timur Tanah milik Wayan Terang;Di sebelah Selatan Tanah Milik Ni Wayan Kapar; Disebelah Barat Tanah milik Pan Montog;. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010025.0, luas 8.850 m?

Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010027.0, luas 1.025 m? (seribu dua puluh limameter persegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar denganbatasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga; Disebelah Timur Tanah Jalan; Disebelah Selatan Tanah milik Pan Rias; Disebelah Barat Tanah Pangkung;. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 m?

Menyatakan hukum tanah objek Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumidan Bangunan sebagai berikut:a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0040016.0, luas 3.140 m#? (tiga ribu seratus empat puluhmeter persegi), subjek pajak atas nama Ketut Jingga dengan batasbatas: Disebelah Utara Pura Pengangean; Disebelah Timur Tanah milik Wayan Terang;Halaman 14 dari 29 hal.

Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010027.0, luas 1.025 m? (seribu dua puluh lima meterpersegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar dengan batasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga; Disebelah Timur Tanah Jalan; Disebelah Selatan Tanah milik Pan Rias; Disebelah Barat Tanah Pangkung;h. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 m?

Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010027.0, luas 1.025 m? (seribu dua puluh lima meterpersegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar dengan batasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga; Disebelah Timur Tanah Jalan; Disebelah Selatan Tanah milik Pan Rias; Disebelah Barat Tanah Pangkung;. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 m?

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:a) Nafkah terhutang selama 36 bulan seluruhnya sebesar . Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;b) Mutah berupa 1 buah motor supra X PGMFI 2012 ,1 buah laptop Fujitsu dan charger, 1 buah HP Fujitsu F-01f warna putih dan 1 buah mesin cuci merk sanyo 2 pintu;c) Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);3.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang, mutah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama Sleman sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi.6.

No 23/Pdt.G/2019/PTA.Yk2Memberi ijin Kepada Pemohon (Pemohon ) untuk mengikrarkan talaksatu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang PengadilanAgama Sleman;Dalam Rekonvensi1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugatrekonvensi berupa:a) Nafkah Penggugat Rekonvensi terhutang selama 32 bulanseluruhnya sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah)b) Mutah Penggugat rekonvensi berupa 1 buah motor supra XPGMFI

berikut ;Nafkah Terhutang.Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonpensimenggugat nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Pemohon/TergugatRekonpensi/Terbanding kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding selama 32 bulan sebesar Rp.96.000.000, (sembilan puluh enamjuta rupiah).

Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan = singkatmenjawab :1. nafkah terhutang :Rp.96.000.000, (Sembilan puluh enam juta rupiah);Jawaban : 5 juta dicicil 2 tahun.Hal 7 dari 15 hal Put.

,(tujuh ratuslimapuluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya.Menimbang, bahwa oleh karena sampai perkara ini diputus olehMajelis Hakim Tingkat Banding Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding,masih berstatus sebagai isteri yang sah yang masih berhak mendapatkannafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding maka nafkahmadliyah/terhutang dihitung sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Mei 2019maka jumlahnya 36 bulan.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi berupa:a) Nafkah terhutang selama 36 bulan seluruhnya sebesarRp.27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah) ;b) Mutah berupa 1 buah motor supra X PGMFI 2012 ,1 buah laptopFujitsu dan charger, 1 buah HP Fujitsu FO1f warna putih dan 1buah mesin cuci merk sanyo 2 pintu;c) Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah);3.

ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) tanggal pembayaran 24Maret 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE; 1 (satu) lembar surat tanda terima Setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an.

ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 02 Februari 2013 an. ABDUL GAFAR LAHASE; 1 (satu) lembar Surat tanda setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tanggal 02 februari 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE;Dikembalikan kepada saksi ZUBAEDAH; 1 (satu) buah tiang balok karya berukuran 8 x 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;3.

ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) tanggal pembayaran24 Maret 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 20 Januari 2014 an. ABDUL SAMAD LAHASE;1 (satu) lembar surat tanda terima Setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an.

ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi danBangunan tanggal 02 Februari 2013 an. ABDUL GAFAR LAHASE;1 (satu) lembar Surat tanda setoran (STTS) tanggal pembayaran18 September 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tanggal 02 Februari 2013 an. ABDUL SAMAD LAHASE;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah tiang balok kayu berukuran 8 x 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;5.

MASENGUTTAMSIR, alamat: RT 60, Nomor Kohir/F: 595 ( Bukti Bertanda P12);13.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1987, No. Kohir: 595, Nama WajibPajak: P. MASENGUD TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp.66.088,10 ( Bukti Bertanda P13 );14.Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1989, No. Kohir: 595, Nama WajibPajak: P.

Kohir: 3837, Nama WajibPajak: MASENGUT b TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.160,( Bukti Bertanda P17 );18.Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1990, No. Kohir: 3837, Nama WajibPajak: MASENGUT b TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.360,( Bukti Bertanda P18 );19.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2004 pedesaan. No SPPT (NOP): 35.10.101. 003.0170064.0;Letak Obyek Pajak: Persil S 300, RT: 001 RW: 01, desaSempu kec.

Kohir: 3838, Nama WajibHalaman 42dari 73 Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN.BywPajak: SYAYID b TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.160, (Bukti Bertanda P30);31.Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1988, No. Kohir: 3838, Nama WajibPajak: SYAYID b TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.160, (Bukti Bertanda P31);32.Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1990, No.

Kohir: 3838, Nama WajibPajak: SYAYID b TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.360, (Bukti Bertanda P32);33.SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMIDAN BANGUNAN TAHUN 1993 No. SPPT: 110090501015/OO000Nama dan alamat Wajib Pajak: SAYID B TAMSIR,krajan;Letak Obyek Pajak: Kab. Banyuwangi, Kec. Genteng, DesaSempu;No Persil: 00300, no obyek: 01/S, Luas: 5.225,00;PBBTerutang Rp. 18.287; ( Bukti Bertanda P33);34.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2002 pedesaan.

Kohir: 3839, Nama WajibHalaman 45dari 73 Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN.BywPajak: USYAIRI TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.160, (Bukti Bertanda P45);46.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1987, No. Kohir: 3839, Nama WajibPajak: BUSYAIRI b TAMSIR, Pokok Pajak Terhitung: Rp. 2.160, (Bukti Bertanda P46);47.Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Tahun 1989, No.

SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0,Sejumlah Rp. 2.424.500,, tanggal 17/10/2000.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2001, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Sie Tjok Khoo, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 5.415.800,, tanggal27/08/2004.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2005, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Sie Tjok Khoo, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 7.113.000,, tanggal30/08/2005.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2006, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Peter Sidharta, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 8.776.600,, tanggal14/08/2007.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2008, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Peter Sidharta, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

SPPT (NOP)31.75.010.005.0410719.0, Sejumlah Rp. 11.069.000,, tanggal25/08/2011.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunantahun 2012, No. SPPT (NOP) : 31.75.010.005.0410719.0, NamaWajib Pajak : Peter Sidharta, letak obyek pajak : JI. Band. Utara No. 52A/5, letak tanah : JI. Band.

Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa: 1 (satu) bidang tanah perumahan, ukuran 13 m x 23 m (seluas 2,9 are), terdaftar dalam DHKP dan Peta Blok 001-0064.0, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0064.0, atas nama MONDONG LACOLLA, terletak di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut.

MULIATI (Tergugat I) Sebelah Selatan :Tanah perumahan bagian I BASA atas nama MONDONG LACOLLA DHKP dan Peta Blok 001-0150.0, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0150.0 Sebelah Barat : Jalan Lapangan Ahmad Yani Lancirangadalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Ibunya bernama I PADA BINTI MONDONG LACOLLA Almarhumah, di mana sebelumnya I PADA BINTI MONDONG LACOLLA memperoleh sebagai bagian warisan

Remmae Sebelah Selatan : Tanah perumahan bagian BASA atas nama MONDONGLACOLLA DHKP dan Peta Blok 0010150.0, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) NOP 73.14.071.001.0010150.0e Sebelah Barat : Jalan Lapangan Ahmad Yani LancirangSelanjutnya disebut Objek Sengketa.TENTANG DUDUK PERKARANYA1.

73.14.71.001.001.00640 atas namaMANDONG LACOLLA adalah bagian PADA Binti MANDONG LACOLLA (lbuPenggugat), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPTPBB) NOP 73.14.71.001.001.01500 atas nama MANDONG LACOLLAadalah bagian BASA Binti MANDONG LACOLLA (Tergugat Il) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) NOP73.14.71.001.001.01510 atas nama MANDONG LACOLLA adalah bagian SUARA Binti MANDONGLACOLLA (Ibu Turut Tergugat VIII, IX, dan X).4.

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPTPBB) NOP 73.14.071.001.0010064.0, atasnama MONDONG LAC OLLA,terletak di Lingkungan Il Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa,Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batasbatas sebagai berikut.e Sebelah Utara : LPM Kelurahan Lancirang/Musa Rahee Sebelah Timur : Tanah kebun H.

Pajak Bumidan Bangunan (SPPTPBB) NOP 73.14.71.001.001.00640 atas namaMONDONG LACOLLA adalah bagian PADA Binti MONDONG LACOLLA (louPenggugat), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPTPBB) NOP 73.14.71.001.001.01500 atas nama MONDONG LACOLLAadalah bagian BASA Binti MONDONG LACOLLA (Tergugat Il) dan SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) NOP73.14.71.001.001.01510 atas nama MONDONG LACOLLA adalah bagian SUARA Binti MONDONG LACOLLA (Ibu Turut Tergugat

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2013 atas nama MONDONG LACOLLA tertanggal 02 Januari 2013bermaterai secukupnya lalu diberi tanda P.. Il 5 ;6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2013 atas nama MONDONG LACOLLA bermaterai secukupnya laludiberi tanda P.l.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amag Serah diberitanda buktiT.81;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Amaq Jumenah diberi tandabukti T.9.101;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Inaq Mul diberi tanda buktiT.111;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama

Asadri diberi tanda buktiT.12.131;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amaq Mahur diberitanda buktiT.141;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Amagq Katun diberitanda buktiT.15.161;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Amagq Suhar diberitanda buktiT.171;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Inaq Halil diberi tanda buktiT.181;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Amagq Senal diberi tanda buktiT.191;1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan jual beli tanah kebun antara AmaqDahlan dan Lalu Darwin tanggal 12 Agustus 1999 diberi tanda bukti T.201;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Lalu Darwin diberi

satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amaq Sudah diberitanda buktiT.271;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Inaq Sohri diberi tanda buktiT.291;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Amagq Ema diberi tanda buktiT.301;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun

2015 atas nama Inaq Amat diberi tanda buktiT.311;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Senun diberi tanda bukti T.32 1;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Amaq Herman diberi tandabukti T.33.34.351;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Amagq El diberi tanda buktiT.361;1 (satu) lembar fotokopi Surat

Fotocopy Surat Permufakatan Jual Beli tanah tertanggal 30 Agustus 2006,diberi tanda T9 3;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2017 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 4;. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2016 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 5;. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 6;. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 7;.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 8;.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 9;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2011 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 10;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 11;Halaman 30 dari Halaman 44 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.BLK.12.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2009 atas nama H.Ilyas, diberi tanda T9 12;Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokan

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1994 atas nama AbdAzis Tjoi, diberi tanda T11 4;. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2016 atas nama AbdAzis Coi, diberi tanda T11 5;Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokan sesualdengan aslinya;Tergugat XII. H.

diberi tanda TXIX 13 ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Ambo RappeBin Romang Tahun 2018, diberi tanda TXIX 14 ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Ambo RappeBin Romang Tahun 2017, diberi tanda TXIX 15 ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Ambo RappeBin Romang Tahun 2016, diberi tanda TXIX 16 ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Ambo RappeBin Romang Tahun 2015, diberi tanda TXIX 17 ;Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai

(SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan:51.03.020.018.012.0093.0, tertera atas nama Tanah Negara/Men Dasmi, luas4970 M2, dan pada huruf (b) yaitu sebidang tanah dengan Hak Milik nomorSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan:51.03.020.018.012.0020.0, tertera atas nama Tanah Negara/Men Dasmi, luas1222 MP;Bahwa kekaburan berkaitan dengan legalitas tanah yang oleh Para Tergugatadalah menyangkut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak BumiDan Bangunan sebagaimana tersebut di

atas dinyatakan sebagai Hak Milik;Pertanyaan yang timbul apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan secara hukum dapat dinilai menurut hukum sebagaibukti kepemilikan subyek hukum terhadap sebidang tanah?

Selain menggarap, memanfaatkan dan menghasilitanah dimaksud, maka Para Tergugat telah melakukan kewajibanpembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas kedua bidang tanahtersebut, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan: 51.03.020.018.012.0093.0, luas 4970 M2, danSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi DanBangunan: 51.03.020.018.012.0020.0, luas 1222 M?

, dan pada huruf (b) yaitu sebidang tanah dengan Hak Milik nomorSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan:51.03.020.018.012.0020.0, tertera atas nama Tanah Negara/Men Dasmi, luas1222 M2;Bahwa kekaburan berkaitan dengan legalitas tanah yang dimaksud oleh ParaTergugat adalah menyangkut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sebagaiHak Milik;Pertanyaan yang timbul apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT

(danseterusnya), maka berarti Penggugat mendalilkan dua bidang tanah sengketa tersebutadalah merupakan Hak Milik, namun demikian Penggugat mendasarkan Hak Miliktersebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan, padahal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan adalah merupakan bukti tentang kewajiban Wajib Pajak (WP) untukmelakukan pembayaran pajak atas tanah, dan sama sekali bukan sebagai buktikepemilikan atas tanah, sehingga dengan demikian

Mutah berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluhlima juta rupiah);2.4.Nafkah terhutang sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima jutarupiah);3.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkahsebagaimana dalam diktum angka 2.2, 2.3, dan 2.4, dalam diktumRekonvensi ini sebelum ikrar talak diucapkan;4.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara

Nafkah terhutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah);2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.4. Nafkah anak minimal Rp2.000.000,00 setiap bulan sampai anaktersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahun;3.

Pembayaran nafkah yang terhutang sejak bulan Agustus2018 dengan jumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh limajuta rupiah) per bulan sampai dengan perkara ini diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur;b. Pembayaran nafkah selama masa Iddah sejumlahRp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) per bulan;c. Pembayaran Mutah yang layak kepada Termohonsejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);d.

Nafkah anak sesuai dengan kemampuannya dan langsung kepada anakPembanding dan Terbanding;2. nafkah terhutang mampu memberikan sebesar Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2018;3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);4. Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);HIm. 9 dari 18 hlm. Nomor 65/Pdt.G/2019/PTA.

(nafkah madliyah atau nafkah terhutang) sesuai Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan sejalan dengandoktrin hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab juz halaman 178 yangdiambil alin sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :cCuine sir go lg aaa) Urge)!

sejumlahRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa gugatan masalah nafkah iddah dan mutah sertanafkah terhutang atau nafkah lampau (madhiyah) adalah merupakan hakperempuan yang harus dilindungi pasca perceraian maka nafkah iddah mutahserta nafkah terhutang atau nafkah lampau (madhiyah) oleh karena akibatperceraian yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapanikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentangnafkah terhutang (madhiyah

Yahya, , diberi tanda P 23;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 dengan NOP: 73. 14. 060. 014.0170072. Oatas nama Tanrere/M. Yahya, diberi tanda P 24;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dengan NOP: 73. 14. 060. 014.0170072. 0 atas nama Tanrere/M. Yahya, diberi tanda P 25;Fotokopi Surat Tanda Teriam Setoran (STTS) tahun 2018, atas namaTanrere/M.

TIl4;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan, atas nama Muh. Nur B Laming, tahun 2017,Nomor 73.14.060.014.0170059.0, diberi tanda TI.TII5;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) atas nama Muh.

Nur B Laming, tahun 2016, Nomor73.14.060.014.0170059.0, diberi tanda TI.TII6;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2014 Nomor 73.14.060.014.0170059.0,atas nama Muh. Nur B Laming, diberi tanda TI.TII+7;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2012 Nomor 73.14.060.014.0170059.0,atas nama Muh.

Bumi dan BangunanP2,atas nama Caga M NurB Laming, diberi tanda TI.TII16;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2015 Nomor 73.14.060.014.0170059.0,atas nama Muh.

Nur B Laming Nomor 73.14.060.014.0170057.0, diberi tanda TI.TII21;Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) atas nama Muh.

copy Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten MadiunNo. 15/ Pdt.P/2001/PN.Kb.Mn, atas nama Pemohon SATIMAH, yang diberitanda P11 ;Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama No. 14/MJN/III/2003, yang diberitanda P12 ;Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1487 atas nama pemegang HakWIDARTONO, yang diberi tanda P 13 ;Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenMadiun, tanggal 8 Januari 2002 perihal Undangan rapat, yang diberi tandaP14 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2013 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P15 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2012 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P16 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2011 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P17 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2010 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P18 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan bangunanTahun 2009 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P19 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2008 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P20 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2007 atas nama WIDARTONO, yang diberi tanda P21 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2006 atas nama SASTRODIHARDJO, yang diberi tanda P22 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Bumi Dan bangunanTahun 2005 atas nama SASTRODIHARDIJO, yang diberi tanda P23 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2004 atas nama SASTRODIHARDJO, yang diberi tanda P24 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2003 atas nama SASTRODIHARDJO, yang diberi tanda P25 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2002 atas nama SASTRODIHARDIJO, yang diberi tanda P26 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 2000 atas nama SASTRODIHARDIJO, yang diberi tanda P27 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 1999 atas nama SASTRODIHARDIJO, yang diberi tanda P28 ;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunanTahun 1998 atas nama SASTRODIHARDIJO, yang diberi tanda P29 ;Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan bukti tambahan yakni :Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 12.02/IV.01/23/V1/1996,tanggal 24 Juni

.- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; - Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mutah, nafkah iddah dan nafkah terhutang (madhiyah) tersebut diatas, sebelum pengucapan ikrar talak;Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

., dan telah diberitahukankepada Pembanding maupun kepada Pemohon yang selanjutnya disebutsebagai Terbanding ;Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori bandingpada tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentangtuntutan Penggugat atas nafkah terhutang Tergugat.

Penggugat dalamposita gugatan rekonvensinya tidak menyebutkan sejak kapan dansampai kapan perhitungan nafkah terhutang tersebut dihitung, sementaradalam petitumnya disebutkan 13 bulan dengan angka, sedangkan dalamhuruf disebutkan dua belas bulan. Maka Majelis berpendapat bahwagugatan Penggugat atas nafkah terhutang tidak jelas atau kabur, olehkarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;.

Sedangkandalam gugatan Penggugat Rekonvensi secara jelas dituliskan sejak,kapan dan jumlah nafkah terhutang tersebut ; Bahwa dalam gugatanPenggugat Rekonvensi sangat jelas atau tidak kabur. Karena telahmenyebutkan kejelasan antara posita dengan petitum, dan apabila hanyasalah pengetikan antara angka dengan huruf.

Menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 38.610.000, (tigapuluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatanberpendapat lain. Mohon memberi putusan lain yang seadiladilnya.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang(madhiyah) sebesar Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah).

adalah tandatangan sebagaimana lazimnyadipergunakan, termasuk pula parap, teraan atau captandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tandalainnya sebagai pengganti tandatangan;Pemeteraiankemudian adalah suatu cara pelunasan BeaMeterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaanpemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasisebagaimana mestinya;Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giroyang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraiankemudian.BAB IIOBYEK, TARIF, DAN YANG TERHUTANG

berikut dendanyadengan cara pemeteraiankemudian.Pasal 9Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harustelah dilunasi Bea Meterai yang terhutang dengan cara pemeteraiankemudian.Pasal 10Pemeteraiankemudian atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata carayang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.BAB IVKETENTUAN KHUSUSPasal 11(1) Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabatumum lainnya

Bea Meterai atas dokumen yang termasuk padahuruf a, adalah pada saat dokumen itu diserahkan danditerima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukanpada saat ditandatangani, misalnya kuitansi, cek, dansebagainya.Huruf bSaat terhutang Bea Meterai atas dokumen yang termasuk padahuruf b, adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat,yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yangbersangkutan.

Sebagai contoh surat perjanjian jual beli.Bea Meterai terhutang pada saat ditandatanganinya perj anjiantersebut.Huruf cCukup jelasPasal 6Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meteraiterhutang oleh penerima kuitansi.Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnyasurat perjanjian di bawah tangan, maka masingmasing pihakterhutang Bea Meterai atas dokumen yang dit erimanya.Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meteraiyang terhutang baik atas asli

sahih yang disimpan oleh Notarismaupun~ salinannya yang diperuntukkan pihakpihak yangbersangkutan terhutang oleh pihakpihak yang mendapat manfaatdari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihakpihakyang mengadakan perjanjian.Jika pihak atau pihakpihak yang bersangkutan menentukan lain,maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihakpihak yangditentukan dalam dokumen tersebut.Pasal 7Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Pada umumnya Bea Meterai atas dokumen dilunasi denganbenda meterai menurut tarif

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 1994 (vide bukti P 8);i. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin, tahun 1995 (vide bukti P 9);j. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 1996 (vide bukti P 10);. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 1997 (vide bukti P 11);.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 1998 (vide bukti P 12);.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 1999 (vide bukti P 13);. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2000 (vide bukti P 14);. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2001 (vide bukti P 15);.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2002 (vide bukti P 16);. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2003 (vide bukti P 17);. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2004 (vide bukti P 18);. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2006 (vide bukti P 19);.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2007 (vide bukti P 20);BangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanBangunanHal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 2158 K/Pdt/2015u. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2008 (vide bukti P 21);v. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2009 (vide bukti P 22);w.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) atas nama Sadjimin tahun 2010 (vide bukti P 23);x.

Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2004, yang diberi tanda bukti P.I.II 10;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2005, yang diberi tanda bukti P.LII 11;12314151617181920212D23242262d28391 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000, yang diberi tanda bukti P.LII 12;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001, yang diberi tanda bukti

P.L.II 13;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2002, yang diberi tanda bukti P.I.I 14;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2003, yang diberi tanda bukti P.LII 15;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2003, yang diberi tanda bukti P.L.II 16;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2004, yang

Tahun 2007, yang diberi tanda bukti P.LII 21;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun tahun 2010, yang diberi tanda bukti P.LII 22;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000, yang diberi tanda bukti P.LII 23;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001, yang diberi tanda bukti P.I.I 24;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

P.LII 32;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001, yang diberi tanda bukti P.LII 33;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2002, yang diberi tanda bukti P.L.II 34;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000, yang diberi tanda bukti P.L.II 35;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001, yang

Tahun 2000, yang diberi tanda bukti P.I.II 40;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000, yang diberi tanda bukti P.L.II 41;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001, yang diberi tanda bukti P.I.I 42;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2002, yang diberi tanda bukti P.L.II 43;1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang tandapembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama SimonKarokaro, selanjutnya diberi tanda P.6;he Fotocopy Surat Petikan Jumlan Pajak Terhutang tandapembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama SimonKarokaro, selanjutnya diberi tanda P.7;8. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi danBangunan/SPPT PBB Tahun 1993 atas nama Simon Karokaro,selanjutnya diberi tanda P.8;9.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 1997 atas nama Simon K, selanjutnya diberi tandaTI. TH. TH TIV.26;27. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ PBB tahun 1997atas nama wajib pajak Simon K, selanjutnya diberi tanda TI.TII. THI. TIV.27;28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 1998 atas nama Simon K, Selanjutnya diberi tandaTI. TILT TIV.28;29.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2013 atas nama Wira Karokaro, selanjutnya diberi tandaTI. TH. THI. TIV.101;102. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2013 atas nama Daud Karokaro, selanjutnya diberitanda TI.TI. THI. TIV.102;103. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2013 atas nama Johanes Karokaro, selanjutnya diberitanda TI.TII. THI. TIV.103;104.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Mondul Karokaro,selanjutnya diberi tanda TI. TH. THI. TIV.105;Halaman 36PUTUSAN Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Rap106. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Wira Karokaro, selanjutnyadiberi tanda TI.TII.TIII.TIV.106;107.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Daud Karokaro, selanjutnyadiberi tanda TI.TII.TII.TIV.107;108. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Johanes Karokaro,selanjutnya diberi tanda TI.TIH. THI. TIV.108;109. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi danbangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Mondul Karokaro,selanjutnya diberi tanda TI. TI. THI.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2003 atas nama Umbu Djonga, diberi tanda (P3);4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2011 atas nama Umbu Djonga, diberi tanda (P4);5.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2016 atas nama Umbu Djonga, diberi tanda (P8);9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2017 atas nama Umbu Djonga, diberi tanda (P9);10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2000 atas nama Wunu Saba Tudung, diberi tanda (P10);11.

Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2000 atas nama Wunu Saba Tudung, diberi tanda (P11);12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2000 atas nama Wunu Saba Tudung, diberi tanda (P12);13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2000 atas nama Wunu Saba Tudung, diberi tanda (P13);14.

Peka, diberi tanda (T2.3);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2015 atas nama John U. Kamodu I. Peka, diberi tanda (T2.4);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2013 atas nama John U. Kamodu I. Peka, diberi tanda (T2.5);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2012 atas nama John U. Kamodu I.

Peka, diberi tanda (T2.6);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2011 atas nama John U. Kamodu I. Peka, diberi tanda (T2.7);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2010 atas nama John U. Kamodu I. Peka, diberi tanda (T2.8);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2009 atas nama John U. Kamodu I.