Sedangkan surat nikahtersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon II sebagai bukti nikahserta untuk keperluan naik haji dan keperluan administrasi lainnya oleh sebabitu Pemohon mohon kepada bapak Mahkamah Syariyah Calang pernikahanantara Pemohon dan Pemohon II untuk diistbatkan;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akanmelaporkan Penetapan

Oleh karenanyamelindungi hak para pihak yang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauhlebih penting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi (hukumsubjektif harus lebih didahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal

pemerintah dalammemberantas peredaran narkotikaHalhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyae Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah kelakuannya dimasayang akan datangMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

pemerintah dalammemberantas peredaran narkotikaHalhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya65e Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah kelakuannya dimasayang akan datangMenimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

terdakwa mengakibatkan kedua kaki saksikorban Rusman menjadi cacat dan saksi korban tidak dapatbekerja lagi.Halhal yang meringankan :e Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesaliperbuatannya;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

lebih kurang sebesar RP. 85.000.000,(delapan puluh lima juta rupiah) ;* Terdakwa telah menkmat hasil dari Penggelapan yangdilakukannya ;Halhal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagai upaya balasdendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan memperbaiki sikap Terdakwa agar lebihbaik dikemudian hari dan berguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebihpenting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi (hukumsubjektif harus lebih didahulukan dari pada tertip administrasihukum objektif);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadappetitum poin dua (2) permohonan para Pemohon, majelismemandang dengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanyadapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yangdiatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan jugapernikahan antara

sertatelah dikaruniai 2 ( dua ) anak bernama : 1) anak berumur 33 Tahun, 2) anak ( alm);Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dantidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad );Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut hilang akibat banjir pada tanggal 15 Juli 1015.Bahwa, pemohon sangat membutuhkan penetapan Istbat nikah dari mahkamahSyariyah Calang untuk mengurus Buku /surat nikah.Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip

tersebut;iMenimbang, bahwa oien karena itu gugatan Penggugai petitum Nomor 1dapat dikabulkan;Menimbang, banwa oien karena gugaian Penggugat dikabuikan, makay petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugai dapai dikabuikan;C Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradiian Agama yang tidak termasuk ieian diubandengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 56 Tahun 2009, untuk tertip

ketentuan1pasa 37 BB Ne 9 tahun 4975, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkanbehwa, permehgnar Bemeher beralasan Hukun, make Termohom yangtah gipanggil Secare resi dan patut untuk datang menghadap dleraidangan, cieh Majelis akan dlnyatakan tidak hadir dam berdasarkanBasal 125 ayat (4) HIR pemmehenan Pemohom akam diputuss denganverstek;MSnImbang bahwa selaniuinya, dengam berdasar pada rumusanpasal 84 UU Ne 7 tahun 1989 dan demi terwujudiya tertip

demi terpenuhinya tertip administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 84Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 28/TUADAAG/X/2002, oleh karena itu karena jabatannya ( ex officio) Majelis dapatmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan agarmenyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah diwilayahpencatatan perkawinan Penggugat

Oleh karenanya melindungi hak anakjauh lebih penting dan harus didahulukan dari pada tertib administrasi(hukum subjektif harus lebih didahulukan dari pada tertip administrasihukum objektif);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadappetitum poin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandangdengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan antara

Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal

hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebin didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI)dan juga pernikahan antara para pemohon telah memenuhi

Selain iniPemohon ajukan dipergunakan guna tertip administrasi, maka oleh sebabitu Pemohon mengajukan permohonan ini;Berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukanpermohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranyamemanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenanmemberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Permohonan perubahan nama RASID BIN H.

Dalamperkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yaitu terdakwa ZAINAL AQLI BINABDUL HALIM yang Identitas lengkapnya telah disebutkan dalam putusan ini.Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir didepan persidangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertip serta dapat menjawabsemua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenaratau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harusdipertanggungjawabkan

Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagiPemohon dan Pemohon Il untuk memiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akanmelaporkan Penetapan Mahkamah Syariyah atas perkara ini kepada KantorHal. 2 dari 11 hal.

Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertio administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal

surat ijin untukmelaksanakan perceraian dari atasannya;Menimbang, sebagai mana bukti P4 dan P5 penggugat sudah mengurus surat ijinuntuk bercerai tersebut ke atasannya namun sampai batas waktu 6 bulan penggugat belummendapatkan surat ijin dari atasan penggugat dan penggugat tetap mempertahankangugatannya ingin bercerai dengan tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pasal 3 Peraturan pemerintah no 10 tahun 1983yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan pemerintah no 45 tahun 1990 adalah mengaturtata tertip

hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertidb administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah

hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah

hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara para pemohon telah

Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusHalaman 7 dari 10 halamandidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif