Menteri Perhubungan R>I Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara R.I Cq Kepala Bandara Mutiara Palu

Menyatakan hukum bahwa objek sengketa dengan luas hampir 3 Hektar atau+30.000 M2 yang saat ini menjadi bagian dari Bandar udara Mutiara terletak diKelurahan Birobuli Utara Kota Palu dengan batasbatas ;Utara : dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara (Masowu), sekarangdengan kantor Bandar Udara MutiaraTimur : dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara, sekarang denganApron/Landasan Pacu Bandar Udara MutiaraSelatan : dahulu tanah Saudara Tumbo, sekarang dengan kantor BalaiKarantina Bandar Udara MutiaraBarat

, karena kantor Bandar Udara Mutiara Sis AlJufri terdiri dariruanganruangan yang letaknya berjajar/berbanjar menghadap landas pacuBandar Udara Mutiara Sis AlIJufri.e Apron/Landasan Pacu Bandar Udara Mutiara, tanpa menyebutkan manayang berbatasan dengan Apron, dan mana yang berbatasan dengan LandasanPacu, karena Apron dan Landasan Pacu merupakan dua fasilitas yang berbedadari suatu bandar udara, yaitu Apron merupakan suatu areal tempat parkirpesawat udara, sedangkan Landasan Pacu merupakan jalan yang

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 4 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas hampir + 3Hektar dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara (Masowu), sekarangdengan kantor Bandar Udara MutiaraTimur : dahulu dengan Pagar Bandar Udara Mutiara, sekarang denganApron/Landasan Pacu Bandar Udara MutiaraSelatan : dahulu tanah Saudara Tumbo, sekarang dengan kantor BalaiKarantina Bandar Udara MutiaraBarat : dahulu tanah

Yakuba Palagau, sekarang dengan jalanBahwa penyebutan batas objek sengketa denganhanya menyebutkan :e pagar Bandar Udara Mutiara (Mosowu), tanpa menyebutkan pagarBandar Udara yang mana?

, karena kantor Bandar Udara Mutiara Sis AIJufriterdiri dari ruanganruangan yang letaknya berjajar/berbanjar menghadaplandas pacu Bandar Udara Mutiara Sis AIJufri.e Apron/Landasan Pacu Bandar Udara Mutiara, tanpa menyebutkan manayang berbatasan dengan Apron, dan mana yang berbatasan denganLandasan Pacu, karena Apron dan Landasan Pacu merupakan dua fasilitasyang berbeda dari suatu bandar udara, yaitu Apron merupakan suatu arealtempat parkir pesawat udara, sedangkan Landasan Pacu merupakan jalanyang

CHRISTIANTO G; lawan KOMANDAN LAPANGAN UDARA {DANLANUD} HUSEIN SASTRANEGARA; BPN RI DI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT; NUGRAHA HERMANA, SH.

KOMANDAN LAPANGAN UDARA (DANLANUD) HUSEINSASTRANEGARA beralamat di Jl. Pajajaran No. 156 Kota Bandung, c.q.PANGKOOPS AU (Panglima Komando Operasi Angkatan Udara R.I., c.q.TNI AU R.I. c.g. Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebutTERGUGAT;BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAHBPN PROVINSI JAWA BARAT CQ KANTOR PERTANAHAN KOTABANDUNG, beralamat di JI.

Tetapi Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara yangcakupannya terlalu luas, karena daiarn struktur organisasi TNi AU ietdapatPangiirna Kotnando Operasi TNI Angkatan Udara dan PanglimaKomando Operasi TNI Angkatan Udara Il. Perlu kami sampaikan bahwaorganisasi Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan KepalaStaf TN! AU Nomor Kep/7/I 11/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur Kotama Pembinaan dan Operasi TN!

/diberikan oleh Mabes TNI Angkatan Udara".

Kemudian Radiogram/Telegram tersebut pada tanggal 27Desember 2005 diperkuat oleh Radiogram/Telegram Kepala StafAngkatan Udara No. TK/22/2005 dan No. TK/22A/2005 yang ditujukankepada Pangkoopsau , Pangkoopsau II, DanKodikau, Danseskoau,yang menginstruksikan bahwa Surat Rekomendasi hanya diberikanoleh Mabes TNI Angkatan Udara. Kemudian berdasarkan Jukfak DirjenMatfasjasa Dephankam nomor: Juk!

Tetapi Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara yangcakupannya terlalu luas, karena daiarn struktur organisasi TNi AU ietdapatPangiima Kotnando Operasi TNI Angkatan Udara dan PanglimaKomando Operasi TNI Angkatan Udara Il. Perlu kami sampaikan bahwaorganisasi Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan KepalaStaf TNI AU Nomor Kep/7/I 11/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur Kotama Pembinaan dan Operasi TN!

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU), DK

Dimana Tergugat JI/Departemen Pertahanan dan Keamanan RIc/q Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNIAU) memintatanah seluas 2.550.000 m* namun oleh Tergugat I dan IV diberikankepada Tergugat I seluas 3.064.620 m* maka terdapat kelebihantanah milik Petani Desa Dengkol (Para Penggugat) seluas + 514.620 m2?

TNI Angkatan Udara dantelah dimasukkan dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) No register50603001. Oleh karenanya, tanah tersebut merupakan Barang MilikNegara. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, pasal 42 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah PengelolaBarang Milik Negara. Oleh karenanya Penggugat semestinya jugamenyertakan Departemen Keuangan sebagai Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepadaPemerintah RI c/q Departemen Pertahanan dan Keamanan RI c/qTNI Angkatan Udara c/q TNI Angkatan Udara Abdulrachrnan Saleh.Seharusnya Pemerintah RI c/q Departemen Keuangan danDepartemen Pertahanan c/q TNI Angkatan Udara c/q LanudAbdulrachrnan Saleh.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, telahditerbitkan pada tanggal 29091990, sehingga telah melampauibatas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalamUndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Penggugat:
PT BPR DANAGUNG BAKTI
Tergugat:
1.Yuli Purwanti
2.Utomo Imam Hidayat
3.Komandan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto

ALDA KARYA SEJAHTERA diwakili oleh PAULINA KOWIMBIN
Tergugat:
POKJA PBBJUPBUN TAHAP SATU ULP WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

B.W Lapian 3 No. 8 KelurahanTikala Kumaraka Lingkungan Il Kecamatan Wenang KotaManado, berdasarkan Surat KuasaIsidentil Nomor03/Pen.KIS/2018/PTUN.MDO, tanggal 24 April 2018 ;Selanjutnya disebut Sebagal...............ccccceeeeeees PENGGUGAT;MELAWANKELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA UNIT PENYELENGGARABANDARA UDARA NAHA TAHAP 1 ULP WILAYAH VIIIDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARAKEMENTRIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di JL.Halaman 1 dari Halaman 6 Penetapan Nomor : 15/G/2018/PTUNMDOLapangan No. 1 Desa

Pembanding/Turut Tergugat II : Walikota Palu Pemerintah Kota Palu
Terbanding/Penggugat : Jemmy M.Tenggo
Terbanding/Tergugat I : Joharny
Terbanding/Tergugat II : Sisah
Terbanding/Tergugat III : Arnold
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : Dirjen Perhubungan Udara UPBU Unit Pengelola Bandara Udara Kelas Satu Mutiara Sis Al Jufri Palu

Menteri Perhubungan Udara Cq. Kantor DinasPerhubungan Udara Cq. Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri KotaPalu, dalam hal ini diwakili Kuasanya Nargis, S.Sos, Dkk, beralamatKawasan Bandara Muriara Sis Al Jufri Kota Palu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut Pembandingll/Terbanding semula Turut Tergugat ;Lawan :Jemmy M.

GARO dan LADJURAEDJOAe sebelah Timur dengan pagar lapangan udara Mutiarae sebelah selatan dengan pagar pemadam kebakaran/Meteorologie sebelah selatan dengan tanah sdr.

Kantor Dinas Perhubungan Udara, Cq.

Kepala BandaraSis Al Jufri dalam struktur organisasi Kementrian Perhubungantidak terdapat Kantor Dinas Perhubungan Udara, melainkanDirektorat Jenderal Perhubungan Udara berada langsung dibawahKementrian Perhubungan dan Bandar Udara Sis Aljufri Palu yangmerupakan Unit Penyelenggara Bandara Udara yang beradadibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penggunaannomenklatur Kantor Dinas Perhubungan Udara lazim dipergunakandalam organisasi di Pemerintahan Daerah, karena itu GugatanPenggugat / Terbanding

Johanis,dkk selaku para Penggugat dan Turut Tergugat II patut ditolak dandikesampingkan, karena mengadangada tanpa ada dasar ;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PALMenimbang, bahwa atas memori banding Pembanding III/semula TurutTergugat , Terbanding/semula Pengugat telah mengajukan Kontra MemoriBanding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara Kelas Mutiara Sis Aljufri, cq Kepala Kantor UPBU MutiaraSis

Penggugat:
MUHAMMAD ARKAN
Tergugat:
1.PERTAMINA KANTOR DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2.PT. ANGKASA PURA II PEKANBARU

Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ENAROTALIN KABUPATEN PANIAI
Terbanding/Tergugat IV : WIB YOGI
Terbanding/Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai
Terbanding/Tergugat V : MARTHINUS YOGI
Terbanding/Tergugat III : Bupati Kabupaten Paniai

W30.U8/HK.02/ 4/ 2017 / 211 tertanggal 15 Mei2017;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;MELAWANKementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali KabupatenPaniai, yang berkedudukan Bandar Udara Enarotali, Distrik Paniai Timur,Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

tambahanpertimbangan sebagai berikut; 02022 o eee n ene ne en nn neeHalaman 3 Putusan Nomor : 48/PDT/2017/PT JAPMenimbang, bahwa Penggugat / sekarang Pembanding mendalilkandalam surat Gugatannya 16 Januari 2017 antara lain kepada Tergugat I,II /Terbanding I, Il yaitu sebagaimana terurai dalam posita angka 15 yaitu :Bahwa proses pembebasan tanah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Ilsecara melawan hukum, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapenetapan besarnya biaya pembebasan tanan Bandar Udara

Dalam surat Penetapan besarnya biaya pembebasan tanah lokasibandar udara Enarotali atas nama WIB Yogi dengan surat Nomor :HL104/310/X/UPBU.YE2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar UdaraEnarotali dimana luas tanah yang dibebaskan dari WIB Yogi adalahpanjang 699 M x lebar 50 M = 34.965 M?

nn nnn nena nn nn nnn nn nnn nen nn neeMenimbang, bahwa untuk membuktikan terhadap dalil tersebut diatasternyata dari keterangan saksi Penggugat / sekarang Pembanding yaitu saksiSimon Yogi, saksi Yohanis Yogi, Saksi Alex Yogi, Saksi Yunus Yogi, Saksi AlfredYogi, tidak ada yang menerangkan secara jelas dan rinci perbuatan Tergugat ,Il / Terbanding I, Il telah melanggar peraturan yang ada dan melawan hukumsehingga merugikan Penggugat / sekarang Pembanding dalam prosespembebasan tanah untuk Bandar Udara

Enarotali dan dalamkepemilikan tanah bandar udara Enarotali yang dibebaskan, Tergugat V tidakberhak menerima sendiri dana ganti rugi tanah bandara Enarotali karenaTergugat V berasal dari marga Yumago Yogi satu marga dengan Tergugat IVdan tidak ada satu surat pun dalam dokumen pembebasan tanah bandar udaraEnarotali yang dikeluarkan atas nama Marthinus Yogi (Tergugat V) dan yangmenjadi dasar hingga Tergugat III memerintahkan untuk mindahkan dana gantirugi tanah Bandar Udara Enarotali sebesar Rp. 10.000.000.000

MOA antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Bandaneira Kabupaten Maluku Tengah dengan PT.

Terinci Sisi Udara Bandara Tepa- MOA ( Laporan Akhirl Final Report) Tahun 2008, oleh PT.Tridaya Pamurtya ;9) Dokumen tanpa tanda tanganRencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandara Tepa- MOA , Rencana Anggaran Biaya IEngineering Estimate) oleh PT.Tridaya Pamurtya ;10) Foto copy dokumen tanpa tanda tangan Rancangan Teknik Terinci SisiUdara Bandar Udara Tepa- MOA, oleh PT.Tridaya Pamurtya;11) Foto copy dokumen tanpa tanda tangan Gambar Kerja : Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara

Surat Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Bandar Udara Moa Nomor :553,1110212014 tanggal 03 Mei 2014 dad Bupati Maluku Barat Daya kepada Direktur Bandar Udara Direktorat Pefiubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;- Surat dad Ditjen Perhubungan Udara Nomor : AU.10813I71DJPUDBU-2014 tanggal 13 Mei 2014 kepada Bupati Mafuku Barat Daya perihalPenelitian Teknis dan Verifikasi Bandara Moa;- Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Konstruksi landas pacu APBD 2012 diBandar Udara Jos Omo-Imsula

Verifikasi di Bandar Udara Moa dan Bandar Udara Kufar dad Direktur Bandar Udara Nomor: 27761DBU/XI2014 tanggal 27 Oktober 2014;- Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas kepada Ir.IGN BAMBANG TJAHJONO.CES Nomor : SP 1905 Tahun 2014 tanggal 4 Nopember2014;- Berita Acara Verifikasi Fasilitas Prasarana sisi udara Bandar Udara JosOmo-Imsula Kab.Maluku Barat Daya tanggal 19 Februari 2015- Registrasi Bandar Udara JOS ORNO IMSULA No : 001/RBUDBUN/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kementerian

Laporan Tindak Lanjut Verifikasi Prasarana Bandar Udara Jos Omo Imsula- Pulau Moa Nomor : 1279/DBU/IV/2015 tanggal 21 April 2015;- Persetujuan (Acceptance) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara(Aerodrome Manual) Bandar Udara Jos Omo Imsula Nomor: RBUIAM-001N/2015, Mei 2015;- Nota Dinas Penerbitan Register Bandar Udara Jos Omo Imsula;- Tindak Lanjut Temuan (TLT) Hasil Pelaksanaan Audit Penerbitan -Register Banda Udara Jos Omo Imsula;Nomor Urut 56 dikembalikan

Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI, KADIS Perhubungan SITARO
Terbanding/Penggugat : TJINSIUS MARINGKA
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq.Panitia Pengadaan Pelabuhan Udara Thn Angg. 2014 di Ondong

Penggugat:
MULJONO Alias MULYONO WARSO
Tergugat:
1.LANUMA PANASAN
2.MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
3.KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA DKK

KEMENTERIANPERTAHANAN dan KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA cq.KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN UDARA, yang diwakili oleh Marsekal TNI IdaBagus Putu Dunia, berkedudukan di Markas Besar TentaraNasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada Sujono, S.H., M.H. dan kawankawan,Para Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara,beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara, Gedung B 2 Lantai3, Markas Besar Angkatan Udara, Cilangkap, Jakarta Timur,berdasarkan Surat

Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasaterganggu oleh perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah mengajukan kembali gugatan atas objek perkara yang sama sebanyakdua kali, sehingga akibat gangguan tersebut hilangnya biaya, waktu dangangguan pikiran dalam menjalankan tugas dinas seharihari di Mabes TNIAngkatan Udara;3.

Nomor 2320 K/Pdt/2018membuktikan penguasaan objek perkara berdasarkan alas hak yang sah yakniHak Pakai Nomor 3/Jatimekar, Surat Ukur Nomor 651/1977 yang tercatat atasnama Departemen Pertahanan Keamanan TNI Angkatan Udara yang berasaldari sisa tanah Eigendom Verponding (Tanah Eigendom) Nomor 5134 dan sisaNomor 7130 milik NV.

Penggugat:
WAHYUDIN
Tergugat:
1.PUSAT KOPERASI ANGKATAN UDARA KOSALA NIAGA LANUD ISWAHYUDI
2.SRI AMBARWATI
Turut Tergugat:
BPN Kabupaten Madiun

Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton III Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin bulan Juni 2021 s.d. bulan Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Komandan Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin a.n. Letkol Pnb Ari Susiono, S.E. NRP 528627.

b. 4 (empat) lembar surat peritah melaksanakan tugas jaga dan daftar piket Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin diantaranya a.n. Prada Bagoes Mahmud Santoso NRP 61919911550040 Ta Sarban Urdal Skadron Udara 33 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Mohon Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

KREASI DIPTA MANDIRI, PemohonKasasi III : PT CAHAYA PERTIWI AMI (dahulu PT CAHAYA PERTIWIABADI), dan Pemohon kasasi II : KEPALA STAF ANGKATAN UDARAREPUBLIK INDOENSIA dan WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARAREPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ~~ REPUBLIKINDOENSIA (KSAU), dengan alamat di Markas Besar TNIAngkatan Udara (MABES TNI AU) Jalan Raya HankamCilangkap Jakarta Timur 13870;2. WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIKINDONESIA (WAKA KSAU) dengan alamat di Markas BesarHal. 1 dari 42 hal. Put. No.2672 K/Pat/2014TNI Angkatan Udara (MABES TNI AU) Jalan Raya HankamCilangkap Jakarta Timur 13870;Dalam hal ini diwakili oleh:1.

sebagai Pihak Turut Tergugat dan Wakil KepalaStaf Angkatan Udara sebagai Pihak Turut Tergugat Il yang bukan merupakanpihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;Dengan demikian secara terang dan jelas terbukti bahwa gugatanPenggugat adalah exceptio error in persona, karena keliru pihak yang ditariksebagai para Turut Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakimyang mulia menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;2.

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak jelasnya dasarhukum (rechts grond) atau dasar fakta (feitelijk grond) dalil gugatan;Bahwa gugatan Wanprestasi yang menarik Kepala Staf Angkatan Udarasebagai Pihak Turut Tergugat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara sebagaiPihak Turut Tergugat II dalam perkara a quo adalah kabur (obscuur libel),karena tidak jelasnya dasar hukum (rechts grond) atas dasar fakta (feitelijkgrona) dalil gugatan.

dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara(Pemohon Kasasi Il) dengan Penggugat (Termohon Kasasi), dimana dalamperkara a quo hubungan hukumnya adalah antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi ), dimana telah terjadinyaperikatan antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat (PemohonKasasi ) yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Produksi SepatuOlahraga TNI AU TA. 2012 tertanggal 27 Juni 2007.

berdasarkan Surat Perjanjian KerjasamaProduksi Sepatu Olahraga TNI AU TA. 2012 tertanggal 27 Juni2007,sehingga gugatan diajukan kepada orang yang mempunyai hubunganhukum yang timbul dari perjanjian tersebut, dan bukan kepada Kepala StafAngkatan Udara sebagai Pihak Turut Tergugat dan Wakil Kepala StafAngkatan Udara sebagai Pihak Turut Tergugat (Pemohon Kasasi II) yangbukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi II);.

Penggugat:
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Cq Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Cq Komandan Lanud Pangeran M Bun Yamin
Tergugat:
1.PANGERAN SYAH ALAM
2.ERLITA Binti BASWI
3.MURNI
4.ERNA Binti BASWI
5.MARYADI Bin MURNI
6.SAENI AHMAD
7.NUR ZAETUN

Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.

Tergugat II dalammenyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial.b.

Bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan proses pembebasantanah untuk dijadikan Bandar Udara Sibisa tetapi Tergugat II mendapat tugasuntuk melakukan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Sibisa.5.

Tergugat IIdalam menyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial.8.

Tergugat IIdalam menyelenggarakan Bandar Udara Sibisa melaksanakan pelayanan jasakebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan,keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belumdiusahakan secara komersial;Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan pembangunan Bandar Udara Sibisadilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara Sibisaberdasarkan: Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosirdengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian PerhubunganRepublik

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU), Cq. KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SURABAYA, Cq. KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN dan LATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL (DAN PUSDIKLAT HANUDNAS) tersebut;

KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU), Cq. KOMANDANPANGKALAN TNI AU SURABAYA, Ca.KOMANDAN PUSAT PENDIDIKAN danLATIHAN PERTAHANAN UDARA NASIONAL(DAN PUSDIKLAT HANUDNAS), berkedudukandi Jalan Wiratno Nomor 1, Kelurahan Kenjeran,Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, yang dalam halini memberi kasa kepada: AGUS MULYADI, S.H.

Keberatan pertama:Judex Facti terbukti tidak menerapkan hukum yang berlaku yakniketentuan mengenai batas waktu dalam mengajukan upaya hukumbagi pihakpinak yang mengaku' sebagai pemilik tanahsebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pertanahan;1.a Bahwa objek sengketa a quo merupakan tanah berikutbangunan yang saat ini digunakan sebagai Kantor PusatPendidikan dan Pelatihnan Pertahanan Udara Nasional(Pusdiklat Hanudnas) yang telah secara nyata dimiliki dandikuasai oleh TNI AU sejak tahun 1960 berdasarkan

PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA R.I.cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG VS RUSHENDY EFFENDI, DKK

PUTUSANNomor 744 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA RI.cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP3 cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG,yang diwakili oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara Y.

Nomor 744 PK/Pdt/2016tidak mengikutsertakan Primer Koperasi TNI Angkatan Udara LanudHusein Sastranegara sebagai Tergugat. Berdasarkan Surat Izin NomorSI/41ANVI/2012/Prim yang diterbitkan Primer Koperasi TNI AngkatanUdara Lanud Husein Sastranegara memberikan izin kepada H.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pemerintah R.I. cqPanglima Angkatan Bersenjata R.l. cq Kepala Staf Angkatan Udara(KASAU) cq Pangkop 3 cq Komandan Lanud Husein Sastranegara Bandungsemula Tergugat :2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Agustus 2013Nomor 575/Pdt.G/2012/PN Bdg. yang dimohonkan banding tersebut:;3.

Bahwa dengan jelas surat inimenerangkan pembangunan sekolah tersebut di atas Tanah Milik TNIAU Angkatan Udara Lanud Husein Sastranegara (fotocopy SuratKeterangan terlampir), (bukti novum 2):3. Bahwa luas tanah 578 m? (lima ratus tujunh puluh delapan meter persegi)Halaman 13 dari 25 hal. Put.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH R.I. cq PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATAR.I. cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) cq PANGKOOP 3cq KOMANDAN LANUD HUSEN SASTRANEGARA BANDUNG tersebut:;2.

LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Penggugat : ROLAS BUDIMAN SITINJAK
Turut Terbanding/Tergugat : DIRJEND PERHUBUNGAN UDARA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI

,MH, ARIFIN RUDI NABABAN, SH, RIZKY SUCIANDI,SH, RICHARD BURTON, SH, para Advokat dari Law FirmPRP, ADVOKAT & IP CONSULTAN, beralamat di JalanJatinegara Barat Nomor 181A Lt. 1, Jakarta 13310, sesuaiSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2012, semulasebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;DAN :DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, semulasebagai Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding;